Ditemukan 1850 data
Urut Berdasarkan
Upload : 08-04-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor Nomor 789 K/TUN/2001 Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) ; vs PT. Tainan Interprises Indonesia
5 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
5 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) ; vs PT. Tainan Interprises Indonesia
Putus : 08-01-2007 — Upload : 28-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 232K/TUN/2006 Tanggal 8 Januari 2007 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
PUSAT (P4P), ; PT. USAHA TIMOR
9 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap
9 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P), ; PT. USAHA TIMOR
Register : 17-11-2015 — Putus : 16-02-2016 — Upload : 26-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 632 K/TUN/2015 Tanggal 16 Februari 2016 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) VS PT. USAHA TIMOR;
22 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) VS PT. USAHA TIMOR;
;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaanSON oOo Fe NY =coPegawai pada Depnakertrans/Kepaniteraan PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P), beralamatdi Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 51, Jakarta Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2005;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;melawan:PT. USAHA TIMOR, tempat kedudukan di Jalan Malino Nomor59, Sungguminasa, Gowa, Sulawesi Selatan, dalam hal iniHalaman 1 dari 14 halaman.
Pelaksanaan Putusan ini di bawah pengawasan Pegawai PengawasKetenagakerjaan Kantor Dinas Tenaga Kerja dan KependudukanKabupaten Gowa di Sungguminasa;Adapun Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan DaerahProvinsi Sulawesi Selatan di Makassar Nomor 123/87/0322/XXIV/072003tanggal 17 Juli 2003 yang diubah tersebut berbunyi sebagai berikut:. Hubungan Kerja antara Pengusaha PT. Usaha Timor dengan Pekerja M.Yusuf tetap berlanjut seperti biasa;Il.
Putusan Tergugat Nomor 1942/1821/824/XXIV/PHK/102003,tanggal 15 Oktober 2003 dikeluarkan oleh P4P, yaitu Badan atauPejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan dalammenyelesaikan urusan perburuhan;b.
Putusan Nomor 632 K/TUN/20152004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009,serta peraturan perundangundangan lain yang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PANITIAPENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P), tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agungpada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2016,
Putus : 12-08-2008 — Upload : 15-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 844K/PDT/2008 Tanggal 12 Agustus 2008 — LAMARIUS ; UNTUNG APRIANTO ; PT. ARARA ABADI
18 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
18 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 30-10-2018 — Upload : 17-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 557 K/TUN/2018 Tanggal 30 Oktober 2018 — 1. WADIYO, 2. FAISAL VS GUBERNUR JAWA BARAT
28 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 17-11-2015 — Putus : 02-02-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 630 K/TUN/2015 Tanggal 2 Februari 2016 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) VS PT. PANUTAN KHARISMA;
10 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
10 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) VS PT. PANUTAN KHARISMA;
Register : 23-04-2013 — Putus : 12-07-2013 — Upload : 25-02-2014
Putusan PN PALU Nomor 07/G/2013/PHI.PN.PL Tanggal 12 Juli 2013 — VENTJE POLUAN dan ISMAN (Penggugat)
PT. PALU JAYA UTAMA (Tergugat I)
KM. PALU JAYA (Fishing Master) cq. YU HSIENG CHUNG (Tergugat II)
PT. NUSA INDO LINES (Tergugat III)
123 — 14
123 — 14
Putus : 25-09-2008 — Upload : 22-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 11K/PDT.SUS/2007 Tanggal 25 September 2008 — NIZAR ; FIKRI ; ANSARI MUHAMMAD ; INTERNATIONAL MEDICAL CORPS
33 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 27-09-2007 — Upload : 27-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 174K/TUN/2002 Tanggal 27 September 2007 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
PUSAT (P4P) ; BATAVIA FURNITURE
12 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
12 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P) ; BATAVIA FURNITURE
Register : 23-05-2018 — Putus : 05-07-2018 — Upload : 03-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 361 K/TUN/2018 Tanggal 5 Juli 2018 — GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA VS I. WINARSO, DKK., II. ILHAMSYAH, DKK;
68 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
68 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 08-01-2007 — Upload : 28-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 228K/TUN/2006 Tanggal 8 Januari 2007 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
PUSAT (P4P) ; PT. USAHA TIMOR
18 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
18 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P) ; PT. USAHA TIMOR
SABAR SIANTURI Ketua PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P), berkedudukandi Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan, dalamhal ini memberi kuasa kepada : UTIS SUTISNA WIJAYA, SH.dkk., Pegawai Depnakertrans/Kepaniteraan Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Pusat (P4P), berkedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan, Pemohon Kasasidahulu Tergugat ;melawanPT. USAHA TIMOR, diwakili oleh FRANS TUMBELAKA, DirekturPT.
Putusan Tergugat No. 1935/1814/754/XXIV/PHK/102003 tanggal 15Oktober 2003 dikeluarkan oleh Panitia Penyelesaian PerselisihanPerburuhan Pusat, yaitu Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusanPemerintahan dalam menyelesaikan urusan perburuhan ;b.
Alexius Muda adalah tidak berdasar karena PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) telah tidakmempertimbangkan secara baik dan benar atas faktafakta yang menjadi dasarbagi Penggugat untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap paraPekerja ;Bahwa adapun alasan Penggugat melakukan Pemutusan HubunganKerja terhadap para Pekerja karena para Pekerja (antara lain Sdr.
No. 228 K/TUN/2006Bahwa terhadap fakta telah terjadi kesalahan prosedur hukum ketika parapekerja terPHK melakukan mogok (vide pasal 140 UndangUndang No. 13Tahun 2003), oleh Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat(P4P) dikatakan bahwa para pekerja Tidak melakukan mogok tetapi protes(vide Surat Keputusan Tergugat halaman 8 alinea ke1, bukti P1).
Oleh karena itu pertimbanganPanitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) menyangkutpendirian organisasi buruh yang baru SPBI (atau apapun namanya), vide SuratKeputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) yangmenjadi obyek gugatan a quo, halaman 8 alinea ketiga, haruslah dikesampingkan karena tidak berdasar ;Bahwa dari seluruh uraian diatas jelas terbukti bahwa surat keputusanTergugat No. 1935/1814/754/XXIV/PHK/102003, tanggal 15 Oktober 2003,bertentangan dengan undangundang
Putus : 13-02-2007 — Upload : 09-06-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor Putusan Mahkamah Agung Nomor 326/K/2003 Tanggal 13 Februari 2007 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN (P4P)
20 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
20 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN (P4P)
Putus : 08-01-2007 — Upload : 28-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 227K/TUN/2006 Tanggal 8 Januari 2007 — MITRABUSANA APPARELINDO ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P),
17 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
17 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
MITRABUSANA APPARELINDO ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P),
Putus : 06-12-2006 — Upload : 10-07-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 510 K/TUN/2001 Tanggal 6 Desember 2006 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; PT. TRAKINDO UTAMA ;
13 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
13 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; PT. TRAKINDO UTAMA ;
PUTUSANNomor : 510 K/TUN/2001DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telahmengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT(P4P), berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, JakartaSelatan, dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya : 1. Drs. AnwarBaso Mapparessa, 2. Subroto, SH., 3. Wurdayani, SH., 4. DjokoMursito, SH., 5. Drs. Zafar Sodikin, 6.
Siregar,SH., kKesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PegawaiKepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat(P4P), berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, JakartaSelatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Pebruari2001;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;melawanPT. TRAKINDO UTAMA, berkedudukan di Jalan Cilandak K.K.O.,Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh H.
Diwajibkan kepada para pihak yang bersangkutan untuk melaporkanpelaksanaan putusan atau menempuh upaya hukum lainnya kepadaDepartemen Tenaga Kerja Kantor Kodya Surabaya di Surabaya, PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Jawa Timur diSurabaya dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat diJakarta;V.
Pelaksanaan Putusan ini dibawah pengawasan Pegawai PengawasKetenagakerjaan pada Departemen Tenaga Kerja Kodya Surabaya diSurabaya;Bahwa atas putusan tersebut kemudian Penggugat mengajukanbanding ke Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4 Pusat);Bahwa P4 Pusat dalam putusannya No. 829/313/978/XIII/PHK/62000, tanggal 14 Juni 2000, telah memutuskan sebagai berikut :"Memperkuat Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan DaerahPropinsi Jawa Timur di Surabaya No. 338/3593/XIII/
No. 510 K/TUN/2001PELANGGARAN TERHADAP PASAL 13 UNDANGUNDANG NO. 22TAHUN 1957 JUNCTO PASAL 48 AYAT (1) UNDANGUNDANG NO. 5TAHUN 1986.1.Bahwa Pasal 13 UndangUndang No. 22 Tahun 1957 (vide bukti T.4)adalah mengatur hak prerogatif Menteri Perburuhan (Menteri TenagaKerja R.I.) mengenai kewenangan untuk membatalkan atau menundapelaksanaan putusan Tergugat/Pemohon Kasasi denganmendasarkan pertimbangan pada Pasal 17 UndangUndang No. 22Tahun 1957;Bahwa untuk menggunakan hak prerogatifnya tersebut MenteriTenaga
Putus : 27-09-2007 — Upload : 26-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 194K/TUN/2002 Tanggal 27 September 2007 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
PUSAT (P4P), ;CHARLES SILALAHI, DKK,
13 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
13 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P), ;CHARLES SILALAHI, DKK,
Putus : 16-02-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 631 K/TUN/2015 Tanggal 16 Februari 2016 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELlSIHAN PERBURUHAN
PUSAT (P4P) VS PT. SUPRA ALUMUNIUM INDUSTRI
25 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANITIA PENYELESAIAN PERSELlSIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P) VS PT. SUPRA ALUMUNIUM INDUSTRI
DASAR GUGATAN :1.Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah : SuratKeputusan Tergugat (Panitia Penyelesaian Perburuhan Pusat) Nomor :1567/1570/2318/XVI/PHK/090002 tanggal 23 September 2002 tentangPemutusan Hubungan Kerja antara PT. Supra Aluminium Industri denganSdr. Joko Haryani dan Sdr.
Bahwa selanjutnya masalah tersebut diserahkan ke Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Jawa Timur di Surabaya,kemudian Panitia Penyelesaian Perselisinan Perburuhan Daerah JawaTimur memutuskan dalam putusannya Nomor 567/251/171/105.12002tanggal 6 Juli 2002 sebagai berikut:. Mengabulkan permohonan ijin pemutusan hubungan kerja yangdilakukan Pengusaha PT. Supra Alumunium Industri Jl. Raya KasriNo. 146 Pandaan Pasuruhan untuk memutuskan hubungan kerjaterhadap Pekerja :1. Sdr.
Timur di Surabayadan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruhanatau rnenempuh upaya hukum ke P4P Pusat di Jakarta;Putusan ini mengikat baik bagi Pekerja maupun Pengusaha ;Pelaksanaan Putusan ini dibawah pengawasan Pegawai PengawasKetenagakerjaan Pemerintah Kabupaten pasuruhan Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi di Pasuruhan ;Bahwa atas putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan PerburuhanDaerah tersebut diatas, Penggugat kemudian mengajukan banding kePanitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
Pusat ( P4P ) (Bukti P) ;Bahwa atas permohonan Banding dari Penggugat maka PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah telah meneruskanpermohonan banding tersebut dan tas permohonan banding tersebutPanitia Penyelesaian Pwerselisinan Peroburuhan Pusat telah menjatuhkanputusannya Nomor :Bahwa terhadap Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihnan PerburuhanPusat tersebut Penggugat merasa keberatan karena putusan PanitiaPenyelesaian Perselisihan Peroburuhan Pusat dalam pertimbangannyasama sekali
Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat (Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Pusat No. 1567/1570/2318/XVI/PJK/92002tanggal 23 September 2002 tentang Pemutusan Hubungan Kerja antaraPT. Supra Alumunium Industri dengan Sdr. Joko Harjani dan Sdr. AdhiKaronto;3. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baruyang berisi :Memberi izin kepada Penggugat / PT. Supra Alumunium Industri untukmemutuskan hubungan kerja dengan Sdr. Joko Harjani dan Sdr.
Putus : 06-03-2007 — Upload : 28-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 219K/TUN/2006 Tanggal 6 Maret 2007 — RUMAH SAKIT SANTO YUSUP ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P), ; Y. GABUNGAN PURBA, SH.
30 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
RUMAH SAKIT SANTO YUSUP ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P), ; Y. GABUNGAN PURBA, SH.
Pelaksanaan putusan ini dibawah pengawasan Pegawai PengawasanKantor Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung ;Bahwa Tergugat II Intervensi kemudian mengajukan banding ataskeputusan Panitia Penyelesaian Perselisinan Perburuhan Daerah Jawa BaratHal. 5 dari 23 hal. Put. No.219 K/TUN/06kepada Tergugat pada tanggal 7 Maret 2005 mengeluarkan putusan No.265/284/4813/X/PHK/32005 antara lain :.
Pelaksanaan putusan ini dibawah pengawasan Pegawai PengawasKetenagakerjaan Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung ;bahwa Penggugat keberatan dengan keputusan Tergugat tersebut diatasdengan alasanalasan sebagai berikut :bahwa keputusan Tergugat tersebut bertentangan dengan peraturanperundangundangan sebagai berikut, yaitu bertentangan dengan ketentuanpasal 15 UndangUndang No. 22 Tahun 1957 tentang PenyelesaianPerselisihan Perburuhan yang menyatakan dalam memberikan putusannyaPanitia Pusat menimbang
No.219 K/TUN/06bahwa akan tetapi Penggugat menolak, bahkan mengajukan gugatan kePanitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Jawa Barat.
membayar biaya perkara dalamsemua tingkat peradilan ;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang No. 14 tahun 1985sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No 5tahun 2004 dan UndangUndang No. 5 tahun 1986 sebagaimana yang telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 9 Tahun 2004 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : RUMAHSAKIT SANTO YUSUF dan Pemohon Kasas II : PANITIA PENYELESAIANPERSELISIHAN PERBURUHAN
Putus : 06-12-2006 — Upload : 28-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 292K/TUN/2003 Tanggal 6 Desember 2006 — HONDA PROSPEC MOTOR ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT P4P
18 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
18 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
HONDA PROSPEC MOTOR ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT P4P
Register : 17-11-2015 — Putus : 02-02-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 636 K/TUN/2015 Tanggal 2 Februari 2016 — ANTHEA WISATA TOURS & TRAVEL VS PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P);
30 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
ANTHEA WISATA TOURS & TRAVEL VS PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P);
., Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum, pada kantorhukum DENNY AZANI & PARTNERS, beralamat di Wijaya Graha PuriBlok A Nomor 10, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 023/SKDN/V/02, tanggal 01 Mei 2002;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat;melawan:PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT(P4P), tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51,Jakarta Selatan, ;Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang
Putus : 22-02-2006 — Upload : 10-07-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 718K/PDT/2003 Tanggal 22 Februari 2006 — PT. CALTEX PASIFIC INDONESIA ; vs. DARMAJI K. LATIEF ; PANAEHAN PANJAITAN ; dkk.
22 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap