Penggugat:
Sandi Edison, S.H, dkk
Tergugat:
1.Lurah Rawajati
2.Kepala Bidang Regulasi & Peran Serta Masyarakat (RPM) Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi DKI Jakarta
3.Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan
Intervensi:
PT. Pradani Sukses Abadi

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

• Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----------------

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; ------------
2. Menyatakan batal Surat Penetapan Pemenang Pelelangan tanggal 26 Maret 2019 untuk Paket Pekerjaan Pembangunan PSD Permukiman Perdesaan Potensial Parawisata Kawasan Muara Kec. Muara Kab.

LENTERA NUSA ; -----------------------------------------

RAISSA KARYA ABADI Diwakili Oleh ERY JUNIARDI
Tergugat:
Pokja Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Propinsi Sumatera Utara TA 2019

DENNY OTTO SITOMPUL, ST ; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Anggota POKJA Satuan KerjaPengembangan Kawasan Permukiman ProvinsiSumatera Utara T.A 2019, dalam hal ini memberiKuasa kepada : 1. SOPIAN ADAMI, S.H; 2.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Penetapan PemenangPelelangan tanggal 26 Maret 2019 untuk Paket PekerjaanPembangunan PSD Permukiman Perdesaan Potensial ParawisataKawasan Muara Kec. Muara Kab. Tapanuli Utara, Kode Lelang49355064 atas nama pemenang CV. LENTERA NUSA ; 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat PenetapanPemenang Pelelangan tanggal 26 Maret 2019 untuk PaketPekerjaan Pembangunan PSD Permukiman Perdesaan PotensialParawisata Kawasan Muara Kec. Muara Kab.

Bahwa sifat individual dalam Keputusan Fokja SatuanKerja Pembangunan Kawasan Permukiman ProvinsiSumatera Utara TA. 2009 Nomor02/Sp.26.03/PKPSU/POKJAULP/2019 tanggal 26Maret 2019 tentang penetapan pemenangpembangunan PSD Permukiman Pedesaan potensialparawisata Kawasan Muasa Kec.

Bahwa sifat individual dalam Keputusan Fokja SatuanKerja Pembangunan Kawasan Permukiman ProvinsiSumatera Utara T.A. 2009Nomor : 02/Sp.26.03/PKPHal 31 Putusan PerkaraNo.139/G/2019/PTUNMDNSU/POKJAULP/2019 tanggal 26 Maret 2019 tentangpenetapan pemenang pembangunan PSDPermukiman Pedesaan potensial parawisata KawasanMuasa Kec. Muara Kabupaten Tapanuli Utara adalahditujukan kepada pemenang pelelanganpembangunan PSD Permukiman CV.

Bahwa benar Tergugat telah menetapkan pekerjaan pembangunan PSD Permukiman Pedesaan potensialparawisata Kawasan Muasa Kec. Muara Kabupaten TapanuliUtara, atas pelelangan tersebut dimana Tergugat II Intervensiadalah sebagai pemenang ;6. Bahwa penentuan pemenang pelelangan CV.

Pangandaran C.q Pokja Pemilihan
2.Pemerintah RI Cq Dinas Pekerjaan Tata Ruang PR dan Kawasan Permukiman Cq PPK PPJ
3.Pemerintah RI Cq Dinas Pekerjaan Tata Ruang PR dan Kawasan Permukiman Cq KPA
Turut Tergugat:
PT. PUTRA KENCANA

KEPALA DINAS PEKERJAAN, UMUM PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PROBOLINGGO vs CV GRAHA PAPAN LESTARI

PUTRA SAMUDERA DIWAKILI OLEH ABDUL WAHAB ISFA
Tergugat:
Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan

Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan KeputusanTergugat berupa Surat Keputusan Kepala Dinas PerumahanKawasan Permukiman dan Penataan Ruang kota Medan Nomor :188.4/14175/DPKPPR/XI/19 tanggal 15 November 2019 tentangPenetapan Sanksi Daftar Hitam oleh Kepala Dinas PerumahanKawasan Permukiman dan Penataan Ruang sebagai PenggunaAnggaran dimana kemudian untuk selanjutnya menarik kembaliSurat Keputusan tersebut dari daftar hitam yang diterbitkan diPortal Pengadaan Nasional yang dikelola oleh LembagaKebijakan

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala DinasPerumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang kotaMedan Nomor : 188.4/14175/DPKPPR/XI/19 tanggal 15November 2019 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam olehKepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan PenataanRuang sebagai Pengguna Anggarean ; 3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KepalaDinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruangkota Medan Nomor : 188.4/14175/DPKPPR/XI/19 tanggal 15November 2019 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam olehKepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan PenataanRuang sebagai Pengguna Anggarean ; 4.

Fotocopy Surat Nomor : 07/BR/PP/I/2020 tanggal 15 Januari 2020perihal Mohon Penjelasan yang ditujukan kepada KadisPerumahan Kawasan Permukiman dan Penataan RuangKota Medan i.c Tergugat...........ccccesceeeeeeeeeeeeeees (Bukti P5) ;6.

(Bukti T2)3.Fotocopy Surat Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman DanPenataan Ruang Kota Medan kepada Kepala BagianPembangunan Setda Kota Medan selaku Ketua LPSE KotaMedan Nomor : 602/14338/DPKPPR/XI/19 tanggal 19November 2019.........ccccccccccccceseeceeeseseeeeeeeeenens (Bukti T3);4.Fotocopy Surat Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman DanPenataan Ruang Kota Medan kepada Kuasa HukumCv.Putra Samudera (Irwan Roebama, SH) Nomor602.32/1507/DPKPPR/II/2020 tanggal 07 Februari2020... ..ecceccccceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeetseeeeeseeetsneeetaneeeas

Penggugat:
RUSMIAN SIJABAT
Tergugat:
1.A.YURZAL
2.JUNAIDI
3.RIAN DERMAWAN
Turut Tergugat:
1.POLRESTABES Medan
2.Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan
3.Kantor Kecamatan Medan Deli
4.Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Panataan Ruang Kota Medan

Pemerintah KabupatenCianjur Dinas Tata Ruang dan Permukiman, dkk

Pemerintah KabupatenCianjur Dinas Tata Ruang dan Permukiman,berkedudukan di Jalan Prof. Moch. Yamin, Nomor131,Cianjur;Pemerintah Republik Indonesia cg. KementerianPekerjaan Umum Republik Indonesia cq. DirektoratJenderal Bina Marga cq. Satuan Kerja PelaksanaanJalan Nasional Wilayah Il Propinsi Jawa Barat cq.PPK Pelaksanaan Jalan Nasional Benda CibadakSukabumiCianjur, berkedudukan di Jalan PangeranHidayatullan BTN Limbangan Sari Nomor 3A, Cianjur:Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI cg.

Artorius Telemetri Sentosa;

Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Nomor : 188.4/18005/436.7.5/2021 Tentang Sanksi Administratif berupa pembongkaran bangunan menara Telekomunikasi yang terletak di Water Front Blok WP 3 No. 51-52 Surabaya, diterbitkan pada tanggal 06 Oktober 2021 atas nama PT.

Artorius Telemetri Sentosa;

Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Nomor : 188.4/18007/436.7.5/2021 Tentang Sanksi Administratif berupa pembongkaran bangunan menara Telekomunikasi yang terletak di Ruko North Junction Blok RB No. 28 Surabaya, diterbitkan pada tanggal 06 Oktober 2021 atas nama PT.

Artorius Telemetri Sentosa;

Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Nomor : 188.4/18009/436.7.5/2021 Tentang Sanksi Administratif berupa pembongkaran bangunan menara Telekomunikasi yang terletak di Ruko Taman Gapura Blok A No. 1 Surabaya, diterbitkan pada tanggal 06 Oktober 2021 atas nama PT.

Artorius Telemetri Sentosa
Tergugat:
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya

Penggugat:
ADI ADRIANTO PRAKASA,
Tergugat:
NOVIE RUSANTI ADRIANTO
Turut Tergugat:
KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN KOTA BANDUNG

Tergugat:
1.PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG Cq DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.KEPALA DESA BANDAR KHALIPAH

DENNY SIAHAAN, SH
Tergugat:
1.DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
3.WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
4.MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Turut Tergugat:
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA DKI JAKARTA

Penggugat:
PT.MICHELLINDO CAHAYA REJEKI
Tergugat:
1.Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan, Olah Raga dan Pasar Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah Propinsi Kepulauan Riau ( TERGUGAT I )
2.Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Kepulauan Riau ( TERGUGAT II )
3.Menteri Pekerjaan Umun dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia ( TERGUGAT III )

(PEMOHON)
Termohon:
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA (TERMOHON)

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang selanjutnyadisebut Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat dan KawasanPermukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan KawasanPermukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;Halaman 15 dari 54 halaman. Putusan Nomor 12/P/FP/2019/PTUN.

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Fiktif Positif akibat tidakditindaklanjutinya Surat Keberatan Pemohon terhadap KeputusanKepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi DaerahKhusus Ibukota Jakarta Nomor 535 Tahun 2019 Tertanggal 29 Juli2019 Tentang Pencatatan Dan Pengesahan Susunan Pengurus DanPengawas Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah SusunHalaman 30 dari 54 halaman. Putusan Nomor 12/P/FP/2019/PTUN.

(Fotokopi sesuaidengan asli);Surat Permohonan Terbit Penetapan Keputusan (UpayaAdministratif) Andi Widiatno kepada Kepala Dinas PerumahanRakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, tanggal1 November 2019. (Fotokopi sesuai dengan asi);Surat Permohonan Ke II (Surat Kedua) Terbit PenetapanKeputusan (Upaya Administratif) Andi Widiatno kepada KepalaDinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ProvinsiHalaman 39 dari 54 halaman. Putusan Nomor 12/P/FP/2019/PTUN.

(Fotokopi sesuaidengan asli);Surat Permohonan Ke Ill (Surat Ketiga) Terbit PenetapanKeputusan (Upaya Administratif) Andi Widiatno kepada KepalaDinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ProvinsiDKI Jakarta, tanggal 6 November 2019. (Fotokopi sesuaidengan asli);Anggaran Dasar Perhimpunan Penghuni Rumah SusunApartemen Mangga Dua Court. (Fotokopi);Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Penghuni RumahSusun Apartemen Mangga Dua Court.

PROVINSI DAERAHKHUSUS IBUKOTA JAKARTA,) untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusanberupa pencabutan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 536 Tahun2019 Tertanggal 29 Juli 2019 tentang Pencatatan Dan Pengesahan SusunanHalaman 48 dari 54 halaman.

PUTRA RONGGOWALE DIWAKILI OLEH ABDUL AZIZ
Tergugat:
Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan

(Sekretaris Dinas PerumahanKawasan Permukiman dan Penataan Ruang KotaMedan).2. Muhammad Fahmi Yusuf, ST, Msi (Kepala BidangPerumahan Kawasan Permukiman dan BangunanPemerintah Dinas Permukiman dan Penataan RuangKota Medan).3.

Bahwa objek gugatan pada intinya adalah Penetapan Sanksi DaftarHitam oleh Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman danPenataan Ruang sebagai Pengguna Anggaran tanggal 15 November2019 kepada CV. Putra Ronggolawe i.c Penggugat;2.

BuktiP5 : Surat Nomor : 10/BR/PP/I/2020 tanggal 22 Januari 2020 perihalPengajuan Keberatan yang ditujukan kepada KadisPerumahan Kawasan Permukiman dan Penataan RuangKota Medan ;6.

Bukti T 3 : Surat Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman danPenataan Ruang Kota Medan kepada Kepala BagianPembangunan Setda Kota Medan ;4. BuktiT4 : Surat Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman danPenataan Ruang Kota Medan kepada Kuasa hukum CV.Putra Ronggolawe (Irwan Roebama, SH) ;5. Bukti T 5 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah Nomor 17 Tahun 2018 ;Halaman 19 Putusan Perkara Nomor 22/G/2020/PTUNMDN6. Bukti T 6 : Surat Perintah Kerja CV.

danPenataan Ruang Kota Medan Nomor : 188.4/14181/DPKPPR/XI/19 tanggal 15November 2019 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Oleh Kepala DinasPerumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Sebagai PenggunaAnggaran atas nama CV.

Pangandaran C.q Pokja Pemilihan
2.Pemerintah RI Cq Dinas Pekerjaan Tata Ruang PR dan Kawasan Permukiman Cq PPK PPJ
3.Pemerintah RI Cq Dinas Pekerjaan Tata Ruang PR dan Kawasan Permukiman Cq KPA
4.PT. JANGKAR MAS PRIANGAN

Dinas Pekerjaan Tata Ruang Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman Kabupaten Pangandaran TahunAnggaran 2019 Cq. Pejabat Pembuat Komitmen PaketPeningkatan Ruas Jalan TPA Purbahayu, beralamat Jalan RayaParigi No. 164 A Desa Karangbenda Kecamatan Parigi, KabupatenPangandaran dalam hal ini disebut sebagai Tergugat II;Halaman 1 dari 3, Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Cms3. Pemerintah Negara Republik Indonesia C.Q Pemerintah DaerahPropinsi Jawa Barat C.Q Pemerintah Kabupaten PangandaranCq.

Dinas Pekerjaan Tata Ruang Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman Kabupaten Pangandaran TahunAnggaran 2019 Cq. Kuasa Pengguna Anggaran TahunAnggaran 2019, beralamat Jalan Raya Parigi No. 164 A DesaKarangbenda Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran dalamhal ini disebut sebagai Tergugat III;4. PT. JANGKAR MAS PRIANGAN, beralamat di Dusun CikembangRt.00O5 Rw.001 Kelurahan Sindangsari Kecamatan Cimerak,Kabupaten Pangandaran, sebagai Tergugat IV;2.

Sinaga
Turut Tergugat:
Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pematangsiantar

Permukiman Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2010, no : 027/kep.32/DISTATA RUANG DAN PERMUKIMAN/ II/2010, Tanggal 11 Februari 2010, berikut lampiran

Berita Acara Berakhirnya Masa Sanggah, No : 13a/PANTATA RUANG DAN PERMUKIMAN/V/2010, Tanggal 24Mei 2010.xvi. Surat DISTATA RUANG DAN PERMUKIMAN No :19/PanTata Ruang dan Permukiman/V/2010, perihal :Undangan Pembukaan Harga Penawaran, Tanggal 25 Mei2010.24xvii. Berita Acara Pembukaan Sampul 2 Penawaran Harga, No28/PANTATA RUANG DAN PERMUKIMAN/V/2010, Tanggal 31 Mei 2010, berikut lampiran 2 lembarberisi : cek list dan daftar hadir.xviii.

MonteleoPerkasa, no : 800/224/DisTata Ruang dan Permukiman/wsd/2010, Tanggal 13 Oktober 2010.Asli Surat DISTATA RUANG DAN PERMUKIMAN no :700/746A/DisTata Ruang dan Permukiman 2010, Tanggal 13Oktober 2010, perihal : Teguran ke2 ke PT.

MonteleoPerkasa, 800/224/DisTata Ruang dan Permukiman/wsd/2010, Tanggal 13 Oktober 2010.Asli Surat DISTATA RUANG DAN PERMUKIMAN no :700/746A/DisTata Ruang dan Permukiman 2010, Tanggal 13Oktober 2010, perihal : Teguran ke2 ke PT.

Berita Acara Berakhirnya Masa Sanggah, No : 13a/PANTATA RUANG DAN PERMUKIMAN/V/2010, Tanggal24 Mei 2010.xlv. Surat DISTATA RUANG DAN PERMUKIMAN No :19/PanTata Ruang dan Permukiman/V/2010, perihal :Undangan Pembukaan Harga Penawaran, Tanggal 25 Mei2010.xlvi. Berita Acara Pembukaan Sampul 2 Penawaran Harga,No : 28/PANTATA RUANG DAN PERMUKIMAN/V/2010, Tanggal 31 Mei 2010, berikut lampiran 2 lembarberisi : cek list dan daftar hadir.xlvii.

Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2010, no : 027/kep.32/DISTATA RUANG DAN PERMUKIMAN/II/2010, Tanggal 11 Februari 2010, berikut lampiran

• Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi tentang Penetapan Pejabat Pembuata Komitmen (PjPK), dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2010, no : 027/Kep.51/DISTATA RUANG DAN PERMUKIMAN/ III/2010, Tanggal 17 Maret 2010, tanpa

Foto copy (legalisir) Surat DisTata Ruang dan Permukiman Tanggal : 27 Desember 2010, no : 640/860.I/DisTata Ruang dan Permukiman-TB/2010, perihal : Pemberitahuan Pemutusan Kontrak.

Lampiran Usulan Peserta Lelang LulusAdminstrasi dan Teknis, no : 11/PANTATA RUANGDAN PERMU KIMAN/V/2010, Tanggal 14 Mei 2010..Surat DISTATA RUANG DAN PERMUKIMAN No :11/PAN/TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/V/ 2010,perihal : Usulan Lulus Lelang Administrasi danTeknik, Tanggal 14 Mei 2010.xiii. Surat DISTATA RUANG DAN PERMUKIMAN No :027/479/DISTATA RUANG DAN PERMUKIMAN/V/2010, perihal : Lulus Administrasi Teknis,Tanggal 17 Mei 2010, berikut lampiran 1 lembarxixiv.

Pengumuman Peserta Lelang LulusAdminstrasi dan Teknis, No : 12/PAN/TATA RUANG35DAN PERMUKIMAN/V/2010, Tanggal 17 Mei 2010,berikut lampiran 1 lembar.xv.Berita Acara Berakhirnya Masa Sanggah, No :13a/PANTATA RUANG DAN PERMUKIMAN/V/2010,Tanggal 24 Mei 2010.xvi. Surat DISTATA RUANG DAN PERMUKIMAN No :19/PanTata Ruang dan Permukiman/V/2010,perihal Undangan Pembukaan HargaPenawaran, Tanggal 25 Mei 2010.xvii.

: 800/224/DisTata Ruang danPermukiman/wsd/2010, Tanggal 13 Oktober 2010.Asli Surat DISTATA RUANG DAN PERMUKIMAN no :700/746A/DisTata Ruang dan Permukiman 2010,Tanggal 13 Oktober 2010, perihal : Teguran ke2 kePT.

Lampiran Usulan Peserta Lelang LulusAdminstrasi dan Teknis, no : 11/PANTATA RUANGDAN PERMU KIMAN/V/2010, Tanggal 14 Mei 2010.xli.Surat DISTATA RUANG DAN PERMUKIMAN No :11/PAN/TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/V/ 2010,perihal : Usulan Lulus Lelang Administrasi danTeknik, Tanggal 14 Mei 2010.xlii.. Surat DISTATA RUANG DAN PERMUKIMAN No :027/479/DISTATA RUANG DAN PERMUKIMAN/V/2010, perihal : Lulus Administrasi Teknis,Tanggal 17 Mei 2010, berikut lampiran 1 lembarxliii.

Ruang dan Permukiman 2010,Tanggal 13 Oktober 2010, perihal : Teguran ke2 kePT.

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen DinasTata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi, No :027/S77/TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/VI/2010, tentang : Penunjukan Penyedia Barang/JasaKegiatan Pembangunan Depo Arsip, tanggal 22 Juni2010.xxv.

Monteleo Perkasa, No : 800/224/DisTata Ruangdan Permukiman/ WSD/2010, tanggal 13 Oktober 2010.1 (satu) bundel Asli Surat DISTATA RUANG DAN PERMUKIMAN no:700/746A/DisTata Ruang dan Permukiman 2010, tanggal 13Oktober 2010, perihal : Teguran ke2 ke PT.

DinasTata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi, No :027/S77/TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/VI/2010, tentang : Penunjukan Penyedia Barang/JasaKegiatan Pembangunan Depo Arsip, tanggal 22 Juni2010.xxv Surat PT.

Monteleo Perkasa, No : 800/224/DisTataRuang dan Permukiman/ WSD2010, tanggal 13 Oktober2010. Asli Surat DISTATA RUANG DAN PERMUKIMAN No: I (satu) bundel700/746A/DisTata Ruang dan Permukiman 2010, tanggal13 Oktober 2010, perihal : Teguran ke2 ke PT. MonteleoPerkasa. Asli Surat DisTata Ruang dan Permukiman, No: I (satu) bundel602.1/847.1/ DisTata Ruang dan Permukiman TB/2010,Perihal : Teguran KeIII atas Pembangunan Depo Arsip,tanggal 20 Desember 2010.

Monteleo Perkasa, No : 800/224/DisTata Ruangdan Permukiman/ WSD/2010, tanggal 13 Oktober 2010;1 (satu) bundel Asli Surat DISTATA RUANG DAN PERMUKIMAN no:700/746A/DisTata Ruang dan Permukiman 2010, tanggal 13Oktober 2010, perihal : Teguran ke2 ke PT.

MITRA HUTAMA MANDIRI (diwakili oleh Lisda Gunita)
Tergugat:
KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN NIAS selaku PENGGUNA ANGGARAN

Bersifat Konkret : 22220 n ene n nn eee nen ene ne nenee Bahwa Objek Sengketa berupa Keputusan Kepala DinasPerumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Niasselaku Pengguna Anggaran (PA) Nomor: 050/2131/K/DPKPSEKR/2021 Tanggal 23 Agustus 2021 tentangPenetapan Sanksi Daftar Hitam Atas Nama PT. MitraHutama Mandiri tersebut tidak bersifat Abstrak, tetapiberwujud secara langsung kepada PT. MITRA HUTAMAMANDIRI in casu Penggugat; b.