KecamatanBatealit Kabupaten Jepara;Menimbang, bahwa bukti T2 adalah berupa Keputusan Gubernur Jawatengah Nomor : 660.1/31/2010 tentang Persetujuan penetapan LokasiPembangunan Jalur Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KvPembangkit Listrik tenaga Uap (PLTU) tanjung Jati Gardu Induk (G1) SayungTX (Tambak LorokBawen) provinsi Jawa Tengah tanggal 6 Desember 2010;Menimbang, bahwa bukti T3 adalah berupa Keputusan MenteriPertambangan dan Energi Nomor : 975 K/47/MPE/1999 tentang Perubahanperaturan menteri Pertamabangan

Peraturan pemerintah RI No. 55 tahun 2010Bahwa peraturan pertamabangan itu tetap berlakusepanjang tidak bertentangan seperti halnya PermenNomor : 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatanusaha pertambangan mineral dan batubara :Bahwa jika dibandingkan Undang Undang Nomor : Il1tahun 1967 dengan Undang Undang Nomor : 4 tahun2009, ada perbedaannya dimana didalam Undang UndangNomor : 11 tahun 1967 itu adanya kontrak batubarakuasa pertambangan meliputi JUP eksplorasi dan IUPProduksi sedangkan didalam

1997, akan seingat Saksi Pak Rudy belum pernahmengurus ljin Mendirikan Bangunan;Bahwa benar kalau ljin Mendirikan Bangunan tersebut pasti adakaitannya dengan Kelurahan;Bahwa sepengetahuan Saksi yang ada kaitannya dengan Kelurahanuntuk mengurus jin Mendirikan Bangunan adalah Surat tanah, jintetangga, Surat dari RT, kKemudian meneruskan suratsuratnya kePemda untuk diproses;Bahwa Saksi tidak mengetahui, Perbedaan antara KawasanPertambangan yang terdapat dalam kawasan Peta RIRW denganWilayah Kerja Pertamabangan

SUKAMTO SATOTO, SH, MH (ahli adecharge)50Bahwa ahli diangkat menjadi Dosen di UNJA sejak tahun 1984 yang lalu dankemudian menjadi Guru Besar /Ketua Program Magister Ilmu Hukum danmempunyai keahlian Hukum Administrasi Negara/Hukum Perizinan sejak tahun2009 sampai dengan sekarang ;Bahwa ahli pernah mengikuti pelaksanaan uji publik mengenai UU No. 4 tahun2009 tentang izin usaha pertambangan serta izinizin lain yang terkait denganizin usaha pertamabangan tersebut ;Bahwa ahli diajukan oleh Penasehat Hukum

mengetahui penyebab kematian korban , dan saksi tidakmengetahui peristiwa tersebut secara langsung cuma mendengar dari ceritaorang orang bahwa korban ditemukan meninngal di hutan bakau kawasanBandara Wunopito ;e Bahwa Pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2009, sekitar pukul 10.00 wita saat saksiberada dikantor saksi di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten LembataTerdakwa MUHAMAD PITANG ALIAS PITANG sempat beretmu dengan58saksi untuk memebicarakan masalah proyek yang akan dikikuti oleh Terdakwadi Dinas Pertamabangan

Rinda Putra Sejahtera sebagai pemegang IUP OperasiProduksi dalam melaksanakan kerjasama mempunyai hak dankewajiban sebagaimana dalam lampiran Ill kep. ini dan tetapmelaksanakan kewajibankewajiban yang belum dipenuhi saatsebagai pemegang kuasa Pertamabangan (KP).: Selambatlambatnya 60 hari kerja setelah diterbitkan keputusanini, pemegang IUP Operasi Produksi sudah harusmenyampaikan RKAB kepada Walikota Samarinda cq.

;Bahwa hasil pemeriksaan Inspektorat Tahun 2010 terdapat selisihkarena ada pajak yang diterima oleh Jerry Supit yang tidak disetorkepada saksi ;Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya untuk penerimaan setoranatau pembayaran retribusi / pajak adalah Dispenda, kemudian sejakbulan Oktober Tahun 2008 dilakukan oleh Dinas Pertamabangan danEnergi Kota Tomohon, berdasarkan Peraturan Walikota dan InstruksiWalikota Tomohon;Bahwa yang yang menagih pajak adalah Jerry Jan Supit dan disetorkepada saksi ;Bahwa saksi

.= Bahwa hasil pemeriksaan Inspektorat Tahun 2010 terdapat selisihkarena ada pajak yang diterima oleh Jerry Supit yang tidak disetorkepada saksi ; Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya untuk penerimaan setoranatau pembayaran retribusi / pajak adalah Dispenda, kemudian sejakbulan Oktober Tahun 2008 dilakukan oleh Dinas Pertamabangan danEnergi Kota Tomohon, berdasarkan Peraturan Walikota dan InstruksiWalikota Tomohon ; Bahwa yang yang menagih pajak adalah Jerry Jan Supit dan disetorkepada saksi ; Bahwa

Senyiur Sukses Pratama Seluas + 8.763 Hektar Area Di KecamatanMuara Ancalong Kabupaten Kutai Timur secara tegas diatur dalam ketentuan :Pasal 14 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 TentangPemerintahan Daerah, dimana disebutkan Penyelenggaraan urusanpemerintahan bidang kehutanan, kelautan serta energy dan sumber dayamineral, sebagaimana dalam lampiran' berkaitan pembagian urusanPemerintah kankuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dimana jelaskewenangan penetapan wilayah perizinan wilayah pertamabangan

. ;= Bahwa hasil pemeriksaan Inspektorat Tahun 2010 terdapat selisihkarena ada pajak yang diterima oleh Jerry Supit yang tidak disetorkepada saksi ; Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya untuk penerimaan setoranatau pembayaran retribusi / pajak adalah Dispenda, kemudian sejakbulan Oktober Tahun 2008 dilakukan oleh Dinas Pertamabangan danEnergi Kota Tomohon, berdasarkan Peraturan Walikota dan InstruksiWalikota Tomohon ; Bahwa yang yang menagih pajak adalah Jerry Jan Supit dan disetorkepada saksi ;

IMMS, saksi mengetahuinyapada saat menghadiri rapat AMDAL, dimana kawasan pertamabangan yangdimohonkan oleh PT. IMMS ada sebagian masuk dalam kawasan hutan yangdikelola oleh Perhutani dan pada saat rapat AMDAL PT. IMMS tahun 2010tersebut, juga dihadiri oleh pihak Perhutani, yang pada saat itumenyampaikan bahwa kawasan yang dimohonkan IUP OP PT. IMMSsebagian merupakan kawasan hutan yang dikelola oleh Perhutani;Bahwa pada saat rapat AMDAL PT.

11 Tahun 2018 tentangTata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, danHalaman 150 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUNJKTPelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineraldan batubara, (fotokopi dari fotokopi);43.Bukti T 43 : Lampiran Il Pedoman pelaksanaan penyiapan danpenetapan WIUPK dan Lampiran X PedomanPelaksanaan Pemberian WIUPK secaraprioritasKeputusan Menteri Energi dan Sumber Daya MineralNomor 1789 K/30/MEM/2018 tentang PedomanPelaksanaan Penyiapan, Penetapan, dan PemberianIzin Wilayah Pertamabangan

Adapun jumlahtersebut sudah merupakan nilai keseluruhan kerugian negara.Ahli menerangkan bahwa metode yang dingunakan dalam melakukan penghitungankerugian keuangan Negara atas kegiatan pengadaan instalasi listrik PLTS tahun2010 pada Dinas Kehutanan pertamabangan dan Lingkungan hidup Kab.

Ahli menerangkan bahwa metode yang dingunakan dalam melakukan penghitungankerugian keuangan Negara atas kegiatan pengadaan instalasi listrik PLTS tahun 2010pada Dinas Kehutanan pertamabangan dan Lingkungan hidup Kab.

prestasi akademik mahasiswa S2 dan S3,menyelenggarakan kegiatan seminar dan pertemuan ilmiah lainnya.Bahwa ahli pada tahun 1984 sampai sekarang menjadi pengajar padaFakultas Hukum Uiversitas Parahyangan untuk mata kuliah HukumAdministrasi, Hukum Tata Ruang dan Hukum Lingkungan kemudian Sejaktahun 2011 hingga saat ini menjabat Kepaia Program Doktor dan Magisterimu Hukum, Fakultas Pasca Sarjana Universitas Parahyangan, Bandungsetelah itiu Ahli menjadi Ahli baik dalam perkara lingkungan hidup,Kehutanan, Pertamabangan

IMMS, saksi mengetahuinya padasaat menghadiri rapat AMDAL, dimana kawasan pertamabangan yang dimohonkanoleh PT. IMMS ada sebagian masuk dalam kawasan hutan yang dikelola olehPerhutani dan pada saat rapat AMDAL PT. IMMS tahun 2010 tersebut , juga dihadiriHalaman 115 dari 312 Putusan No.95/ Pid.Sus/TPK/ 2016/PN.Sbyoleh pihak Perhutani, yang pada saat itu menyampaikan bahwa kawasan yangdimohonkan IUP OP PT.

IMMS, saksi mengetahuinyapada saat menghadiri rapat AMDAL, dimana kawasan pertamabangan yangdimohonkan oleh PT. IMMS ada sebagian masuk dalam kawasan hutan yangdikelola oleh Perhutani dan pada saat rapat AMDAL PT. IMMS tahun 2010tersebut , juga dihadiri oleh pihak Perhutani, yang pada saat itu menyampaikansaksi kawasan yang dimohonkan IUP OP PT. IMMS sebagian merupakankawasan hutan yang dikelola oleh Perhutani;Bahwa saksi pada saat rapat AMDAL PT.