Bahwa pembuatan PKB masingmasing Pihak diwakili oleh Tim Perunding:e Tim Perunding Manajemen Surat Kuasa No. 0079.SKU/020/DIR/2004 tgl15904:1. Surjoseno,Mulyo Adji AG,Indriartono,PC Eddy Sasono,Lintong Sirait,Fachrudin Nasution,Bobby Hadi Purnomo,aa poe & PPTri Rahayu,e TIM PERUNDING SP PLN:1. Purwo Hartono,2. M. Yunan Lubis,Hal. 4 dari 67 hal. Put.

Kep.02/PUK SPAMK FSPMI/PT CLMPI/VII/2015 Tentang team Perunding Perjanjian Kerja Bersama ( PKB )Periode Tahun 20152017 PUK SPAMK FSPMI PT. Chao Long Motor PartsIndonesia, diberi tanda T 5 ;Fotocopy Buku Perjanjian Kerja Bersama PT.

Chao long sampai sekarang tidak melaksanakan isi anjurantersebut ;e Bahwa saksi dalam PKB tersebut ikut sebagi team perunding pembuatan PKB2015 2017 ;e Bahwa selama saksi bekerja di Peusahaan Tergugat tidak ada medical chekup, tidak ada ruang laktasi dan tidak ada klinik ;30Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat telahmengajukan Kesimpulannya secara tertulis masingmasing tertanggal 28 Maret 2016.Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatuyang terlampir

.............P.33 Foto copy Surat Pernyataan tanggal 8 Maret 2014, diberi tanda .....P.4; Foto copy Surat Kesepakatan Damai tanggal 8 Maret 2014, diberi1 10 > ie acto Be Foto copy Surat Pencabutan Pengaduan/Laporan tanggal 8 Maret 2014,diberi tanda 2.0.0.0... eee cence cee ce ee te tee cee eee eee reser P63 Foto copy Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2013 2014 Pasal25 Ayat 4 Huruf e Angka 7, diberitanda ......... 00... 0... ccceteeeteteeee PZ Foto copy Surat Kesepakatan Bersama antara Team Perunding

SerikatBuruh/Pekerja dengan Team Perunding Manajemen PT.

Pertambangan Umum, kemudian pembuatan Kontrak Karya dikonsultasikanterlebih dahulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Koordinasi PenanamanModal melalui pengajuan naskah Kontrak Karya yang telah diparaf oleh para pihak, olehMenteri Pertambangan dan Energi (Menteri P&E) kepada Dewan Perwakilan Rakyatdan Badan Koordinasi Penanaman Modal, adapun pembahasan segala ketentuan yangtercantum dalam naskah Kontrak Karya, dalam sidangsidang Komisi DewanPerwakilan Rakyat yang bersangkutan bersama Tim Perunding

Adapun pembahasan segala ketentuan yang tercantum dalamnaskah Kontrak Karya, dalam sidangsidang Komisi DPRRI yangbersangkutan bersama Tim Perunding Interdepartemen, terbuka bagiumum. Atas dasar hasil pembahasan tersebut, surat rekomendasi/persetujuan DPRRI yang ditanda tangani oleh Ketua DPRRI,disampaikan kepada Presiden RI, lengkap dengan catatancatatannya.Selanjutnya Ketua BKPM juga membuat surat rekomendasi untukdisampaikan kepada Presiden RI.

No.663 K/Pdt.Sus/2009adalah sebagai Team Perunding mewakili Tergugat dalamperundingan perjanjian kerja bersama antara Serikat pekerja tingkatperusahaan dengan Tergugat ;Oleh karenanya hal tersebut tidak dapat dijadikan salah satu dasarpertimbangan hukum Judex Facti untuk dapat menyimpulkan bahwaPT.Siloam Gleneagles Hospitals berubah badan hukum menjadiPT.Siloam Karya Sejahtera, karenanya para Pemohon Kasasi/paraTergugat sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum JudexFacti tersebut, maka para

Fardi Sumarli yang dahulunyabertindak bagai team perunding PKB mewakili Tergugat , sekarangdiketahui jabatannya adalah sebagai Kepala Departemen SDM Tergugat II.Oleh karenanya hal tersebut tidak dapat dijadikan salah satu dasarpertimbangan hukum Judex Factie untuk dapat menyimpulkan bahwaPT.SILOAM GLENEAGLES HOSPITALS berubah badan hukum menjadiPT.SILOAM KARYA SEJAHTERA, karenanya para Pemohon Kasasi/paraTergugat sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum Judex Factietersebut, maka para Pemohon

Chandra Raharja yang dahulunyabertindak sebagai team perunding PKB mewakili Tergugat , sekarangdiketahui jabatannya adalah sebagai Kepala Departemen SDM Tergugat II;Oleh karenanya hal tersebut tidak dapat dijadikan salah satu dasarpertimbangan hukum Judex Factie untuk dapat menyimpulkan bahwaPT.SILOAM GLENEAGLES HOSPITALS berubah badan hukum menjadiPT.SILOAM KARYA SEJAHTERA, karenanya para Pemohon Kasasi/paraTergugat sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum Judex factietersebut, maka para

Bahwa tidak benar Penggugat pernah menemui Tergugat 1 ABUJAHRI dan Tergugat 2 AJI SAPAR untuk mediasi atau perunding.8. Bahwa tidak benar Penggugat HM.TAHER ROHIM menyuruh pindahTergugat 1 ABU JAHRI dari tanah tersebut dengan imbalanRp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).9. Bahwa benar Penggugat HM.TAHER ROHIM sering bermasalahdengan warga mambang karena sering mengambil tanah warga.10.

Tergugatjuga mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam Persidangan yaitu : Aji FadiNoor,dan Rahmat Kartolo, yang dibawah sumpah pada pokoknyamenerangan sebagai berikut :Saksi Tergugat atas nama Aji Fadli Noor:Saksi menerangkan bahwa Saksi adalah mantan karyawan PT.KPCyang pensiun pada tahun 2014 dan pernah bekerja dibagianPengawasan Driil Pad;Saksi menerangkan bahwa saksi ikut sebagai perumus PKB PTKPC sekitar 4 atau 5 periode dan saksi adalah salah satu sebagaipengurus dari Serikat Pekerja yang menjadi Tim perunding

PKB PT.KPC dari Perwakilan Serikat Pekerja;Saksi menerangkan bahwa saksi adalah sebagai perunding danikut menanda tangani PKB periode 20112013 antara PT.KPCdengan Serikat Pekerja;Page 34 of 53Saksi menerangkan bahwa bahwa sesuai Job Discription yangditanda tangani saksi setiap tahun Saksi melakukan pengawasanmelekat;Saksi menerangkan bahwa saksi melihat ada bahaya fatiguekarena bekerja selama 12 (dua belas) jam diantara jam 2 sampaidengan jam 5 keatas itu harus pengawasan melekat;Saksi menerangkan

sebelum karyawan bekerja ada isiandari karyawan bahwa ia dalam keadaan bugar; Saksi menerangkan bahwa apabila operator Fatigue ia harusmelaporkan ke pengawas, sebelumnya ia melakukan olahragakecil; Saksi menerangkan bahwa apabila alat rusak fatal yangmenyebabkan kerugian besar sanksinya tergantung yang terteradalam PKB kalau sanksinya PHK ya di PHK;Saksi II Tergugat atas nama Rahmat Kartolo : Saksi menerangkan bahwa karyawan PT.KPC dan masih aktifbekerja; Saksi menerangkan bahwa saksi adalah Tim perunding

No. 83 K /Pdt.Sus/ 2010keterangan kedua belah pihak, sebelum dituangkan dalam bentuk Surat AnjuranMediator memeriksa bukt, meminta keterangan dan membuat Berita Acara Perunding anpada mediasi hari Senin tanggal 6 Juli 2009 yang mana pihak Termohon Kasasi/Tergugat yang hadir dan bertandatangan sebagai berikut:1. Humam Capital Manager Wilpos X, Sdr. Fajar Syaodih ;2. Asman Hubungan Industrial dan Penegakan Disiplin Wilpos X, Sdr. SyahrulZainuddin ;3. Kepala Kantor Pos Makassar, Sdr.

perusahaanpenyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antarapekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan ;Bahwa pada saat Penggugat menyampaikan kepada Ketua PUK SP LEMSPSI PT SANIPAK INDONESIA Bpk Sugeng menjawab "Saya Pelajari dulu",setelah beberapa hari Penggugat menanyakan lagi perihal tersebut kepadaBpk Sugeng dan pada saat itu Bapak Sugeng menyatakan bahwa "Aku kurangpaham Wal apa yang kamu tuntut ini, kamu aja sendiri ke Manajemen" ;10.Bahwa Penggugat menyampaikan Permohonan perunding

Putusan Nomor973 /B/PK/PJK/2013bersangkutan bersama Tim Perunding Interdepartemen, terbuka bagiumum;Bahwa atas dasar hasil pembahasan tersebut, suratrekomendasi/persetujuaan DPRRI yang ditanda tangani oleh KetuaDPRRI, disampaikan kepada Presiden RI, lengkap dengan catatancatatannya;Bahwa selanjutnya Ketua BKPM juga membuat Surat Rekomendasiuntuk disampaikan kepada Presiden RI;Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi / persetujuan dari DPR danBKPM, Presiden RI akan membuat surat pengesahan Kontrak Karya

keMediator pihak Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir sehingga pihak Mediatormengeluarkan ANJURAN DISNAKER dengan nomor : B.399/TK4/I/2011 tertanggal21 Januari 2011 P6;Bahwa, telah dijelaskan diatas Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan pihakTergugat kepada pihak Penggugat tidak memenuhi pasal 151 & pasal 155 Uu No. 13tahun 2003 sehingga Penggugat mengajukan permohonan perundingan secara bipartiteguna membahar Pemutusan Hubungan Kerja terhapad Penggugat hal ini dibuktikandengan Surat Permohonan Perunding

bersikeras tidakmau melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi pembayaran premi/iuranJamsostek (P3 dan P4) ; Tanggal 16 April 2003 kembali Pihak Disnaker sidoarjo memintaPengusaha/Pihak PTPN X (Persero) Pabrik Gula Krembong untukmemberikan kepastian waktu pelaksanaan pembayaran jamsostek sesuaidengan UU No.3 Tahun 1992 tenang Jamsostek (P5) ; Pada tanggal 20 Januari 2004 kembali diadakan rapat untuk membicarakanJamsostek pada karyawan antara Pengusaha dengan Serikat PekerjaPTPN X diwakili oleh Team Perunding

Departemen Dalam Negeri,Departemen Kehakiman, Direktorat Jenderal Pajak, dan lainlain, dan diketuai olehDirjen Pertambangan Umum, kemudian pembuatan Kontrak Karya dikonsultasikanterlebin dahulu dengan DPRRI dan BKPM melalui pengajuan naskah KontrakKarya yang telah diparaf oleh para pihak, oleh Menteri Pertambangan dan Energi(Menteri P&E) kepada DPRRI dan BKPM, adapun pembahasan segala ketentuanyang tercantum dalam naskah Kontrak Karya, dalam sidangsidang Komisi DPRRIyang bersangkutan bersama Tim Perunding

Adapun pembahasan segala ketentuan yangtercantum dalam naskah Kontrak Karya, dalam sidangsidang Komisi DPRRIyang bersangkutan bersama Tim Perunding Interdepartemen, terbuka bagiumum. Atas dasar hasil pembahasan tersebut, surat rekomendasi/persetujuan DPRRI yang ditanda tangani oleh Ketua DPRRI, disampaikankepada Presiden RI, lengkap dengan catatancatatannya.

Putusan Nomor 967/B/PK/PJK/2013Kontrak Karya yang telah diparaf oleh para pihak, oleh MenteriPertambangan dan Energi (Menteri P&E) kepada DPRRI dan BKPM;Bahwa adapun pembahasan segala ketentuan yang tercantumdalam naskah Kontrak Karya, dalam sidangsidang Komisi DPRRIyang bersangkutan bersama Tim Perunding Interdepartemen, terbukabagi umum;Bahwa atas dasar hasil pembahasan tersebut, surat rekomendasi/ persetujuan DPRRI yang ditanda tangani oleh Ketua DPRRI,disampaikan kepada Presiden RI, lengkap dengan

Putusan Nomor 969 B/PK/PJK/2013Menteri Pertambangan dan Energi (Menteri P&E) kepada DPRRIdan BKPM:Bahwa adapun pembahasan segala ketentuan yang tercantumdalam naskah Kontrak Karya, dalam sidangsidang Komisi DPRRIyang bersangkutan bersama Tim Perunding Interdepartemen,terbuka bagi umum;Bahwa atas dasar hasil pembahasan tersebut, suratrekomendasi/persetujuan DPRRI yang ditanda tangani oleh KetuaDPRRI, disampaikan kepada Presiden RI, lengkap dengancatatancatatannya;:Bahwa selanjutnya Ketua BKPM juga

., dan diketuai oleh Dirjen PertambanganUmum;Bahwa kemudian pembuatan Kontrak Karya dikonsultasikan terlebihdahulu dengan DPRRI dan BKPM melalui pengajuan naskah KontrakKarya yang telah diparaf oleh para pihak, oleh Menteri Pertambangandan Energi (Menteri P&E) kepada DPRRI dan BKPM;Bahwa adapun pembahasan segala ketentuan yang tercantum dalamnaskah Kontrak Karya, dalam sidangsidang Komisi DPRRI yangbersangkutan bersama Tim Perunding Interdepartemen, terbuka bagiumum;Bahwa atas dasar hasil pembahasan

., dan diketuai oleh Dirjen PertambanganUmum;Bahwa kemudian pembuatan Kontrak Karya dikonsultasikan terlebihdahulu dengan DPRRI dan BKPM melalui pengajuan naskah KontrakKarya yang telah diparaf oleh para pihak, oleh Menteri Pertambangandan Energi (Menteri P&E) kepada DPRRI dan BKPM;Bahwa adapun pembahasan segala ketentuan yang tercantum dalamnaskah Kontrak Karya, dalam sidangsidang Komisi DPRRI yangbersangkutan bersama Tim Perunding Interdepartemen, terbuka bagiumum;Bahwa atas dasar hasil pembahasan

Departemen Dalam Negeri,Departemen Kehakiman, Direktorat Jenderal Pajak, dan lainlain, dan diketuai olehDirjen Pertambangan Umum, kemudian pembuatan Kontrak Karya dikonsultasikanterlebin dahulu dengan DPRRI dan BKPM melalui pengajuan naskah KontrakKarya yang telah diparaf oleh para pihak, oleh Menteri Pertambangan dan Energi(Menteri P&E) kepada DPRRI dan BKPM, adapun pembahasan segala ketentuanyang tercantum dalam naskah Kontrak Karya, dalam sidangsidang Komisi DPRRIyang bersangkutan bersama Tim Perunding

Adapun pembahasan segala ketentuan yangtercantum dalam naskah Konitrak Karya, dalam sidangsidang Komisi DPRRIyang bersangkutan bersama Tim Perunding Interdepartemen, terbuka bagiumum. Atas dasar hasil pembahasan tersebut, surat rekomendasi/persetujuan DPRRI yang ditanda tangani oleh Ketua DPRRI, disampaikankepada Presiden RI, lengkap dengan catatancatatannya.

Departemen Dalam Negeri,Departemen Kehakiman, Direktorat Jenderal Pajak, dan lainlain, dan diketuai olehDirjen Pertambangan Umum, kemudian pembuatan Kontrak Karya dikonsultasikanterlebin dahulu dengan DPRRI dan BKPM melalui pengajuan naskah KontrakKarya yang telah diparaf oleh para pihak, olen Menteri Pertambangan dan Energi(Menteri P&E) kepada DPRRI dan BKPM, adapun pembahasan segala ketentuanyang tercantum dalam naskah Kontrak Karya, dalam sidangsidang Komisi DPRRIyang bersangkutan bersama Tim Perunding

Adapun pembahasan segala ketentuan yangtercantum dalam naskah Kontrak Karya, dalam sidangsidang Komisi DPRRIyang bersangkutan bersama Tim Perunding Interdepartemen, terbuka bagiumum. Atas dasar hasil pembahasan tersebut, surat rekomendasi/persetujuan DPRRI yang ditanda tangani oleh Ketua DPRRI, disampaikankepada Presiden RI, lengkap dengan catatancatatannya.

Putusan Nomor 975/B/PK/PJK/2013Karya yang telah diparaf oleh para pihak, oleh Menteri Pertambangandan Energi (Menteri P&E) kepada DPRRI dan BKPM;Bahwa adapun pembahasan segala ketentuan yang tercantum dalamnaskah Kontrak Karya, dalam sidangsidang Komisi DPRRI yangbersangkutan bersama Tim Perunding Interdepartemen, terbuka bagiumum;Bahwa atas dasar hasil pembahasan tersebut, surat rekomendasi /persetuiuaan DPRRI yang ditanda tangani oleh Ketua DPRRI,disampaikan kepada Presiden RI, lengkap dengan catatancatatannya