Ditemukan 2413 data
141 — 79
29/G/2014/PTUN.Mks
PUTUSAWN Nomor : 29/G/2014/PTUN.Mks DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasamenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :Simon Pangala, SE, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT.MarsithaNugraha, bertempat tinggal di Jalan Inspeksi PAM 6 No.2, KelurahanBatua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar; dalam hal ini diwakilioleh
yang kurang baik ;4 Bahwa Tergugat melakukan pemutusan kontrak terhadapPenggugat berdasarkan alasanalasan sebagai berikut ini :a Progress pekerjaan di lapangan yang hanya 30,93 %;b Penggugat tidak dapat mempertahankan masa berlakujaminanpelaksanaan;C Berakhirnya Tahun Anggaran 2013;Bahwa berdasarkan uraian faktafakta dan dasardasar hukum sebagaimanatersebut diatas, adalah beralasan hukum jika Tergugat dan Tergugat IImemohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Tata Usaha Negara Nomor29/G/2014/PTUN.Mks
111 — 54
4/G/2015/PTUN.Mks
,untuk ikut sebagai pihak dalam perkara Nomor: 04/G/2015/PTUN.Mks danditetapkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor: 04/G/2015/PTUN.Mks melalui Putusan Sela tanggal 18 Maret 2015 ;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat IIIntervensi mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 25 Maret 2015,yang isinya pada pokoknya sebagai berikut ; DALAM EKSEPSI :a.
Sese,15.Bukti P15: Foto copy sesuai asli PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor:53/G.TUN/2007/PTUN.Mks, tanggal 27 Februari2008, antara Hj. Agi, dkk melawan Kepala KantorPertanahan Kota Makassar dan PT. GowaMakassar Tourism Development,16.Bukti P16: Foto copy sesuai dengansalinan asli Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makassar Nomor: 43/B.TUN/2008/PT.TUN.Mks, tanggal 01 Agustus 2008, antara Hj.Agi, dkk melawan Kepala Kantor Pertanahan KotaMakassar dan PT.
Gowa Makassar TourismDevelopment, Tbk dan Kepala Kantor PertanahanKota Makassar ;19.Bukti P19: Foto copy sesuai dengansalinan asli Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar Nomor: 20/G.TUN/2012/PTUN.Mks, tanggal 06 September 2012, antara SyamsulBunadi melawan Kepala Kantor Pertanahan KotaMakassar dan PT. Gowa Makassar TourismDevelopment, Tbk ;20.
79 — 33
28/G/2015/PTUN.Mks
P UT US A N Nomor : 28/G/2015/PTUN.Mks. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa TataUsaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa,menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketaantara :!1. Rahimong Dg. Rani, Warga Negara Indonesia, PekerjaanTani, bertempat tinggal di Kalongkong, DesaBontosunggu, Kecamatan Galesong Utara,Kabupaten Takalar Selanjutnya disebutPenggugat 2.
Blok H.9, RT.O5RW.O11,Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate,Kota Makassar, berdasarkan Surat KuasaKhusus, tanggal 15 Juli 2015 ;wenn nnn n nnn nn nnn nnnn enna anne untuk selanjutnya disebutsebagai Tergugat II Intervensi2 ;Pengadilan Tata Usaha Negaratersebut ;Telah membaca surat gugatan Para Penggugattertanggal 08 April 2015, yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah RegisterNomor : 28/G/2015/PTUN.Mks, tanggal 09 April 2015 dandiperbaiki pada tanggal 27 Mei2015
jnnnn oo nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nn nnn nnn nn nnn nn nnn nn nnn nnn nnnTelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Makassar Nomor : 28/PEN/2015/PTUN.Mks,tanggal 15 April 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakimuntuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;Telah membaca Surat Penunjukan Panitera PengadilanTata Usaha Negara Makassar Nomor : 28/PEN.P/2015/6PTUN.Mks, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untukmenangani perkaraTT SC DL geeTelah membaca Surat Penetapan Ketua
2015/P.TUN.Mks, tanggal 27 Mei 2015, tentang hariSsidang terbuka untuk umum ;Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Setempattanggal 04 SeptemberTelah membaca dan mempelajari suratsurat yangbersangkut paut dengan sengketaTelah mendengar keterangan para pihak yangbersengketa dipersidangan ;TENTANG DUDUKNYA PERKARA :Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan suratgugatannya tertanggal 08 April 2015, yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassardibawah Register Nomor : 28/G/2015/PTUN.Mks
60 — 9
4/G/2016/PTUN.Mks
57 — 21
57/G/2016/PTUN.Mks
PUTUSANNOMOR: 57/G/2016/PTUN.MKS DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA *Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa, yang berkedudukan di Jalan Raya Pendidikan Nomor 1 Kota Makassar,menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:SALEH, kewarganegaraan Indonesia; bertempat tinggal di Jalan KaraengBontotangnga RT.002/RW. 005, Kelurahan Karunrung, KecamatanRappocini, Kota Makassar
40 — 13
109/G/2014/PTUN.Mks
Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 109/PEN.PP/2014/ PTUN.Mks tanggal 22 Desember 2014 tentang PemeriksaanPersiapan; 4.
Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :109/PEN.HS/2014/ PTUN.Mks tanggal 02 Pebruari 2015 tentang Penetapan Persidanganyang terbuka untuk umum;Telah membaca surat gugatan Para Penggugat;Telah membaca dan mempelajari suratsurat yang bersangkut paut dengan sengketaTelah membaca dan mempelajari buktibukti yang diajukan oleh para pihak dan telahmendengar keterangan saksisaksi yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkaraTENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Para
Dobolo BinLemang tersebut barulah diketahui oleh Para Penggugat pada tanggal, 18 November 2014,pada saat sedang pemeriksaan berkas di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara10Tata Usaha Negara No. 83/G/2014/PTUN.MKS, oleh karena pada saat pemeriksaanpersiapan tersebut sedang berjalan, diatas lokasi dipasang Papan bicara dan yangmengetahui pemasangan papan bicara tersebut bernama Dg.
telah memanggil Pemerintah Daerah Tingkat I PropinsiSulawesi Selatan sebagai pihak yang tersebut namanya dalam objek sengketa a30Menimbang, bahwa terhadap panggilan dari Pengadilan tersebut, Pemerintah DaerahTingkat I Propinsi Sulawesi Selatan dalam persidangan tanggal 4 Maret 2015 mengajukanpermohonan intervensi dalam sengketa a quo tertanggal 25 Pebruari 2015 dan terhadappermohonan tersebut Majelis Hakim pada persidangan tanggal 18 Maret 2015 telahmenjatuhkan Putusan Sela Nomor : 109/G/2014/ PTUN.Mks
(Empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor : 109/G/2014/PTUN.Mks
65 — 14
M E N G A D I L I - Menerima Permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding tersebut ;---------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 50/G/2015/PTUN.MKS tanggal 4 November 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;------------------------------------------------------------------------------- Menghukum Tergugat /Pembanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor:50/G/2015/PTUN.MKS. tanggal 4 November 2015 ;.
memori banding kepada Penggugat/Terbanding padahari Rabu tanggal 6 Januari 2016; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Makassar kepada para pihak telah diberikan kesempatan untukmempelajari berkas perkara (Inzage) sesuai dengan surat pemberitahuan yangditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar hari Jumattanggal 11 Desember 2016:TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang ,bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No.50/G/2015/PTUN.MKS
berpendapat bahwa pertimbangan hukumMajelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah tepatdan benar, olehkarena itu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengambil alihpertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassartersebut menjadi pertimbangan sendiri ditingkat banding dalam memutus perkara ini; Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut diatas karenapertimbangan Majelis hakim PTUN Makassar pura telah tepat dan benar, makaputusan No:50/G/2015/PTUN.MKS
Pembanding dibebankan untuk membayar biayaperkara di kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ;Memperhatikan, Pasal 122 Undang Undang No.5 tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009serta ketentuan ketentuan peraturan lain yang berkaitan ; MENGADILI Menerima Permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding tersebut ; Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor:50/G/2015/PTUN.MKS
29 — 14
59 — 41
82/G/2014/PTUN.Mks
69 — 22
M E N G A D I L I:- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 1/Pembanding, Tergugat II Intervensi 2/Pembanding, Tergugat II Intervensi 3/Pembanding tersebut;----------------------------------------------------- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 67/G/2015/PTUN.MKS tanggal 23 Mei 2016 yang dimohonkan banding tersebut;--------------------------------------------------------------------------------------MENGADILI SENDIRI :DALAM EKSEPSI
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNo.67/G/2015/PTUN.MKS tanggal 23 Mei 2016;3.
No. 102/B/2016/PT.TUN.MksMenimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Makassar kepada para pihak telah diberikan kesempatanuntuk mempelajari berkas perkara ( Inzage ) sesuai dengan surat pemberitahuanyang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Selasa tanggal12 juli 201 6 = == ane anna nanan nan nnn nee eee cee eee nee ne nce nnnTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa putusan Nomor 67/G/2015/PTUN.MKS dibacakandalam persidangan yang terbuka
80 — 19
54/G.TUN/2006/PTUN.Mks
PUTUSANNomor : 54/G.TUN/2006/PTUN.Mks DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama denganacara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :N ON A, warga negara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempattinggal di Jalan Arung Sanrego Kampung Mayikkoaya KelurahanSudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar;Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama
43 — 14
Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 56/G/2016/PTUN.Mks. tanggal 13 Pebruari 2017 yang dimohonkan banding tersebut; 3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor56/G/2016/PTUN.Mks. tanggal 13 Februari 2017 yang dimohonkanbanding beserta suratsurat lainnya yang bertalian;TENTANG DUDUKNYASENGKETAMemperhatikan dan menerima kejadiankejadian yang diuraikan dalamPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor56/G/2016/PTUN.Mks. tanggal 13 Februari 2017 yang dimohonkan bandingbeserta suratsurat lain yang bertalian, antara pihak yang bersengketasebagaimana diuraikan di atas, sehingga diperoleh kronologis kejadian
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbuldalam sengketa ini sejumlah Rp. 3.482.000; (Tiga juta empat ratusdelapan puluh dua ribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama PengadilanTata Usaha Negara Makassar Nomor : 56/G/2016/PTUN.Mks. tanggal 13Pebruari 2017 tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umumpada . tanggal 13 Pebruari 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa HukumPenggugat dan Tergugat II Intervensi, tanpa dihadiri oleh Kuasa HukumTergugat;Menimbang
danterhadap gugatan Pembanding dahulu Penggugat tersebut menurut hukumharus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut danternyata memori banding dari Pembanding dahulu Penggugat sama sekali tidakdapat melemahkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat bahwa putusanHalaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 116/B/2017/PTTUN Mks.Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 56/G/2016/PTUN.Mks
Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor : 56/G/2016/PTUN.Mks. tanggal 13 Pebruari 2017 yang dimohonkanbanding tersebut;3.
68 — 16
M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; ------------------ Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 10/G/2015/PTUN.Mks, tanggal 29 Juni 2015 yang dimohonkan banding tersebut ; ---------------------------------------------------------------------------------------- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.
No.118/B/2015/PT.TUN.Mksdengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas yang ditandatangani oleh PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Makassar masingmasing tanggal 10 AgustusI gp mma aa3TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor : 10/G/2015/PTUN.Mks, diucapkan dalam sidang yang terbuka untukumum pada hari : Senin, tanggal 29 Juni 2015 dengan dihadiri Kuasa HukumTergugat, Kuasa Hukum Tergugat Il Intervensi dan tidak dihadiri olehPenggugat maupun Kuasa Hukum
Penggugat ; Menimbang, bahwa atas ketidak hadiran pihak Penggugat, PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah memberitahukan isi PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut kepada pihak Penggugatpada tanggal 30 Juni 2015 ; Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar Nomor : 10/G/2015/PTUN.Mks, tanggal 29 Juni 2015 tersebut yaknipada tanggal 8 Juli 2015 Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukanpermohonan banding, sehingga permohonan banding Penggugat dimaksudmasih
PT.TUN.MksMks, tanggal 29 Juni 2015, maka Majelis Hakim berpendapat bahwapertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassartersebut sudah tepat dan benar, dengan demikian Majelis Hakim PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Makassar mengambil alih selurunh pertimbanganhukum tersebut sebagai pertimbangan sendiri untuk memutus perkara di tingkatbanding ini ; 2222 22222 nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nenMenimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar Nomor : 10/G/2015/PTUN.Mks
enennnanenannnennnnaanannannacnannensMemperhatikan, ketentuan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 51Tahun 2009, serta peraturan perundangundangan lain yang terkait dengansengketa ini ; nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nen nn nn nnnnnnnnnnnMENGADILI: Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :10/G/2015/PTUN.Mks
74 — 22
66/G/2014/PTUN.Mks
KotaMakassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 27 Oktober 2014, selanjutnyadisebut sebagai Tergugat Il Intervensi ;Pengadilan Tata Usaha Negaratersebut ;Telah membaca surat gugatan Para Penggugattertanggal O5 September 2014, yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassardibawah Register Nomor : 66/G/2014/P.TUN.Mks, tanggal 05September 2014 dan diperbaiki pada tanggal 09 OktoberTelah membaca Surat Penetapan Ketua PengadilanTata Usaha Negara Makassar Nomor : 66/PEN.K/G/2014/PTUN.Mks
, tanggal 09 September 2014, tentang PenunjukanMajelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkaraCErS@DUt; 222 n nnn nnn n nnn nnn renee nee nn en en nn ennnnnennnnennesTelah membaca Surat Penunjukan Panitera PengadilanTata Usaha Negara Makassar Nomor : 66/PEN.P/G/2014/PTUN.Mks, tanggal 09 September 2014, tentang PenunjukanHalaman 3 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 66/G/2014/PTUN.MksPanitera Pengganti untuk menangani perkaratersebut; Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis HakimPengadilan Tata Usaha
Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yangtimbul dalam perkaraMenimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugattersebut, Tergugat mengajukan jawabannya padapersidangan tanggal 16 Oktober 2014, yang isinya padapokoknya menerangkan sebagai berikut ;Halaman 13 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 66/G/2014/PTUN.Mks. DALAM EKSEPSI 141.
Menghukum Penggugat untuk membayar segalabiaya yang timbul dalam perkaraMenimbang, bahwa didalam perkara ini telah diajukanpermohonan tertuliS pada Persidangan tanggal 06 Nopember2014 oleh Hasia melalui kuasakuasa hukumnya, yang padapokoknya bermohon untuk masuk sebagai pihak Intervensidalam perkara Nomor : 66/G/2014/ PTUN.Mks, gunamembela hakhaknya sebagai Pemegang Sertipikat objeksengketa, terhadap permohonan a quo Majelis Hakim telahmengeluarkan Putusan Sela pada tanggal 13 Oktober2014, sesuai
148 — 69
67/G/2014/PTUN.Mks
PUTUSANNomor : 67/G/2014/PTUN.Mks DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama denganacara biasa menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara : SURYADI HENRY KUSUMA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanWiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Komplek Crisant Blok H No. 5Makassar ; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; MELAWAN: 1.
Bahwa sebagaimana terurai diatas sebagai dalil gugatan yang Penggugatsampaikan berkenaan masih adanya proses sengketa yang belumterselesaikan menyangkut administrasi penerbitan sertipikatnya adalahsebagaimana terdaftar dalam register perkara nomor41/G/2011/PTUN.MKS., tanggal 20 Juli 2011 serta telah diputus denganamar Gugatan Tidak Dapat Diterima pada tanggal 12 Maret 2012 juncto putusan banding nomor 76/B.TUN/2012., tanggal 9 Agustus 2012 denganamar Membatalkan Putusan PTUNMakassar dengan mengadili
Bahwa selain dari pada itu maka pada saat ini Penggugat juga sedangmengajukan gugatan sebagaimana pula telah Penggugat kemukakan diatasdan terdaftar dibawah register perkara nomor 36/G/2014/PTUN.MKS.,tanggal08 April 2014 dengan Obyek Gugatan berupa Peralihan Hak atasSertipikat Hak Milik Nomor 22533/Kelurahan Tamamaung., KecamatanPanakkukang., Kota Makassar., Surat Ukur Nomor 02210/2014., Tanggal 19 Maret 2014., atas nama Henry Nios;.
73 — 21
80/G/2015/PTUN.Mks
ASIH LESTARI, SH; Kepala Sub Seksi Sengketa danKonflik, Kantor Pertanahan Kota Makassar; Perkara No.80/G/2015/PTUN.Mks Hal dari 47 Hal4. YUYUN NOVISAL; Staff Seksi Sengketa, Konflik danPerkara, Kantor Pertanahan Kota Makassar; 5.
Tata Usaha Negara Makassar Nomor80/PENDIS/2015/PTUN.Mks, tanggal 28 Desember 2015 tentang PenetapanLolos Proses Dismissal; 222020 22 200 200Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor80/PEN/2015/PTUN.Mks, tanggal 28 Desember 2015, tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :80/PEN.P/2015/PTUN.Mks, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untukmendampingi Majelis Hakim yang memeriksa perkara
ini; Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 80/PEN.PP/2015/PTUN.Mks, tanggal28 Desember 2015, tentang Pemeriksaan Persiapan; Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 80/PEN.HS/2016/PTUN.Mks, tanggal03 Februari 2016, tentang Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum; Surat gugatan Penggugat tertanggal 17 Desember 2015; Permohonan pihak Intervensi PT.
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar pada tanggal 21 Desember 2015 dibawah register Nomor :80/G/2015/PTUN.Mks, dan telah diperbaiki pada tanggal 03 Februari 2016 yang isiselengkapnya sebagai berikut : 222 n nn en nonce nnnnnene nsPerkara No.80/G/2015/PTUN.Mks Hal 3 dari 47 HalYANG MENJADI OBYEK SENGKETA ADALAH : Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor22236/Kel.
No. 24 Tahun 1997 mengatur mengenai peralihan atas tanah yang telahPerkara No.80/G/2015/PTUN.Mks Hal 10 dari 47 Halbersertipikat, dan Pasal 48 ayat (1) PP.
41 — 24
20/G/2016/PTUN.MKS
19 Februari 2016 tentang LolosProses Dismissal; 2n0 ne nnn nnn nnn cence ccna cence ncn canTelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor : 20/PEN/2016/PTUN.Mks, tanggal 19 Februari 2016, tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikansengketa tata usaha negara tersebut; Telah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar Nomor : 20/PEN.P/2016/PTUN.Mks, tentang Penunjukan PaniteraPengganti untuk mendampingi Majelis Hakim yang
memeriksa dan memutusPerkara INi; n nnn ne nnn nnn ne nnn ne nnn ne ne nn nnn nna ena nn cnc nacnsPerkara No.20/G/2016/PTUN.Mks Hal 2 dari 53 Hal4.
Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar Nomor : 20/PENPP/2016/PTUN.Mks, tanggal 22 Februari2016, tentang Pemeriksaan Persiapan; 5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar Nomor : 20/PEN.HS/2016/PTUN.Mks, tanggal 21 Maret2016, tentang Persidangan Terbuka Untuk Umum; 6. Telah membaca Surat gugatan Penggugat tanggal 19 Februari 2016; 7.
Telah membaca Permohonan Intervensi atas nama NENENG tertanggal 25April 2016 untuk ikut serta sebagai pihak dalam perkara Nomor20/G/2016/PTUN.Mks; 22 222222 nn nnn nnn ence e ence ne nn ence8. Telah membaca dan mempelajari suratsurat bukti yang diajukan pihakPenggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi; 9.
Mansu) Timur =: Jalan Selatan : Indo WaraPerkara No.20/G/2016/PTUN.Mks Hal 15 dari 53 Hal Barat : Basuda (suami dari Hj. Mansu) Bahwa hingga saat ini tanah tersebut tidak dalam sengketa denganpihak manapun, dan tidak terdapat kepentingan orang lain dan tidakdirencanakan untuk kepentingan Umum; 4.
68 — 23
66 — 16
M E N G A D I L I : Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ; ----------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 68 /G/ 2015/PTUN.Mks tanggal 25 April 2016 yang dimohonkan Banding tersebut ; ----------------------------------------- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding
39 — 24
56/G/2014/PTUN.MKS