57/G/2016/PTUN.MTR

102/G/2017/PTUN.MTR

Reg. 41/G/2016/PTUN.MTR tanggal14 Oktober 2016, yang saat gugatan ini diajukan masih dalam prosespemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPutusan Nomor 102/G/2017/PTUN.MTR Halaman 1514.15.Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.2/076

Memenuhi kriteria (MK) sebanyak 256 orang (lampiran 1).Putusan Nomor 102/G/2017/PTUN.MTR Halaman 2514.15.16.2. Tidak Memenuhi Kriteria (TMK) sebanyak 134 orang (lampiran 2)(didalamnya termasuk nama Penggugat).3.

(vide Bukti P14 = Bukti T13 dan Bukti T14);Putusan Nomor 102/G/2017/PTUN.MTR Halaman 527.

Sehingga terhadap dalildalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugattersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;Putusan Nomor 102/G/2017/PTUN.MTR Halaman 55DALAM EKSEPSI;1.

ERWIN MURYADI, SH.Putusan Nomor 102/G/2017/PTUN.MTR Halaman 80Perincian Biaya Perkara Nomor: 102/G/2017/PTUN.MTR:Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000. ATK : Rp. 150.000, Panggilanpanggilan : Rp. 30.000. Sumpah Saksi : Ro. 35.000, Hak Redaksi : Rp. 5.000, Uang Leges : Rp. 3.000, Meterai : Rp. 6.000,Jumlah: Rp. 259.000, (Dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)Putusan Nomor 102/G/2017/PTUN.MTR Halaman 81

16/G/2015/PTUN.MTR

Putusan No.16/G/2015/PTUN.MTR.2. Nama : RUSLAN ABDUL GANI, S.H., M.H.; Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan HAM padaBiro Hukum Setda Provisi NTB; 3. Nama : GEDE GUNADI,S.H.; Jabatan : Kepala Sub Bagian Sengketa Hukumpada Biro Hukum Setda Provinsi NTB; 4.

NTBsebagai tergugat telah diputus dalam putusan No. 3/G/2015/PTUN.MTR yang amarnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima; Halaman24dari45 Hal. Putusan No.16/G/2015/PTUN.MTR.b.

Putusan No.16/G/2015/PTUN.MTR.31 Agustus 2015, Perihal: Penertiban terhadap Bangunan yang Berada di AtasTanah Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang ditujukan kepadaTanjungan Caf, yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat H. Muh. Amin, S.H., M.Si.

Putusan No.16/G/2015/PTUN.MTR.

24/G/2015/PTUN.MTR

Putusan No.24/G/2015/PTUN.MTR.3. Menetapkan Hukum bahwa, PEMOHON bertempat tinggal disebelahUtara Obyek Sengketa adalah sah; 4. Menetapkan Hukum bahwa, bangunan berlantai dua di sebelah UtaraRUKO/ Obyek Sengketa, yang dibangun oleh pemilik bangunan, adalahtidak memenuhi syarat yang diwajibkan oleh;A.

Putusan No.24/G/2015/PTUN.MTR.2.

Putusan No.24/G/2015/PTUN.MTR.

144/G/2017/PTUN.MTR

Hasil pertemuan tidak ada kejelasan/titik terang,sehingga diadakan kesepakatan untuk pertemuan lanjutan yang akandilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2015 tetapi Zainuddin Gani tidakhadir.Halaman 6 dari 47 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR Karena belum ada kejelasan maka Arifuddin dan Para Penggugatbersurat kepada Tergugat dan Tergugat dengan surat Nomor 51/1452.04/V2017, Perihal : Undangan Mediasih pada tanggal 7 Februari2017 namun Zainuddin Gani tidak hadir.

halaman 153).Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataramtidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraAquo atas dasar dalil Para Penggugat yang menyatakan dialah sebagaipemiliknya, maka hal ini harus dibuktikan melalui Pengadilan yangberwenang yaitu Pengadilan Negeri Sumbawa.GUGATAN PENGGUGAT TELAH LAMPAU WAKTU (VERJARING)Para Penggugat dalam Gugatannya yang didaftarkan ke Pengadilan TataUsaha Negara Mataram, di bawah register perkara nomor:144/G/2017/PTUN.MTR

saksi kecil sekitar tahun 1990an saksi sering diajak oleh orang tuasaksi ke kebun dan selalu bertemu dengan Hasan Ahmad yang menggaraptanah obyek sengketa secara terus menerus;Bahwa saksi tidak pernah tahu ada atau tidak pengumuman di Kantor Desa atasterbitnya sertipikat atas nama Zainuddin Gani atau Suandy;Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa inisejak awal Hasan Ahmad yang menggarap dan menguasai sampai sekarang;Halaman 26 dari 47 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR

Rp. 6.000,Rp. 5.000,Rp. 3.000, JUMLAHRp. 12.772.000,(Dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh dua Ribu Rupiah);Halaman 47 dari 47 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR

15/G/2015/PTUN.MTR

Selanjutnya disebutsebagai : TERGUGAT Il INTERVENSI :Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor : 15/PENDIS/2015/PTUNMTR, tertanggal 3 September 2015 tentangLolos Dismissal ; 2+ 2 22= on non non nnn nen nnnnnn = Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor : 15/PENMH/2015/PTUN.MTR, tertanggal 3 September 2015 tentangPenunjukan Majelis Hakim; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor : 15/PENPP

/2015/PTUN.MTR tertanggal 7 September 2015 tentang Pemeriksaan Persiapan ; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor : 15/PENHS/2015/ PTUNMTR, tertanggal 30 September 2015, tentang Penetapan Hari Sidang ; Telah membaca Putusan Sela Nomor : 15/G/2015/PTUN.MTR, tertanggal26 Oktober 2015, tentang masuknya SIGIT PRATAMA WIRYADI sebagaipihak Tergugat Il Intervensi ; Telah membaca berkas perkara Nomor : 15/G/2015/PTUNMTR Telah membaca buktibukti surat dan mendengarkan keterangan SaksiS ak Si jnn2nnennenn

Halaman 14 dari 4415Menimbang bahwa pihak ketiga telah masuk sebagai Pihak dalam perkaraNomor : 15/G/2015/PTUN.MTR, dan telah tertuang dalam Putusan Sela yangamarnya sebagai Derikut :n2 no nnn neers nnn nce nen ncn nnn nn nn nee cece1. Mengabulkan permohonan pemohon intervensi menjadi pihak dalam perkaraNomor : 15/G/2015/PTUN.MTR 5 27292 22 one nnn nnn nee nnn nne nee2. Menyatakan Pemohon Intervensi dalam sengketa Nomor : 15/G/2015/PTUN.MTR, sebagai Tergugat Il Intervensi ;3.

Terletakdidesa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat atas namaSigit Pratama Wiryadi (vide bukti T25=TlLintv6) ;Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Oktober 2015 pemohon intervensitelah mengajukan surat permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam sengketaini, hal tersebut sebagaimana telah dikabulkan oleh Majelis Hakim berdasarkanPutusan Sela No.15/G/2015/PTUN.MTR tertanggal 26 Oktober 2015, sehinggapemohon intervensi masuk sebagai pihak dalam sengketa ini dan selanjutnyadisebut sebagai

101/G/2017/PTUN.MTR

Tidak Memenuhi Kriteria (TMK) sebanyak 134 orang (lampiran 2)(didalamnya termasuk nama Penggugat).Putusan Nomor 101/G/2017/PTUN.MTR Halaman 2514.15.16.3.

Azas Tertiob Penyelenggaraan Negara yaitu azas yang menjadi landasanketeraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalianpenyelenggaraan negaraPutusan Nomor 101/G/2017/PTUN.MTR Halaman 29c.

Pengisian formulir;Putusan Nomor 101/G/2017/PTUN.MTR Halaman 413.

Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;Putusan Nomor 101/G/2017/PTUN.MTR Halaman 796.

ERWIN MURYADI, SH.Putusan Nomor 101/G/2017/PTUN.MTR Halaman 80Perincian Biaya Perkara Nomor: 101/G/2017/PTUN.MTR:Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000. ATK : Rp. 150.000, Panggilanpanggilan : Rp. 30.000, Sumpah Saksi : Rp. 35.000, Hak Redaksi : Rp. 5.000, Uang Leges : Rp. 3.000, Meterai : Rp. 6.000,Jumlah: Rp. 259.000, (Dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)Putusan Nomor 101/G/2017/PTUN.MTR Halaman 81

56/G/2016/PTUN.MTR

Selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor : 56/PENDIS/2016/PTUN.MTR, tertanggal 13 Desember 2016tentang LolosDismissal ; 22222222 nn nn nnn nnn nnn n nn neeeTelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor : 56/PENMH/2016/PTUN.MTR, tertanggal 13 Desember 2016tentang Penunjukan MajelisTelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 56/PENPP/2016/PTUN.MTR tertanggal

14 Desember 2016 tentang PemeriksaanPersiapan;e Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 56/PENHS/2016/PTUN.MTR, tertanggal 12 Januari 2017, tentang Penetapan HariSidang ;e Telah membaca berkas perkara Nomor : 56/G/2016/PTUN.MITR ;e Telah membaca buktibukti surat dan segala sesuatunya dalam persidangan;TENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 7Desember 2016, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Mataram

pada tanggal 8 Desember 2016, dalam Register Perkara Nomor : 56/G/2016/PTUN.MTR, surat gugatan tersebut telah diperbaiki pada tanggal 12 JanuariObyek Sengketa : Surat Keputusan GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, Nomor : 171923 TAHUN2016 ditetapkan di Mataram pada tanggal 14 Nopember 2016 tentang PeresmianPemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat atasNama IRAWANSYAH, S.Pd Masa Jabatan 20142019.

45/G/2016/PTUN.MTR

52/G/2016/PTUN.MTR

., Jabatan Pelaksana PadaBagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IIL INTERVENSI; Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, telah membaca : 1.Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor:52/PENDIS/2016/PTUN.MTR, tanggal 1 Desember 2016 tentang LolosDismisSal; 2222 220 202 22 nnn nnn nee nn enn n nee nee eeSurat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor:52/PENMH/2016/PTUN.MTR, tanggal 1 Desember 2016 tentang

PenunjukanMajelis Hakim; 22 222 220 222 noe non non noe nnn nnn nnn nee oeeSurat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram Nomor: 52/PENPP/2016/PTUN.MTR, tanggal 5 Desember 2016tentang Pemeriksaan Persiapan; Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram Nomor: 52/PENHS/2016/PTUN.MTR, tanggal 9 Januari 2017tentang Penetapan Hari Sidang;Putusan Sela Nomor: 52/G/2016/PTUN.MTR., tanggal 30 Januari 2017tentang dikabulkannya permohonan intervensi atas

nama Pemerintah DaerahKabupaten Lombok Barat untuk dapat masuk ke dalam perkara Nomor:52/G/2016/PTUN.MTR dengan kedudukan sebagai Tergugat Il Intervensi; Telah memeriksa, mempelajari, meneliti berkas perkara, buktibukti Surat,keterangan Saksi, keterangan para pihak dan kesimpulan para pihak yangdiajukan di persidangan ;Halaman 3 dari 51 halaman.

16/G/2016/PTUN.MTR

48/G/2016/PTUN.MTR

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, untuk mencoret sengketa Nomor : 23/G/2015/ PTUN.MTR, dari Buku Register Perkara ; 3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya Pemeriksaan Sengketa ini sejumlah Rp. 244.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) ;

23/G/2015/PTUN.MTR

13/G/2016/PTUN.MTR

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 13/PENLDIS/2016/PTUN.MTR, tanggal 22 Maret 2016 tentang Penetapan LolosDismisgiall 3~ ~~~ = nnn cn crn tr renee. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 13/PENMH/2016/PTUN.MTR, tanggal 22 Maret 2016 tentang Penunjukan Majelis. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 13/PENPP/2016/PTUN.MTR, 22Maret 2016 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan ;.

Penetapan Hakim Nomor : 13/PENHS/2016/PTUN.MTR, tanggal 28 April 2016tentang Penetapan Hari Sidang ;. Telah memeriksa, mempelajari, meneliti berkas perkara, buktibukti Surat,keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan para pihak dan kesimpulan parapihak yang diajukan di persidangan ; 2002 2 22 =Halaman 2 dari 78 hal.

19/G/2015/PTUN.MTR

Berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 043/SK.TUN/XV/2014, tanggal 14 November 2015.Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;1.6 Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, setelah:i:Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor 19/PenLDis/2015/PTUN.MTR, tanggal 7 Oktober 2015, tentangGugatan tidak memenuhi Pasal 62 ayat (1) Undangundang Nomor 5Tahun 1986 (Lolos Dismissal);.

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor 19/PenMH/2015/PTUN.MTR, tanggal 7 Oktober 2015, tentangSusunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikansengketa Nomor 19/G/2015/PTUN.MTR;Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata UsahaNegara Mataram Nomor: 19/PenPP/2015/PTUN.MTR tanggal 12 Oktober2015, tentang hari dan tanggal PemeriksaanPersiapan sengketa a quo;.

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata UsahaNegara Mataram Nomor: 19/Pen.HS/2015/PTUN.MTR tanggal 2November 2015, tentang Hari dan Tanggal Persidangan sengketa a quo;Membaca Putusan Sela Nomor 19/G/2015/PTUNMTR/INTV., tanggal 16November 2015, yang mendudukkan Hajjah Rabiatun sebagaiPenggugat Intervensi dalam sengketa a quo;Halaman 36.

Membaca berkas sengketa, mempelajari bukti dan mendengar keteranganpara pihak yang bersengketa, serta mendengarkan keterangan saksi yangdiajukan di dalam persidangan;TENTANG DUDUK SENGKETA1.7 Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 September2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram pada tanggal 6 Oktober 2015, dengan register Nomor:19/G/2015/PTUN.MTR, yang telah diperbaiki pada tanggal 26 Oktober 2015,yang pada pokoknya mengemukakan dalildalil sebagai

Membebankan kepada Penggugat Intervensi untuk membayar segalabiaya yang timbul dalam perkara ini;1.12 Bahwa terkait dengan sengketa a quo, Majelis Hakim telah memanggilpihak lain yang berkepentingan ke dalam persidangan, sebagaimanaketentuan Pasal 83 Undangundang Nomor 5 Tahun 1986;Bahwa kemudian berdasarkan Permohonan Intervensi tertanggal 23November 2015, yang diajukan oleh Mamik Sumaini melalui KuasaHukumnya Lalu Armayadi, SH., selanjutnya berdasarkan Putusan SelaNomor: 19/G/2015/PTUN.MTR/INTV

1/G/2016/PTUN.MTR

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :01/PENL.DIS/2016/PTUN.MTR, tanggal 6 Januari 2016 tentangPenetapan LolosDissmiSal ;2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :01/PENMH/2016/PTUN.MTR, tanggal 6 Januari 2016 tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkara ini ;3.

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram Nomor 01/PENPP/2016/PTUN.MTR, tanggal 7 Januari2016 tentang Penetapan Hari dan Tanggal PemeriksaanPersiapan ;Halaman 3 dari 30 Halaman Putusan No.01/G/2016/PTUNMTR4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram Nomor 0O1/PENHS/2016/PTUN.MTR tanggal 21 Januari2016 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persidangan yangTerbuka untuk Umum ;5.

18/G/2016/PTUN.MTR

PEN.L.DIS/2016/PTUNMTR, tanggal 12 April. 2016 tentang PenetapanLolos Dissmisal; Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 18/PENMH/2016/PTUNMTR, tanggal 12 April. 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 18/PENPP/2016/PTUNMTR, tanggal12 April. 2016 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan; Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 18/PENHS/2016/PTUNMTR, tanggal 04 Mei. 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ;Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan No.22/G/2015/PTUN.MTR

telah sesuai dengan prosedurdan memenuhi asasasas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) maupunASAS KECEIMALAN jasssese ee nesses seers seen seemeeeeneecinmnee nenaBahwa dalil gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya tidak perlu Tergugattanggapi, karena tidak ada relefansinya dan tidak berdasar;Berdasarkan uraianuraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagaiberikut : Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan No.22/G/2015/PTUN.MTR

SUDARTI KADIR, S.H.HAKIM KETUA MAJELISFIRDAUS MUSLIM, S.HPANITERA PENGGANTISYAMSIAH, S.H.PERINCIAN BIAYA PERKARANOMOR : 18/G/2016/PTUN.MTR : Pendaftaran gugatan : Rp. 30.000. ATK : Rp. 150.000. Panggilan : Rp. 150.000, Pemeriksaan Setempat : Rp. Sumpah Saksi : Rp. Penterjemah : Rp. Meterai : Rp. 6.000, Redaksi : Rp. 5.000, Leges Putusan : Rp. 3.000.JUMLAH : Rp. 344.000, (tiga ratus empat puluhempat ribu rupiah)Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan No.22/G/2015/PTUN.MTR

142/G/2017/PTUN.MTR

155/G/2017/PTUN.MTR

;Putusan Nomor: 155/G/2017/PTUN.MTR ~ Halaman 16. LALU MUHAMMAD AZWAR, S.H.

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor:155/PENDIS/2017/PTUN.MTR, tanggal 11 Juli 2017 tentang PenetapanLolos Dismissal;. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor:155/PENMH/2017/PTUN.MTR, tanggal 11 Juli 2017 tentang PenunjukanMajelis Hakim;.

Membaca Surat Penunjukkan Panitera Penggant, Nomor155/G/2017/PTUN.MTR, tanggal 11 Juli 2017;.Membaca Penetapan Hakim MKetua Majelis Nomor: 155/PENPP/2017/PTUN.MTR, 12 Juli 2017 tentang Penetapan PemeriksaanPersiapan;.Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 155/PENHS/2017/PTUN.MTR, tanggal 16 Agustus 2017 tentang Penetapan HariSidang;.

Bahwa pada tahun 2007 penggugat dimutasi ke SDN 2Cakranegara, Kota Mataram berdasarkan Surat Kepala Sub Dinas PendidikanPutusan Nomor: 155/G/2017/PTUN.MTR ~~ Halaman 6Dasar Dinas Pendidikan Kota Mataram sebagaimana Surat Tugas Nomor :420.6/169/C2/Dik/2007 tanggal 8 Februari 2007..

Pasal 3 angka 4, 5 dan 6Putusan Nomor: 155/G/2017/PTUN.MTR ~~ Halaman 42Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Pasal 13 angka 1 jo.

145/G/2017/PTUN.MTR

Praya Timur,Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat ;Selanjutnya disebut sebagai :PARAPENGGUGAT ;MELAWANPutusan Nomor 145/G/2017/PTUN.MTR Halaman 1KEPALA DESA LANDAH, Berkedudukan di Desa Landah,Kec.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala DesaLandah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengangkatan danPemberhentian Perangkat Desa, tanggal 21 Juli 2016 KhususPutusan Nomor 145/G/2017/PTUN.MTR Halaman 5Lampiran No. urut 1 atas nama MOH. MULIADI, S.Pd., No. Urut 4 atasnama MURIDAN , No. Urut. 5 atas nama LALU. FATHURRAHMANdan No. urut 6 atas nama MAKMUN ;3.

Terlebih lagi para Penggugat sangat tidakmenyadari tentang telah berakhirnya masa Jabatan yang diangkatberdasarkan Periodesasi dengan masa jabatan selama 6 (Enam) TahunPutusan Nomor 145/G/2017/PTUN.MTR Halaman 6sebenarmya, namun jika para Penggugat menafsirkan lain makacendrung pendapat pribadi yang tidak dibenarkan sesuai alasan Hukumyang berlaku;.

;Putusan Nomor 145/G/2017/PTUN.MTR Halaman 18Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada hari SENIN, tanggal 16Oktober 2017 oleh kami MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.

FEBBY FAJRURRAHMAN, S.H.Panitera Pengganti,SYAMSIYAH, SH.Putusan Nomor 145/G/2017/PTUN.MTR Halaman 19PERINCIAN BIAYA PERKARANOMOR : 145/G/2016/PTUN.MTR : Pendaftaran gugatan : Rp. 30.000, ATK : Rp. 150.000, Panggilan : Rp. 165.000, Pemeriksaan Setempat : Rp. Sumpah Saksi : Rp. 5.000, Penterjemah : Meterai : Rp 12.000, Redaksi : Rp. 5.000, Leges Putusan : Rp. 3.000,JUMLAH : Rp. 370.000,(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)Putusan Nomor 145/G/2017/PTUN.MTR Halaman 20