Ditemukan 7759 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 12-05-2016 — Putus : 22-09-2016 — Upload : 27-10-2016
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2016/PN YYK
Tanggal 22 September 2016 — Mardiyanta, SP.d Bin Supiyo
11124
  • melakukan pungutan tersebut, sehingga hasil pungutan tersebutmenjadi pendapatan desa yang sah yang dimasukkan ke rekening kas desakemudian dimanfaatkan untuk program kegiatan desa dan kesejahteraanperangkat desa.
    Bahwa keterangan kematian juga termasuk pungutan desa. Bahwa Terdakwa tidak menyimpan secara fisik uang pungutan desa.
    Bahwa pungutan yang masuk dalam kas desa yaitulegislasi pensertifikatan tanah.Bahwa yang saksi katakan saat sosialisasi, Saksi cuma mengatakan selamat datang.Bahwa setelah sosialisasi, tidak ada pertemuan lagi dengan dukuh dan warga peserta PRONA;Bahwa benar pungutan adalah pendapatan desa; Bahwa jumlah pungutan tersebut, besarnya Rp.20.000,00 per bidang. Bahwa benar setiap pungutan harus ada Perdesnya. Bahwa yang membeli patok ke UD.Agung Rejeki, adalah Terdakwa.
    Bahwa dari dana pungutan dari masyarakat sebesar Rp.73.500.000,0011).
Putus : 08-06-2017 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 484 K/PID.SUS/2017
Tanggal 8 Juni 2017 — SAKINA, S.H., M.Si.;
202120 Berkekuatan Hukum Tetap
  • BinSupiyo sendiri;Bahwa agar pungutan biaya tersebut dianggap sah maka Terdakwa Sakina,S.H., M.Si. bersama dengan Saksi Mardiyanta, S.Pd.
    Bin Supiyo sendiri;Bahwa agar pungutan biaya tersebut dianggap sah maka Saksi Mardiyanta,S.Pd.
    Bin Supiyo;Bahwa agar pungutan biaya tersebut dianggap sah maka Terdakwa Sakina,S.H., M.Si. bersama dengan Saksi Mardiyanta, S.Pd.
    BinSupiyo;Bahwa agar pungutan biaya tersebut dianggap sah maka Terdakwa Sakina,S.H., M.Si. bersama dengan Saksi Mardiyanta, S.Pd.
Register : 31-10-2018 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 19-10-2019
Putusan PN MANOKWARI Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnk
Tanggal 6 Maret 2019 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
Samuel Jon Isir
11081
  • Bahwa Selama Saksi menjabat sebagai Bendahara Pemungut bidang lauttahun 2016 Saksi pernah menerima setoran di luar dari pungutan retribusiatas tanda masuk kenderaan bermotor, pungutan retribusi terhadap tandamasuk penumpang dan pengunjung yaitu setoran pungutan non manifestoleh Sdr. EDISON KARUBUI. Bahwa Sdr. EDISON KARUBUI melakukan penarikan non manifestdengan cara Sdr. EDISON KARUBUI bersamasama dengan Sdr.
    Bahwa Bidang laut Dinas perhubungan kota sorong hanyaberwenang melakukan pungutan pada Pelabuhan Rakyat kotasorong yaitu pungutan berupa:Retribusi pas masuk untuk penumpang;Retribusi pas masuk untuk sepeda motor;Retribusi pas masuk untuk pegunjung;Retribusi pas masuk untuk mobil.
    EDISONKARUBUI untuk melanjutkan pungutan non manifest terhadapbarangbarang yang masuk di pelabuhan rakyat karena sudahberjalan dari tahuntahun sebelumnya dan juga mengingat bahwauang hasil pungutan tersebut dapat dipergunakan untuk kebutuhanoperasional kantor. Bahwa setelah Sdr. EDISON KARUBUI melakukan pungutan nonmanifest terhadap barangbarang yang masuk di pelabuhan rakyatdari pemilik barang, uang tersebut dipegang oleh Sdr.
    melakukan pungutan langsung dengan uangtunai.
    EDISONKARUBUI langsung mengambil uang pada pemilik barang, Saksijuga melakukan pungutan dengan menggunakan karcis masukkenderaan atau juga hanya mengambil uang tunai saja dari pemilikbarang tanpa memberikan karcis. Bahwa Saksi tetap melakukan pungutan tersebut karena adanyaperintah dari kepala seksi kepelabuhanan kepada Saksi untuk tetapmelakukan pungutan tersebut tetapi dengan menggunakan karcismasuk kenderaan.sedangkan untuk Sdr.
Register : 25-11-2019 — Putus : 25-11-2019 — Upload : 28-11-2019
Putusan PN GARUT Nomor 38/Pid.C/2019/PN Grt
Tanggal 25 Nopember 2019 — Penyidik Atas Kuasa PU:
YUDHO ANGGONO
Terdakwa:
ANTON
3617
  • RICKY LAKSANA PUTRALahir di Garut, Tanggal 14 Juni 1993, Jenis Kelamin Lakilaki, Agama Islam,Pekerjaan Polri, Tempat Tinggal di Aspol Polres Garut Jalan SudirmanKecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut; Bahwa benar saksi pada hari senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitarpukul 09.00 Wib, di Jalan Guntur telah mengamankan terdakwa; Bahwa benar saksi mengamankan terdakwa berdasarkan keterangan darilaporan masyarakat yang terganggu dengan adanya pungutan liar yangterjadi di jalan Guntur ; Bahwa benar pada
    saat saksi mengamankan terdakwa dan ditanya olehsaksi terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang; Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan liar tersebutsewaktu libur menjadi sopir; Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menyeberangkankendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 ; Bahwa benar menurut keterangan terdakwa penghasilan dari pungutan liartersebut mendapatkan uang sebesar antara Rp25.000,00 (dua puluh limaribuah) dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perharinya
    RIZKI AFRIADI :Lahir di Subang, Tanggal lahir 26 April 1995, Jenis Kelamin LakiLaki,Pekerjaan Polri Tempat Tinggal Aspol Polres Garut Jalan SudirmanKecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut; Bahwa benar saksi pada hari senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitarpukul 09.00 Wib, di Jalan Guntur telah mengamankan terdakwa; Bahwa benar saksi mengamankan terdakwa berdasarkan keterangan darilaporan masyarakat yang terganggu dengan adanya pungutan liar yangterjadi di jalan Guntur ; Bahwa benar pada saat saksi
    mengamankan terdakwa dan ditanya olehsaksi terdakwa tidak mempunyali ijin dari pihak yang berwenang; Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan liar tersebutsewaktu libur menjadi sopir; Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menyeberangkankendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 ; Bahwa benar menurut keterangan terdakwa penghasilan dari pungutan liartersebut mendapatkan uang sebesar antara Rp25.000,00 (dua puluh limaribuah) dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perharinya;Selanjutnya
    liar yang terjadi dijalan Guntur ; Bahwa benar pada saat diamankan terdakwa dan ditanya oleh PetugasKepolisian, terdakwa tidak mempunyai jin dari pihak yang berwenang; Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan liar tersebutsewaktu libur menjadi sopir; Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menyeberangkankendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 dan kadangkadang tidak adayang memberi; Bahwa benar terdakwa penghasilan dari pungutan liar tersebutmendapatkan uang sebesar antara Rp25.000,00
Register : 01-08-2023 — Putus : 07-12-2023 — Upload : 29-04-2024
Putusan PN SEMARANG Nomor 340/Pdt.G/2023/PN Smg
Tanggal 7 Desember 2023 — Penggugat:
1.PT. SEDAYU GARMENINDO JAYA
2.MUHAMMAD HAFIZH ARDIAN SYACH
Tergugat:
Kepala Kantor Pengawasan Bea Cukai Type Madya Pabean Tanjun Emas Semarang
460
  • ul>

    Dalam Pokok Perkara :

    • Menolak Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

    DALAM REKONVENSI :

    • Mengabulkan Gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk Sebagian;
    • Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi IItelah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak memberitahukan secara resmi atau mengumumkan secara layak perubahan alamat, tidak melunasi pungutan
    negara terutang sampai tanggal jatuh tempo terlampaui, dan berupaya melarikan diri dari kewajiban membayar pungutan negara terutang melalui gugatan di luar jalur upaya hukum yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak;
  • Memerintahkan Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II untuk membayar pungutan negara yang terutang sebesar nilai tagihan ditambah bunga 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan sebagaimana dinyatakan dalam SPKTNP-159/WBC.10/2022 tanggal 29 Desember
Register : 03-06-2013 — Putus : 21-08-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 29/PID.TK/2013/PN.TK
Tanggal 21 Agustus 2013 — Hi. HERMAN TAMIN, SH., MH Bin HASANUDIN
7916
  • Rois;Bahwa pungutan sebesar 5 % tersebut diberikan kepada UPTD untuk operasional,kebersihan dan PAD;Bahwa pungutan tersebut berjalan selama 6 bulan dari Januari s/d Juni 2011 dankarena bermasalah lalu dihentikan;Bahwa pungutan tersebut berjalan sejak Januari s/d Maret 2011 saat kepalaUPTDnya adalah Marcello dan sejak April s/d Juni 2011 ketika Herman Taminmenjadi kepala UPTD?
    dan pada bulan Juli 2011 pungutan tersebut berhenti;Bahwa sejak Januari s/d Mei 2011 pungutan tersebut berjalan lancar tetapi sejakbulan Juni 2011 mulai macet pungutan tersebut tetapi tetap ada catatan pemasukanpada bulan Juni 2011 dan bulan Juli 2011 berhenti total;Bahwa saya tidak tahu kemana uang yang diberikan kepada Kepala UPTD;Bahwa ikan hasil tangkapan di jual di dermaga dan tidak ada retribusi;Bahwa nelayan Chantrang yang tidak masuk paguyuban Ichal tidak dipungutretribusi;Bahwa pungutan
    diambil dari nelayan dan pembakul;Bahwa bukti pungutan dari nelayan atau pembakul yang buat adalah Ichal;Bahwa tidak ada bukti pungutan dari UPTD, yang ada hanya bukti setor dari Ichalkepada UPTD;Bahwa sebelum Ichal berdiri tidak ada setoran kepada UPTD, pada tahun 2010nelayan Chantrang jual bebas atau menjual liar tanpa ada pungutan;Bahwa yang mengeluarkan ijin untuk nelayan Chantrang adalah dinas kelautan danperikanan bukan UPTD;Bahwa perjanjian antara Ichal dan terdakwa Marcello sebagai kepala
    Lampung;Bahwa yang saya ketahui pungutan retribusi yang dilakukan padaUPTD PPI Lempasing tersebut bermasalah karena carapemungutannya yang salah;Bahwa dasar hukum untuk pungutan daerah adalah Perda;Bahwa Ka. UPTD PPI Lempasing / Kadis kelautan danperikanan Prop.
    /pungutan tersebut;e Bahwa di paguyuban Ichal ada rekapan atau struk tanda terimapembayaran;e Bahwa sebelum ada pungutan ijin usaha dan ijin penangkapanikan sulit keluar tetapi setelah ada pungutan ada kemudahandalam perijinan;e Bahwa yang mengeluarkan ijin adalah dinas kelautan propinsilangsung;e Bahwa pungutan 2,5% ada sejak paguyuban Ichal berdiri;e Bahwa ketika Herman Tamin tidak lagi menjabat ka UPTDpungutan tersebut berhenti juga;e Bahwa sebelum ada Mou penjualan di atas kapal tidak adapungutan
Register : 25-11-2019 — Putus : 25-11-2019 — Upload : 28-11-2019
Putusan PN GARUT Nomor 41/Pid.C/2019/PN Grt
Tanggal 25 Nopember 2019 — Penyidik Atas Kuasa PU:
YUDHO ANGGONO
Terdakwa:
fiki sutisna
237
  • RICKY LAKSANA PUTRALahir di Garut, Tanggal 14 Juni 1993, Jenis Kelamin Lakilaki, Agama Islam,Pekerjaan Polri, Tempat Tinggal di Aspol Polres Garut Jalan SudirmanKecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut; Bahwa benar saksi pada hari senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitarpukul 09.00 Wib, di Jalan Guntur telah mengamankan terdakwa; Bahwa benar saksi mengamankan terdakwa berdasarkan keterangan darilaporan masyarakat yang terganggu dengan adanya pungutan liar yangterjadi di jalan Guntur ; Bahwa benar pada
    saat saksi mengamankan terdakwa dan ditanya olehsaksi terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang; Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan liar tersebutsewaktu libur menjadi kuli bangunan; Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menyeberangkankendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 ; Bahwa benar menurut keterangan terdakwa penghasilan dari pungutan liartersebut mendapatkan uang sebesar antara Rp25.000,00 (dua puluh limaribuah) dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah
    RIZKI AFRIADI :Lahir di Subang, Tanggal lahir 26 April 1995, Jenis Kelamin LakiLaki,Pekerjaan Polri Tempat Tinggal Aspol Polres Garut Jalan SudirmanKecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut; Bahwa benar saksi pada hari senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitarpukul 09.00 Wib, di Jalan Guntur telah mengamankan terdakwa; Bahwa benar saksi mengamankan terdakwa berdasarkan keterangan darilaporan masyarakat yang terganggu dengan adanya pungutan liar yangterjadi di jalan Guntur ; Bahwa benar pada saat saksi
    mengamankan terdakwa dan ditanya olehsaksi terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang; Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan liar tersebutsewaktu libur menjadi kuli bangunan; Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menyeberangkankendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 ; Bahwa benar menurut keterangan terdakwa penghasilan dari pungutan liartersebut mendapatkan uang sebesar antara Rp25.000,00 (dua puluh limaribuah) dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perharinya
    liar yang terjadi dijalan Guntur ; Bahwa benar pada saat diamankan terdakwa dan ditanya oleh PetugasKepolisian, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang; Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan liar tersebutsewaktu libur menjadi kuli bangunan; Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menyeberangkankendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 dan kadangkadang tidak adayang memberi; Bahwa benar terdakwa penghasilan dari pungutan liar tersebutmendapatkan uang sebesar antara
Putus : 21-10-2013 — Upload : 08-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 21 Oktober 2013 — IR. SUGIYANTA, MSi Bin SUTARNO
6829
  • Saksi HERNAWA ASALAM, Bahwa saksi bekerja sebagai pegawai pada Balai karantina Semarang danmenjabat sebagai Kasi Tumbuhan; Bahwa saksi mengetahui ada pungutan di luar PNBP untuk pengambilan KT2untuk kegiatan import; Bahwa sebelum ada depo, uang pungutan tersebut dipergunakan untuktransportasi pegawai yang melakukan pemeriksaan; Bahwa setelah ada Instalasi Karantina Tumbuhan PT.
    Bahwa terdakwa memerintahkan saksi FITRIYANI dan saksi MELYANA UMIJATI (stafpada seksi tumbuhan) mengumpulkan hasil pungutan tersebut, baik PNBP maupuntambahan pungutan yang bukan PNBP.
    Keempat saksi inimenerangkan bahwa dalam sebuah rapat dengan para pegawai pada seksi tumbuhan,Terdakwa meminta agar tetap melakukan tambahan pungutan lain diluar pungutan jasakarantina sesuai PNBP yang berlaku.
    Mukriberupa pembayaran atas beroperasinya sebagai IKT media pembawa impor denganbesaran pungutan yang dikehendaki terdakwa sebesar Rp. 35.000, per petikemas.
    Perbuatanperbuatan tersebut di dasari oleh niat yang sama;Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas ternyata kalau perbuatan yangdilakukan adalah melakukan pemungutan sejumlah uang, yaitu pungutan yang disebut sebagaipungutan Non PNBP sebelum penerbitan KT2 dan pungutan berupa uang yang disebut sebagaiuang kontribusi dari PT, SLI dan OBL;Menimbang, bahwa keseluruhan pungutan tersebut adalah pungutan yang sejenismengingat sifatnya yang samasama pungutan uang secara tidak sah;Menimbang, bahwa
Putus : 28-06-2011 — Upload : 19-09-2012
Putusan PN DENPASAR Nomor 634/Pid.B/2011/PN.Dps.
Tanggal 28 Juni 2011 — NYOMAN MONE
1810
  • Pid.B/2011/PN.Dps.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidanadalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilangsungkan didalamgedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwasekarang;Nama Lengkap : NYOMAN MONE ;Tempat lahir : Karangasem ;Umur/tanggal lahir :53 tahun/10 Desember 1958;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Jalan Pungutan
    Terdakwa secaralisan mengajukan pembelaaan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : Terdakwa mohon keringan hukuman karena masih punya tanggungan dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut ;Bahwa ia terdakwa I Nyoman Mone pada Rabu, tanggal 30 Maret 2011 sekira pukul18.00 Wita atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam bulan Maret 2011 atausetidaktidaknya di dalam tahun 2011, bertempat di jalan Pungutan
    Gg.l No.27 sanur Denpasarterdakwa sering terlihat menjual kupon togel TSM kepada masyarakat umum tanpa ijin danpejabat yang berwenang , berdasarkan informasi tersebut maka petugas Dan PolsekDenpasar Selatan melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa sedang menjual nomortogel dirumahnya di jalan Pungutan Gg.I No.27 Denpasar, dan masyarakat yang bermaksuduntuk membeli kupon togel dapat datang menemui dan membeli kepada terdakwa denganharga Rp. 1000, (seribu rupiah) perlembar dimana terdakwa kemudian
    SAKSI SUKERTIA: dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret2011 sekira pukul 18.00 wita bertempat di jalan Pungutan Gg. I No.27 Sanur Denpasar ; Bahwa benar saksi melakukan penyelidikan berdasarkan informasi dari masyarakat yangmenyatakan terdakwa ada menjual togel di Jalan Pungutan Gg.
    SAKSI I GUSTI NYOMAN SUTEJA: menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret2011 sekira pukul 18.00 wita bertempat di jalan Pungutan Gg. I No.27 Sanur Denpasar ; Bahwa benar saksi melakukan penyelidikan berdasarkan informasi dari masyarakat yangmenyatakan terdakwa ada menjual togel di Jalan Pungutan Gg.
Register : 02-11-2021 — Putus : 04-01-2022 — Upload : 12-01-2022
Putusan PN DENPASAR Nomor 1057/Pid.B/2021/PN Dps
Tanggal 4 Januari 2022 — Penuntut Umum:
Siti Sawiyah,SH
Terdakwa:
1.I Komang Putrayana Alias Koming
2.I Wayan Pica Yasa
10148
  • dari 3(tiga) orang Sopir mobil travel lombok yang lewat padang bai sebesarmasing masing @ Rp. 250.000, (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;Bahwa pungutan uang yang terdakwa lakukan kepada sopir travel darilombok di Padang Bai. uang yang dipungut dari ketiga sopir dari lomboksebanyak Rp. 750.000,,; Bahwa maksud terdakwa melakukan pungutan yaitu karena sopir travelLombok tersebut membawa penumpang langsung dari Lombok tujuan kePelabuhan Benoa Denpasar, sedangkan seharusnya sopir dari Lombokmenurunkan
    Bahwa pungutan yang dilakukan kepada sopir Lombok tidak rutin,hanya bila ada sopir yang lewat, kKeuntungan yang diperoleh selama inidari tahun 2016 sekitar Rp. 800.000, (delapan ratus ribu rupiah) yangsudah habis digunakan untuk kebutuhan sehari hari.
    KOMANG PUTRAYANAalias PAK KOMING melakukan pungutan uang kepada sopir travel asalLombok di Pelabuhan Padang Bai sebagai uang kompensasi untuk sopiryang ada di Padang Bai agar bisa melewati Pelabuhan Padang Bai danmengangkut penumpang langsung ke Pelabuhan Benoa Denpasar, yangmendapatkan keuntungan dari uang pungutan dari 3 (tiga) mobil travelLombok sebesar Rp. 750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yaituterdakwa I. KOMANG PUTRAYANA alias PAK KOMING dan terdakwasendiri.
    Bahwa petugas yang berwenang di Pelabuhan Padang Bai tidakmengetahui adanya pungutan uang kepada sopir travel asal Lombok yanglewat di Pelabuhan Padang Bai dan kegiatan pungutan uang dilakukansecara sembunyisembunyi di pinggir jalan di luar Pelabuhan Padang Bai ; Bahwa cara terdakwa . KOMANG PUTRAYANA alias PAK KOMINGmeminta uang pungutan kepada sopir travel Lombok di Pelabuhan PadangBai yaitu saat terdakwa I.
    WAYAN PICA YASAmenunggu di depan mobil miliknya dan menyaksikan dari jarak sekira 10(sepuluh) meter dan pungutan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 22Juli 2021 sekirapukul 05.00 WITA di Jalan Raya Pelabuhan Padang Bai, Kec.Manggis, Kab. Karangasem, Prov.
Register : 30-05-2017 — Putus : 14-08-2017 — Upload : 09-11-2017
Putusan PN TERNATE Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tte
Tanggal 14 Agustus 2017 — NAWAWY METURAN, S.PDi alias PAK NAWAWI
9338
  • Membebaskan pungutan bagi selurun peserta didik SD/SDLB Negeri danSMP/SMPLB/SDSMP Satap/SMPT Negeri terhadap biaya OperasiSekolah;2. Membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutandalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta;3. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik di sekolahswasta.
    Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2017/PNTteHal. 14 dari...Bahwa ahli menerangkan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, dan Pariwisata Kab.Kepulauan Sula pernah mengedarkan Surat Edaran Nomor005/02/DIKBUDPARKS/IV/2017 tanggal 22 Februari 2017 ke sekolahsekolahtentang larangan melakukan pungutan dalam bentuk apapun termasukpungutan pengambilan ijazah.Bahwa ahli menerangkan pungutan terhadap kegiatan apapun disekolah tidakdiperbolehkan.Bahwa tidak ada aturan atau regulasi yang mengatur mengenai pungutan liaryang
    Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD/SDLB Negeri danSMP/SMPLB/SDSMP Satap/SMPT Negeri terhadap biaya OperasiSekolah;2. Membebaskan pungutan selurun peserta didik miskin dari seluruhpungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta;3.
    dan Sumbangan Biaya Pendidikan padasatuan Pendidikan Dasar pada Pasal 11 disebutkan, pungutan tidak boleh :a.
    KepulauanSula bahwa sebelum Dana Bantuan Operasional Sekolah cair, mereka selalumelakukan sosialisasi kepada sekolahsekolah tentang penggunaannyasekaligus melakukan sosialisasi tentang larangan pungutan di sekolah dalambentuk apapun.
Register : 06-05-2020 — Putus : 27-07-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 379/Pid.B/2020/PN Smr
Tanggal 27 Juli 2020 — Penuntut Umum:
RIDHAYANI NATSIR, SH
Terdakwa:
1.MUHAMMAD ROZALI Als JALI Bin M. GALA
2.FACHRUDDIN Alias ACIL IPAH Bin NAIN
738
  • (lima puluh ribu rupiah) per minggu; Bahwa Cara melakukan pungutan terhadap para pedagang di daerahtersebut yaitu saksi dan temanteman secara bergantian setiap harinyameminta kepada pedagang pungutan uang dengan rincian untuk lapak jualanbesar sebesar Rp 5.000, (Lima Ribu Rupiah) dan untuk lapak kecil sebesarRp 2.000, (Dua Ribu Rupiah) setelah terkumpul kemudian uang tersebutdiserahkan kepada Terdakwa FACHRUDIN Als ACIL IPAH, lalu dari uangyang terkumpul tersebut sebagian untuk Terdakwa FACHRUDIN
    terhadap para pedagangyang berada di daerah tersebut, hanya saja saat kejadian hanya sayabersama saudara EDWIN Als ERWIN dan saudara SYAHRONI Als RONIyang sedang melakukan pungutan terhadap para pedagang yang berada didaerah tersebut.
    liartehadap para pedagang di daerah tersebut; Bahwa cara melakukan pungutan terhadap para pedagang di daerahtersebut yaitu saksi dan temanteman secara bergantian setiap harinyameminta kepada pedagang pungutan uang dengan rincian untuk lapak jualanbesar sebesar Rp 5.000, (Lima Ribu Rupiah) dan untuk lapak kecil sebesarRp 2.000, (Dua Ribu Rupiah) setelah terkumpul kemudian uang tersebutdiserahkan kepada Terdakwa FACHRUDIN Als ACIL IPAH, lalu dari uangyang terkumpul tersebut sebagian untuk Terdakwa
    terhadap para pedagang yang berada di daerahtersebut, hanya saja saat kejadian hanya saudara RAHMAT RIFAI Als AMAD,saudara EDWIN Als ERWIN dan saudara SYAHRONI Als RONI yang sedangmelakukan pungutan terhadap para pedagang yang berada di daerahtersebut.
    terhadap para pedagangyang berada di daerah tersebut, hanya saja saat kejadian hanya saudaraRAHMAT RIFAI Als AMAD, saudara EDWIN Als ERWIN dan saudaraSYAHRONI Als RONI yang sedang melakukan pungutan terhadap parapedagang yang berada di daerah tersebut.
Putus : 29-12-2015 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 143 PK/PID.SUS/2015
Tanggal 29 Desember 2015 — Ir. SUGIYANTA, M.Si bin SUTARNO
14057 Berkekuatan Hukum Tetap
  • loket pelayanan, dengan rincianpengumpulan terhitung sejak bulan Januari 2011 sampai dengan bulanOktober 2012, dengan rincian setiap bulannya adalah sebagai berikut : No bulan dan Tahun Pungutan yang dikenakan kepada pemilik media pembawa imporatau kuasa yang ditunjuk (PPJk) PNBP yang berlaku Tambahan Pungutan Jumlah Pungutan pada Departemen di luarRPertanian (Rp)PNBP yang berlaku(Rp) pada DepartemenPertanian(Rp)1 2 3 4 5 Januari 2011102.918.911,00132.155.202,00235.074.113,00 2.
    No. 143 PK/PidSus/2015tumbuhan dapat melakukan pungutan jasa karantina dan sesuai denganketentuan dalam Pasal 77 juncto Pasal 78 ayat (1) Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan,pungutan jasa karantina tumbuhan adalah merupakan Penerimaan NegaraBukan Pajak;Bahwa Terdakwa Ir.
    dan Tumbuhan tersebut menunjukkanbahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak sepakat dengan perbuatanpidana penyuapan dan Pemohon Peninjauan Kembali bermaksud untukmelakukan tindakan pencegahan dan pelarangan terhadap pungutan liartersebut, tidak ada niat sekalipun dari Pemohon Peninjauan Kembali untukmelakukan pungutan liar.
    Apakah Pemohon Peninjauan Kembali yang sendirian menerima uanghasil pungutan liar tersebut?3. Siapa yang memberikan Pemohon Peninjauan Kembali uang pungutanliar ?Kapan Pemohon Peninjauan Kembali menerima uang pungutan liar?Dimana Pemohon Peninjauan Kembali menerima uang pungutan liar?Bagaimana cara Pemohon Peninjauan Kembali menerima pungutanliar?
    Hal ini membuktikanbahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah meminta pungutan liarmaupun memerintahkan kepada bawahan untuk menerima pungutan liarjustru Pemohon Peninjauan Kembali yang berusaha melarang bawahanuntuk menerima pungutan liar di luar Penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP) dengan mengeluarkan Surat Nomor 1993/HM.110/L.3.B/07/201 1tanggal 27 Juli 2011 perihal Tindakan Karantina Hewan dan Tumbuhanyang dijadikan sebagai novum dalam Permohonan Peninjauan Kembali ini,akan tetapi jikalau memang
Putus : 26-05-2011 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 82 K/PID.SUS/2011
Tanggal 26 Mei 2011 — MUHAMMAD HAMZAH, S.Pd. ;
3418 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa yang diperbolehkanadalah pungutan dalam rangka membantu ' sekolahHal. 27 dari 66 hal. Put.
    No. 82K/PID.SUS/2011untuk membiayai honor guru yang belum terbayar danuntuk pembangunan dan bukan untuk ~~ keperluanpribadi guru guru ;Bahwa benar pada tahun 2009 tidak ada programkerja Komite Sekolah dan tidak ada undangan RapatKomite Sekolah pada hari Sabtu tanggal 20 Juni2009 ;Bahwa pungutan uang sejumlah Rp. 125.000, tersebut adalah bukan pungutan Komite Sekolah danapabila jumlahnya dibatasi maka pungutan tersebutadalah pungutan wajib ;AHLI Drs.
    Bahwa salah satu ide perubahan PermendiknasNomor : 0293 menjadi Permendiknas Nomor044/U/2002 tanggal O02 April 2002 tentangDewan Pendidikan dan Komite Sekolah adalahuntuk menghilangkan pungutan pungutan liar ;.
    AIDA SARI (kelas IX.3) yang tidakmembayar uang pungutan sejumlah Rp. 125.000,kemudian oleh Bapak Ganepo Simanjuntak siswitersebut tidak diijinkan melakukan Cap Tiga Jaridan disuruh pulang oleh Bapak GanepoSimanjuntak ;Bahwa pungutan uang sejumlah Rp. 125.000, persiswa tersebut adalah bersifat wajib ;4.
    Bahwa ~ seharusnya Pungutan KomiteSekolah yang memungut danmempertanggungjawabkan adalah48Bendahara Komite Sekolah bukan guruguru di SMP Negeri 1 Kota Pinang danseharusnya pungutan Komite Sekolahhanya boleh dilakukan kepadamasyarakat bukan kepada orang tuamurid ;.
Register : 20-10-2016 — Putus : 16-12-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 11/PID.SUS-TPK/2016/PT YYK
Tanggal 16 Desember 2016 — MARDIYANTA, S.Pd. Bin SUPIYO
9846
  • Sendiri.Bahwa agar pungutan biaya tersebut dianggap sah maka saksi Sakina,SH.M.Si. bersama dengan terdakwa Mardiyanta, S.Pd.
    M.Si sendiri.Bahwa agar pungutan biaya tersebut dianggap sah maka saksi Sakina,SH.M.Si. bersama dengan terdakwa Mardiyanta, S.Pd.
    , saksi Sakina, SH,M.Si. bersamaterdakwa Mardiyanta, S.Pd. bin Supiyo dalam melakukan pungutankepada warga peserta PRONA sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus limapuluh ribu rupiah) setiap bidang tersebut seharusnya menetapkanPeraturan Desa (PERDES) terlebin dahulu bersamasama dengan BPDDesa Sidorejo sebagai dasar untuk melakukan pungutan tersebut,sehingga hasil pungutan tersebut menjadi pendapatan desa yang sahyang dimasukkan ke rekening kas desa kemudian dimanfaatkan untukprogram kegiatan desa dan
Register : 14-11-2017 — Putus : 08-01-2018 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 511/Pid.B/2017/PN Krs
Tanggal 8 Januari 2018 — Penuntut Umum:
Khristiya Lutfiasandhi, SH
Terdakwa:
ANITA RISTANTI al NITA binti ABDUL RAHMAN
8111
  • M E N G A D I L I

    1. Menyatakan terdakwa ANITA RISTANTI Alias NITA Binti ABDUL RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pungutan biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan ;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta
    Menyatakan Terdakwa ANITA RISTANTI Alias NITA Binti ABDULRAHMAN bersalah melakukan tindak pidana melakukan pungutan biayakepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan DokumenKependudukan", sebagaimana diatur dalam pasal 95B UU RI No. 24 tahun2013 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, sesuai dengan dakwaan tunggal kami;2.
    Saksi MARIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Bahwa ahli menerangkan dihadapkan dipersidangan karena adamasalah pungutan pada pengurusan dan penerbitan dokumenkependudukan yang terjadi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKab.
    Tugas dan tanggung jawabnya adalah melakukanpemeriksaan data administrasi kelengkapan pengajuan akta kelahiran.Bahwa terdakwa melakukan pungutan biaya dalam pembuatan aktakelahiran yang hilang dan pembuatan akta kelahiran yang baru pada hariSelasa tanggal 18 Oktober 2016 sekitar jam 14.00 Wib di DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Probolinggo.Bahwa Akta kelahiran yang diajukan oleh NANANG an.
    secara keseluruhan,terdakwa hanya menawarkan plastik bungkus akta kelahiran yang biasanyapemohon memberikan uang sebesar Rp.5.000, s/d Rp.20.000..Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 511/Pid.B/2017/PN.Krs.Bahwa terdakwa mengenakan biaya berdasarkan permintaan pemohonuntuk mengadakan plastik.Bahwa saat melakukan pungutan biaya oplastik adalah dengansepengetahuan Kabid Pencatatan Sipil yaitu sdr.
    Bahwa saat melakukan pungutan biaya plastik adalah dengansepengetahuan Kabid Pencatatan Sipil yaitu sdr. TOTOK SUSIANTOsecara lisan. Namun pemberian dari pemohon antara Rp. 5.000, s/dRp.20.000,. Bahwa untuk setiap harinya ketika loket sudah tutup uang hasil pungutantersebut dihitung kemudian terdakwa setorkan kepada Kabid atau Kasi diruang Pencatatan Sipil dan Kasi akta kelahiran.
Register : 16-04-2018 — Putus : 20-08-2018 — Upload : 23-08-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk
Tanggal 20 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
COKI FELANI, SH
Terdakwa:
HERMENINGGILDUS APRIYADY, Spd. anak darii M. PINUS
603277
  • Saksi HARRY BALWANI, dibawah sumpah menerangkan;Halaman 12 dari 76 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2018/PN PtkBahwa Saksi mengerti diperiksa untuk memberikan keterangansehubungan dengan adanya pungutan liar saat pengambilan ljazah diSMAN 1 Nanga Pinoh Kab. Melawi.Bahwa mengalami sendiri tentang kejadian pungutan liar di SMAN 1Nanga Pinoh Kab. Melawi.Bahwa Kejadian Pungutan Liar ( PUNGLI ) terjadi pada Hari Rabutanggal 30 Agustus 2017, sekira jam 11.30 Wib di ruang guru SMAN 1Nanga Pinoh Kab.
    Apriyady, S.Pdmenunjuk Saksi untuk melakukan pungutan biaya pengambilan ljazah diSMA Negeri 1 Nanga Pinoh tahun 2017 kepada siswasiswi yang maumengambil Ijazah dan Sdr. H.
    HESTIPAMUJI RAHAYU, S.Pd Binti TARSONO ( Alm) untuk membantumelakukan pungutan sebesar Rp.200.000. (dua ratus ribu rupiah) dalamhal pengambilan Ijazah di SMAN 1 Nanga Pinoh dengan sepengetahuanSdr. HERMENINGGILDUS APRIYADY, S.Pd Anak Dari M. PINUS selakuKepala Sekolah. Yang mana hasil pungutan tersebut seluruhnyadiserahkan kepada Sdri. MASTIAH HASANAH, S.Pd.Bahwa benar Sdri.
    HESTI PAMUJI RAHAYU, S.Pd;Bahwa tidak ada siswa/siswi yang bertanya atau melapor kepada Saksihendak digunakan apa uang hasil pungutan tersebut;Bahwa Sdri.MASTIAH HASANAH, S.Pd dan Sdri.
    MASTIAH HASANAH,S.Pd ada memberitahukan kepadaSaksi bahwa uang hasil pungutan tersebut sudah ada digunakan yaituuntuk Fotocopy ljazah dan pembelian map.
Register : 26-11-2019 — Putus : 15-01-2020 — Upload : 17-01-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 1347/Pid.B/2019/PN Dps
Tanggal 15 Januari 2020 — Penuntut Umum:
I Made Santiawan, SH
Terdakwa:
Kadek Suparta Alias Nopix
9338
  • lain selain pungutan parkirtersebut ;Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal terdakwa ;Bahwa saksi bekerja di RS Panti Rahayu sudah 10 (Sepuluh) tahun ;Bahwa saksi tidak pernah melapor kepada PD Parkir tentang kejadiantersebutBahwa saksi melakukan pungutan sampai karcis habis ;Bahwa setiap kali terdakwa dating minta uang saksi selalu memberikannya ;Bahwa gaji yang saksi terima sebulan Rp. 300.000 s/d.
    lain selain pungutan parkirtersebut ;e Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal terdakwa ;e Bahwa saksi bekerja di RS Panti Rahayu sudah 10 (Sepuluh) tahun ;e Bahwa saksi tidak pernah melapor kepada PD Parkir tentang kejadiantersebute Bahwa saksi melakukan pungutan sampai karcis habis ;Hal 10 dari 35 hal Putusan Nomor : 1347/Pid.B/2019/PNDps.e Bahwa setiap kali terdakwa dating minta uang saksi selalu memberikannya ;e Bahwa gaji yang saksi terima sebulan Rp. 300.000 s/d.
    Lumbung Sari, Kelurahan Tonja,Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar ada seseorang yang seringmelakukan pungutan tanpa ijin kepada juru parkir yang bertugas memungutparkir di areal parkir Rumah Sakit Umum Bakti Rahayu.
    Selanjutnyaberdasarkan informasi tersebut, maka saksi dan rekanrekan dari PolsekDenpasar Timur melakukan penyelidikan, dan kemudian pada keesokanharinya yaitu hari Jumat tanggal 8 Desember 2017 sekira jam 13.30 wita saksimendengar informasi bahwa seseorang yang melakukan pungutan tanpa ijintersebut sedang mengambil uang pungutan di areal parkir Rumah Sakit BaktiRahayu sehingga saksi beserta rekanrekan dari Polsek Denpasar Timurlangsung menuju areal parkir rumah sakit dimaksud dan di areal parkir
    Lumbung Sari, maka kemudian saksi Nengah Nyanyo dansaksi Ketut Mudra melaporkan permintaan uang pungutan parkir yangdilakukan terdakwa kepada pihak manajemen Rumah Sakit Umum BaktiRahayu.Bahwa pada bulan berikutnya yaitu bulan Mei 2017 ketika terdakwadatang kembali untuk mengambil uang pungutan parkir bulanan, maka saksi Nengah Nyanyo dan saksi Ketut Mudra meminta kepada terdakwa untukmenjelaskan mengenai pemungutan uang parkir bulanan tersebut kepadaHal 29 dari 35 hal Putusan Nomor : 1347/Pid.B/
Register : 05-06-2017 — Putus : 10-08-2017 — Upload : 06-10-2017
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 432/Pid.B/2017/PN Llg
Tanggal 10 Agustus 2017 — SULTAN BIN CETI
5917
  • ;Bahwa saksi melihat dengan jelas pada saat pihak kepolisiarmelakukan penangkapan terhadap pelaku pemerasan dan pungutan liartersebut karena kejadian penangkapan tersebut di depan mobil yangsaya kendarai;Bahwa saksi ketahui hanya 1 (satu) orang yang melakukanPemerasan dan pungutan liar tersebut namun 3 (tiga) orang yang dudukdi pos THG yang berada disamping rumah makan pecel lele tersebutikut berlari saat di kejar oleh pihak kepolisian;Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa banyak mobil yangsudah
    ;Bahwa saksi melihat dengan jelas pada saat pihak kepolisiarmelakukan penangkapan terhadap pelaku pemerasan dan pungutan liartersebut karena kejadian penangkapan tersebut di depan mobil yangsaya kendarai;Bahwa saksi ketahui hanya 1 (satu) orang yang melakukanPemerasan dan pungutan liar tersebut namun 3 (tiga) orang yang dudukdi pos THG yang berada disamping rumah makan pecel lele tersebut ikutberlari saat di kejar oleh pihak kepolisian;Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa banyak mobil yangsudah
    atau diiring oleh pelakuPemerasan dan Pungutan liar tersebut.Bahwa mobil yang saya kendarai tersebut di ikuti oleh pelaku pemerasardan pungutan liar namun tibatiba mobil saya langsung dihadang olehpelaku dengar menggunakan sepeda motor tersebut.Bahwa cara terdakwa memaksa saya untuk turun dari mobisambil mengatakan "TURUN KAMU DARI MOBIL" dan mengancam sayadengar menggunakan senjata tajam;Bahwa yang melihat saksi memberi uang kepada pelaku adalahsdr BAMBANG SETIAWAN dan,uang yang saya berikan kepada
    ;Bahwa benar yang menjadi korban pemerasan dan pungutan liar tersebutadalah sopirsopir mobil Truck;Bahwa benar setiap pertama kali mobil Truck yang mampir kamimintakan uang sebesar Rp. 50.000, (Lima puluh ribu rupiah).Bahwa benar terdakwa melakukan pemerasan dan pungutan liarterhadap supir truk tersebut dengan cara mengejar supir truk tersebutyang melintas dari muara saling menuju rantau serik denganmenggunakan sepeda motor dan membawa senjata tajam lalu lalumemberhentikan mobil truck yang melaju
Putus : 29-09-2015 — Upload : 26-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg
Tanggal 29 September 2015 — WAHYUDIONO, S.STP Bin SUPARMAN (TERDAKWA)
13739
  • pinjaman melaluiKoperasi INTIDANA untuk membayar pungutan sebesar Rp. 22,2Juta tersebut.Hal 151 dari 275 Putusan Nomor 63/Pid.Sus.TPK/2015/PN.SmgSaksi mau dan percaya bayar uang pungutan tersebut karenasepengetahuan saksi Pak Wahyudiono dan Pak Susetyono adalahPNS di Disperindagkop Kabupaten Banjarnegara yang berwenangmengurus pasar dan melakukan pungutan tersebut.Saksi tahu ada pedagang lain yang belum diberi Surat KeteranganHak Pakai Kiosk arena belum lunas bayar pungutan sebesar Rp. 22.2Juta
    tersebut.Setelah pungutan tersebut tidak ada lagi pungutan retribusi lagi.Ada ketakutan saksi, jika tidak membayar pungutan tersebut tidakdapat berjualan di kios pasar kuliner.Saksi tidak bersedia bayar lagi pungutan atau retribusi selanjutnya,karena saksi sudah membayar pungutan sebesar Rp. 22,2 Juta dansudah memiliki Surat Kerangan Hak Pakai Kios.13.
    /2015/PN.Smg14.154Ada sekitar 5 (lima) pedagang yang mengajukan pinjaman melaluiKoperasi INTIDANA untuk membayar pungutan sebesar Rp. 22,2Juta tersebut.Saksi mau dan percaya bayar uang pungutan tersebut karenasepengetahuan saksi Pak Wahyudiono dan Pak Susetyono adalahPNS di Disperindagkop Kabupaten Banjarnegara yang berwenangmengurus pasar dan melakukan pungutan tersebut.Saksi tahu ada pedagang lain yang belum diberi Surat KeteranganHak Pakai Kiosk arena belum lunas bayar pungutan sebesar Rp. 22.2Juta
    tersebut.Setelah pungutan tersebut tidak ada lagi pungutan retribusi lagi.Ada ketakutan saksi, jika tidak membayar pungutan tersebut tidakdapat berjualan di kios pasar kuliner.Saksi tidak bersedia bayar lagi pungutan atau retribusi selanjutnya,karena saksi sudah membayar pungutan sebesar Rp. 22,2 Juta dansudah memiliki Surat Kerangan Hak Pakai Kios.ksi CRISTINA ELIS YULIANTI, SE:Saksi adalah PNS Selaku Kasubag Akuntansi dan Barang MilikNegara pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan DalamNegeri
    Selanjutnya pak BADAR danSUPRIYADI yang mengurusi pungutan retribusi tersebut sedangkanTerdakwa di Pasar Kuliner.