Toba Samosir, semula TERGUGAT V, sekarang disebutsebagai TERBANDING V ; Dalam hal ini diwakili oleh Penasehat Hukumnya ManoraTaraja, SH, Kepala Bagian Hukum Setdakab Toba Samosir,Chandra B.

Tambunan, SH, Kasubbag Penyuluhan Hukum danBantuan Hukum Setdakab Toba Samosir, Panahatan Hutajulu,SH, Advokat Pemerintah Kabupaten Toba Samosir sesuai SuratPerjanjian Nomor : 180/1/Hk/2012 dan Nomor : 05/PNH/I/2012tanggal 11 Januari 2012, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 02 November 2012 dan 06 November 2012, yangtelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige padatanggal 06 November 2012 dan 08 November 2012, dibawahregister No.124/SK/2012/PN.Blg, No.125/SK/2012/PN.Blg,No.126

Bireuen Dari Tahun 2001 s/d 2013 Oleh Bagian Pemerintahan Umum Setdakab Bireuen Tahun Anggaran 2014.

Bireuen Nomor : 028/II/1326/2012 tanggal 20 Juli 2012 perihal Mohon penyediaan Areal/Lokasi Pembangunan Pusat Kesehatan Hewan yang telah di legalisir.

Selanjutnya Bagian Pemerintahan Umum Setdakab Bireuen mengajukanSurat Permintaan Data Ukur Tanah Pembangunan SMP 2 Pandrah Nomor:Pum.100/56 tanggal 4 Februari 2013 ke Kantor Pertanahan Bireuen.

DARMANSYAH selaku Kabag PemerintahanUmum Setdakab Bireuen untuk dilakukan pengukuran pembuatansertifikat hak pakai ke Kantor Pertanahan Kab.

Darmansyah selaku Kepala Bagian Pemerintan Umum SetdaKab Bireuen untuk disimpan;Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;15.Saksi Drs.

Bahwa setelah saksi cek tanah SMPN 2 Pandrahdi Bagian PemerintahanUmum Setdakab Kab. Bireuen belum ada sertifikat; Bahwa tanah seluas 13.324 M2 atas nama pemegang hak pakaiPemerintah Kab.

Kasi Survei, Pengukuran dan Pemetaanlalu menerbitkan surat tugas pengukuran terhadap 2 (dua) orang staf selakupetugas ukur;Bahwa Kabag Umum Setdakab Bireuen menghubungi kepala desa danpemilik tanah, bila Kabag Umum Setdakab Bireuen, kepala desa, dan pemiliktanah telah memiliki kesiapan untuk dilaksanakan pengukuran, barulah stafyang ditunjuk Kabag Umum Setdakab Bireuen bersama dengan petugasukur dari BPN Bireuen pergi ke lokasi tanah, selanjutnya atas penunjukanbatasbatas tanah yang ditunjukkan oleh

Alda Taurusberdasarkan surat perintah kerja Nomor 027/139/PPKSETKAB/2012Tanggal 31 Agustus 2012;1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran2012 Nomor SPM216/03/SPMLS/SETKAB/201 2;1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS Nomor216/03/SPPLS/Setdakab/2012 tanggal 7 November 2012;1 (satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan PembayaranLangsung (SPPLS) Nomor 216/03/SPPLS/Setdakab/2012 tanggal 7November 2012;1 (satu) Lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung(SPPLS

) Nomor 216/03/SPPLS/Setdakab/2012 tanggal 7 November2012;1 (satu) Lembar Rincian Penggunaan Dana Surat PermintaanPembayaran Langsung (SPPLS) Nomor 216/03/SPPLS/Setdakab/2012tanggal 7 November 2012;1 (satu) Lembar Rincian PPN dan PPH SPM LS tanggal 7 November2012;2 (dua) Lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 027//Bag.Umlepan/2012 tanggal 6 November 2012;1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Barang Nomor030/192/Bag.Umlepan/2012 pada hari Kamis tanggal 1 November2012;1 (satu) Lembar Lampiran Berita

Alda Taurus berdasarkanSurat Perintah Kerja Nomor 027/139/PPKSETKAB/2012 tanggal 31Agustus 2012;19) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012Nomor SPM216/03/SPMLS/SETKAB/201 2;20) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS Nomor216/03/SPPLS/Setdakab/2012 tanggal 7 November 2012;21) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan PembayaranLangsung (SPPLS) Nomor 216/03/SPPLS/Setdakab/2012 tanggal 7November 2012;22) 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran

Langsung(SPPLS) Nomor 216/03/SPPLS/Setdakab/2012 tanggal 7 November2012;23) 1 (satu) lembar Rincian Penggunaan Dana Surat PermintaanPembayaran Langsung (SPPLS) Nomor 216/03/SPPLS/Setdakab/2012tanggal 7 November 2012;24) 1 (satu) lembar Rincian PPN dan PPH SPM LS tanggal 7 November2012;25) 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 027//Bag.Umlepan/2012 Tanggal 6 November 2012;26) 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Barang Nomor030/192/Bag.Umlepan/2012 pada hari Kamis tanggal 1 November 2012

/2012 tanggal 7 November 2012;21)1 (satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan PembayaranLangsung (SPPLS) Nomor 216/03/SPPLS/Setdakab/2012 tanggal 7November 2012;Hal. 31 dari 33 hal.

., Jabatan Kepala BagianHukum Setdakab Aceh Utara;2. Teuku) Rahmatsyah,S.H.,M.H., Jabatan JaksaPengacara Negara/Kuasa Negara ;3. Fadhil, S.H.,M.H., Jabatan Kasubbag. BantuanHukum, HAM dan PPNS pada Bagian HukumSetdakab. Aceh Utara;4. Musmulyadi, S.H, JabatanKasubbag.Dokumentasi dan Perpustakaan padaBagian Hukum Setdakab. Aceh Utara ;5. Feryando, S.H., Jabatan Jaksa PengacaraNegara/Kuasa Negara;6. Meirizal ...6. Meirizal, S.H., Jabatan Staf Bagian HukumSetdakab. Aceh Utara;7.

., Jabatan Staf BagianHukum Setdakab. Aceh Utara ;8. Supianto, S.H., Jabatan Staf Bagian HukumSetdakab. Aceh Utara;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamatpada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara Jl.Mayjen TT. Hamzah Bendahara Lhokseumawe,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183.1/3/2015 ,tanggal 21 Mei 2015 ;Selanjutnya disebut TERGUGAT/PEMBANDING;MelawanTgk. H. Abubakar, Kewarganegaraan Indonesia; PekerjaanUstad/Mubaligh, bertempat tinggal di Dusun Damai,Desa Rawang Itek, Kec.

. : jabatan Kasubbag BantuanHukum dan HAM SetdaKab, Lombok Tengah ;2. YUNANTO ESTIKA WARDHANA, SH. : jabatanStaf pada bagian Hukum Setdakab, Lombok3. EFENDI, SH. : jabatan Staf pada Bagian HukumSetdakab, Lombok Tengah; 4. MUTAWALLI, SH. : jabatan Staf pada BagianHukum Setdakab, Lombok Tengah ; 5.

Murdani selaku AsistenPemerintahan Setdakab Bireuen, saksi Bob Mizwar selaku KuasaPengguna Anggaran, saksi Baihagi, R, SSTP selaku PPTK, terdakwaJAFARUDDIN selaku Pemilik Tanah, saksi Helmi dan saksi Zahril selakustaf pada Sub Bagian Pertanahan Bagian Pemerintahan Kab.

Selanjutnya Peta Situasi Nomor : 50/APBK/2013 tanggal14 Februari 2013 yang berdasarkan surat permintaan Surat Permintaandata ukur Nomor : Pum.100/56 tanggal 04 Februari 2013 dari BagianUmum Setdakab Bireuen akan dilakukan pembayaran ganti rugi untuktanah yang berada di Desa Bantayan Kec. Pandrah Kab.

JUMADIANI BENTARA A.Ptnh Bin IDRIS BENTARA sehingga menimbulkan kerugian Negarapada Pemerintah Kabupaten Bireuen, seharusnya yang patutdimintakan pertanggungjawan secara hukum BagianPemerintahan Umum Setdakab Bireuen yang telah memprosespencairan dana ganti rugi tanah SMP 2 Pandrah, dengan demikianuraian Sdr.

,;Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan;2. Nama : Elik Murtopo, S.H. M.H.,;Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian HukumSetdakab Lampung selatan;3. Nama : Edi Widarto, S.H.,;Jabatan : Kepala Sub Bagian Perundangundangan BagianHukum Setdakab Lampung selatan:4. Nama : Herawaty, S.H. M.H.,;Jabatan : Kepala Sub bagian Dokumentasi Hukum BagianHukum Setdakab Lampung Selatan;5. Nama : Sulistiono, S.H.,;Halaman 1 dari 22 halaman.

Putusan Nomor 541 K/TUN/2016Jabatan : Staf Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan;6. Nama : Vedry Agung Satriya, S.H..,;Jabatan : Staf Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan;Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan ZainalAbidin, Pagaralam, Nomor 1, Kalianda, Lampung Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Nomor 800/214.a/IV.07/2016, tanggal19 September 2016,2. PT HOLCIM INDONESIA, Tbk berkedudukan di Talavera Suite,lantai 15, Talavera Office Park, Jalan Letjen TB.

Terlebih bahwa Penggugat juga menghadiriaudiensi antara perwakilan Kementerian Sekretariat Negara denganPemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang dilaksanakan di AulaKrakatau Setdakab Lampung Selatan pada hari Kamis tanggal 11September 2014.

Terkait perkara tersebut PT HolcimIndonesia Tbk mengajukan permohonan saksi dari unsur BKPRDKabupaten Lampung Selatan dan Bagian Hukum Setdakab. LampungSelatan. Permohonan saksi tersebut ditujukan kepada Bupati LampungSelatan melalui Surat Nomor 366/LCADir/VIII/2015 tanggal 11 Agustus2015. Sebagai bahan untuk menyampaikan keterangan saksi, maka PTHolcim Indonesia Tok memberikan bahan berupa eksepsi dan jawabanPT Holcim Indonesia Tbk selaku Tergugat II Intervensi Il pada kasustersebut.

., Jabatan : KepalaBagian Hukum Setdakab Toba Samosir;Hal 1 dari 14 hal Putusan No.139/B/2019/PT. TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIM2. TETTY MASRINA PANJAITAN, SH., JabatanKasubbag Bantuan Hukum Bagian Hukum SetdakabToaba Samosir;3. SARTO TAMBUNAN, SH., M. Si., JabatanKasubbag PerundangUndangan Bagian HukumSetdakam Toba Samosir;4. HAMRES BUTARBUTAR, SH., Jabatan KasubbagPenyuluhan dan Dokumentasi Hukum Bagian HukumSetdakab Toba Samosir;5.

., Jabatan : StafBagian Hukum Setdakab Toba Samosir;6. MARIPA DOLI TAMBA, SH., Jabatan : Staf BagianHukum Setdakab Toba Samosir;7.

., Pekerjaan Advocatpada Pemerintah Kabupaten Toba Samosir;Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat padaKantor Setdakab Toba Samosir Jalan Sutomo No. 1 PagarBatu, Balige, Kabupaten Toba Samosir, berdasarkan SuratKuasa Khusus No. 180/30/SKK/2019 tanggal 25 Februari 2019;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/ TERBANDING;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut,Telah membaca:1.

. ; Kepala BagianHukum Setdakab. Samosir ;3. PANATARAN LUMBANRAJA, SH. ; KasubbagPerundangundangan pada Bagian Hukum Setdakab.Samosir ;4. ASBEN SINAGA, SH. ; Kasubbag Dokumentasi danInformasi pada Bagian Hukum Setdakab. Samosir ;5. EXAUDI SILALAHI , SH. ; Kasubbag BantuanHukum pada Bagian Hukum Setdakab.

MM Nip. 19681209 199403 1 006 SelakuKepala Bagian Hukum Pada Bagian Hukum Setdakab AcehTengah;2. WIN AKBAR, S.H. Nip 19750502 200312 1 008 Selaku Kasubbag BantuanHukum dan PPNS Pada Bagian Hukum Setdakab Aceh Tengah;3. ANUAR, S.H, MH. Nip 19692509 199803 1 002 Selaku KasubbagPeraturan PerundangUndangan pada Bagian Hukum SetdakabAceh Tengah;4. HASAN BASRI, S.H,Nip 19790728 201003 1 001 Selaku Staf BagianHukum Setdakab Aceh Tengah;5.

Nip. 19780921 201003 1 001 Selaku Staf BagianHukum Setdakab Aceh Tengah.Berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal, November 2011, yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon tanggal, 12 Januari2012 di bawah No. W1. U15. 02/HT.04/1/2012.Selanjutnya disebut sebagai KUASA Para PEMBANDING /Semula TERGUGAT I sampai dengan Tergugat IV ;M E LA WANMAHMUD,S.P.di, umur + 41 tahun, Pekerjaan Pegawai Honorer, TempatTinggal Kampung Arul Kumer, Kecamatan Silih Nara,Kabupaten Aceh Tengah.

Sos, jabatan Kepala Bagian Hukum dan HAM SetdaKab. Tanah Datar, alamat di Jl. Sultan Alam Bagagarsyah, PagaruyungBatusangkar;2. AUDIA SAFITRI, SH, M. Si, jabatan Kasubag Bantuan Hukum dan HAMSetda Kab. Tanah Datar, alamat di Jl. Sultan Alam Bagagarsyah,PagaruyungBatusangkar;3. M. REZHA FAHLEVIE, SH, jabatan Staf Bagian Hukum dan HAM SetdaKab. Tanah Datar, alamat di Jl.

Hukum danPerundangundangan Setdakab Tapanuli Utara)Halaman ldari 9halaman, Putusan No. 210/B/2016/PT.TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIM2. MARITO S.D. SIMANJUNTAK, SH., (KasubbagBankum dan HAM pada bagian Hukum dan PerundangUndangan Setdakab Tapanuli Utara)3. PARLINDUNGAN SITANGGANG, SH., (Staf.

BagianHukum dan Perundangundangan Setdakab TapanuliUtara) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 86 /KUMDANG / 2016, tertanggal 29 Pebruari 2016,selanjutnya disebut TERGUGAT/TERBANDING;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;Telah membaca;1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:210/B/2016/PT.TUNMDN tanggal 28 Desember 2016 tentang Penunjukan MajelisHakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini; 2.

.- Laporan Hasil Audit Atas Proyek Pengadaan barang BerupaKomputer, Laptop, serta Mobilier pada kantor Setdakab AcehTenggara tahun2005 oleh penyidik Kejaksaan Negeri Kutacane.Dilampirkan di dalam berkas Perkara.9. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam duatingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

TenggaraNomor. 180/03/SK/2005, tanggal 03 Januari 2005 sebagai Sekretaris padaPanitia Pengadaan Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggaratahun Anggaran 2005, juga terdakwa berdasarkan Surat Keputusan BupatiAceh Tenggara Nomor : 180/04/SK/2005, tanggal 03 Januari 2005 sebagaiKetua Panitia Penerimaan dan Pemeriksaan Barang Kebutuhan PemerintahKabupaten Aceh Tenggara tahun Anggaran 2005 ; Bahwa selanjutnya terdakwa sebagai Pimpinan Kegiatan Pengadaan berupaKomputer, Laptop dan Mobiler Kantor Setdakab

Surat Keputusan Pengguna Anggaran Setdakab Aceh Tenggara Nomort.600/01/SK/2005 tanggal 04 April 2005 tentang penunjukan/Pengangktanpimpinan kegiatan Pengguna barang/Jasa dalam kabupaten AcehTenggara tahun 2005 . Berita Acara Serah Terima barang/ Pekerjaan Nomor : CVIB/01/2005. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 12 Tahun 2005 TentangPenjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(PAPBD) Kabupaten Aceh Tenggara tahun Anggaran 2005.

Laporan,....... ee18 Laporan Hasil Audit Atas Proyek Pengadaan barang Berupa Komputer,Laptop, serta Mobilier pada kantor Setdakab Aceh Tenggara tahun2005oleh penyidik Kejaksaan Negeri Kutacane.Dilampirkan di dalam berkas Perkara.5. Membebankan kepada terdakwa BASUDIN untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000.

Agara (Bagian Umum dan Perlengkapan)Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp. 130.650.000, (seratus tiga puluh jutaenam ratus lima puluh ribu rupiah).Laporan Hasil Audit Atas Proyek Pengadaan barang Berupa Komputer,Laptop, serta Mobilier pada kantor Setdakab Aceh Tenggara tahun2005 olehpenyidik Kejaksaan Negeri Kutacane.Dilampirkan di dalam berkas Perkara.7.Membebankan.,.............207. Membebankan kepada terdakwa BASUDIN untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000.

Laporan Hasil Audit Atas Proyek Pengadaan barang BerupaKomputer, Laptop, serta Mobilier pada kantor Setdakab AcehTenggara tahun2005 oleh penyidik Kejaksaan Negeri Kutacane.Dilampirkan di dalam berkas Perkara.9.

., MHJabatan : Staf pada Bagian Hukum dan HAM SetdaKab. Bolaang Mongondow;Kewarganegaraan : Indonesia;4. Nama : ENRILLE C.A. DEHOOP, SHJabatan : Staf pada Bagian Hukum dan HAM SetdaKab.

Bolaang Mongondow;Kewarganegaraan : Indonesia;Berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor: 01/Setdakab/02/I/2020, tanggal 17Januari 2020;Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING/TERGUGAT;MELAWAN :MULIADI MOKOGINTA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,Tempat Tinggal di Dusun I, Desa Insil Baru, Kecamatan Passi Timur, KabupatenBolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara;Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :ROSIKO HADI, SH dan MOHAMAD YUDI EFENDI LANTONG, SH.

Nias, dan BAZIDUHUZILIWU selaku PPTK pada Bagian Umum dan Perlengkapan SetdaKab. Nias, yang mana tidak dilakukan pengujian/penelitian terhadapkesesuaian dan ketersediaan dana yang diajukan dengan DASKBagian Umum dan Perlengkapan TA. 2006 dan DPASKPD SetdaKab. Nias TA. 2007 tetapi dana tersebut tetap dicairkan walaupunanggarannya tidak ditampung dalam DASK Bagian Umum danPerlengkapan TA. 2006 dan DPASKPD Setda Kab.

Terlampirdalam Berkas APBD SetdaKab. Nias TA.2007Perkara Asli DokumenPenjabaranAPBD Pemkab.Nias TA. 20071 (Satu) buahsda.Terlampirdalam BerkasPerkara Asli DPASKPD 1atas bebanAPBD SetdaKab.

NiasNomor :900/038/DPRDtanggal 8Januari 2008perihalPersetujuanAnggaranMendahuluiPenetapanAPBD1 (Satu) buahsdaTerlampirdalam BerkasPerkara 11.SP2D Nomor :01/BLUp/BankSumut/01/2008tanggal 01Pebruari 2008besertalampirannya1 (Satu) buahsdaTerlampirdalam BerkasPerkara 12.SP2D padaSKPD SetdaKab. Nias TA.2007 bulanDesember 2007besertalampirannya62 (enam puluhdua) eksemplarsdaTerlampirdalam BerkasPerkara 13.Buku KasUmum SetdaKab.

Nias TA.20063 (tiga) buahsdaTerlampirdalam BerkasPerkara 14.Buku KasUmum SetdaKab. Nias TA.20063 (tiga) buahsdaTerlampirdalam BerkasPerkara 15.Buku KasUmum SetdaKab.

;Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setdakab AcehBarat3. Nama : RUSWAIDI, SSTP.,M.Si;Jabatan : Kepala Pemerintahan Setdakab Aceh Barat4. Nama : MARLINDAWATI, S.H.;Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum dan PembinaanPPNS Setdakab Aceh Barat ;5. Nama : AGUS HERLIZA, S.H;Pekerjaan : Advokat/pengacara;6. Nama : ISHAK, S.H.

Hukum Setdakab. Abdya Tahun anggaran 2011.2 (dua) lembar Photo copy yang sudah dilegalisir keputusan Bupati Aceh BaratDaya nomor : KU. 954/14/2011 tanggal 19 Januari 2011 tentang PenetapanPejabat pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, BendaharaPengeluaran Pembantu, dan Bendahara Penerimaan pada sekretariat,dinas/Badan/Kanior di lingkungan Daerakh Kab.

G, SH Asisten Bidang Pemerintahan Setdakab. Abdya, dan SAID JAILANIKabag Hukum Setdakab. Abdya sebagai PPIK Pengadaan Tanah, yangmasingmasing dilakukan penuntutan secara terpisah.

G, SH Asisten Bidang Pemerintahan Setdakab. Abdya sebagai wakil KetuaPanitia Pengadaan Tanah, dan SAID JAILANI Kabag Hukum Setdakab. Abdya sebagaiPPTK Pengadaan Tanah merangkap anggota Panitia Pengadaan Tanah, yangmasingmasing dilakukan penuntutan secara terpisah.

Hukum Setdakab. Abdya Tahun anggaran 2011.2 (dua) lembar Photo copy yang sudah dilegalisir keputusan Bupati Aceh BaratDaya nomor : KU. 954/14/2011 tanggal 19 Januari 2011 tentang PenetapanPejabat pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, BendaharaPengeluaran Pembantu, dan Bendahara Penerimaan pada sekretariat,dinas/Badan/ Kanior di lingkungan Daerakh Kab.

Yusri, Asisten Pemrintahan Setdakab Pidie,Ramli Usman, SH, MH, Kepala Bagian Hukum Setdakab Pidie,Marlinda Aiha, ST, SH, Kasubbag Bantuan Hukum dan HAMSetdakab Pidie, Syarbaini, SH, Kasubbag Informasi danDokumentasi Hukum Setdakab Pidie dan Ikramullah, SH PIt.Kasubbag Peraturan Perundangudangan Setdakab Pidie,Alamat di Jin. Prof. A.

anggota tidak tetap)sebagai anggota: tidakBIG. mn wn i ie i ee es emHal 5 dari 59 Hal Put.Perkara No.86/Pid.2011/PT.BKLBahwa kemudian Terdakwa juga membentuk PanitiaBarang Daerah (PPBD)sebagaimana KeputusanLebong NomorPembentukan PanitiaSekretaris DaerahSekretarisSekretaris3 Tahun 2007 tanggalPemeriksaanKab.Kab.KabupatenDaerahDaerah30 JanuariBarang DaerahRejang Lebong,PemeriksaRejang LebongRejang2007 Tentang(PPBD)yaitu: Jabatan dalam dinasJabatan pada panitia 1 Kepala Bagian Umum danPerlengkapan SetdaKab

Rejang LebongAnggota 5 Staf Bagian Umum danPerlengkapan SetdaKab. Rejang LebongAnggota 6 Unsur unit pemakai(sebagai anggota tidaktetap)Anggota 7 Unsur unit Teknisterkait (sebagai anggota tidak tetap)Angota adapun namanama pejabatdalam panitia tersebut saatitu Ir. FIRDAUS BAHAR. selaku Kepala Bagian Umum danPerlengkapan Setda Kab. Rejang Lebong sebagai Ketuamerangkap anggota ; RAMLAN, BA selaku Ka. Sub. Bagian Perlengkapan padaBagian Umum dan Perlengkapan Setda Kab.

RL) ; KUSTRIANTO selaku Staf Bagian Umumdan Perlengkapan SetdaKab. Rejang Lebong sebagai anggota tidakT@TA@D .2 = sees suas = sae ooh s she See ee oe ee ees See SeeBahwa Terdakwa Drs. H.

;Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Timur;2.Nama: Mirza Fuadi, S.H.;Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum dan PPNS SetdakabAceh Timur;Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, memilih domisilihukum di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur,Komplek Pusat Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur JalanBanda AcehMedan, Km. 370 Gedung No. 2223 ldi;Selanjutnya disebut sebagai, TERGUGAT I/ PEMBANDING;Halaman 1 dari 12 Halaman, Putusan Nomor: 232/B/2020/PT.TUNMDNFormul02/Proksi01/Kim2.

;Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum danPPNS Setdakab Aceh Timur;Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, memilihdomisili hukum di Kantor Sekretariat Daerah KabupatenAceh Timur, Komplek Pusat Pemerintahan Kabupaten AcehTimur Jalan Banda AcehMedan, Km. 370 Gedung No. 2223 Idi; Selanjutnya disebut sebagai,TERGUGAT II/ PEMBANDING; 3.

;Halaman 2 dari 12 Halaman, Putusan Nomor: 232/B/2020/PT.TUNMDNDARKASYI,Formul02/Proksi01/KimJabatan : Kepala Bagian Hukum Setdakab AcehTimur;2.Nama : Mirza Fuadi, S.H.