Ditemukan 14112 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : umar ugat ukat umam uman umah
Register : 26-09-2018 — Putus : 24-10-2018 — Upload : 09-01-2019
Putusan PA DEPOK Nomor 3265/Pdt.G/2018/PA.Dpk
Tanggal 24 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
125
    1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
    2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
    3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Abdul Azis bin Udin Kilun) kepada Penggugat (Syahnur Yuliana U binti Nor Umat Jina);
    4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp241000,00 ( dua ratus empat puluh satu ribu );
Register : 02-01-2019 — Putus : 09-05-2019 — Upload : 09-05-2019
Putusan PA GUNUNG SUGIH Nomor 0055/Pdt.G/2019/PA.Gsg
Tanggal 9 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
910
    1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
    2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
    3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (M Iskandar Ali Umar Bin Abd Umat) terhadap Penggugat (Erni Binti Kamil);
    4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
Register : 12-10-2021 — Putus : 15-11-2021 — Upload : 15-11-2021
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 3597/Pdt.G/2021/PA.JS
Tanggal 15 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
172
  • 1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

    2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

    3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Komarudin Bin Umat) terhadap Penggugat (Ulfiyanti Binti Udin);

    4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Register : 20-08-2014 — Putus : 05-09-2014 — Upload : 18-09-2014
Putusan PN ATAMBUA Nomor 101/Pid/B/2014/PN.Atb
Tanggal 5 September 2014 — -CIANG HIN Alias ANTON IRAWAN alias ANTON
11956
  • Pertama Umat Katholik yang sudah mempersiapkan diri secarapantas dan laik dalam perayaan Ekaristi itu.b. Kedua Hanya Umat Katholik yang telah memenuhi persyaratanyang ditempuh dalam beberapa tahapan persiapan.Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.B/2014/PN AtbDan tata cara penerimaan Hostia Kudus yaitu :a. Umat Katholik yang sudah mempersiapkan diri secara laik majusecara Sadar, sopan dan hormat dalam arakan menuju tempatpenerimaan Hostia Kudus.b.
    Dan Umat Katholik memberikan penghormatan khususkepada sakramen Ekaristi Hostia Kudus, berdasarkan Hukum Gereja,Kanon 897 tahun 1983.Bahwa tata cara penerimaan Hostia Kudus yaitu :A. Hostia Kudus dapat diterima oleh Umat Katholik yang berhakmenerimanya.
    pemberitahuan .pengumuman bahwa bagi Umat Katholik yang belum berhakmenerima Hostia Kudus dan orang yang Non Katholik dilarang untukmaju menerima Hostia Kudus.Bahwa setiap pada setiap Misa pada hari Minggu atau Misa Harian diGereja, tidak ada pengumuman atau pemberitahuan karena yanghadir adalah Umat Katholik saja.
    yang lain, dan setelah sampaididepan saya Umat sudah menerima MHostia Kudus dengantangannya, maka saya juga ikut mereka dan menerima Hostia Kudusdengan kedua tangan saya, kemudian saya berbalik dan berjalankembali ketempat semula, akan tetapi ketika masih ditengah jalan itu,saya dipegang oleh seorang Umat.
    Hostia Kudus dapat diterima oleh Umat Katholik yang berhakmenerimanya.
Register : 08-11-2017 — Putus : 18-12-2017 — Upload : 12-01-2019
Putusan PA JAKARTA BARAT Nomor 264/Pdt.P/2017/PA.JB
Tanggal 18 Desember 2017 — Pemohon melawan Termohon
160
  • Umat telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 1992, sebagai Pewaris;

    3. Menetapkan almarhumah Rohiyah binti Pendil telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 1974;

    4. Menetapkan Rojali binti Djasan telah meninggal duni pada tanggal 11 Juni 1961, sebagai anak tertua dari almarhum Djasan bin H.

    Umat dengan Rohimah binti Bogor;

    5. Menetapkan nama-nama tersebut dibawah ini sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris Djasan bin H. Umat yaitu

    5.1. Sawi binti Saut sebagai isteri pertama;

    5.2. Rohimah binti Bogor sebagai isteri ketiga;

    5.3. Romli bin Djasan sebagai anak laki-laki kandung dari isteri pertama;

    5.4. Acep bin Djasan sebagai anak laki-laki kandung dari isteri ketiga;

    5.5.

Register : 04-09-2018 — Putus : 31-10-2018 — Upload : 02-12-2018
Putusan PA BLITAR Nomor 2908/Pdt.G/2018/PA.BL
Tanggal 31 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
112
  • MENGADILI

    1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

    2. Menjatuhkan talak satu ba`in sughro Tergugat (Tohari bin Katiyem) terhadap Penggugat (Arifatul Sulaimah atau disebut juga Ariffatul Sulaimah binti Umat)

    3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Upload : 04-01-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1270 K/PID/2010
Jaksa pada Kejari; Irfan Chen Fran Tigo
4226 Berkekuatan Hukum Tetap
  • umat Islam bersatu, maka secara matematis politis bahwa 46%umat Islam sama dengan 81,880 (178.000 x 46% = 81.880) jika kita kalkulasimasih adanya umat Islam yang belum "sadar" atau error 20%, (81.880 x 20% =16.376) maka masih tersisa 81.880 16.376 (20%) = 65.504 untuk pendudukmuslim.Kemudian kita hitung bahwa dari 65.504 umat Islam, 75% adalah pemilihmaka akan terdapat 65.504 x 75% = 49.128 pemilin umat Islam.Jika jumlah pemilih umat Islam sebesar 49.128 kita konfersikan dalam kursidengan BPP (Bilangan
    umat Islam yang diwakili oleh para imam dan BTM se Kota Bitungsebagaimana kesepakatan umat Islam yang diwakili oleh para imam dan BTMseKota Bitung pada Musyawarah Dewan Masjid Indonesia (MUSDA DMI) KotaBitung 2008.
    AL Maidah : 57) mewajibkan umatIslam memilih pemimpin bukan dari kalangan mereka tetapi dari saudara kitasesama muslim (kalau boleh saya bilang : wakil umat Islam di DPRD danWalikota/Wakil Walikota Muslim) INNAMAL MUMINUNA IKHWATUNsesungguhnya orang Islam itu bersaudara.Idul Qurban 1429 H telah memberi hikmah umat Islam untuk ber Qurban lahirbatin, baik materi dan pengorbanan lainnya yang di butuhkan untukkebangkitan umat Islam dan sudah saatnya umat Islam rela dan ikhlas berqurban di pesta demokrasi
Register : 30-05-2018 — Putus : 24-07-2018 — Upload : 08-10-2018
Putusan PN ATAMBUA Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Atb
Tanggal 24 Juli 2018 — Penuntut Umum:
CHRISMIATY SAY, SH
Terdakwa:
APRIANUS TAE ALS. TAE
15171
  • Bahwa seharusnya sebelum penerimaan Hostia Kudus biasanya selaludiberikakan pengumuman ataupun peringatan berbunyi : Umat katholikyang belum mempersiapkan diri dan yang bukan umat katholikdilarang untuk menerima hostia kudus.Bahwa akibat dari penodaan agama tersebut yaitu umat katholikkhususnya umat katholik paroki ROH KUDUS merasa di hina denganpenodaan dan pencemaran hostia kudus yang dilakukan oleh terdakwaAPRIANUS TAE alias TAE.Bahwa saksi telah memaafkan terdakwa.
    KRISTOFORUS TAEK aliasISTO datang dan langsung membawa terdakwa ke Pastoran Paroki ROHKUDUS Halilulik, dan saksi mengikuti Misa Kudus sampai selesai .Bahwa seharusnya sebelum penerimaan Hostia Kudus biasanya selaludiberikakan pengumuman ataupun peringatan berbunyi : Umat katholikyang belum mempersiapkan diri dan yang bukan umat katholikdilarang untuk menerima hostia kudus.Bahwa akibat dari penodaan agama tersebut yaitu umat katholikkhususnya umat katholik paroki ROH KUDUS merasa di hina denganpenodaan
    Lalu pelaku langsungdibawa ke Polres belu guna diproses.e Bahwa seharusnya sebelum penerimaan Hostia Kudus biasanya selaludiberikakan pengumuman ataupun peringatan berbunyi : Umat katholikyang belum mempersiapkan diri dan yang bukan umat katholikdilarang untuk menerima hostia kudus.e Bahwa akibat dari penodaan agama tersebut yaitu umat katholikkhususnya umat katholik paroki ROH KUDUS merasa di hina denganpenodaan dan pencemaran hostia kudus yang dilakukan oleh terdakwaAPRIANUS TAE alias TAE.
    Yang mana isinya berbunyi :e Bagi umat yang bukan beragama katolik yang hadir dalam perayaan inidilarang menerima Hostia Kudus.e Bagi umat katolik yang hadir dalam perayaan ini namun belummempersiapankan diri secara pantas karena terhalang secara kanonikjuga dilarang menerima Hostia Kudus.e Bagi umat katolik yang sudan mempersiapkan diri secara pantasdipersilahkan maju dengan sopan dan hormat untuk menerima Hostiakudus.e Bahwa dapat tidaknya Hostia kudus disita oleh penyidik untuk kepentinganpenyidikan
    TAE sudah di bawa ke kantor polisi gunadiproses. e Bahwa benar sebelum penerimaan Hostia Kudus biasanya selaludiberikakan pengumuman ataupun peringatan berbunyi : Umat katholikyang belum mempersiapkan diri dan yang bukan umat katholikdilarang untuk menerima hostia kudus.e Bahwa benar akibat dari penodaan agama tersebut yaitu umat katholikkhususnya umat katholik paroki ROH KUDUS merasa di hina denganpenodaan dan pencemaran hostia kudus yang dilakukan oleh terdakwaAPRIANUS TAE alias TAE.e Bahwa benar
Register : 17-01-2024 — Putus : 01-02-2024 — Upload : 23-02-2024
Putusan PA PURWAKARTA Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Pwk
Tanggal 1 Februari 2024 — Penggugat melawan Tergugat
240
    1. MenyatakanTergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
    2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
    3. Menjatuhkan talak satu bain shughraTergugat (DEDI SUPRIADI BIN UMAT USUP) terhadap Penggugat (AI MIMI BINTI KOSIM);
    4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp595000,00 ( lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
Register : 29-04-2024 — Putus : 30-05-2024 — Upload : 30-05-2024
Putusan PA SELONG Nomor 574/Pdt.G/2024/PA.Sel
Tanggal 30 Mei 2024 — Penggugat melawan Tergugat
120
    1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
    2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
    3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraTergugat (Tri Bagus Hermawan bin Suhud) terhadap Penggugat (Juliati binti Umat) ;
    4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlahRp845.000,00 ( delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
Register : 14-08-2018 — Putus : 09-01-2019 — Upload : 07-02-2019
Putusan PN MALILI Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Mll
Tanggal 9 Januari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
8547
  • Fotokopi Surat Perjanjian Umat Islam dengan Umat Hindu, 4 Januari1983, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T2;3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 100/657/DWSKA, tanggal 29 Oktober2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T3;4.
    Saksi Sakeh, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya: Bahwa di sertifikat atas nama Tergugat karena dia adalahpengurus tanah Umat Islam di Desa Balirejo; Bahwa yang menunjuk Tergugat sebagai pengelola tanah adalahmasyarakat umat Islam di Desa Balirejo; Bahwa yang memberi ijin kepada Tergugat Il untuk menggaraplokasi adalah Masyarakat Umat Islam di Desa Balirejo; Bahwa saksi tidak tahu surat perjanjian antara Umat Islam denganUmat Hindu pada tahun 1983; Bahwa Tergugat II menggarap lokasi tanah sengketa
    Saksi Yusuf, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya: Bahwa awalnya umat islam sudah punya area tempat ibadah danumat hindu juga mempunyai lokasi ibadah sendiri di Lorong Tujuh; Bahwa kemudian umat Hindu bikin tempat ibadah lagi di tanahUmat Islam di dekat Masjid; Bahwa akibat pembangunan pure di tanah umat muslim yangdekat dengan masjid maka terjadi timbul sengketa antara umat hindudengan umat islam pada tahun 1983; Bahwa saksi tidak tahu kenapa Umat Hindu bikin pura lagi di dekatMasjid pada tahun
    Utama 3 (poros) Barat :Lorong 8 Utara : Tanah MasjidMenimbang, bahwa berdasarkan bukti T2 yang dihubungkan denganketerangan saksi Sakeh dan Saksi Yusuf diperoleh fakta hukum, lokasi tanahyang didapat oleh Umat Hindu untuk pembangunan Pura yang baru adalahtanah milik Umat Islam Unit Pemukiman Transmigrasi Kalaena Kiri Ill, sehinggahal ini menimbulkan dampak konflik antara Umat Islam dengan Umat Hindupada saat itu;Menmbang, bahwa untuk mengakhiri konflik tersebut dibuatlahperjanjian perdamaian antara
    atas nama anaknya/Penggugat yang belum dewasa pada saat itu)diberikan kepada Umat Islam sebagai ganti lokasi tanan Umat Islam yangdipakai oleh Umat Hindu untuk pembangunan Pura;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan adanyapenyerahan tanah sebagai ganti lokasi kepada Umat Islam (bukti T2) dandikuatkan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 337 tahun 1993 (bukti T1 danbukti T.T4) maka telah terjadi peralinan hak atas tanah dari Penggugat atauorang tua penggugat kepada Umat Islam Unit Pemukiman
Register : 16-05-2024 — Putus : 04-07-2024 — Upload : 08-07-2024
Putusan PA SLAWI Nomor 1403/Pdt.G/2024/PA.Slw
Tanggal 4 Juli 2024 — Penggugat melawan Tergugat
2417
    1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
    2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
    3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Firman Adipradana bin Umat Makmur) terhadap Penggugat (Santi Kartika Dewi binti Rismoyo);
    4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
Register : 28-08-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 29-09-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 277/Pdt.G/2018/PN Mks
Tanggal 23 Oktober 2018 — Penggugat:
1.HJ. HASNAH UMAR
2.HJ. KARTINI
3.HJ. RAHMAWATI RASYID
4.HJ. NURASIA
5.NASARUDDIN
6.H. ILHAM JAYA
Tergugat:
1.PT. AMANAH BERSAMA UMMAT ABU TOUR TRAVEL
2.MUHAMMAD HAMZAH MAMBA Alias ABU HAMZAH
5035
  • Amanah Bersama Umat dan Muhammad Hamzah Mamba Alias Abu Hamzah, selaku Para Tergugat, Gugur demi hukum ;
  • 2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 551.000,00.- ( lima ratus lima puluh satu ribu rupiah )

Register : 05-03-2020 — Putus : 14-05-2020 — Upload : 09-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25 P/HUM/2020
Tanggal 14 Mei 2020 — TIRTAYASA, DKK vs 1. MENTERI DALAM NEGERI RI., 2. MENTERI AGAMA RI;
387214 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Umat Beragama, danc.
    Hal ini berarti bahwatidak akan ada umat beragama yang tidak terlayani untukmendirikan rumah Ibadat di negeri ini. Hanya saja memang adarumah ibadat yang melayani umat dari suatu kelurahan/desa,ada rumah ibadat yang melayani umat dari beberapakelurahan/desa disuatu kecamatan dan mungkin juga ada rumahibadat yang melayani gabungan umat dari beberapa kecamatandalam suatu kabupaten/kota.
    Hal ini berarti bahwa tidakakan ada umat beragama yang tidak terlayani untuk mendirikanumat beragama di negeri ini. Hanya saja memang ada rumahibadat yang melayani umat dari suatu keluranan/desa, ada rumahibadat yang melayani umat dari beberapa kelurahan/desa disuatukecamatan dan mungkin juga ada rumah ibadat yang melayanigabungan umat dari beberapa kecamatan dalam suatukabupaten/kota.
    Hanya saja memang ada rumah ibadatyang melayani umat dari suatu kelurahan/desa, ada rumah ibadatyang melayani umat dari beberapa kelurahan/desa disuatukecamatan dan mungkin juga ada rumah ibadat yang melayanigabungan umat dari beberapa kecamatan dalam suatukabupaten/kota.
    Oleh karena itudibentuk forum kerukunan umat beragama, yang dibentuk olehmasyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun,memelihara dan memberdayakan umat beragama.
Register : 04-04-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PN Parigi Nomor 12/Pdt.G/2019/PN PRG
Tanggal 17 Desember 2019 — Penggugat:
SYAMSIR TANJUNG
Tergugat:
Pemerintah Desa Tolai Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong c.q. Kepala Desa Tolai
22831
  • Hindumenerima secara resmi pertukaran Kuburan umat Hindu dengan tanah milik PakSekuntu.
    Kepala Desa Tolai Nomor 311/ 145.P/DTL/ Il/ 2004 , tertanggal 28 Februari 2004 dan menerangkan bahwa Penggugat(Syamsir Tanjung) adalah benar menguasai sebidang tanah yang dimaksuddalam perkara a quo dan dinyatakan sah menurut hukum.Menyatakan tanah yang dimaksud dalam perkara ini, Pada tahun 1988 yangberasal dari Pemberian Parisadha Umat Hindu Desa Tolai atas nama Umat HinduDesa Tolai sebagai ganti atas pembelian sebidang tanah milik Bapak Sekuntudalam kaitan dengan pemindahan kubur Umat Hindu Desa
    Umat HinduHal 11 dari 25 Hal.
    Dan dari hasil musyawarah tersebut disepakatibahwa pekuburan Umat Hindu dipindahkan ke lokasi yang baru, dan UmatHindu pun menerima kesepakatan itu. Kemudian Kepala Desa Sdr. KETUTSUTA bersama dengan Ketua PHD Desa Tolai Sdr. GEDE KIRTIYAmencarikan lokasi baru untuk pekuburan umat Hindu.
    Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN PrgBahwa saksi masuk di Desa Tolai pada Tahun 1977 dan menetap di DesaTolai sejak tahun 1980 hingga sekarang;Bahwa asal usul tanah Pasar yang menjadi sengketa antara Penggugatdengan Tergugat yang saya ketahui adalah dahulunya adalah tanahpekuburan umat Hindu, Kristen dan ada juga umat Muslim, namun mayoritaspekuburan umat Hindu.
Register : 03-07-2020 — Putus : 14-09-2020 — Upload : 24-09-2020
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 261/Pid.B/2020/PN Mpw
Tanggal 14 September 2020 — 1.ERNAWATI BIN SUPRIYADI 2.JULIANTO BIN MINAN
6017
  • Sejahtera Lasem cabang Sungai PinyBahwa Saksi tidak mengetahui jangka waktu pinjaman pertama atas rSaksi AMINAH di BMT Binna Umat Sejahtera Lasem cabang StPinyuh dan Saksi juga tidak mengetahui siapa yang membayar angspinjaman tersebut serta berapa besaran angsuran pinjaman tersebut;Bahwa untuk pinjaman pertama di BMT Binna Umat Sejahtera Lecabang Sungai Pinyuh atas nama AMINAH sudah ada izin dari untuk meninjamkan sertifikat tersebut kepada Saksi AMINAH, nauntuk pinjaman kedua di BMT Binna Umat
    tersebut ada diagunkan diBinna Umat Sejahtera Lasem cabang Sungai Pinyuh oleh Terdakdengan pinjaman sejumlah Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah);Bahwa Saksi AMINAH kemudian menerangkan kepada Saksi dan ROSITA sertipikat tanah tersebut memang pernah Saksi AMIgadaikan di BMT Binna Umat Sejahtera Lasem cabang Sungai Pipada tahun 2013 yang diurus melalui Terdakwa sebesar Rp.10.000.
    ((Sepuluh juta rupiah), namun pinjaman tersebut sudah Saksi AMIlunasi;Bahwa untuk pinjaman pertama di BMT Binna Umat Sejahtera Lecabang Sungai Pinyuh atas nama AMINAH sudah ada izin dari ROSITA untuk meninjamkan sertifikat tersebut kepada Saksi AMInamun untuk pinjaman kedua di BMT Binna Umat Sejahtera Lecabang Sungai Pinyuh atas nama Terdakwa II tidak pernah ada izinSaksi maupun Saksi ROSITA;Bahwa Saksi menerangkan, Para Terdakwa tidak pernah memintakepada Saksi maupun Saksi ROSITA untuk mengagunkan
    tidak mengetahui besaran Para Terdakwa metnama Terdakwa II di BMT Binna Umat Sejahtera Lasem cabang StPinyuh; Bahwa Saksi tidak menerima uang hasil dari mentopup/menaipinjaman kedua atas nama Terdakwa II di BMT Binna Umat SejalLasem cabang Sungai Pinyuh yang dilakukan oleh Para Terdakwa; Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh para terdakwa untuk metup/menaikkan pinjaman kedua di BMT Binna Umat Sejahtera Lcabang Sungai Pinyuh dengan menggunakan sertipikat tanah milik sROSITA sebagai agunan; Bahwa Saksi
    atas nama Saksi ke >Binna Umat Sejahtera Lasem cabang Sungai Pinyuh, Saksi yang mengajdan mengambil sendiri uang pencairan pinjaman tersebut.
Register : 25-09-2023 — Putus : 14-12-2023 — Upload : 14-12-2023
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 235/Pid.B/2023/PN Pkl
Tanggal 14 Desember 2023 — Penuntut Umum:
Muhammad Isa Yeihansyah, S.H.
Terdakwa:
DANANG PRASETYO bin KAMARI
5339
  • penipuan sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan;
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  • Menetapkan barang bukti berupa:
    • 2 (dua) lembar Surat Keputusan Pengurus KSPPS MANDIRI UMAT
      Pekalongan Nomor 36/KSPPS MU/VII/2021 tentang Promosi dan Mutasi Pegawai KSPPS Mandiri Umat Pekalongan tertanggal 25 Juli 2021;
    • 1 (satu) surat yang dikeluarkan oleh KSPPS Mandin Umat Pekalongan Nomor 01/KSPPS MU/XI/2022 perihal Pemutusan Hubungan Kerja, kepada Sdr.
      Danang Prasetyo, tertanggal 01 November 2022;
    • 1 (satu) buku Standar Operasional Prosedur (SOP) BMT Mandiri Umat
    • 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Gaji KSPPS Mandin Umat, Nama: Danang Prasetyo, jabatan: SPV Kajen, (1) tanggal 25 Mei 2022, (2) tanggal 25 Juni 2022, dan (3) tanggal 25 Juli 2022);
    • 1 (satu) bundel Laporan Hasil Investigasi Tim Audit Internal KSPPS BMT Mandiri Umat Pekalongan, tertanggal 17 November 2022;
    • 1 (satu) lembar Surat Tugas KSPPS BMT Mandiri
      Umat Nomor 69/ST/INV PM/KSPPS MU/X/2022, tanggal 15 Oktober 2022;
    • 1 (satu) lembar Surat Simpanan Deposito Investasi Mudharabah, No Ser: A 009 03 020, atas nama: SRI KUNING, alamat Dk.
Register : 23-01-2018 — Putus : 01-08-2018 — Upload : 15-05-2020
Putusan PN MALILI Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Mll
Tanggal 1 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
7534
  • Bahwa tanah yang dikuasai oleh Umat Islam ( Pengurus Masjid )adalah tanah Ex Lokasi Transmigrasi untuk dijadikan tanah WakafMasjid Al Muhajirin seluas 0,5 Ha, / 50 x 100 meter , sebagaimanadimaksud pada point angka Romawi IV dalam Surat Perjanjian UmatIslam dengan Umat Hindu Dharma tertanggal 4 januari 1983.3.
    Fotokopi Surat perjanjian Umat Islam denga Umat Hindu DharmaUPT Kalena Kiri Ill tanggal 4 januari 1983, diberi tanda T1;2. Fotokopi Surat perjanjian Umat Islam dengan Umat Hindu DharmaUnit Pemkiman Transmigasi Kalena Kiri III tanggal 4 1983, diberi tanda T2;Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN MIl3.
    untuk dijadikan Pura bagi umat Hindu; Bahwa tindakan umat Islam pada waktu itu melaporkan kepadapemerintah tentang kejadian tersebut; Bahwa solusi atas laporan tersebut adalah lokasi tanah milik umatislam diganti oleh bapak Penggugat, yang jadi tanah sengketasekarang; Bahwa pada waktu itu bapak penggugat tidak keberatan atas Bahwa luas tanah umat islam yang di serobot umat hindu padawaktu itu adalah % ha; Bahwa tanah yang dibangun Mesjid adalah tanah umat Islam; Bahwa bangunan Pura masih ada di
    salah satu pengurus umat islam dan tanda tangan di suratperjanjian Umat Islam dan Umat Hindu; Bahwa Syamsuddin sekarang sudah meninggal dunia; Bahwa yang saksi ketahui tanah sengketa adalah pemberianpemerintah kepada umat Islam; Bahwa luas tanah pemberian pemerintah kepada umat Islamdidesa balirejo pada waktu itu adalah 1,5 ha; Bahwa dasar pemerintah memberikan lokasi tanah sengketakepada umat islam adalah tukar guling karena umat Hindu mengambiltanah umat islam untuk di banguni Pura; Bahwa Saksi
    Saksi Sakeh; Bahwa di sertifikat atas nama Suraji karena dia adalah pengurustanah Umat Islam di Desa Balirejo; Bahwa yang menunjuk Suraji sebagai pengelola tanah adalahmasyarakat umat Islam di desa balirejo;Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN MIl Bahwa yang memberi ijin kepada Rodli Ansori untuk menggaraplokasi adalah Masyarakat Umat Islam di Desa Balirejo; Bahwa saksi tidak tahu Surat perjanjian antara umat islam denganUmat Hindu pada tahun 1983; Bahwa Rodli Ansori
Putus : 16-07-2013 — Upload : 27-03-2014
Putusan PN POSO Nomor 37/PDT.G/2013/PN.PSO
Tanggal 16 Juli 2013 — FT VS BL
619
  • yang utama adalah Hukum kasih KasihilahTuhan,Allahmu,dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu,dan dengansegenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu,dan kasihilah sesamamumanusia seperti dirimu sendiri adalah oleh dua individu manusia menurut hukumTuhan dari umat beragama Kristen, dihubungkan dengan perkawinan/pernikahandilandasi dengan pembacaan/hotbah yang bersumber dari hukumnya berasal dariBable Kitab suciMenimbang, bahwa dasar hukum perkawinan/pernikahan umat Kristen diIndonesia
    Oskar Tumonggi,S.Th dan disaksikan oleh semua Jemaat Gereja SionSangele dengan demikian berdasarkan ketentuan dalam negara yang diatur denganUandangUndang dan menurut hukum, tentang perkawinan,dinubungkan denganperkawinan umat Kristen.
    hukumdimana mereka berdomisili;Menimbang, bahwa hukum perkawinan menurut umat Kristen dilangsungkanpernikahan di Gereja telah diberkati oleh Pendeta dan disaksikn oleh Majelis Jemaatserta anggota Jemaat maka dihubungkan dengan permohonan gugatan perceraiandiajukan oleh umat Kristen secara individu kepada Pengadilan Negeri tidak pernahHal.35 Dari 38 Hal.PutNo.37/Pdt.G/2013/PN.PSOdiperketatkan oleh Dewan Majelis Gereja, Sinode dan Majelis Dewan PersekutuanGereja di Indonesia bagi umat Kristen yang
    ajukan perceraian kepada Pengadilantidak pernah ada mekanisme proses pengaturan perceraian dari lembaga Gerejakepada umaitnya;Menimbang, bahwa umat beragama Kristen Prostestan selama ini secaraperorangan yang ajukan perceraian secara langsung kepada Pengadilan Negeri dimanatempat mereka berdomisili sehingga mengakibatkan semakin tingginya angkaperceraian bagi umat Kristen Protestan di Indonesia dan dibandingkan dengan pemelukagama lainnya di Indonesia hal ini menjadi tanggung jawab kepada Dewan
    Maka bagi umat Kristen Protestan seharusnya lembaga Persekutuan GerejaGereja di Indonesia berkomitmen terhadap injil menuntut adanya keterlibatan dalammasalah sosial, politik,nukum bagi umat Kristen yang demikian inkarnasi Allah dalamkemanusiaan perceraian umat Kristen menunjukan tingginya angka perceraian.Tentunya menjadi tanggung jawab lembaga Gereja untuk partisipasi secara Kerejaanpemerintahan Allah dalam urusan duniawi mereka percaya bahwa mereka juga harusterlibat dalam masalah sosial,politik
Register : 20-06-2013 — Putus : 01-07-2014 — Upload : 22-07-2014
Putusan PN DENPASAR Nomor 422/Pdt.G/2013/PN Dps.
Tanggal 1 Juli 2014 — MUHAMMAD LAHJI MELAWAN HAJI YASIN BACHMID
4227
  • Islam;2.Bahwa Tukar Menukar tanah antara PENGGUGAT dengan Kantor UrusanAgama Denpasar Selatan yang terletak di Jalan Waturenggong,Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan sifatnya adalah sangatmendesak, mengingat pemakaman umat islam yang sudah sangatsempit, sedangkan Kantor Urusan Agama Denpasar Selatan, tempatnyatidak memadai karena terletak didalam pemakaman umat islam;3.Bahwa sesuai dengan Kesepakatan Bersama Tanggal 22 April 2005,tanah yang akan diserahkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGATyang
    , Tergugat sama sekali tidak memiliki niatsedikitpun untuk menguasai apalagi ingin memiliki objek sengketatersebut karena tanah dan bangunan tersebut milik umat Islam dankapanpun Tergugat siap menyerahkannya kepada umat Islam untukdimanfaatkan bagi kepentingan umat melalui suatu lembaga yang dapatmenjadi representasi umat Islam.7.Bahwa dengan terjadinya konflik baik ditubuh YASPI maupun ditubuhYayasan AnNur ( Penggugat ) saat itu.
    Dan untuk itu Tergugat telah berulang kali menyampaikanniat Tergugat untuk menyerahkan tanah dan bangunan tersebut kepadaUmat Islam melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) propinsi Bali yangmenurut Tergugat dapat dianggap sebagai representasi umat Islamuntuk dapat mengelola dan memanfaatkan objek sengketa tersebut bagikepentingan umat Islam.
    tersebut dalam suasana konflik, maka untuk sementaraTergugat menunda penyerahan objek sengketa tersebut kepada pihakmanapun;15.Namun demikian jika majelis berkenan, Tergugat berkeinginanmenyerahkan objek sengketa tersebut kepada umat Islam Denpasarmelalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) propinsi Bali yang menurutTergugat dapat dianggap sebagai representasi dari umat Islam untukdapat memanfaatkan objek sengketa tersebut mengingat untuk saat initukar guling dengan pihak KUA sudah tidak dimungkinkan
    Islam yang dibeli dengan dana yang dihimpun dari umat Islamyang ada di kota Denpasar, dan meskipun tanah tersebut dalam sertipikatnyaatas nama Tergugat namun demikian bukan berarti tanah tersebut milikTergugat, melainkan tetap menjadi milik umat Islam dan bahkan Tergugatberkeinginan agar tanah tersebut diserahkan kepada MUI Kota Denpasarsebagai represetasi umat Islam kota Denpasar untuk dipergunakan oleh umatIslam;Bahwa ketika itu.