No. 31 Tahun 2004Tentang Perikanan Sebagaimana Yang Telah Dirubah Dan DitambahDengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009,maka Pengadilan Negeri Tarakan berwenang memeriksa danmengadili perkara ini, Mengoperasikan Kapal Penangkap Ikanberbendera Asing melakukan penangkapan ikan di Zona EkonomiEksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki SIP sebagaimanadimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) yang dengan cara sebagaiberikut :Berawal pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2015 sekira pukul20.00

Wita Kapal FB SAN JOSE milik Lagodas yang beralamat di PorokMalakas General Santos City Philipina yang dinahkodai oleh Terdakwamemasuki wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) diperairan Laut Sulawesi pada posisi 03 2 30' 58 U 122 30 18 Tguna melakukan penangkapan ikan bersama sama dengan kapalpenangkap ikan yang lainnya dimana Kapal FB SAN JOSE bertugassebagai kapal lampu yang yang berfungsi sebagai bagian dari kapalpenangkap ikan yang bertugas melakukan penerangan ke daerahsekitar rumpon

) di perairan Laut Sulawesi pada posisi 03 2 30' 58U 1222 30 18 T tersebut lalu menurunkan jaring/pukat untukmenangkap ikan yang terkumpul tersebut yang selanjutnya dibawamenuju kapal penampung dan dibawa menuju Philipina, selanjutnyakapal FB SAN JOSE kembali melanjutkan kegiatan penangkapan ikansebagai kapal lampu dan pada tanggal 22 Februari 2015 sekira 11.00Wita ketika Kapal FB SAN JOSE melakukan penerangan lampu gunamengumpulkan ikan pada rumpon di wilayah Zona Ekonomi EksklusifIndonesia (ZEEI

milik Lagodas yang beralamat di PorokMalakas General Santos City Philipina yang dinahkodai oleh Terdakwamemasuki wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) diperairan Laut Sulawesi pada posisi 03 2 30' 58 U 1222 30 18 Tguna melakukan penangkapan ikan bersama sama dengan kapalpenagkap ikan yang lainnya dimana Kapal FB SAN JOSE bertugassebagai kapal lampu yang yang berfungsi sebagai bagian dari kapalpenangkap ikan yang bertugas melakukan penerangan ke daerahsekitar rumpon agar ikan berkumpul

Di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesiadan/atau laut lepas/Zona Ekonomi Eksekutif Indonesia(ZEEI);4. Tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI);Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis akanmempertimbangkannya sebagai berikut :1.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa HO MINH HOI telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana Mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan Berbendera Asing, Melakukan Penangkapan Ikan Di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) Yang Tidak Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI),;

1. Menjatuhkan pidana denda kepada

Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI) ;7 Bahwa, Ahli menerangkan bahwa Batas Laut ZonaEkonomi Eksklusif (ZEEl) berdasarkan UU.

terluar padasaat surut terendah yang lebarnya 200 Mil laut kearah lautlepas dimana ZEEI diawali 12 Mil sampai 200 Mil kearahlaut luas ;7 Bahwa, Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan peta LautNo. 354 yang meliputi Natuna (PulauPulau Anambas danNatuna hingga Tanjung Datu) yang dikeluarkan olehTentara Nasional IndonesiaAngkatan Laut Dinas HidroOceanografi bahwa KM.

BV 4806 TS pada saat posisiterdeteksi 05209,666 LU 1092 46,100 BT dan posisiterlihat 052 11,350 LU 1092 47,071 BT dan tertangkappada posisi 052 13,533 LU 1092 49,465 BT berada diWilayah Perairan Indonesia /Zona Ekonomi EksklusifIndonesia (ZEEI), Laut Natuna ;2 Bahwa, Ahli menerangkan bahwa KM.

Perairan Indonesia ;2.ZEEI, dan;3. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yangdapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yangpotensial di wilayah Republik Indonesia ;Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi Susanto Manggopa,Saksi Nanang Agus dan Ahli Pelayaran SAID LUKMAN, S.E. pada saatdilakukan penangkapan oleh Kapal Pengawas KP. Hiu 13 posisi KM.

BV4806 TS adalah pada posisi 0513533 LU 109 49 465 BTdiperairan kepulauan Natuna/ Laut Cina Selatan / ZEEI yang adalahbagian dari perairan Indonesia yang merupakan wilayah pengelolaanperikanan Republik Indonesia ; Putusan Nomor: 6/Pid.SusPrk/2016/PNRan Hal. 35Menimbang, dengan demikian unsur setiap orang telahterbukti secara sah dan meyakinkan menuruthukum ;Ad.5.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa LE BA PHUC tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)

   Batas Laut Teritorial, 2.Batas Landas Kontinen, Batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);e Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi EksklusifIndonesia bahwa ZEEI adalah jalur diluar dan berbatasan dengan Laut wilayahIndonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang Undang yang berlakutentang Perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan airdiatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal lautwilayah Indonesia;e Cara

   mengukur batas perairan laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yaitumenarik garis tegak lurus dari pulau pulau terluar pada saat surut terendah yanglebarnya 200 mil laut kearah laut lepas dimana ZEEI diawali 12 mil sampai 200 milkearah laut luas;e Berdasarkan Peta Laut Nomor 354 yang meliputi Natuna (pulau pulau Anambas danNatuna hingga Tanjung Datu) yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional IndonesiaAngkatan Laut Dinas Hidro Oceanografi bahwa Kg 93160 TS diperiksa pada posisi 0542 548 LU 105

   ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) dan 3.

   ORCA 01 karena diduga keras melakukan tindak pidanaperikanan berada di Perairan Natuna Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)berjarak kurang lebin 4 (empat) mill masuk di garis batas ZEEI, dimana posisitersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di depanpersidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksisaksi yangketerangannya di bacakan di depan persidangan dan pendapat dari ahli serta barangHalaman 33 dari 43 Putusan

   ORCA 01 karena diduga keras melakukan tindak pidanaperikanan berada di Perairan Natuna Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)berjarak kurang lebih 4 mill masuk ke Zona konomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)dimana posisi tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), dengandemikian dapat dikatakan bahwa kapal penangkap ikan asing KG 93160 TS yangdinahkodai oleh Terdakwa telah melakukan penangkapan ikan / kegiatan perikanandiwilayah pengolahan perikanan Negara Republik Indonesia dengan tidak

Bahwa kapal KM PKFB (U) 1639 GT. 26.13 ditangkap olehpetugas Kapal Polisi KP Gelatik5016.Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 199/Pid.Sus.Prk/2016/PN LgsBahwa awalnya Kapal Polisi KP Gelatik5016 melakukanpatroli di perairan teritorial Indonesia selat malaka danmendeteksi keberadaan kapal KM PKFB (U) 1639 GT. 26.13dan empat kapal berbendera Malaysia lainnya sedangmelakukan penangkapan ikan diwilayah ZEEI Selat Malaka.Bahwa Kapal Polisi KP Gelatik5016 langsung menuju kearahKM PKFB (U) 1639 GT. 26.13 dan

Melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Ad.71.

Abdul Razak yangtelah melihat langsung kapal ikan KM PKFB (U) 1639 GT. 26.13 menerangkankapal asing diperbolehkan melakukan penangkapan di wilayah ZEEI akan tetapiapabila tidak memiliki izin resmi pemerintah maka tidak di benarkan;Menimbang, bahwa adapun dokumen dokumen yang harus dimiliki olehsetiap kapal asing untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah ZEEI sesuaidengan Undangundang No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undangundang No. 31 tahun 2004 tentang perikanan yaitu :Surat Izin Usaha

Melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa unsur ke1 dan ke3 telah dipertimbangkan padadakwaan kesatu dan sudah dinyatakan terbukti, selanjutnya Majelis akandipertimbangkan tentang unsur ke2;Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 199/Pid.Sus.Prk/2016/PN LgsAd.2.: Yang memiliki dan/ataumengoperasikan kapal penangkapan ikanberbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang

Abdul Razak yangtelah melihat langsung kapal ikan KM PKFB (U) 1639 GT. 26.13 menerangkankapal asing diperbolehkan melakukan penangkapan di wilayah ZEEI akan tetapiapabila tidak memiliki izin resmi pemerintah maka tidak di benarkan;Menimbang, bahwa adapun dokumen dokumen yang harus dimiliki olehsetiap kapal asing untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah ZEEI sesuaidengan Undangundang No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undangundang No. 31 tahun 2004 tentang perikanan yaitu :1.

dengan cara sebagai berikut:e Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 03.50 Wibketika Kapal Polisi KP ANTAREJA7007 yang di awaki oleh saksianggota Polri ISKANDAR IDRIS, MUHAMMAD RASYIDIN, RAHMATRAHIM,KUNTOROsedang melaksanakan patroli Rutin Sesuai dengansurat Perintah Berlayar nomor sprin / 913 / IV / HUK 6.6 /2020 telahmemergoki 1 Unit Kapal Ikan KM PKFB 1774 GT 64,81 yang dinakhodaioleh Terdakwa PRAPHAS RUAENGNAM pada posisi 0438,708 LU09918,819 BT(sesuai GPS berada pada Wilayah ZEEI

harus dilengkapi dengan SIUP danSIPI.e Demikian juga dengan keterangan AHLI ARI PRASETYO STmenjelaskan dalam keterangannya melakukan penangkapan ikan diwilayah ZEEI Indonesia dengan menggunakan Jaring trawl yang dilarangoleh Peraturan Pemerintah Indonesia didalam Undang Undang Nomor45 Tahun 2009 jo Undang Undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanandan peraturan menteri, KM PKFB 1774 GT 64,81 juga tidak memilikiSIUP dan SIPI dan SPB dimana setiap kapal yang melakukan kegiatanpenangkapan ikan diwilayah

PKFB 1774GT.64,81ditangkap/dihentikan Kapal Polisi ANTAREJA 7007 pada hari Jumat,tanggal 22 Mei 2020, pukul 04.30 WIB di Perairan ZEEI Selat Malakapada posisi . 0433,804LU 09921, 638BT;. Terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa menerima danmembenarkan keterangan tersebut.3. MUHAMMAD RASYIDIN, di bawah sumpah, ABK Kapal Polisi KP. ANTREJA7007, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi menerangkan Kapal Polisi KP.

PKFB 1774GT.64,81 ditangkap/dihentikanKapal Polisi ANTAREJA 7007 pada hari Jumat, tanggal 22 Mei 2020,pukul 04.30 WIB di Perairan ZEEI Selat Malaka pada posisi .0433,804LU 09921, 638BT.. Terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa menerima danmembenarkan keterangan tersebut.4. RAHMAT RAHIM, di bawah sumpah, ABK Kapal Polisi KP. ANTREJA7007, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 07/Pid.SusPRK/2020./PN MdnBahwa saksi menerangkan Kapal Polisi KP.

PKFB 1774 GT. 64,81 ditangkapsaat baru selesai melakukan penangkapan ikan di Perairan ZEEI SelatMalaka dengan menggunakan alat tangkap jaring trawldengan ikanhasil tangkapan sebanyak + 620 (enam ratus dua puluh) kg ikancampurcampur; Bahwa Terdakwa menerangkan KM.

Menyatakan Terdakwa NGUYEN THANH telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana Mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan Berbendera Asing, Melakukan Penangkapan Ikan Di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) Yang Tidak Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ; -----------------------------------------------------------------2.

BTH. 97974 TS saat tertangkap pada kordinat 06 19'984" LU 109 34' 304" BT adalah masuk wilayah pengelolaan perikananRepublik Indonesia ZEEI ; Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidakkeberatan ; 2. Saksi Said Lukman, S.E.

Batas Zona EkonomiEksklusif Indonesia (ZEEI) ; Bahwa Ahli Pelayaran menerangkan, batas Laut Zona Ekonomi EksklusifIndonesia (ZEEI) berdasarkan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1983tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar danberbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkanberdasarkan UndangUndang yang berlaku tentang perairan Indonesia yangmeliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan ai di atasnya dengan batasterluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut

wilayahIndonesia ; === == 22 = enn enn nnn nnn nn nn nn nnn =Bahwa Ahli Pelayaran menerangkan, cara mengukur batas perairan LautZona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yaitu menarik garis tegak lurusdari pulaupulau terluar pada saat surut terendah yang lebarnya 200 mil lautke arah laut lepas dimana ZEEI diawali 12 mil sampai 200 mil ke arah lautluas ; += 222 = 222222 nnn no nn on 22222 ===Bahwa Ahli Pelayaran menerangkan berdasarkan Peta Laut Nomor 354 yangmeliputi Natuna (PulauPulau Anambas dan

BTH.97974 TS berada di Wilayah Perairan Indonesia/Zona Ekonomi EksklusifIndonesia (ZEEI) Laut Natuna ; Bahwa Ahh Pelayaran berpendapat, KM. BTH. 97974 TS memasangbendera Vietnam, secara kontruksi kapal tersebut berasal dari Vietnam dankapal terbuat dari kayu ; Bahwa Ahli Pelayaran menyatakan, KM.

Orca 03 adalah berada di wilayah ZEEI LautNatuna ZEE Indonesia; Menimbang, bahwa dari keterangan ahli pelayaran pada posisi 06 19' 984"LU 109 34' 304" BT lokasi KM.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira pukul 21:00 WIB,bertempat di Perairan ZEEI Laut Cina Selatan pada posisi 0544000 LU 10543500 BT, terdakwa NGUYEN THANH HA selaku Nahkoda KM.

Batas Zona Ekonomi EksklusifIndonesia (ZEEI);Bahwa ahli menjelaskan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalahsuatu area diluar dan berdampingan dengan laut territorial Indonesiasebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (8) UU RI Nomor 43 Tahun2008 tentang Wilayah Negara;Bahwa ahli menerangkan berdasarkan rekaman GPS dari KP BISMA 8001dan Peta Laut Nomor 345 meliputi Pulau Anambas dan Natuna hinggaHalaman 12 dari 24Putusan Nomor 28/ Pid. SusPRK/ 2016/ PN.

Melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI;Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangandihubungkan dengan unsurunsur tersebut, maka dapat diuraikan sebagaiberikut:Ad.1.

Tpg.Menimbang, bahwa koordinat koordinat 0544000 LU 10543500 BTadalah bagian dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRl), yaitu pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut, KapalKNF. 7444 yang dinahkodai terdakwa Nguyen Thanh Ha bersama Kapal KNF.7445 tidak memiliki dokumen yang dipersyaratkan untuk melakukanpenangkapan ikan di perairan Indonesia, yaitu pada Zona Ekonomi EkslusifIndonesia (ZEEI), seperti Surat Izin Penangkapan

Ikan (SIPI);Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurutMajelis Hakim, unsur melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memilikiSIPI*, telah terpenuhi menurut hukum;Ad. 4.

No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telahdirubah dan ditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45Tahun 2009, maka Pengadilan Negeri Tarakan berwenang memeriksa danmengadili perkara ini, mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asingmelakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yangtidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) yangdengan cara sebagai berikut:Hal. 3 dari 11 hal. Put.

Menyatakan Terdakwa PRICILIO PANGLINAWAN telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Mengoperasikankapal penangkap ikan berbendera asing dan melakukan penangkapan ikandi Zona Ekonomi Eklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat IjinPenangkapan Ikan (SIPI) dalam dakwaan Kesatu ;2.

Michael maupun kapal FB Santacrus yang dinahkodaiTerdakwa yang bertugas melakukan illegal fising dapat dengan mudahmelakukan penangkapan ikan di zona laut sebagaimana dimaksud ketentuanPasal 5 ayat (1) hurufb yaitu Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) tanpadilengkapi dengan SIPI asli.

Sesuai ketentuan hukum yang berlaku bahwakapal penangkap ikan yang berukuran 6 Gross Tonnage (GT) wajib memilikiSIPI ;Bahwa adapun dokumen/surat yang harus dipenuhi untuk melakukanpenangkapan ikan di wilayah ZEEI minimal memiliki surat SIUP, SIPI, SLOdan SPB ;Bahwakesalahan Terdakwa dan kawankawan bersama dengan kapal utamamelakukan penangkapan ikan di wilayah ZEEI tanpa dilindungi surat ataudokumen yang disyaratkan/dibutuhkan ;Hal. 8 dari 11 hal. Put.

Menyatakan Terdakwa PRICILIO PAGLINAWAN telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Mengoperasikan kapalpenangkap ikan berbendera asing dan melakukan penangkapan ikan di ZonaEkonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat jinPenangkapan Ikan (SIPI) ;2.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa TRAN THANH TRUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memiliki Dan/Atau Mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan Berbendera Asing Melakukan Penangkapan Ikan Di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) Yang Tidak Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)

   Menyatakan terdakwa TRAN THANH TRUNG selaku NahkodaKM.BV 4661 TS terbukti secara sah dan meyakinkanmenurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidanaperikanan, "memiliki dan/atau) mengoperasikan kapalpenangkap ikan berbendera asing, melakukanpenangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat IzinPenangkapan Ikan (SIPI) ", yang diatur dan diancampidana dalam Pasal 93 ayat (2) Jo pasal 27 ayat (2)UndangUndang RI No.45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas UndangUndang No.31 Tahun 2004Tentang Perikanan Jo

   /2016/PNRan Hal3dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbenderaasing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidakmemiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) perbuatan terdakwadilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatasterdakwa Tran Thanh Trung bersamasama dengan saksi MaiVan Thanh (penuntutan dilakukan terpisah) melakukankegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan .alatpenangkap ikan berupa jaring pair trawl (Trawl) dengan caraterdakwa

   Hiu 11, KP Hiu 14 dan KP Orca 03 yang sedang samasamamelakukan operasi pengawasan Sumber Daya Kelautan danPerikanan di sekitar wilayah perairan ZEEI Laut China Selatan,melihat kegiatan terdakwa diketahui oleh kapal pengawaskemudian terdakwa langsung memutuskan tali jaring danberusaha untuk melarikan diri, Kemudian Nahkoda KP Hiu 11melakukan pengejaran dan menghentikan kapal KM.

   Hiu 11, KP Hiu 14 dan KP Orca 03 yang sedang samasamamelakukan operasi pengawasan Sumber Daya Kelautan danPerikanan di sekitar wilayah perairan ZEEI Laut China Selatan,melihat kegiatan terdakwa diketahui oleh kapal pengawaskemudian terdakwa langsung memutuskan tali jaring danberusaha untuk melarikan diri, Kemudian Nahkoda KP Hiu 11melakukan pengejaran dan menghentikan kapal KM. BV 4661 TSpada titik koordinat 0530682 LU 109 16 642 BT danselanjutnya Mualim KP.

   Batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia(ZEEI);' Bahwa Ahli Pelayaran menerangkan, batas Laut ZonaEkonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) berdasarkan UURI No. 5tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesiaadalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayahIndonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan UndangUndang yang berlaku tentang perairan Indonesia yangmeliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air di atasnyadengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garispangkal laut wilayah

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Nguyen Van Hieu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan Berbendera Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah

TG 94916 TS berbendera Vietnam yangdinakhodai oleh Terdakwa pada posisi posisi 030 28 86 U 1050 45 00 Tyang sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Perairan Indonesiayaitu di wilayah perairan Indonesia Bagian Barat yaitu Laut Natuna yangtermasuk wilayah Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI). Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan kapal penangkap ikan KM.

TG 94916 TS berbendera Vietnam yangdinakhodai oleh Terdakwa pada posisi posisi 030 28 86 U 1050 45 00 Tyang sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Perairan Indonesiayaitu di wilayah perairan Indonesia Bagian Barat yaitu Laut Natuna yangtermasuk wilayah Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI).Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan kapal penangkap ikan KM.

ZEEI dan c.) sungai,waduk, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahanpembudidayaan ikan yang potensial di Wilayah Republik Indonesia ;Menimbang, bahwa saksi Surono dan Oktafiandi Fajrin memberikanketerangan dibawah sumpah yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umumdipersidangan yang pada pokoknya menerangkan pada saat melakukanpemeriksaan terhadap Kapal TG 94916 TS ternyata tidak memiliki Surat IzinHalaman 15 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.SusPrk/2017/PN.

TG 94916 TS oleh petugas Kapal Pengawas KP HIU 06di perairan ZEEI, maka terbukti penangkapan ikan oleh KM. TG 94916 TS, diZona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI), yang merupakan Wilayah PengelolaanPerikanan Republik Indonesia ;Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kedua ini telahterpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;Ad.3. Yang tidak memiliki Surat izin penangkapan ikan (SIPI)Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi Surono danOktafiandi Fajrin petugas patroli Kapal Pengawas.

Menyatakan Terdakwa Nguyen Van Hieu terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengoperasikan KapalPenangkap Ikan Berbendera Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia(ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimanadalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana dendasejumlah Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;3.