Ditemukan 8630 data
Urut Berdasarkan
Mungkin maksud Anda adalah :
penyelenggaraan
Putus : 22-08-2011 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 19/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG Tanggal 22 Agustus 2011 — DRS.EEP HIDAYAT Bin P. OEKING
223 — 123
223 — 123
Asas Tertib Penyelenggara Negara; c. Asas Kepentingan Umum;d. Asas Keterbukaan;e. Asas Proporsionalitas; f. Asas Profesionalitas;g. Asas Akuntabilitas;h. Asas Efisiensi; dani.
Asas Tertib Penyelenggara Negara;c. Asas Kepentingan Umum:;d. Asas Keterbukaan; e. Asas Proporsionalitas;f. Asas Profesionalitas; g. Asas Akuntabilitas;h. Asas Efisiensi; dani.
Register : 09-05-2011 — Putus : 24-10-2013 — Upload : 16-07-2013
Putusan PN MEDAN Nomor 08 / Pid.Sus.K / 2011 / PN.Mdn Tanggal 24 Oktober 2013 — - RAHMAT ALYAKIN DAKHI, SKM, M.Kes
81 — 25
81 — 25
MdnMenimbang, bahwa meskipun subyek deliknya adalah setiap orang,namun sesungguhnya adresat pasal 3 Undang Undang Nomor : 31 tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor : 20 tahun 2001adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara atau orang yang mempunyaikedudukan dan jabatan dalam pemerintahan. Jadi, untuk adanya penyalahgunaanwewenang disyaratkan bahwa pelakunya harus pegawai negeri ataupenyelenggara negara (Dr.
Register : 08-09-2011 — Putus : 09-01-2012 — Upload : 06-10-2012
Putusan PN SAUMLAKI Nomor 60/PID.B/2011/PN.SML Tanggal 9 Januari 2012 — SIMON D. LAIMEHERIWA, S.Sos.
81 — 26
81 — 26
tahun 2001, khususnyaPasal 2 merupakan pasal yang luas ruang lingkupnya, maksudnya semua perbuatankorupsi dapat masuk ke dalam pasal 2 karena adanya rumusan melawan hukum, bahwademikian pula Pasal 3 pasti akan cocok dan masuk dalam Pasal 2 ;nonce Menimbang, bahwa apabila Pasal 2 tersebut diletakkan sebagai dakwaan primair,maka dengan sendirinya akan menutup kesempatan pembuktian atas Pasal 3 sebagaidakwaan subsidair, padahal jika Terdakwa merupakan orang yang memiliki jabatan ataukewenangan publik penyelenggara
negara lebih tepat apabila diterapkan Pasal 3 ;nonce Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada saatterjadinya delik sebagaimana yang didakwakan kepadanya, Terdakwa merupakanseorang Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Badan PemberdayaanMasyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Pemerintah Desa (BPMDPP dan PD)Kabupaten Maluku Barat Daya sekaligus juga merupakan Pengguna Angggaran padaSKPD tersebut nnn nn nnn nnn nee nnn nn nnn nnn nce nnn c enn nec ee een
Register : 08-07-2014 — Putus : 24-11-2014 — Upload : 01-04-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 46/Pid.Sus-TPK/ /2014/PN Plk Tanggal 24 Nopember 2014 — Dra.Hj.MURNIATI Binti H.MARKO KUSUMO
68 — 19
68 — 19
UndangUndang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi danNopotisme; ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut diatas jika perbuatanTerdakwa tersebut diuji berdasarkan peraturan perundangundangan sebagaimana diuraikandiatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar beberapaperaturan perundangundangan sekaligus yang semestinya wajib dipedomani dan ditaatidalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya
Register : 29-07-2016 — Putus : 07-11-2017 — Upload : 21-06-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr Tanggal 7 Nopember 2017 — SRIYONO
56 — 18
56 — 18
3UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalah setiap orang ;Menimbang, bahwa kewenangan berkaitan erat dengan jabatan ataukedudukan yang dimiliki oleh seseorang, namun tidak setiap orang bisamelakukan penyalahgunaan wewenang ;Menimbang, bahwa meskipun subyek deliknya adalah setiap orang,namun sesungguhnya adresat Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalahpegawai negeri atau penyelenggara
negara atau orang yang mempunyaikedudukan dan jabatan.
Register : 16-01-2015 — Putus : 08-04-2015 — Upload : 07-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 22/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg Tanggal 8 April 2015 — Drs. H. TOTO SUHARTO, M.Si. Bin SUDIBYA
73 — 25
73 — 25
tanggal 31 Juli 2009, pada waktu antara bulan Januari 2013 sampaidengan bulan Desember 2013 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012,bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung atau setidaktidaknya pada suatutempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBandung, yang berwenang untuk memeriksa dan memutus pekara tindak pidana korupsiberdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 191/KMA/XII/2010 tanggal01 Desember 2010 Pegawai Negeri atau penyelenggara
Negara yang dengan maksudmenguntungkan atau orang lain secara melawan hukum, atau denganmenyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu,membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakansesuatu bagi dirinya sendiri, sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatandilakukan, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa Drs.
Register : 09-02-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 02-07-2018
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 4/G/2018/PTUN.BJM Tanggal 7 Juni 2018 — Penggugat:
PT.SEBUKU SEJAKA COAL
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
339 — 423
PT.SEBUKU SEJAKA COAL
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
339 — 423
Bahwa meskipun Pasal 1 angka 9 UU PTUN menyebutkan bahwaKeputusan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana dikemukakandalam angka 2 di atas, namun norma Pasal 87 UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan(selanjutnya disebut sebagai UU AP) telah memperluas pemaknaanKeputusan Tata Usaha Negara dengan ruang lingkup : (a) Penetapantertulis yang juga mencakup tindakan faktual; (b) Keputusan Badandan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif,yudikatif, dan penyelenggara
Negara lainnya; (c) Berdasarkanketentuan perundangundangan dan AUPB; (d) Bersifat final dalamarti lebin luas; (e) Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibathukum; dan/atau; (f) Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.4.
Register : 22-02-2021 — Putus : 18-06-2021 — Upload : 21-06-2021
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 15/G/2021/PTUN.PLG Tanggal 18 Juni 2021 — Penggugat:
1.DAVID DINAMIANTO
2.THESIA YOMALITA
3.MOH.ILHAM EL SUTHONUGRAHA
4.TEREY NATA
5.BARNITA
6.FANESCA DEVITA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN
212 — 139
1.DAVID DINAMIANTO
2.THESIA YOMALITA
3.MOH.ILHAM EL SUTHONUGRAHA
4.TEREY NATA
5.BARNITA
6.FANESCA DEVITA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN
212 — 139
Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badandan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif,yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya);Halaman 111 Putusan No.15/G/2021/PTUNPLG3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;4. Berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku dan asasasas umum pemerintahan yang baik (AUPB);5. Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);6.
Register : 28-10-2015 — Putus : 15-02-2015 — Upload : 07-03-2016
Putusan PN PALEMBANG Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plg Tanggal 15 Februari 2015 — LIONG SAN TJONG HASANUDIN BIN LIONG
79 — 10
79 — 10
Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan NegeriPekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang,Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan NegeriBanjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, PengadilanNegeri Makassar, Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri Kupang, PengadilanNegeri Jayapura, setiap orang yang memberikan sesuatu kepada pegawai negeriatau penyelenggara
negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yangbertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak di lakukan alam jabatannya,dalam kegiatan Pengadaan pakaian Hansip/Linmas Pilkada pada Badan Kesbangpoldan Linmas Kota Pagar Alam TA.2012, perbuatan terdakwa dilakukan dengan caracara sebagai berikut : Bahwa pada Tahun Anggaran 2012 Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Pagar Alammelakukan kegiatan pengadaan pakaian Hansip/Linmas Pllkada TA.2012 dengannilai pagu anggaran sebesar Rp.942.580.380, (sembilan
Putus : 27-09-2016 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 938 K/Pid.Sus/2016 Tanggal 27 September 2016 — ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T
132 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
132 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalam kapasitasnya selakuKepala Bidang Perhubungan Laut pada Dinas Perhubungan Komunikasi danInformatika Kabupaten Banggai serta saksi YONES TABANGGE selaku KepalaSeksi Kepelabuhanan pada Bidang Perhubungan Laut Dinas PerhubunganKomunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai (ketiganya merupakanTerdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) , pada waktu dantempat sebagaimana tersebut pada dakwaan PERTAMA KE DUA, telahmelakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, Pegawai Negeriatau Penyelenggara
Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiriatau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakankekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar ataumenerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengenakan sesuatubagi dirinya sendiri , perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan caracarasebagai berikut: Bahwa Terdakwa Pegawai Negeri yang diangkat pada tahun 2010/2011 danpada tahun 2012, Terdakwa berdasarkan Nota Dinas Kepala DinasPerhubungan, Komunikasi dan Informatika
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tahun 1997 380 — 241
- Tentang : Peradilan Militer
Penegakan keadilan berdasarkanhukum harus dilaksanakan oleh setiap warga negara, setiap penyelenggara negara, setiap lembaga kenegaraan, dansetiap lembaga kemasyarakatan.Upaya pembangunan hukum nasional adalah bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan masyarakat adildan makmur berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945.
Putus : 24-01-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1486 K/PID.SUS/2016 Tanggal 24 Januari 2017 — Drs. FIKRI HAKIMI, M.AP bin H. MAHESTA
79 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
79 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa terbukti Judex Facti tidak salah dan tidak keliru dalam menerapkanhukum karena berdasarkan fakta persidangan terjadinya kerugiankeuangan Negara sebesar Rp2.117.387.500,00 karena Terdakwabersamasama dengan saksi/Terdakwa lainnya (Rachmadi Fauzi Arief)berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, tidakmelakukan tugas dan fungsinya selaku penyelenggara negara/daerahsebagaimana dimaksud dalam undangundang dan peraturanperaturanyang berlaku tentang pembebasan lahan untuk kepentingan
Putus : 02-05-2016 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2757 K/Pid.Sus/2015 Tanggal 2 Mei 2016 — HARDI UDAâÂÂA, S.E., M.M,
99 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
99 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perhubungan Komunikasidan Informatika Kabupaten Banggai, saksi YONES TABANGGE selaku KepalaSeksi Kepelabuhanan pada Bidang Perhubungan Laut Dinas PerhubunganKomunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai, serta saksi ISMAN IDULFITRIANSYAH selaku Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk (ketiganyamerupakan Terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah), padawaktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan PERTAMA KEDUA,telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, PegawaiNegeri atau Penyelenggara
Negara yang dengan maksud menguntungkan dirisendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakankekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar ataumenerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagidirinya sendiri, perouatan mana dilakukan Terdakwa dengan caracara sebagaiberikut: Bahwa Terdakwa Pegawai Negeri yang diangkat pada tahun 1985/1985dan pada tahun 2012, Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan BupatiBanggai Nomor: 821.2/934/BKD tanggal
Register : 01-12-2014 — Putus : 01-01-1970 — Upload : 16-11-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg Tanggal 1 Januari 1970 — HADIAH Binti HARUN.
120 — 5
120 — 5
yang lebih menonjolkan pada masalah fisik/materi, karenamenguntungkan sifatnya abstrak, yang bisa diartikan menguntungkan baik secarapsikologis, status, kedudukan, fasilitas;Menimbang, bahwa pengertian kata menguntungkan dalam unsur inimempunyai arti bahwa terdakwa, orang lain/kroninya atau suatu korporasi memperolehaspek materiil maupun immateriil, Sifat menguntungkan ini dapat dilakukan dengancara korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam UndangundangNomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara
Negara Yang Bersih Dan Bebas DariKorupsi, Kolusi Dan Nepotisme (vide: Dr.
Putus : 12-06-2017 — Upload : 11-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 79 PK/Pdt.Sus-Parpol/2016 Tanggal 12 Juni 2017 — 1. Ir. H.M. ROMAHURMUZIY, M.T, DK VS 1. H. SURYADHARMA ALI, M.Si, DKK
170 — 334 — Berkekuatan Hukum Tetap
170 — 334 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bilamanaissu politik itu benar jelas merupakan kejahatan politik luar biasa dandapat dikualifikasikan memenuhi unsur tindak pidana korupsi karenauang tersebut diterima oleh penyelenggara negara dan atau tindakpidana pencucian uang, semoga issu itu tidak benar adanya. Akan tetapiapabila tidak ada bantuan pihak luar partai yang mendanai yangmempunyai interes politik atas Muktamar Surabaya dari mana biayaMuktamar Surabaya itu diperoleh, apakah didapat dari sumber yanghalal?
Putus : 23-07-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 32/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG. Tanggal 23 Juli 2013 — TUGIYO Bin SURADI KRAMA.
60 — 19
60 — 19
KeretaApi Indonesia (Persero) Daop 5 Purwokerto, Jalan Jenderal Soedirman Nomor: 209Purwokerto, atau setidaktidaknya di tempattempat lain yang masih termasuk dalamDaerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto dan berdasarkan UndangUndang Nomor46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan TindakPidana Korupsi Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagaiPegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janjipadahal diketahui atau patut diduga
Register : 11-05-2015 — Putus : 10-06-2015 — Upload : 02-09-2020
Putusan PT PALU Nomor 20/PID.TPK/2015/PT PAL Tanggal 10 Juni 2015 — Pembanding/Terdakwa : ISMAN IDUL FITRIANSYAH, ST
Terbanding/Jaksa Penuntut : IWAN GUSTIAWAN, SH.
74 — 31
Terbanding/Jaksa Penuntut : IWAN GUSTIAWAN, SH.
74 — 31
Perhubungan Komunikasi danInformatika Kabupaten Banggai serta saksi YONES TABANGGE selaku KepalaSeksi Kepelabuhanan pada Bidang Perhubungan Laut Dinas PerhubunganKomunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai (ketiganya merupakanTerdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu dantempat sebagaimana tersebut pada dakwaan PERTAMA KEDUA, telahHalaman 28 dari 144 halamanPerkara Nomor 20/Pid.SusTPK/2015/PT PALmelakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, Pegawai Negeriatau Penyelenggara
Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiriatau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakankekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, Membayar ataumenerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatubagi dirinya sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan caracarasebagai berikut: Bahwa Terdakwa Pegawai Negeri yang diangkat pada tahun 2010/2011dan pada tahun 2012, Terdakwa berdasarkan Nota Dinas Kepala DinasPerhubungan, Komunikasi dan Informatika
Putus : 20-11-2012 — Upload : 27-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 664 K/PID.SUS/2012 Tanggal 20 Nopember 2012 — Drs. Ec. APIDIAN TRI WAHYUDI, Phd. ;
154 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
154 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kepala Seksi Penagihan Kantor Pajak Pusatdengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuatatau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya,dilakukan dengan cara, yaitu :Bahwa, PT. Kutai Timur Energi (PT. KTE) memiliki saham sebanyak 5% pada PT.Kaltim Prima Coal (PT. KPC) yang diperoleh dengan mengkompensasikan pelepasanHak Membeli Saham PT.
Register : 20-04-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 29-09-2021
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 14/G/2021/PTUN.SMD Tanggal 16 September 2021 — Penggugat:
1.IWAN YABOSSA
2.H. HANAFI
3.Hj. PRIHATIN
4.RONY IRWANTO
5.STEVEN CHANDRA SOFIAN
6.ELLYSA DEWI
7.HARDI WIHARJA
8.MARNI
9.RISTIA WILLY ASTUTI
10.HJ. SITI ROFI'ATIN
Tergugat:
WALIKOTA TARAKAN
394 — 680
1.IWAN YABOSSA
2.H. HANAFI
3.Hj. PRIHATIN
4.RONY IRWANTO
5.STEVEN CHANDRA SOFIAN
6.ELLYSA DEWI
7.HARDI WIHARJA
8.MARNI
9.RISTIA WILLY ASTUTI
10.HJ. SITI ROFI'ATIN
Tergugat:
WALIKOTA TARAKAN
394 — 680
Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkunganeksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;Berdasarkan ketentuan Perundangundangan dan AUPB;Bersifat final dalam arti lebih luas;Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau>~ 29 29Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.
Register : 07-09-2020 — Putus : 30-11-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 171/G/2020/PTUN.JKT Tanggal 30 Nopember 2020 — Penggugat:
1.Hasan Tomu
2.Marthen Murafer
3.Meitty Ebta Rumandewai
Tergugat:
KPU RI
588 — 805
1.Hasan Tomu
2.Marthen Murafer
3.Meitty Ebta Rumandewai
Tergugat:
KPU RI
588 — 805
Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkunganeksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;c. Berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPB;d. Bersifat final dalam arti lebih luas;e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum tertentu;dan/atauf.