., M.H.Panitera Pengganti,Nur Afifah, S.HHalaman 9 dari 9 Putusan Nomor 225/PID/2019/PT BNAUntuk salinan yang sama bunyinya oleh ;PENGADILAN TINGGI/ TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERAT. TARMULI, SHNip.19612131 198503 1009Halaman 10 dari 9 Putusan Nomor 225/PID/2019/PT BNA

Gapoktan Sukajaya;1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Bjb Cabang Tasikmalayaatas nama Gapoktan Karya Baru, dikembalikan kepada PengurusGapoktan Karya Baru;Barang bukti dari nomor 1 s/d. 20 tetap terlampir dalam berkasperkara;Sedangkan barang bukti dari nomor 21 s/d. 38 dikembalikan kepadamasingmasing Gapoktan yang bersangkutan;9 Membebankan biaya perkara sebesar Rp.5000, (lima ribu rupiah)kepada Terdakwa;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bandung No. 26/TIPIKOR

berikut :1 Pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana KorupsiBandung sebagai Judex Facti merupakan pertimbangan hukum yangtidak cukup (Onvoldoende Gemotiveerd), karena hanya membenarkandan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana KorupsiBandung serta memberi pertimbangan sendiri atas halhal yang lebihmemberatkan Terdakwa, tanpa mempertimbangkan seluruh darikeberatankeberatan dalam Memori Banding;24Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana KorupsiBandung No. 26/TIPIKOR

UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 danUndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa :IWAN IRAWAN LAISOUW, S.Kom, Bin ABDUL KARIM LAISOUWtersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor : 26/TIPIKOR

PUTUSANNomor 5/TIPIKOR/2021/PT. BDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandungyang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam TingkatBanding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :oOo oO FB WN FRo N. Nama lengkap : SUJA! Bin GANGSAR;. Tempat lahir : Cirebon;. Umur/tanggal lahir : 47 tahun/16 Juni 1973;. Jenis kelamin : LakiLakti;. Kebangsaan : Indonesia;.

Menurut Penuntut Umum hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat(1) UU Tipikor yakni pidana tambahan tentang perampasan asset barangyang bergerak atau yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yangdiperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milikTerdakwa, begitu pula dari barang yang menggantikan barangbarangtersebut, termasuk tanah yang dibeli oleh Ir. Paino (tuntutan terpisah)seharusnya dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama.

Ummi Maskanah,SH.M.Hum sebagai Hakim AdHoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bandungmasingmasing sebagai anggota, putusan mana diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 oleh Majelis HakimHalaman 32 dari 33 halaman putusan No. 5/Pid.Sus TPK /2021/PT. BDG.tersebut, dengan dibantu oleh Bambang Belardaya, SH., tanpa dihadiri olehJaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, maupun Penasihat Hukum Terdakwa;HAKIM ANGGOTATTDElly Endang Dahliani, SH.MHTTDDR. Hj.

PUTUSANNomor : 16/Tipikor/2015/PN.Bgl.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi dengan acarapemeriksaan biasa dalam persidangan tingkat pertama telah menjatuhkan putusandalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : Adnan Aroko,SE.

sampai dengantanggal 29 Desember 2014;Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 17 Desember 2014Nomor : Print05/N.7.18/Ft.1/12/2014 sejak tanggal 30 Desember 2014sampai dengan tanggal 07 Februari 2015;Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 06 Februari 2015 Nomor : Print12/N.7.18/Ft.1/02/2015 sejak tanggal 06 Februari 2015 sampai dengantanggal 25 Februari 2015;Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Klas 1A Bengkulu tanggal 18 Februari 2015 Nomor:16/Pen.Pid/Tipikor

/2015/PN.Bkl sejak tanggal 18 Februari 2015 sampaidengan tanggal 19 Maret 2015;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 9 Maret 2015 Nomor:16/Pen.Pid/Tipikor/2015/Pn.Bgl sejak tanggal 20 Maret 2015 sampai dengantanggal 18 Mei 2015;Terdakwadidampingi oleh Penasehat Hukum INDRA SYAFRI,SH.

turut sertamelakukan dengan YERMIAS KMUR, BSc selaku Pejabat Pembuat Komitmendan Adrianus, SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran (dalam berkas perkaraterpisah), pada waktu yang sudah tidak bisa ditentukan dengan pasti hari,tanggal dan jamnya dalam bulan Desember 2011 sampai dengan bulan Maret2012 atau di tahun 2011 dan tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas PekerjaanUmum, Perhubungan dan Pertambangan Kabupaten Supiori atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan TIPIKOR

No. 1958 K/Pid.Sus/2015terpisah), pada waktu yang sudah tidak bisa ditentukan dengan pasti hari,tanggal dan jamnya dalam bulan Desember 2011 sampai dengan bulan Maret2012 atau ditahun 2011 dan tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas PekerjaanUmum, Perhubungan dan Pertambangan Kabupaten Supiori atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan TIPIKOR Jayapura, selaku Pegawai Negeri atau orang selainPegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secaraterus

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umumHal. 30 dari 31 hal. Put. No. 1958 K/Pid.Sus/2015pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakimAnggota tersebut, dan dibantu oleh Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa danJaksa/Penuntut Umum.Hakim Hakim Anggota : Ketua :tid./ ttd./Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. Prof. Dr.

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal14 September 2015 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2015;3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya,sejak tanggal 14 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 12 Desember 2015;4. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding,sejak tanggal 17 November 2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2015;Halaman I dari 51 Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PT SBY..

04/Pid.Sus/Tpk/2016/PT SBY.Primair:Bahwa terdakwa YAYUK PUJI LESTARI binti SUKARDI selaku ketuatim verifikasi PNPMMPd Kec.Pilangkenceng Kab.Madiun pada hari dan tanggalyang sudah tidak dapat di ingat lagi pada bulan Januari tahun 2013 sampaidengan bulan Maret 2014 atau pada waktu tertentu termasuk dalam bulanJanuari tahun 2013 sampai dengan bulan Maret 2014 bertempat di DesaKedungbanteng Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun atau di tempattertentu. yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tipikor

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (limaridbu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bandung Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT.BDG tanggal 08 Mei 2017 yangamar lengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;= Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bandung tanggal 14 Februari 2017 Nomor 85/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 14 Juni 2017 dengan demikianpermohonan kasasi beserta dengan alasanalasannya telah diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara menurut undangundang, oleh karena itupermohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang bahwa alasanalasan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jawa BaratNomor 10/TIPIKOR

Tasikmalaya hanyalah untukkepentingan pengusulan proposal bantuan saja dan nama penguruskelompok budidaya ternak domba Jaya Abadi Desa Sukagalih KecamatanSukaratu Kabupaten Tasikmalaya tersebut tidak pernah Terdakwasampaikan kepada anggota dan mereka bukan seharihari sebagai peternakdomba hanyalah buruh semata dan keberadaan kelompok budidaya ternakdomba Jaya Abadi tidak ada di Desa Sukagalin Kecamatan SukaratuKabupaten Tasikmalaya;Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jawa BaratNomor 10/TIPIKOR

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 8Oktober 2021 Nomor 60/Pid.SusTPK.Bdg/2021/PN Sby jo Nomor59/Pid.Sus/TPK/2021/PNSby, yang menerangkan bahwa padatanggal 8 Oktober 2021 Penuntut Umum telah mengajukanpermintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4 Oktober 2021Nomor 59/Pid.SusTPK/2021/PN Sby;Permintaan Bantuan Pemberitahuan adanya banding Perkara Tipikormelalui Pengadilan Negeri Bojonegoro yang dibuat oleh PaniteraMuda Tipikor

Sby.telah selesai diminutasi (geminuteerd) maka ia/kuasanya yang sahdalam waktu 7 (tujuh) hari terhitug sejak menerima pemberitahuan inidiberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkasyang bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya,sebelum berkas perkaratersebut dikirim ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan tingg!

Hakim ad Hoc Tipikor Tingkat Banding masingmasingsebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umumpada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengandidampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djasman, S.H.,M.H.

Pedoman Pemidanaan pada Pasal 2 dan Pasal 3 UUPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di pertimbangkan oleh Majelishakim bahwa Kerugian Keuangan Negera yang diakibatkan olehperbuatan Terdakwa (NURUL IFADAH) dalam katagori ringan dan aspekkesalahan, aspek dampak serta aspek keuntungan Terdakwa (NURULIFADAH) dalam perkara ini termasuk dalam katagori rendah;10.Bahwa Pemohon Banding / Pembanding sangat keberatan ataspenjatuhan pidana atas diri terdakwa yang telah diputuskan oleh Majelishakim Pengadilan TIPIKOR

pada putusan Pengadilan Tipikor PadaPengadilan Negeri Semarang tanggal 27 April 2021 Nomor: 5/PidSusTPK/2021/PN.Smg dalam perkara pidana atas nama Terdakwa: NURULHalaman 30 Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2021/PT SMGIFADAH BINTI MUZAINI yaitu:Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NURUL IFADAH Binti MUZAINI olehkarena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan dendasebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabiladenda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan

tidaksesuai dengan jumlah sebagaimana dalam Proposal Pengajuan PinjamanPerguliran SPP dan dokumen pencairan Pinjaman SPP, perbuatan tersebutbertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) X PNPM besertapenjelasan PTO X PNPM dan AD/ART Kelembagaan BKAD KecamatanPamotan jelas juga dalam fakta hukum dipersidangan tersebutdipertimbangkan Pengadilan Negeri Semarang;12.Bahwa penjatuhan Pidana atas diri Terdakwa yang telah disamakandengan Pelaku Utama SITI MUNTAFIAH Binti SUMARDI, PutusanPengadilan Tipikor

Bahwa akibat dari perbuatan/tindakan yang dilakukannya,Penggugat sebagai terdakwa berdasarkan bagian amar PutusanPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor829/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bjm pada tanggal 6 Mei 2020 jo.Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 8/PID.SUSTPK/2020/PT.BJM tanggal 13 Juli 2020 jo.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Banjarmasin Nomor : 829/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bjm padatanggal 6 Mei 2020 jo.

Sipil, danKeputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018,dan Nomor: 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum TerhadapPegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman BerdasarkanPutusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Atau Tindak Pidana KejahatanYang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, serta mempertimbangkanisi Putusan Pengadilan Tipikor

M E N GA D I L I Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Tersebut ; Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 20 juli 2017 Nomor : 11/Pid.Sus/Tipikor/2017/ PN.Bjm., yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan ,sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut .

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiBanjarmasin tanggal 6 Oktober 2017 , Nomor : 12/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM., tentang penunjukan Majelis Hakim Tipikor yang memeriksadan mengadili perkara ini; Il. Surat surat pemeriksaan persidangan berikut Berita Acara Sidangdansalinan resmi Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriBanjarmasin tanggal 20 Juli 2017 Nomor : 11/Pid.Sus/Tipikor/ 2017/PN.Bjm.

/2017/PN.Bjm, yang dibuat oleh Wakil PaniteraPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkanbahwa Penuntut Umum mengajukan banding atas Putusan PengadilanNegeri Banjarmasin tanggal 20 Juli 2017 , No. 11/Pid.Sus/Tipikor/2017/PN.Bjm., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepadaPenasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2017 ; Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 27 Juli 2017yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan

NegeriBanjarmasin pada tanggal 30 Agustus 2017 yang telah diberitahukan dandiserahkan salinannya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6September 2017 5 nnn nnn nnn n none een nnn enn nner nnne na nnnncnanne maneAkta permintaan Banding dari Penasehat Hukum tanggal 26 Juli 2017, No.15/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2017/PN.Bjm, yang dibuat oleh Wakil PaniteraPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkanHalaman 15 dari 251 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUSTPK/2017/PT BJMbahwa

Penuntut Umum mengajukan banding atas Putusan PengadilanNegeri Banjarmasin tanggal 20 Juli 2017 , No. 11/Pid.Sus/Tipikor/2017/PN.Bjm., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepadaPenuntut Umum pada tanggal 26 Juli 2017 ; VI.

Memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum tertanggal 13September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 20 September 2017 yangtelah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penasihat HukumTerdakwa pada tanggal 25 Oktober 2017 ; Vil.

Redaksi : Rp. 10.000,Jumlah : Rp.181.000,Terbilang : Seratus delapan puluh satu ribu rupiahSalinan Resmi Penetapan ini sesuai dengan aslinyaSebanyak 9 (Sembilan) lembar diberikan kepada PEMOHONPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluPlh. PaniteraA. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 9 dari Halaman 9Penetapan Nomor : 291/Pdt.P/2019/PN Bgl

PUTUSANNomor 87/Pid.SUS/2017/PT PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPersidangan umum pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Pidana padaPengadilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebutdibawah, dalam perkara terdakwa;.

Rt.009 Kelurahan WaydadiKecamatan Sukarame, Bandar Lampung.Agama : Islam.Pekerjaan : PNS Kabupaten Tanggamus.Terdakwa ditahan di RUTAN oleh:1.Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 16September 2013;Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2013 sampaidengan tanggal 26 Oktober 2013;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri KotaAgung sejak tanggal 27 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 25 Nopember2013;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan

Negeri KotaAgung sejak tanggal 26 November 2013 sampai dengan tanggal 25Desember 2013;Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan tanggal11 Januari 2014;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 12Januari 2014 sampai dengan tanggal 10 Februari 2014;Hakim Pengadilan Tipikor sejak tanggal 27 Januari 2014 sampai dengantanggal 25 Februari 2014;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor sejak tanggal 26 Februari 2014sampai dengan tanggal 26 April 2014;Halaman 1 dari halaman

Perpanjangan (Il) Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor sejak tanggal 27 April2014 sampai dengan tanggal 26 Mei 2014;10.Perpajangan (Il) Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor sejak tanggal 27 Mei 2014sampai dengan tanggal 25 Juni 2014;Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya: DEDY MAWARDI, SH.,INDRA FIRSADA, SH. dan R. ADHITYA T. HARTANTO, SH.

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternatetanggal 17 Nopember 2014 No. 30/pid.SusTPK/2014/PN Tte,sejak tanggal 17 Nopember 2014 s/dtanggal 16 Desember2014.4, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Ternate tanggal 8 Desember 2014 No.30/Pid.SusTPK/2014/PN Tte, sejak tanngal 17 Desember2014s/d tanggal 14 Pebruari 2014.5.

KemakmuranDaruba Morotai SelatanPulau Morotai berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 43/SK.Pid.Tipikor/2014/PN.Tte. tanggal13 Oktober 2014;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriTernate Nomor 30/Pid.SusTPK/2014/PN Tte. tanggal 17Nopember 2014 tentang penunjukan Makelis Hakim; Penetapan Majelis Nomor 30/Pid.SusTPK/2014/PNTtetanggal 17 Nopember 2014 tentang Penetapan Hari Sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan

dilakukansecara terpisah), dalam proyek Pengadaan Alat Kesehatandan Alat Penunjang Medik pada Rumah Sakit Umum DaerahTobelo senilai Rp. 5.000.000.000, (lima milyar rupiah)yang bersumber dari dana APBNP Tahun Anggaran 2010,pada bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Desember2010 atau setidaktidaknya dalam tahun 2010, bertempatdi Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo di Jalan LandbouwKabupaten Halmahera Utara atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor

Tipikor/2014/PN Tte. Le Frans Utubulang Ketua2s Wenan Kalidu Sekretaris3s Yohanis Kitong Anggota4, Asriani S.Si, AnggotaAPT5. Linda Alvera AnggotaSumaila Selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 2010, dr. NIXONB.

secara terpisah), dalam proyekPengadaan Alat Kesehatan dan Alat Penunjang Medik padaRumah Sakit Umum Daerah Tobelo senilai Rp.5.000.000.000, (lima milyar rupiah) yang bersumberdari dana APBNP Tahun Anggaran 2010, pada bulanAgustus 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atausetidaktidaknya dalam tahun 2010, bertempat di RumahSakit Umum Daerah Tobelo di Jalan Landbouw KabupatenHalmahera Utara atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor

PRIJA DJATMIKA, S.H, M.S,Bahwa saksi menjadi dosen Fakultas Hukum Universtitas Brawijaya sejak1986 dan sudah berkalikali menjadi ahli di persidangan tipikor ;Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Polres Malang ;Bahwa dalam pasal 2 terdapat unsur memperkaya diri sendiri atau oranglain berarti ada tambahan kekayaan yang diperoleh secara ilegal ataumelawan hukum.

Jika ada pengembalian kerugiannegara maka berlaku pasal 4 UU tipikor ;Bahwa kepastian hukum dalam delik formil adalah terpenuhi semua unsurdalam delik tersebut ;Bahwa melawan hukum formil adalah melawan hukum atau melawanundangundang ;Bahwa yang dimaksud peraturan perundangan termasuk di dalamnya PP,peraturan menteri ;Bahwa Pasal 58 H ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010tentang perubahan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang248pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang

Menurut ahli berdasarkanpasal 32 UU Tipikor, apabila penyidik menemukan bahwa satu atau lebih 45unsur tidak cukup bukti namun sudah ada kerugian secara nyata makapenyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepadajaksa pengacara negara untuk mengajukan gugatan secara perdata ataumenyerahkan pada instansi yang dirugikan untuk megajukan gugatan.Yang dimaksud secara nyata ada kerugian oleh negara adalah kerugianyang sudah dapat dihitung oleh instansi yang berwenang.

Karena jika tidak sesuai laporan tersebut tidakakan diterima ;Bahwa merujuk pasal 32 UU tipikor, BPKP bekerja atas perintah penyidik,sehingga jika BPKP memeriksa Terdakwa harus didampingi penyidik ;Bahwa BPKP tidak bisa memeriksa instansi swasta, dan melakukan auditpenghitungan. Atas hal tersebut, ahli tidak pernah membaca hasil auditBPKP.

Ahli membuka website BPKP ada prosedur bagaimana caramengaudit berdasarkan permintaan penyidik, dan ada audit investigasimengenai ada peristiwa yang patut diduga tipikor. Mestinya harusdilakukan audit investigasi dulu untuk memilah apakah peristiwa itu adaindikasi merugikan keuangan negara.

Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2014 sampai dengan tanggal 5Juni 2014;e Hakim Pengadilan Tipikor Bandung sejak 5 Juni 2014 sampai dengan4 Juli 2014.e Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak 5 Juli 2014Sampai dengan 2 September 2014 ;e Perp Penahanan oleh ketua Pengadilan Tigggi Tipikor Jabar sejaktanggal 03 September 2014 s.d tanggal 02 Oktober 2014 ;Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum : (1) ANDI ROHANDI, SH,(2) DENI HIDAYATULOH, SH, (3) HERRY WARDANA, SH, dan (4) YAYATSUDRAJAT

NANA SURYANA BIN SULI (Ssudahdiputus dalam perkara terpisah di PN Tipikor Bandung) pada hari dantanggal yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti sejak bulanSeptember 2012 sampai dengan tanggal 10 Januari 2013 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam rentang tahun 2012 sampai dengantahun 2013, bertempat di Desa Tegalsari Kecamatan Cilamaya WetanKabupaten Karawang atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana KorupsiBandung pada Pengadilan

NANA SURYANA BIN SULI (Sudah diputus dalam perkara terpisah dioleh PN Tipikor Bandung) selaku Panitia Pelaksana Pembangunan KantorDesa Tegalsari Kecamatan Cilamaya Kabupaten Karawang pada haridan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti sejak bulanSeptember 2012 sampai dengan tanggal 10 Januari 2013 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam rentang tahun 2012 sampai dengantahun 2013, bertempat di Desa Tegalsari Kecamatan CilamayaKabupaten Karawang atau setidaktidaknya pada suatu tempat

NANA SURYANA BIN SULI (Sudah diputus dalam perkara terpisah diPN Tipikor Bandung) selaku Panitia Pelaksana Pembangunan KantorDesa Tegalsari Kecamatan Cilamaya Kabupaten Karawang pada haridan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti sejak bulanSeptember 2012 sampai dengan tanggal 10 Januari 2013 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam rentang tahun 2012 sampai dengantahun 2013, bertempat di Desa Tegalsari Kecamatan CilamayaKabupaten Karawang atau setidaktidaknya pada suatu tempat

Kartini No.2,Salatiga, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Nopember 2016;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadlan TinggiTersebut ;Telah membaca:Hal 1 Putusan No. 07/Pid.SusTPK/2017/PT SMG1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Jawa Tengah tanggal 2 Pebruari 2017 Nomor 07/Pen.Pid.SusTPK/2017/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim untukmengadili perkara ini;2.

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalamperkara ini sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa PenuntutUmum mengajukan permintaan banding yang dibuat dihadapan PaniteraMuda Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 07Nopember 2016 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan BandingNomor : 35/Banding/Pid.SusTPK/2016/PN Smg jo.

banding tersebuttelah diberitahukan dengan Akta Pemberitahuan Permintaanan Bandingkepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Nopember 2016;Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukanmemori banding tertanggal 29 Nopember 2016 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang padaHal 55 Putusan No. 07/Pid.SusTPK/2017/PT SMGtanggal 30 Nopember 2016, dan memori banding tersebut telahdiberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan seksama tanggal 8Desember 2016

Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi JawaTengah sebagai Ketua Majelis dengan Hulman Siregar, Ak.SH.CfrA.CA.dan Sutan Badri, SH.MH., HakimHakim Ad. Hoc.

Tipikor padaPengadilan Tinggi Jawa Tengah dan putusan tersebut diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 16 Maret 2017 olehHakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri HakimHakim Anggota danHal 77 Putusan No. 07/Pid.SusTPK/2017/PT SMGRusmawarti Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah,akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,Hulman Siregar, Ak.SH.CfrA.CA.

Januari 2015 serta memori kasasinya telah diterima diKepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianakpada tanggal 28 Januari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta denganalasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurutundangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi padapokoknya sebagai berikut :1 Tentang Pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tipikor

Nomor 1047 K/Pid.Sus/2015haruslah dinyatakan lepas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum, namunJudex Facti Pengadilan Tipikor sebelumnya berpendapat lain.2 Judex Facti Pengadilan Tipikor Pada PT.

Pontianak Tidak HatiHati AtauKurang Cermat Menilai Alat Bukti Surat Dalam Menghukum Pemohon KasasiMembayar Uang Pengganti :a Bahwa dalam Judex Facti Pengadilan Tipikor pada PT Pontianakputusan halaman 6566 membuat pertimbangan hukum terkaitdengan pengenaan hukuman uang pengganti yang berbunyi :pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknyasama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidanakorupsi selanjutnya pertimbangan hukum berikutnya berbunyi :.... menurut Majelis Hakim tingkat

Dalam hal inisebanyakbanyak uang yang diterima atau dinikmati olehPemohon Banding adalah hanya sebesar Rp123.600.000,00 (seratusdua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana disebutkandalam amar putusan Judex Facti Pengadilan Tipikor pada PNPontianak, sebagaimana juga telah diakui oleh saksi Eko Wahyudo.A.Ma. sendiri dalam persidangan.c Bahwa akan tetapi dalam putusan Judex Facti Pengadilan Tipikorpada PT Pontianak halaman 69 membuat pertimbangan hukumyang berbunyi : Dan Terdakwa mengaku

Pertimbangan hukum dimaksud jelassalah dan keliru untuk itu mohon dengan hormat agar Judex Jurisbenar benar meneliti dan menilai pertimbangan hukum dimaksudkarena terkesan Judex Facti pada PT Pontianak telah memaksakandiri membuat pertimbangan hukum yang sedemikian.b Bahwa selanjutnya termasuk yang menjadi keberatan PemohonKasasi adalah terhadap pertimbangan hukum Judex FactiPengadilan Tipikor pada PT Pontianak dalam putusan halaman 71yang berbunyi : ....Terdakwa tidak dapat menghindar dari tanggungjawab

Begitujuga dengan saksi CARMAN Bin KUSEN (Alm) dari kelompok Tani AmongKismo yang menyatakan kepada terdakwa jika saksi siap untuk membantutenaga dan saksi tidak bisa memberikan bantuan berupa uang pada acarapembagian ALSINTAN tersebut.Bahwa selanjutnya diadakan tangkap tangan oleh Tim/Anggota Unit TindakPidana Korupsi (Tipikor) Kepolisian Resor Seluma , kemudian terdakwabeserta 5 (lima) buah amplop dan uang senilai Rp 3.200.000, (tiga juta duaratus ribu rupiah) tersebut beserta barang bukti lainnya

,dibawah sumpah padapokoknya menerangkan : Bahwa saksi bekerja sebagai Pengawai Negeri Sipil danmenjabat Kasubbag Perencanaan dan Keuangan DinasPertanian Kabupaten Seluma sejak 5 januari 2017.e Bahwa saksi mengetahui adanya Operasi tangkap tangan(OTT) di Dinas Pertanian Kab Seluma pada hari senin tanggal 26Februari 2018 sekira pukul 10.00 Wib di Ruang Bidang PertanianKab Seluma yang dilakukan oleh pihak Unit Tipikor PoresSeluma pada salah satu pegawai Dinas Pertanian KabupatenSeluma.

NICK OKTAVELLY, S.Pt selaku Kasi Prasarana dansarana Pertanian (PSP) Bid Pertanian Distan Kab Seluma olehUnit Tipikor Polres Seluma adalah ditemukannya Amplop yangberisi uang di dalam laci meja terdakwa NICK OKTAVELLY, S.Ptsebanyak 5 (lima) amplop yang terdapat uang dengan nominalsebesar Rp. 3.200.000.

Seluma.e Bahwa Saksi mengetahui jumlah nominal uang yang adadidalam amplop tersebut setelah unit Tipikor Polres Selumameletakkan diatas meja kerja terdakwa NICK OCTAVELLY sertamembuka isi amplop tersebut, dengan jumlah keseluruhanamplop dimaksud berjumlah 5 (lima) lembar dan setelah dihitunguangnya keseluruhan berjumlah Rp. 3.200.000, (tiga juta duaratus ribu rupiah).

terhadapterdakwa NICK OKTAVELLY, S.Pt Selaku Kasi Prasarana dansarana pertanian di ruang Bidang Pertanian Distan Kab Selumaadalah Unit Tipidkor Sat Reskrim Polres Seluma akan tetapisetelah di beri penjelasan baru saksi mengetahui bahwa yangdatang dan melakukan OTT tersebut adalah dari Unit TipikorSatreskrim Polres Seluma.Bahwa pada saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadapterdakwa NICK OKTAVELLY, S.Pt Selaku Kasi Prasarana dansarana pertanian di ruang Bidang Pertanian Distan Kab Selumaoleh Unit Tipikor