Ditemukan 44599 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Surat keputusan menteri negara agraria Surat keputusan kepala inspeksi agraria jawa timur Konsorsium pembaruan agraria (kpa) vs presiden republik indonesia;; Konsorsium pembaruan agraria (kpa). Dkk vs presiden republik indonesia;; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs indrarini sawitri Sh;; Jaya Sh. Mm vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional; Robert sudjasmin vs kementerian agraria dan tata ruang / badan pertanahan nasional ri; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs ahmadi S.h; Ahmadi Sh vs menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional; Kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional ri vs annie sri cahyani;
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Register : 14-11-2016 — Putus : 23-05-2017 — Upload : 09-05-2018
Putusan PN SIDOARJO Nomor 218/Pdt.G/2016/PN Sda
Tanggal 23 Mei 2017 — IRNAINI ACNAH, Dkk melawan H.M YUSUF ZEN
165 — 46
  • Menyatakan secara hukum sebidang tanah tambak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur Nomor : I/Agr/008/XI/101/III, tanggal 19 September 1964 No. urut 44 atas nama Iksan seluas 2,955 ha dengan batas- batas sebagai berikut :Sebelah Utara : Tanah Tambak Moekti dan SungaiSebelah Selatan : Tanah Tambak H. Djen OemarSebelah Timur : Tanah Kering/Tanah Perumahan, Makam, dan Sungai Sebelah Barat : Jalan Lingkar TimurAdalah milik Penggugat;3.
    Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan dan menyerahkan tanpa syarat apapun dan dalam keadaan kosong kepada Penggugat yaitu sebidang tanah sebagimana tersebut dalam Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur Nomor : I/Agr/008/XI/101/III, tanggal 19 September 1964 nomor urut 44 atas nama Iksan;5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo terhadap obyek sengketa;6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;7.
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 27-06-2024 — Putus : 24-07-2024 — Upload : 24-07-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 686/Pdt.P/2024/PN Mdn
Tanggal 24 Juli 2024 — Pemohon:
JUDIKA DARMA SITOPU
12 — 10
  • Medan tanggal 27 Mei 2024;
  • Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1271032508060023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 14 Mei 2024;
  • Surat Tanda Tamat Belajar No. 05 OB ob 0246405, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri di Hamparanperak Kabupaten Deliserdang tanggal 06 Juni 1987;
  • Djudika Darma yang tertera pada :
  • Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 155, yang dikeluarkan Kantor Agraria
    Kotamadya Medan tanggal 01 Oktober 1988;
  • Djudika Darma Sitopu yang tertera pada :
  • Surat Ukur Sementara Nomor: 2756/1988, yang dikeluarkan Kantor Agraria Kotamadya Medan tanggal 01 Oktober 1988;

Adalah orang yang sama yaitu diri Pemohon sendiri dan selanjutnya nama Pemohon yang dipakai adalah Judika Darma Sitopu;

3.

Pengadilan PN KRAKSAAN Perdata
Register : 17-06-2022 — Putus : 22-09-2022 — Upload : 05-12-2022
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Krs
Tanggal 22 September 2022 — Sukat
2.Haris Sulistyo
3.Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/BPN Kab. Probolinggo
39 — 10
  • Sukat
    2.Haris Sulistyo
    3.Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/BPN Kab. Probolinggo
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 17-12-2007 — Upload : 06-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 316PK/PDT/2007
Tanggal 17 Desember 2007 — KEPALA DINAS AGRARIA KARAWANG ; vs. NANI Binti TARMUDIN
28 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA DINAS AGRARIA KARAWANG ; vs. NANI Binti TARMUDIN
    KEPALA DINAS AGRARIA KARAWANG,berkedudukan di Jalan Achmad Yani No.68, Karawang, diwakili oleh Ir. Hadi Priyatna selaku Kepala KantorPertanahan Kabupaten Karawang, yang dalam hal inimemberi kuasa kepada : Heru Hermanto, SH.
    tidakdalam beban utang dan bebas dari sita, dan Penggugat menerima penyerahantanah sengketa langsung dari penjual diketahui oleh Kepala Lingkungan danKepala Desa pada waktu itu dan tanah sengketa tersebut langsung digarap olehPenggugat dengan ditanami pohon pisang dan singkong, dan sejak dibelisampai saat gugatan ini diajukan, seluruh fisik Tanah Sengketa masih dalampenguasaan Penggugat ;Bahwa pada tahun 2001 Penggugat mengurus dan mengajukanpermohonan hak atas tanah sengketa ke Kantor Pertanahan (Agraria
    Nomor : 593/5852HUK, mohonpendapat hukum kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang menyampaikanpendapat hukum kepada Bupati Karawang bahwa terhadap kasus PT.SumberAir Mas Pratama (Tergugat ) dengan masyarakat yang menguasai fisik, apabilaterjadi sengketa kepemilikan atas tanah tersebut merupakan sengketa perdatayang menjadi wewenang Badan Peradilan Umum, kemudian berdasarkanpendapat hukum tersebut Bupati Karawang dengan surat Nomor : 594.3/142Huk, tanggal 15 Januari 2003, memerintahkan Kepala Dinas Agraria
    Jelas masalah ini menyangkut sengketa Tata Usaha Negara, atasdasar itu Penggugat telah secara keliru mengajukan gugatannya ke PengadilanNegeri Karawang, seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung ;DALAM EKSEPSI (Tergugat II)Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Kepala Dinas AgrariaKarwang selaku Tergugat II adalah tidak tepat atau salah alamat karena KepalaDinas Agraria Karawang selaku aparat otonom Pemerintah KabupatenHal. 8 dari 19 hal. Put.
    PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Cg.KEPALA DINAS AGRARIA KARAWANG tersebut ;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dan Il untuk membayarbiaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesarRp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2007 oleh Prof.Dr. Paulus E.Lotulung, SH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh KetuaMahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, SH.
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Perdata
Register : 21-12-2020 — Putus : 01-02-2021 — Upload : 03-03-2021
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 54/Pdt.G/2020/PN.Psb
Tanggal 1 Februari 2021 — KEMENTRIAN AGRARIA dan TATA RUANG RI. Cq. KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT, dkk
94 — 92
  • KEMENTRIAN AGRARIA dan TATA RUANG RI. Cq. KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT, dkk
    KEMENTERIAN AGRARIA dan TATARUANG RI. Cq. KANTOR WILAYAH PERTANAHANPROVINS SUMATERA BARAT Cq. KANTORPERTANAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT,berkedudukan di Jalan Muhammad Natsir, SimpangEmpat, Kabupaten Pasaman Barat, dalam hal inidiwakili oleh ARFATHAS PAIT, A.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 07-02-2023 — Putus : 24-08-2023 — Upload : 22-09-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst
Tanggal 24 Agustus 2023 — Penggugat:
HERMAN ISKANDAR
Tergugat:
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Turut Tergugat:
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
52 — 37
  • Penggugat:
    HERMAN ISKANDAR
    Tergugat:
    MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
    Turut Tergugat:
    MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Pengadilan PN KANDANGAN Perdata
Register : 14-03-2019 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 23-03-2020
Putusan PN KANDANGAN Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kgn
Tanggal 16 Oktober 2019 — ANTANG GUNUNG MERATUS
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL ATR BPN
10 — 1
  • ANTANG GUNUNG MERATUS
    Turut Tergugat:
    KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL ATR BPN
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-11-2022 — Putus : 05-06-2023 — Upload : 19-10-2023
Putusan PN DENPASAR Nomor 1180/Pdt.G/2022/PN Dps
Tanggal 5 Juni 2023 — Penggugat:
I Made Kalir
Tergugat:
I Wayan Driana
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional Kota Madya Denpasar
26 — 0
  • Penggugat:
    I Made Kalir
    Tergugat:
    I Wayan Driana
    Turut Tergugat:
    Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional Kota Madya Denpasar
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 23-08-2023 — Putus : 10-01-2024 — Upload : 14-03-2024
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 576/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Utr
Tanggal 10 Januari 2024 — Penggugat:
Sulasmi
Tergugat:
Hokijanto Wijaya
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional/Agraria dan Tata Ruang (BPN/ATR) Kota Jakarta Utara
25 — 15
  • Penggugat:
    Sulasmi
    Tergugat:
    Hokijanto Wijaya
    Turut Tergugat:
    Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional/Agraria dan Tata Ruang (BPN/ATR) Kota Jakarta Utara
Pengadilan PN KANDANGAN Perdata
Register : 14-03-2019 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN KANDANGAN Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kgn
Tanggal 16 Oktober 2019 — ANTANG GUNUNG MERATUS
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL ATR BPN
120 — 15
  • ANTANG GUNUNG MERATUS
    Turut Tergugat:
    KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL ATR BPN
    KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /!
    Bahwa Penggugat sebelumnya juga sudah memohon kepada pihakKementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional(ATR/BPN) Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk melakukanpengukuran batasbatas tanah Obyek Perkara yang kemudian sudahmendapatkan jawaban dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Hulu SungaiSelatan pada tanggal 23 Februari 2017 bahwa telah dilaksanakanpengembalian batas sesuai dengan Peta Inventarisasi tanggal 21Mei 2012 sebagai berikut
    Bahwa TurutTergugat adalah instansi vertikal Kementerian Agraria danTata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di kabupaten dan bertanggungjawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional yang berfungsi sebagai instansi pelayanan publik.Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 2/Padt.G/2019/PN Kgn3.
    Bahwa Turut Tergugat adalah instansi vertikal Kementerian Agraria danTata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di kabupaten dan bertanggungjawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional yang berfungsi sebagai instansi pelayanan publik;3.
    S829/Rokum/PP.1/Kum/18/2016 (T18), copy surat Peraturan Menteri Agraria /Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian danPembatalan Hak Atas tanah Negara dan Hak Pengelolaan (T19), copy suratPeraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentangperubahan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan
Pengadilan PN PURWOKERTO Perdata
Register : 14-02-2019 — Putus : 12-06-2019 — Upload : 28-06-2019
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Pwt
Tanggal 12 Juni 2019 — Penggugat:
1.TISUN
2.TOWIYAH
Tergugat:
LIEM KIEM ING
Turut Tergugat:
Kantor Agraria dan tata Ruang Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas
51 — 8
  • Penggugat:
    1.TISUN
    2.TOWIYAH
    Tergugat:
    LIEM KIEM ING
    Turut Tergugat:
    Kantor Agraria dan tata Ruang Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas
    KementerianKarangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan,Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagaiTergugat;Agraria dan Tata Ruang RI, CQ. Kantor WilayahBPN Provinsi Jawa Tengah, CQ. Kepala BadanPertahanan Nasional Kabupaten Banyumas,beralamat di JI. Jenderal Soedirman No. 356358Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah,dalam hal ini memberikan kuasa kepada R.
    SriWinarno, dengan jabatan Pengadministrasian UmumPermasalahan Pertanahan Kementerian Agraria danTata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Kantor Pertanhan Kabupaten Banyumasberdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 20Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai TurutTergugat;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta Suratsurat yangbersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;Halaman 1dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN PwtTENTANG
    angka 8 (delapan) yangmemohon kepada Pengadilan untuk menyatakan membebankan biayaperkara menurut hukum, oleh karena menurut hukum pihak yang kalah harusdibebani membayar biaya, yang dalam hal ini pihak yang kalah adalahTergugat maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugatdikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;Memperhatikan Pasal 19 ayat (1) Undangundang Nomor 5 Tahun1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Perdata
Register : 05-02-2020 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 05-03-2020
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 16/PDT/2020/PT TJK
Tanggal 27 Februari 2020 — Pembanding/Penggugat : Gustam S Sos MM
Terbanding/Tergugat : Damiri MS
Terbanding/Turut Tergugat : Kementrian Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung
89 — 65
  • Pembanding/Penggugat : Gustam S Sos MM
    Terbanding/Tergugat : Damiri MS
    Terbanding/Turut Tergugat : Kementrian Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung
    Nama: KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALABADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI LAMPUNG SEBAGAIPELAKSANA PENGADAAN TANAH (P2T) UNTUK PEMBANGUNANJALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) RUAS TERBANGGI BESAR PEMATANG PANGGANG, yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat,Teluk Betung, Bandar Lampung untuk selanjutnya disebut sebagaiTURUT TERBANDING, dahulu TURUT TERGUGAT/TURUT TERLAWAN;PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungandengan perkara ini ;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMengutip
    surat tersebut mengakusebagai PEMBANDING/ PELAWAN/TERGUGAT melalui Kuasa Hukumnyaberdasarkan Surat Kuasa Khusus No.KU.02.06/015415/CE/V/2019 dan SuratMemori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepadapihak TERBANDING, dahulu PENGGUGAT/TERLAWAN pada tanggal 24Januari 2020 berdasarkan Relas Pemberitahuan Memori Banding dariPengadilan Negeri Menggala Nomor: 46/Pdt.Plw/2018/PN.Mgl jo Nomor: 46/Pdt.G/2018/PN.Mgl Tanggal 24 Januari 2020 dan juga diberitahukan pula padaKementerian Agraria
    G/2018/PN.Mgl dan Relas Penyerahan Memori Banding dariPengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 46/Pdt.Plw/2018/PN.Mgl jo Nomor:46/Pdt.G/ 2018/PN.Mgl pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang KepalaBadan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung sebagai PelaksanaPengadaan Tanah (P2T) untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera(JTTS) Ruas Terbanggi BesarPematang Panggang, yang beralamat di JalanBasuki Rahmat,Teluk Betung,Bandar Lampung sebagai TURUT TERBANDINGdahulu TURUT TERGUGAT/TURUT TERLAWANMembaca Tanda
    Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, sebagaiPelawan semula Tergugat;Damiri Ms, bertempat tinggal di Desa Tiyuh Pagar Dewa, Rt 002 Rw 002Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat, sebagaiTerlawan dahulu Penggugat ;Kementrian Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan PertanahanNasional Provinsi Lampung, tempat kedudukan Jalan Basuki RahmatTeluk Betung, sebagai Turut Terlawan dahulu Turut Tergugat ;.
    Bahwa baik dalam Putusan maupun dalam Berita Acara Sidang Perdata Perlawanan Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 46/Pdt.G.Plw /2018/PN.Mgl yang diputus pada Tanggal 19 Desember 2019 tidakdicantum bahwa KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANGKEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI LAMPUNGSEBAGAI PELAKSANA PENGADAAN TANAH (P2T) UNTUKPEMBANGUNAN JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) RUASTERBANGGI BESARPEMATANG PANGGANG, TURUT TERBANDING, dahulu TURUT TERGUGAT/TURUT TERLAWAN yangberalamat di Jalan Basuki Rahmat
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 31-08-2022 — Putus : 23-02-2023 — Upload : 28-02-2023
Putusan PN MAKASSAR Nomor 340/Pdt.G/2022/PN Mks
Tanggal 23 Februari 2023 — RABIAH
Tergugat:
1.RIFAT ELIM
2.SURYA JAYA LATIF
3.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
130 — 28
  • RABIAH
    Tergugat:
    1.RIFAT ELIM
    2.SURYA JAYA LATIF
    3.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
Pengadilan PT BANJARMASIN Perdata
Register : 25-11-2019 — Putus : 20-01-2020 — Upload : 20-01-2020
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 94/PDT/2019/PT BJM
Tanggal 20 Januari 2020 — ANTANG GUNUNG MERATUS
Terbanding/Turut Tergugat : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL ATR BPN
108 — 98
  • ANTANG GUNUNG MERATUS
    Terbanding/Turut Tergugat : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL ATR BPN
    KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) KABUPATEN HULUSUNGAI SELATAN, berkedudukan di Jalan Kamboja No.02Kandangan, Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, dalamhal ini memberikan kuasa Khusus kepada MISKIAH, S.
    menghentikan kegiatan pertambangan milikTergugat , hal ini dipertegas dalam keterangan nya Saksi Menyetoppengerjaan tambang di lahan bersama Keluarga istri Penggugat PakSurono & Pak HarjonoHalaman 8 dari 30 halaman, Putusan Nomor 94/PDT/2019/PT.BJM Bahwa fakta saksi Jalaludin berani menghentikan pertambangantergugat secara eksplisit menunjukkan bahwa Penggugat memilikidasar bertindak yakni Penggugat adalah pemilik sah tanah tersebut Bahwa Penggugat sebelumnya juga sudah memohon kepadapihak Kementerian Agraria
    Bon + 2 Orang PetugasPembantu Bahwa pada tahun 2012 saksi Rustam Effendi ke lahan tersebutSaksi kelokasi Tahun 2012 Untuk Menemukan Titik Kordinatpengembalian tata batas lahan Bahwakemudian saksi Rustam Effendi Saksi mengatakan saatpengembalian batas tanah tersebut dengan cara tetap mengambilbatas dan dikasih tanda patok Bahwa menurut saksi Rustam Effendi Kondisi tanah pada tahun2012 sudah berlobang, sudah ada galian tambang Bahwa Penggugat sebelumnya juga sudah memohon kepadapihak Kementerian Agraria
    P 10 ) adalahCACAT HUKUM dan TIDAK SAH produknya bertentangan dantidak memenuhi ketentuan dan persyaratan dimaksud pasal 4ayat (3) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahannasional No.9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian danPembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Pengelolaan (T19 ) yang secara tegas menyatakan dalam hal tanah yangdimohonkan adalah Kawasan Hutan maka lebih dulu harusdilepaskan statusnya dari Kawasan Hutan sesuai denganketentuan perundangundangan yang berlaku , sedangsenyatanya
    113, 115, 118, 119, 121,122, 123, 124 dan 128, berada dalam areal operasional tambang batubarayang dikelola Tergugat ; Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.15 telah ditentukan bahwaletak lokasi tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 112, 113, 115, 118,119, 121, 122, 123, 124 dan 128 berada dalam kawasan hutan produksiyang merupakan areal operasional tambang batubara yang dikelolaTergugat ;Halaman 27 dari 30 halaman, Putusan Nomor 94/PDT/2019/PT.BJM Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 21-02-2023 — Putus : 12-04-2023 — Upload : 19-07-2024
Putusan PN BEKASI Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Bks
Tanggal 12 April 2023 — RUSMIYATI
Tergugat:
Muhammad Aon Sujana
Turut Tergugat:
Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Bekasi
10 — 0
  • RUSMIYATI
    Tergugat:
    Muhammad Aon Sujana
    Turut Tergugat:
    Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Bekasi
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata
Putus : 02-08-2018 — Upload : 07-02-2019
Putusan PN SINGARAJA Nomor 426/Pdt.G/2017/PN Sgr
Tanggal 2 Agustus 2018 — - Nengah Koreya, Dkk - Wayan Tincap
36 — 13
  • Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 303/Desa Selat, sesuai surat ukur / uraian batas tanggal 16 08 1978 No. 886 / 1978, seluas 7.100 M2 atas nama I WAYAN TINCAP (Penggugat), sebagaimana penerbitan Sertifikat tanggal 23 12 - 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Buleleng, dengan batas batas tanah :Sebelah utara : tanah milik Wayan TincapSebelah timur : pangkung dan tanah milik
    mengakui tanah milik Penggugat tanpa alas hak, dengan memagari kurang lebih selebar 2 meter dari jalan raya , sepanjang batas tanah sebelah barat sampai dengan batas tanah sebelah timur milik Penggugat, yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 303/Desa Selat, sesuai surat ukur / uraian batas tanggal 16 08 1978 No. 886 / 1978, seluas 7.100 M2 atas nama I WAYAN TINCAP (Penggugat), sebagaimana penerbitan Sertifikat tanggal 23 12 - 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria
    Penggugat, tanah milik Penggugat yang dikuasai dan dipagari kurang lebih selebar 2 meter dari jalan raya, sepanjang batas tanah dari sebelah barat sampai dengan batas akhir sebelah timur tanah milik Penggugat, yang merupakan bagian Sertifikat Hak Milik Nomor : 303/Desa Selat, sesuai surat ukur / uraian batas tanggal 16 08 1978 No. 886 / 1978, seluas 7.100 M atas nama I WAYAN TINCAP (Penggugat), sebagaimana penerbitan Sertifikat tanggal 23 12 - 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria
    Nomor 426/Pat.G/2017/PN.SgrNegeri Singaraja pada tanggal 28 Agustus 2017 dan telah didaftarkan dalamRegister Perdata di bawah Nomor: 426/Pdt.G/2017/PN.Sgr, telahmengemukakan tentang halhal sebagai berikut :1Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah Sertifikat Hak MilikNomor : 303/Desa Selat, sesuai surat ukur / uraian batas tanggal 16 08 1978 No. 886 / 1978, seluas 7.100 M2 atas nama WAYAN TINCAP(Penggugat), sebagaimana penerbitan Sertifikat tanggal 23 12 1986 yangdikeluarkan oleh Kantor Agraria
    Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang atas tanah Sertifikat Hak MilikNomor : 303/Desa Selat, sesuai surat ukur / uraian batas tanggal 16 08 1978 No. 886 / 1978, seluas 7.100 M2 atas nama WAYAN TINCAP(Penggugat), sebagaimana penerbitan Sertifikat tanggal 23 12 1986 yangdikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Buleleng, dengan batas batastanah :Sebelah utara : tanah milik Wayan TincapSebelah timur : pangkung dan tanah milik yang dikerjakan olehBapak BagiaSebelah selatan : Jalan rayaSebelah barat
    Tergugat 3, dan Tergugat 4 yang mengakui tanah milikPenggugat tanpa alas hak, dengan memagari kurang lebih selebar 2meter dari jalan raya , sepanjang batas tanah sebelah barat sampaidengan batas tanah sebelah timur milik Penggugat, yang merupakanbagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 303/Desa Selat, sesuai surat ukur /uraian batas tanggal 16 08 1978 No. 886 / 1978, seluas 7.100 M2 atasnama WAYAN TINCAP (Penggugat), sebagaimana penerbitan Sertifikattanggal 23 12 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria
    atas nama WAYAN TINCAP(Penggugat), sebagaimana penerbitan Sertifikat tanggal 23 12 1986yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Buleleng yang dikuasaipara Tergugat tanpa alas hak.
    atas nama WAYAN TINCAP(Penggugat), sebagaimana penerbitan Sertifikat tanggal 23 12 1986yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Buleleng dalamkeadaan lasia tanpa beban apapun bilamana perlu dengan bantuan alatnegara (kepolisian).5. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada ParaTergugat sejumlah Rp. 2.536.000, (Dua Juta Lima Ratus Tiga PuluhEnam Ribu Rupiah);6.
Pengadilan PT MATARAM Perdata
Register : 14-06-2023 — Putus : 18-07-2023 — Upload : 18-07-2023
Putusan PT MATARAM Nomor 97/PDT/2023/PT MTR
Tanggal 18 Juli 2023 — Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB Cq. Kantor Agraria Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional Kota Mataram
Terbanding/Turut Tergugat II : Muhamad Arif Tasrif
67 — 34
  • Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB Cq. Kantor Agraria Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional Kota Mataram
    Terbanding/Turut Tergugat II : Muhamad Arif Tasrif
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata
Register : 06-06-2023 — Putus : 15-08-2023 — Upload : 15-08-2023
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Tjk
Tanggal 15 Agustus 2023 — Penggugat:
Andreas Yodeswa
Tergugat:
1.Sonny Zainhard Utama
2.Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung
92 — 43
  • Penggugat:
    Andreas Yodeswa
    Tergugat:
    1.Sonny Zainhard Utama
    2.Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 21-06-2022 — Upload : 10-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1958 K/Pdt/2022
Tanggal 21 Juni 2022 — YUNIFDA SURIANTI (panggilan sehari-hari Upik), Dkk Lawan HELMI, Dk Dan KANTOR AGRARIA dan TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT,
39 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • YUNIFDA SURIANTI (panggilan sehari-hari Upik), DkkLawanHELMI, DkDanKANTOR AGRARIA dan TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANAH DATARPROVINSI SUMATERA BARAT,
Pengadilan PN SALATIGA Perdata
Register : 21-10-2019 — Putus : 17-03-2020 — Upload : 17-11-2021
Putusan PN SALATIGA Nomor 80/Pdt.G/2019/PN Slt
Tanggal 17 Maret 2020 — Penggugat:
MUJIYONO
Tergugat:
JUMIATI
Turut Tergugat:
1.JUMILAH
2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Salatiga
103 — 15
  • Penggugat:
    MUJIYONO
    Tergugat:
    JUMIATI
    Turut Tergugat:
    1.JUMILAH
    2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Salatiga