Ditemukan 8665 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penyelenggaraan
Penelusuran terkait : Pegawai negeri Penyelenggara ibadah haji Pejabat negara Penyelenggara pemilihan Pemilihan gubernur Menghina negara Arsip negara Piutang negara Wilayah negara
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-06-2016 — Upload : 26-08-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 42/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby
Tanggal 29 Juni 2016 — HERU CAHYO SETIYONO ; KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG ;
398 — 415
  • lainya yangsejenis;3 Pelayanan dan penatausahaan transaksi ekspor dan imporuntuk nasabah;4 Inkaso, transfer, kliring dan penagihan lainnya;5 Jasa jasa valuta asing dan jasajasa bank lainnya;6 Mengorganisir penyelenggaraan usaha kesekretariatan,personalia, dan umum yang menjadi wewenang kantorcabang;Halaman 105 dari 204 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby1WEWENANG :1011121314Mengkoordinasi penerapan APU & PPT di kantor cabangdan melaporkan transaksi yang dianggap mengandungrisiko tingi termasuk penyelenggara
    negara dan atautransaksi keunagan mencurigakan serta transaksi keuangantunaqi kepada direktur Kepatuhan Cq.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 21-05-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 584 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 21 Mei 2014 — PRIYO RAHARJO Bin SETYO SUPARTO
38 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kecamatan Klampok, Kecamatan Susukan, Kecamatan Mandiraja,Kecamatan Sigaluh, Kecamatan Banjarmangu, Kecamatan Madukara,Kecamatan Rakit, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, atausetidaktidaknya di suatu tempat tertentu di mana Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa, mengadilidan memutus perkara tindak pidana korupsi, melakukan, turut serta melakukan,serangkaian perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut,sebagai Pegawai Negeri atau penyelenggara
    Negara dengan maksudmenguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum ataudengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikansesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk52mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengancara antara lain sebagai berikut:= Bahwa Terdakwa Priyo Raharjo diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipilberdasarkan Petikan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat JawaTengah Nomor : 821.2 / 21161 / 1986
Pengadilan PT YOGYAKARTA Pidana Khusus
Register : 20-10-2016 — Putus : 16-12-2016 — Upload : 27-04-2021
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 11/PID.TPK-SUS/2016/PT YYK
Tanggal 16 Desember 2016 — Pembanding/Penuntut Umum : AGUNG RIYADI, SH
Terbanding/Terdakwa : MARDIYANTA, SPd Bin SUPIYO
137 — 72
  • Bin SUPIYO, sebagaipegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada saat menjabatsebagai Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sidorejo Kecamatan PonjongKabupaten Gunungkidul berdasarkan Surat Keputusan Bupati GunungkidulNo.05/KPTS/2007 tanggal 09 Mei 2007 tentang Pemberhentian PamongDesa, Sekretaris BPD dan Pengangkatan Perangkat Desa Se Desa SidorejoKecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul dan sekaligus menjabatsebagai Koordinator Pelaksana Program PRONA di Desa Sidorejo,Kecamatan Ponjong, Kabupaten
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-05-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 08/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby
Tanggal 19 Mei 2015 — AHMAD MUNIR, Spd. AHMAD FARID Als MAMAK KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
41 — 9
  • Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2)Undangundang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, mereka Terdakwa,mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yangpada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawainegeri atau penyelenggara
    negara yang lain atau kepada kas umum seolaholah pegawai negeri ataupenyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahaldiketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.
Pengadilan PT BANTEN Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-11-2018 — Putus : 23-11-2018 — Upload : 29-11-2018
Putusan PT BANTEN Nomor 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN
Tanggal 23 Nopember 2018 — Nama Lengkap : ILA NURIAWATI, SE BINTI H.E. SUKENDI; Tempat Lahir : Pandeglang; Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun / 7 November 1980; Jenis Kelamin : Perempuan; Kebangsaan : Indonesia; Tempat tinggal : Kompleks BPI Bolk D No.16 RT.05/RW.06 Kelurahan Sukasari Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang; Agama : Islam; Pekerjaan : PNS (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang); Pendidikan : S1;
153 — 57
  • ditentukan UndangUndang,maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapatditerima;Hal. 120 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUSTPK/2018/PT BTNMenimbang, bahwa Penuntut umum dalam memori bandingnyamenyatakan yang pada pokoknya bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidanamasih cukup ringan kepada pelaku tindak pidana korupsi, sehingga kurangmemberikan pengaruh jera kepada diri terpidana atau pelaku yangbersangkutan, demikian juga kurang berpengaruh untuk takut berbuat yangsama bagi pejabat penyelenggara
    Negara atau aparat sipil Negara yang lainyang masih dalam masa jabatan, sehingga kurang mempunyai daya tangkaluntuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di masa yang akandatang;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memoribandingnya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukantindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair, subsidair maupunlebih subsidair, sehubungan dengan itu mohon Terdakwa dibebaskan daridakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, atau kalau
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-04-2011 — Putus : 12-09-2011 — Upload : 28-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 12 September 2011 — ANDAN SUYANDA bin H. IA HADIYA
67 — 14
  • RI Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentangPengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBandung, telah melakukan beberapa perbuatan perhubungan,sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatuperbuatan yang diteruskan yaitu selaku pegawai Negeri ataupenyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugas,meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawaiNegeri atau penyelenggara yang lain atau kepada kas umum,seolaholah pegawai Negeri atau penyelenggara
    Negara yang lainatau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahaldiketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang, yangdilakukan dengan cara:Pada tanggal 02 September 2009 di sebagian wilayah Kabupaten Bandungtermasuk wilayah Desa Sukasari Kecamatan Pameungpeuk KabupatenBandung terjadi bencana alam berupa gempa bumi yang menyebabkankerusakan terhadap beberapa rumah yang berada diwilayah tersebut.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-12-2014 — Putus : 18-03-2015 — Upload : 01-04-2015
Putusan PN TERNATE Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN Tte
Tanggal 18 Maret 2015 — AIS SAHUPALA alias AIS
62 — 17
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;b.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-10-2013 — Putus : 10-03-2014 — Upload : 05-05-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 97/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn
Tanggal 10 Maret 2014 — - Ir.ROBERT MANYUZAR, MBA
422 — 234
  • 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 adalah setiap orang ;Menimbang, bahwa kewenangan berkaitan erat dengan jabatan ataukedudukan yang dimiliki oleh seseorang, namun tidak setiap orang bisamelakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang ;Menimbang, bahwa meskipun subyek deliknya adalah setiap orang,namun sesungguhnya adresat Pasal 3 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001adalah pegawai negeri atau penyelenggara
    negara atau orang yang mempunyaikedudukan dan jabatan dalam pemerintahan,dan untuk adanya penyalahgunaanwewenang disyaratkan bahwa pelakunya harus pegawai negeri ataupenyelenggara negara (Dr.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Upload : 28-10-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI
KAMALUDDIN HARAHAP
89 — 67
  • PUTUSAN No:47/PID.SUS TPK/2016/PT.DKIdengan kewajiban Terdakwa selaku Penyelenggara Negara sebagaimanadiatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 UndangUndang RINomor 28, Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih danBebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 327 ayat (3) UndangUndangNomor 27, Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, yang dilakukandengan cara sebagai berikut : 9 son nro ne nen nen none> Terdakwa merupakan Anggota DPRD Provinsi Sumut masa jabatan 2009s/d 2014
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Pertanahan
Register : 18-04-2014 — Putus : 24-09-2014 — Upload : 20-10-2014
Putusan PTUN MEDAN Nomor 22/G/2014/PTUN-MDN
Tanggal 24 September 2014 — PT CRYSTALINDO INDAH PRIMA : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHANBATU
55 — 32
  • UndangUndang RI Nomor 51 Tahun 2009Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PeradilanTata Usaha Negara, serta Asas Umum Penyelenggara Negara sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 Undangundang Nomor 28 Tahun 1999 TentangPenyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotismedan telah memenuhi ketentuanketentuan hukum tersebut di atas.Berdasarkan uraianuraian di atas, Tindakan TERGUGAT tidak terbukti MelanggarAsasasas Umum Pemerintah Yang Baik (Asas Bertindak
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 15-11-2018 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan PN BATAM Nomor 301/Pdt.G/2018/PN Btm
Tanggal 29 Juli 2019 — Penggugat:
1.GIO PENNI TAMBUNAN
2.PATRICIA MAGDALENA
3.JONI TARIGAN
4.HERIYADI
5.JUWADI
6.HERIYANTO
7.PAIMAN
8.SUKOCO
9.A T O
Tergugat:
1.Kementrian PU dan Perumahan Rakyat Cq Direktorat Jendral Sumber Daya Air
2.Negara atau Pemerintah Daerah Cq Gubernur Provinsi Kepulauan Riau
3.Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Turut Tergugat:
1.Kementrian Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
2.Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Cq. Direktorat Jendral Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
3.TIM TERPADU Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Estuari Dam SEI GONG Kota Batam
4.PT Wijaya Karya Tbk, Cq Kantor Cabang PT Wijaya Karya Tbk
5.PT Tussen Krida Utama
191 — 677
  • Bahwa Tergugat adalah Penyelenggara Negara di bidang Eksekutif yangfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku (VideBAB 1KETENTUAN UMUM, Pasal 1 ayat (1) UU R.I. Nomor 28 Tahun 1999 TENTANGPENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI,KOLUSI, DAN NEPOTISME) ;2.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-10-2013 — Putus : 10-03-2014 — Upload : 05-05-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 94/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn
Tanggal 10 Maret 2014 — - Ir. FAHMI RIZAL LUBIS
164 — 43
  • 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 adalah setiap orang ;Menimbang, bahwa kewenangan berkaitan erat dengan jabatan ataukedudukan yang dimiliki oleh seseorang, namun tidak setiap orang bisamelakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang ;Menimbang, bahwa meskipun subyek deliknya adalah setiap orang,namun sesungguhnya adresat Pasal 3 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001adalah pegawai negeri atau penyelenggara
    negara atau orang yang mempunyaikedudukan dan jabatan dalam pemerintahan,dan untuk adanya penyalahgunaanwewenang disyaratkan bahwa pelakunya harus pegawai negeri ataupenyelenggara negara (Dr.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-05-2013 — Putus : 01-10-2013 — Upload : 23-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 53 /PID.SUS/TPK/2013 /PN.Bdg
Tanggal 1 Oktober 2013 — EMUS MUSTARMAN Bin HARJA
86 — 12
  • tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksadan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan KetuaMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XI/2010 tanggal 01Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan NegeriSurabaya, yang melakukan atau yang turut serta melakukan, pegawai negeriatau penyelenggara
    negara yakniterdakwa selaku Kepala Desa Mekarwangi Kec.Cikadu Kab.
Pengadilan PA SENGETI Perdata Agama
Register : 15-08-2019 — Putus : 20-12-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan PA SENGETI Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt
Tanggal 20 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
155 — 71
  • suratgugatan Penggugat, intervensi ternyata tidak ditemukan satupun objeksengketa antara Tergugat intervensi dan Tergugat intervensi II yangsesuai dengan yang dimaksud dalam isi surat pernyataan tersebut,sehingga pengajuan surat tersebut tidak relevan atas perkara a quo.Dengan demikian, Majelis hakim berpendapat bukti surat tersebutpatut untuk dikesampingkan;Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat intervensibertanda PI.10, yang merupakan hasil printout/hasil cetakPengumuman Harta Kekayaan Penyelenggara
    Negara atas namaTergugat intervensi I, dikategorikan sebagai dokumen elektronik.
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 21-12-2021 — Putus : 19-01-2022 — Upload : 19-01-2022
Putusan PT SURABAYA Nomor 51/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY
Tanggal 19 Januari 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : DWI BUDIANTO
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : TEGUH ANANTO,SH., MH.
737 — 231
  • Kata permulaan dalam kalimat rumusan tindak pidanaHalaman 140 dari 184 Halaman, Putusan Nomor 51/PID.SUSTPK/2021/PT SBYorang pada umumnya yang in casu tindak pidana korupsi disebutkan denganperkataan "setiap orang, misalnya Pasal 2, 3, 21, 22 dan dapat juga penyebutansubjek hukumnya diletakkan ditengah rumusan pasal, misalnya Pasal 5 dan 6 ;Kedua, dengan cara menyebutkan kwalitas pribadi dari subjek hukum orang tersebut,yang ada banyak kwalitas pembuatnya seperti : pegawal negen,penyelenggara negara
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-05-2013 — Putus : 01-10-2013 — Upload : 23-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 54 / PID.SUS / TPK / 2013 / PN.Bdg
Tanggal 1 Oktober 2013 — H. HERMAWAN HERIANTO Als H. USMAN NULKARIM Alias HERI Bin H. ADANG
52 — 18
  • tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bandung yang berhak memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsiberdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang danPengadilan Negeri Surabaya, yang melakukan atau yang turut serta melakukanpegawai negeri atau penyelenggara
    negara yakniterdakwa selaku Kaur Kesra DesaMekarwangi Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur berdasarkan SK Kepala DesaMekarwangi Nomor : 141/01/SK09/2009 tanggal 07 Juli 2009 tentang PengangkatanKAUR KESRA DESA dan EMUS MUSTARMAN Bin.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 12-05-2014 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 573 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 12 Mei 2014 — LUTHFI AHMAD bin (Alm) MUHAMMAD BADJURI
77 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • diKecamatan Klampok, Kecamatan Susukan, Kecamatan Mandiraja, KecamatanSigaluh, Kecamatan Banjarmangu, Kecamatan Madukara, Kecamatan Rakit,Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara, atau setidaktidaknya di suatutempat tertentu di mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Semarang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaratindak pidana korupsi, melakukan, turut serta melakukan, serangkaianperbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, selaku PegawaiNegeri atau penyelenggara
    negara yang menerima hadiah atau janji padahaldiketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karenakekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yangmenurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut adahubungan dengan jabatannya, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antaralain sebagai berikut :> Bahwa EDI YUSMIANTO sebagai Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD) Kabupaten Banjarnegara Periode 2009 s/d 2014berdasarkan Surat Keputusan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-05-2014 — Upload : 21-11-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 133/Pid.Sus/2013/PN.Sby
Tanggal 6 Mei 2014 — Hj. LILIK HANDAYANI, SE
58 — 18
  • Negara, Semua Kekayaan Negara baik yang bergerakmaupun yang tidak bergerak yang bersumber APBN maupun APBD ;8 Bahwa ketika ada perbuatan yang Kerugian Keuangan Negara, Untuk menentukankerugian keuangan Negara harus dilakukan Audit oleh pihak audit yang berkopenten,yang dalam hal ini seperti BPK atau BPKP ;9 Bahwa selain BPK atau BPKP untuk menentukan kerugian keuangan Negara, adalembaga lain yang diberikan oleh UndangUndang untuk menentukan kerugian Negara,Terkait dengan keuangan Negara seperti penyelenggara
    Negara, peraturannya banyaksekali semua hal yang berkaitannya dengan banyak sector banyak sekali ;10 Bahwa yang dimaksud dengan jabatan umum, Di dalam referensi yang ada itu sering kalidisebut jabatan publik seperti di dalam putusan Mahkamah Agung R.I.No. 009 04/ tahun 2005 jabatan umum orang yang menjalankan jabatan itu disebut jabatanumum atau Publik Ofisio ;11 Bahwa yang dimaksud Publik ofisio, Orang / pejabat yang berdasarkan Undangundangditugaskan untuk memberikan pelayanan kepada publik ;12
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-01-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 181/PID.SUS/TPK/2016/PN SBY
Tanggal 25 Januari 2017 — MOCH.YUSUF ASHARI Kejaksaann Negeri Magetan
84 — 17
  • Pegawai negeri menerima hadiahatau janji yang berhubungan dengan kewenangan jabatan ;Bahwa selanjutnya pegawai negeri atau penyelenggara Negara atauhakim dan advokat menerima hadiah atau janji; pegawai negerimemaksa membayar, memotong pembayaran, meminta pekerjaan,menggunakan tanah Negara dan turut serta dalam pemborongan(Pasal 12). Tindak pidana korupsi suap pegawai negeri menerimagratifikasi (Pasal 12B). Suap pada pegawai negeri dengan mengingatkekuasaan jabatan (Pasal 13).
Pengadilan PT MATARAM Pidana Khusus
Register : 28-06-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PT MATARAM Nomor 10/PID.TPK/2021/PT MTR
Tanggal 4 Agustus 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : REZA SAFETSILA YUSA,SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Drs. H. MUHAMMAD FIKRI, M.Pdi Als. Drs. H.FIKRI, M.Pdi Als. H. MUHAMMAD FIKRI
82 — 32
  • Pasal 2 dan pasal 3 diperuntukkan bagi setiap orang baik swasta maupunpegawai negeri/penyelenggara negara;2.