Ditemukan 11604 data
Urut Berdasarkan
Putus : 18-02-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1191/B/PK/PJK/2015 Tanggal 18 Februari 2016 — PT ANDALAS INTIAGRO LESTARI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
66 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
66 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1191/B/PK/PJK/201510.mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);Pemeriksaan Pajak dan atau verifikasi harus tunduk penuh kepadaUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang diubahuntuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun2000 dan diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor
Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwaTermohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telahmenggunakan dasar hukum yang tidak tepat dengan caramemaksakan penerapan UndangUndang Peradilan Tata UsahaNegara agar dapat dilaksanakan dalam UndangUndang PengadilanPajak yang mana memiliki hukum acara sendiri yang sudah jelas danterperinci:Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataF ile/P PBerita/PP%20dibawah%2OMA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan
Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deference aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function),6. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 239K/PID.SUS/2012Halaman 117 dari 170 halaman.
Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapy sertaaspek pendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function),Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13ayat (1) UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara PerpajakanNomor 28 Tahun 2007 menjadi tidak relevan dalam hal ini karenaPutusan
Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebin mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan Ceducation aspect), sehinggatujuan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkanmengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajibanhukum di bidang perpajakan dalam menggalakkan fungsi penerimaanNegara (budgetair function
Putus : 28-10-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 655/B/PK/Pjk/2015 Tanggal 28 Oktober 2015 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI vs. PT VICTORINDO ALAM LESTARI
32 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lain halnya dibidang impordimana UU 17/2006 memberikan penekanan berimbang antara pelayananHalaman 22 dari 28 halaman.
Register : 30-07-2020 — Putus : 01-09-2020 — Upload : 03-09-2020
Putusan PN Sei Rampah Nomor 447/Pid.B/2020/PN Srh Tanggal 1 September 2020 — Penuntut Umum:
HERMOKO FEBRIYANTO, SH
Terdakwa:
PAIRIN Alias ATENG
23 — 18
HERMOKO FEBRIYANTO, SH
Terdakwa:
PAIRIN Alias ATENG
23 — 18
Untuk itu,penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebutsebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegahterjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (error in persona),Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 447/Pid.B/2020/PN Srhdan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yangdidakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiildari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukanseorang lakilaki
Register : 07-08-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 17-12-2018
Putusan PA TASIKMALAYA Nomor 2469/Pdt.G/2018/PA.Tsm Tanggal 10 Desember 2018 — Penggugat:
Retno, S.Pd.I Bin Daud
Tergugat:
Neng Iis Solihatul Fuadzah, AM.Kep Binti Jajang
15 — 2
Retno, S.Pd.I Bin Daud
Tergugat:
Neng Iis Solihatul Fuadzah, AM.Kep Binti Jajang
15 — 2
Bahwa musyawarah pernah ada, dan itu hanya penekanan keluargapemohon tentang cerita negatif dari termohon, sehingga tidak bisa dikatakansebagai musyawarah .... (dan seterusnya);. Bahwa kerukunan tidak bisa dibina lagi ....(dan seterusnya) adalah dalil yangtidak benar dan patut ditolak ........ (dan seterusnya);.
Register : 12-08-2021 — Putus : 06-09-2021 — Upload : 10-09-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Sak Tanggal 6 September 2021 — Penuntut Umum:
VEGI FERNANDEZ, SH.
Terdakwa:
SEDARTA SINULINGGA alias GEDEK bin ANTON SINULINGGA
48 — 37
VEGI FERNANDEZ, SH.
Terdakwa:
SEDARTA SINULINGGA alias GEDEK bin ANTON SINULINGGA
48 — 37
Jadi penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut,namun tentang apakah Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukanperbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsurmateriil dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa padapersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, Surat DakwaanPenuntut Umum, faktafakta yang terungkap di persidangan baik dariketerangan SaksiSaksi, keterangan Terdakwa, maupun barang bukti yangdiajukan
Putus : 27-10-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 612/B/PK/PJK/2015 Tanggal 27 Oktober 2015 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI vs. PT. VICTORINDO ALAM LESTARI
27 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lain halnya dibidang impor dimanaUU 17/2006 memberikan penekanan berimbang antara pelayanan danpengawasan, sementara dibidang ekspor lebih ditekankan adalah sisipelayanannya sehingga walaupun Pasal 8 Ayat (2) PMK 214/2008 mengaturuntuk dilayani eksportasi yang tidak memenuhi kondisi Pasal 7 Ayat (5) PMK214/2008, dengan memegang prinsip UU 17/2006 maka pelayanan tetapdiberikan dengan pertimbangan hal tersebut tetap tidak menghilangkankewajiban eksportir dalam membayar Bea Keluar sesuai dengan yangseharusnya
Putus : 02-07-2013 — Upload : 22-10-2013
Putusan PN KEPANJEN Nomor 02/Pid.Pra/2013/PN.KPJ Tanggal 2 Juli 2013 — Drs.PAULUS ARWALEMBUN, bertempat tinggal di Jl. Danau Bratan Timur IV Blok C.13 Madyopuro Malang.
M E L AW A N :
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR cq KEPOLISIAN RESORT MALANG
Jalan Ahmad Yani Nomer 1 Kepanjen Malang,
252 — 134
252 — 134
Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik 2) Penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakansebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan b kepada penyidik ;Menimbang bahwa bertitik tolak pada ketentuan pasal 5 KUHAP tersebut diatassetindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukansuatu peristiwa yang dianggap atau dapat diduga sebagai suatu tindak pidana, dari hasilpenyelidikan tersebut baru bisa ditentukan apakah hasil penyelidikan dapat
Register : 09-11-2020 — Putus : 29-12-2020 — Upload : 06-01-2021
Putusan PN Sei Rampah Nomor 646/Pid.Sus/2020/PN Srh Tanggal 29 Desember 2020 — Penuntut Umum:
TULUS YUNUS ABDI, SH.MH.
Terdakwa:
MUHAMMAD NURHUDA Alias ADOL
42 — 21
TULUS YUNUS ABDI, SH.MH.
Terdakwa:
MUHAMMAD NURHUDA Alias ADOL
42 — 21
Untuk itu, penekanan unsur "barangSiapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepatdiajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yangdihadapkan sebagai Terdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbuktiatau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantungpada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukanseorang lakilaki yang bernama Muhammad Nurhuda alias Adol sebagaiTerdakwa
Register : 22-04-2016 — Putus : 21-07-2016 — Upload : 21-09-2016
Putusan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Nomor 36-K/PM.I-07/AD/IV/2016 Tanggal 21 Juli 2016 — Redi La Ode Kopda NRP 31000629120381Ta Denmadam VI/Mulawarman
154 — 54
154 — 54
Bahwa halhal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindakpidana karena Terdakwa tidak mampu mengendalikan diri dari pengaruhpergaulan temantemannya yang sudah terbiasa melakukan kegiatanpenyalahgunaan narkotika.Bahwa setelah memperhatikan uraian fakta tersebut diatas,Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa Terdakwa sebagaiseorang Prajurit tidak mau mentaati himbauan dan penekanan dariPimpinanTNI agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang danmelanggar hukum apalagi terlibat dalam penyalahgunaan
Register : 12-04-2019 — Putus : 13-06-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PN Sei Rampah Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Srh Tanggal 13 Juni 2019 — Penuntut Umum:
WIRAYUDA TARIHORAN, SH
Terdakwa:
ADE FEBRIAN Als FEBRI
36 — 8
WIRAYUDA TARIHORAN, SH
Terdakwa:
ADE FEBRIAN Als FEBRI
36 — 8
Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanyasubyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagaiTerdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkansebagai Terdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbuktiatau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akanbergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaantersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umummengajukan seorang lakilaki yang bernama ADE FEBRIAN AliasFEBRI sebagai Terdakwa
Register : 24-08-2018 — Putus : 22-11-2018 — Upload : 04-12-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl Tanggal 22 Nopember 2018 — Penggugat:
PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk
Tergugat:
HERRY DEVRIANSYAH
92 — 37
PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk
Tergugat:
HERRY DEVRIANSYAH
92 — 37
Maka perlu kami sampaikan, bahwa, penekanan katatidak harmonis ini sangat tendensius, mengarah pada maksud tertentu.Bahwa jika benar tidak harmonis, maka ketidak harmonisan itu bukanlahakibat perbuatan Tergugat tetapi sebaliknya akibat perbuatan Penggugat,artinya patut diduga sengaja diciptakan, sehingga menjadi semacamteror bagi ribuan karyawan yang lain bahwa Penggugat bisa melakukanPHK kepada siapapun, ini justru. sangat berbahaya karena bisamenciptakan iklim kerja yang tidak kondusif, ini berdampak
Putus : 09-02-2017 — Upload : 19-04-2017
Putusan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Nomor 84-K / PM.II-11 / AD / XI / 2016 Tanggal 9 Februari 2017 — AGUS WILUJENG KOPDA NRP. 31000605930880
35 — 20
35 — 20
Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dari rangkaianperobuatan dan faktafakta yang melekat pada diri Terdakwa, MajelisHakim berpendapat sejalan dengan penekanan pimpinan TNIberkaitan penyelesaian perkara Narkoba, Terdakwa sudah tidaklayak lagi untuk tetap dipertahankan berada di lingkungan TNI,karena alasan lain dan suatu hal apabila Terdakwa tetapdipertahankan berada di lingkungan TNI akan merusak sendisendidisiplin dan normanorma yang berlaku di lingkungan TNI dansangat berpengaruh pada pembinaan
Register : 27-07-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 125-K/PM I-02/AD/VII/2017 Tanggal 14 September 2017 — Rizki Rio Wanda Serda NRP 21130005470594.
35 — 16
35 — 16
Bahwa dikesatuan juga ada penekanan tentang berbahayanya penyalahgunaan Narkotika dan akan diberi hukuman yang seberatberatnya bahkandapat dipecat dari Lingkungan TNI.Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknyamembenarkan seluruhnya.Bahwa Saksi3 Dr. Maria Emy N.
Register : 15-11-2016 — Putus : 02-02-2017 — Upload : 27-02-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 643/Pid.Sus/2016/PN Plk Tanggal 2 Februari 2017 —
16 — 3
16 — 3
Narkotikadan Prekursor Narkotika;Selanjutnya akan dibuktikan unsur demi unsur sebagai berikut :Ad.1. unsur Setiap Orang :Bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur Setiap Orang adalah orangatau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut,diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalamketentuan pasal 1 angka 15 KUHAP, jadi orang disini adalah pelaku tindakpidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yangdiuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan
Register : 08-05-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 07-06-2018
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 55/PDT/2018/PT YYK Tanggal 7 Juni 2018 — M. ARIELAL FATHONIE,S.IP. MELAWAN PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk.,
60 — 42
60 — 42
tibatiba mengirimkan surat peringatan dan ancaman yang intinyaakan menarik atau mengeksekusi jaminan yang dijaminkan kepadaTergugat dikarenakan ada keterlambatan pembayaran atas kewajibanPenggugat kepada Tergugat, yang mana Tergugat sangat tahu apabilaPenggugat sangat beritikad baik dan sedang berusaha untuk membayarkewajibannya tersebut;Bahwa dari sikap dari Tergugat yang tau adanya itikad baik dari Penggugatyang ingin menyelesaikan kewajibannya akan tetapi Tergugat selalumemberikan intimidasi dan penekanan
Register : 27-05-2016 — Putus : 22-08-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 676 B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Agustus 2016 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI VS PT. VICTORINDO ALAMLESTARI;
27 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lain halnya dibidang impordimana UU 17/2006 memberikan penekanan berimbang antara pelayanandan pengawasan, sementara dibidang ekspor lebih ditekankan adalah sisipelayanannya sehingga walaupun Pasal 8 Ayat (2) PMK 214/2008mengatur untuk dilayani eksportasi yang tidak memenuhi kondisi Pasal 7Ayat (5) PMK 214/2008, dengan memegang prinsip UU 17/2006 makapelayanan tetap diberikan dengan pertimbangan hal tersebut tetap tidakmenghilangkan kewajiban eksportir dalam membayar Bea Keluar sesuaidengan yang
Register : 23-02-2021 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 01-04-2021
Putusan PN Sei Rampah Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Srh Tanggal 29 Maret 2021 — Penuntut Umum:
TUMPAK MANGASI SITOHANG, SH
Terdakwa:
MISDARWANSYAH LUBIS ALIAS IWAN
28 — 23
TUMPAK MANGASI SITOHANG, SH
Terdakwa:
MISDARWANSYAH LUBIS ALIAS IWAN
28 — 23
Untuk itu, penekanan unsurbarang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yangtepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yangdihadapkan sebagai Terdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbuktiatau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantungpada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 1(satu) orang lakilaki yang bernama Misdarwansyah Lubis alias lwan
Putus : 30-03-2016 — Upload : 28-06-2016
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN.TBT Tanggal 30 Maret 2016 — Muhammad Al Idris Nasution alias Idris.
29 — 6
29 — 6
Untuk itu, penekanan unsurbarang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yangtepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yangdihadapkan sebagai Terdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbuktiatau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantungpada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN.
Putus : 07-09-2017 — Upload : 27-10-2017
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 378/Pid.B/2017/PN TBT Tanggal 7 September 2017 — AMIRUDDIN SANI DAMANIK alias SANI
33 — 8
33 — 8
Unsur Barang SiapaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapaadalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampubertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umummelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan.Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyekhukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwauntuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagaiTerdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbukti atau tidakmelakukan
Putus : 27-07-2016 — Upload : 26-07-2016
Putusan PN SIDOARJO Nomor 189/Pid.B/2016/PN.Sda Tanggal 27 Juli 2016 — S U P R I Y O
37 — 821
37 — 821
pemeriksaan saksi bacakan satu persatu hasilketikan tersebut dan saksi berikan hasil ketikan tersebut kepadasaksi ZULIATI selanjutnya karena tidak ada bantahan saksi langsungmenandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;Keterangan saksi Zuliati saat di Penyidik seperti dalam BAP Penyidikno 6, 8, 10, dan 12 itu merupakan keterangan saksi ZULIATI sendiri;Semua keterangan yang terdapat dalam BAP Penyidik adalah benarberdasarkan keterangan saksi ZULIATI tanpa ada rekayasa;Penyidik tidak ada melakukan penekanan