Ditemukan 11601 data
90 — 13
saudaraterdakwa DE MALINGKONOR serta rekanrekan saksi tersebut;e bahwa saksi pernah menyarankan agar terdakwa didampingiPenasehat Hukum terdakwa tapi jawaban terdakwa untuk sementaraakan menghadap sendiri nanti sewaktu dapat didampingi PenasehatHukum;e bahwa terdakwa tidak pernah menyampaikan menunggu PenasehatHukumnya;e bahwa penyidik pernah menawarkan Penasehat Hukum terdakwatetapi ditolak terdakwa;e bahwa pada poin 6 terdakwa menolak keterangannya menurut saksiselama pemeriksaan tidak pernah ada penekanan
79 — 173 — Berkekuatan Hukum Tetap
Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);Pemeriksaan Pajak dan atau verifikasi harus tunduk penuh kepadaUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang diubahuntuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000dan diubah terakhir
Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menggunakan dasarhukum yang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara agar dapat dilaksanakan dalamUndangUndang Pengadilan Pajak yang mana memiliki hukum acarasendiri yang sudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan
Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding)sangat tidak setuju dengan penilaian dan pendapat Majelis dalamHalaman 109 dari 148 halaman.
Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakikatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehinggatujuaan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkanHalaman 145 dari 148 halaman.
62 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Di sisi lain sanksi pidana perpajakan tersebut dilihat daripemenuhan kewajiban pembayaran bersifat depend terhadaphukum administrasi yang meletakkan prinsip administration penallaw merupakan kebijakan perpajakan sebagai ultimum remedium.Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakHalaman 29 dari 134 halaman.
sengketagugatan dalam lingkungan peradilan Tata Usaha Negara.Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasarhukum yang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UUPTUN agar dapat dilaksanakan dalam UU PP yang mana memilikihukum acara sendiri yang sudah jelas dan terperinci.Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan
Disisi lain sanksi pidana perpajakan tersebut dilihat daripemenuhan kewajiban pembayaran bersifat depend terhadaphukum administrasi yang meletakkan prinsip administration penallaw merupakan kebijakan perpajakan sebagai ultimum remedium.Di samping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnyalebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect) dengantidak meninggalkan dan menggalakkan
Di samping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function).Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 15ayat (1) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjadi tidakrelevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebut merupakan PutusanHalaman
52 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);8.
Putusan Nomor 79/ B /PK/PJK/2016Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat ;dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapat dilaksanakandalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yang sudah jelas danterperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan bahwa Pengadilan
Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect)dan dalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function);2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding)perlu menambahkan penjelasan mengenai prinsip Hukum Pidanasebagai Ultimum Remedium sebagai berikut:a.
Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pad a hakekatnya lebin mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education sspecti, sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function
Pembanding/Penggugat II : ITA KRISTIANA Diwakili Oleh : ARIF EFFENDI,SH
Pembanding/Penggugat III : IRA KRISTIANA Diwakili Oleh : ARIF EFFENDI,SH
Pembanding/Penggugat IV : IVO KRISTIANA Diwakili Oleh : ARIF EFFENDI,SH
Terbanding/Tergugat I : YOHANES HALIM
Terbanding/Tergugat II : AGUSTINA LENNY
Terbanding/Turut Tergugat I : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MALANG KPKNL MALANG
Terbanding/Turut Tergugat II : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALANG
43 — 38
Dalildalil dimaksud tersebutHalaman 47 dari 65 Putusan Nomor 451/PDD/2020/PT SBY.diatas yang pada pokoknya menggambarkan peristiwa adanyapemaksaan dan penekanan secara psikis yang mengarah pada ancamanyang dilakukan oleh Terbanding terhadap Terbanding II, yakni agar Terbanding IIbertanggungjawab atas pembayaran deposito milik Terbanding yang disimpan diKoperasi Montana Sawojajar dan Ciliwung Malang ;Karena dibawah tekanan dan ancaman akhirnya Terbanding Il membuatpernyataan yang pada intinya berjanji
(LihatPutusan Halaman: 3 s/d 38, Setelah membaca berkas perkara besertasuratsurat yang bersangkutan, Setelah mendengar kedua belah pihak yangberperkara...Dst) ;Bahwa terhadap uraian dalildalil keberatan yang pada pokoknyamempersoalkan tentang dugaan terjadinya peristiwa penekanan danpengancaman oleh TERBANDING , hal tersebut merupakan dalilpengulangan yang mana peristiwa tersebut sudah pernah diujikebenarannya dan tidak terbukti dalam persidangan yang lain danperkara tersebut telah mempunyai kekuatan
DWINANTO AGUNG WIBOWO,SH.MH
Terdakwa:
1.SALAMA alias KAI bin MAMAKSALE
2.MUHTAR alias BURE bin LANSA
3.SAID HUSEIN SIRHAN AL BIN TAHER bin MUKSIN BIN TAHER
67 — 13
bin LANSAmembantah dan mencabut keteranganketerangannya sebagaimana yangterdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan tingkat penyidikan sepanjang yangmenerangkan bahwa Terdakwa III SAID HUSEIN SIRHAN AL BIN TAHER binMUKSIN BIN TAHER berada di tempat kejadian perkara serta yang melakukanpenyerangan pertama kali kepada korban dengan menggunakan badik yangbelum terhunus, Terdakwa SALAMA alias KAI bin MAMAKSALE (alm) danTerdakwa II MUHTAR alias BURE bin LANSA mengajukan alasan selamapemeriksaan mengalami penekanan
Penyidikan didapatkan fakta bahwa Terdakwa SALAMA alias KAI bin MAMAKSALE (alm) dan Terdakwa II MUHTAR aliasBURE bin LANSA dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan didampingi olehPenasihat Hukum, dimana sebelum Terdakwa SALAMA alias KAI binMAMAKSALE (alm) dan Terdakwa II MUHTAR alias BURE bin LANSAHalaman 46 dari 57 Putusan Nomor 423/Pid.B/2019/PN Smrmembubuhkan cap jempol pada Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikanselurun keterangannya telah dibacakan terlebin dahulu, sehingga kalaumemang penekanan
86 — 5
Berat otak : seribu tiga ratus gram.Kesimpulan :Pada pemeriksaan jenazah lakilaki, berusia dua puluh empattahun ini, terdapatkekerasan tumpul yang terbesar didaerah kepala, wajah serta anggota gerakatas dan bawah berupa luka robek, memar dan lecet, terdapat pendarahan yangluas didaerah permukaan otak dan daerah bawah selaput lunak otak(Pendarahan Sub Araknoid).Sebab kematian adalah kekerasan tumpul di wajah dan kepala, sehingga terjadipendarahan Sub Araknoid yang luas, yang mengakibatkan penekanan
otak : terdapat darah pada seluruh bilik otak.Kesimpulan :Pada pemeriksaan jenazah lakilaki, berusia dua puluh empattahun ini, terdapatkekerasan tumpul yang terbesar didaerah kepala, wajah serta anggota gerakatas dan bawah berupa luka robek, memar dan lecet, terdapat pendarahan yangluas didaerah permukaan otak dan daerah bawah selaput lunak otak(Pendarahan Sub Araknoid).Sebab kematian adalah kekerasan tumpul di wajah dan kepala, sehingga terjadipendarahan Sub Araknoid yang luas, yang mengakibatkan penekanan
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : BUDI SANTOSO Bin Alm. SUBEJO
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : FEBRIAN RIZKY AKBAR
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : LASRON TAMBA Anak dari PANTAS TAMBA
124 — 43
mengatakankepada saksi SARI AHYANI Als SARI BINTI TUGIMAN kami dari polres,Halaman 38 dari 56 Halaman, Putusan Nomor 142/PID/2019/PT BJMkalau maksud Pembanding I/Terdakwa adalah datang dari polres, namunkemungkinan saksi SARI AHYANI Als SARI BINTI TUGIMAN salahmengartikannya dikira saksi SARI AHYANI Als SARI BINTI TUGIMANPembanding I/Terdakwa mengaku anggota polres.11.Bahwa Pembanding / Terdakwa benar telah mencabut berita acarapemeriksaan (BAP) yang ada di penyidik kepolisian resor Tabalong karenadibawah penekanan
Polisi yang berpangkat Perwira Pertama , sedangkanPembanding II/Terdakwa Il sudah memperkenalkan diri dan mengatakankepada saksi SARI AHYANI Als SARI BINTI TUGIMAN kalauPembanding II/Terdakwa II adalah Aku kemaren Para Legal (AKP)adalah seorang para legal Lembaga Bantuan Hukum yang saksi SARIAHYANI Als SARI BINTI TUGIMAN terangkan dalam persidangan.Bahwa Para Pembanding/Para Terdakwa benar telah mencabut beritaacara pemeriksaan (BAP) yang ada di penyidik kepolisian ResorTabalong karena dibawah penekanan
109 — 27
pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi sering mendengar curahan hati Saudari Derin ZuanitaFauziah tentang tekanan yang diterima oleh saudari Derin ZuanitaFauziah dari terdakwa;Bahwa mendengar curahan hati saudari Derin Sekira bulan September2013 ketika pada saat setelah Saudari Derin Zuanita Fauziah mencobabunuh diri di dalam mobil tepatnya di halaman Parkir Kampus denganHalaman 22 dari 59 Putusan Nomor 23/Pid.B/2014/PN.Smd.cara meminum Baygon cairan obat nyamuk dikarenakan sudah tidaktahan terhadap penekanan
atau ancaman dari terdakwa;Bahwa penekanan yang diterima Saudari Derin Zuanita Fauziah dariterdakwa yaitu bahwa terdakwa mengancam kepada saudari Derinbilamana saudari Derin tidak mau diajak ke kosan untuk bersetubuh atauberhubungan badan dengan saudara Benny maka saudara Benny akanmelaporkan kepada orang tua Saudari Derin tentang hubunganpersetubuhan antaran saudari Derin dengan terdakwa yang manaterdakwa memiliki video rekaman persetubuhan yang dilakukan olehSdri.Derin dengan terdakwa serta terdakwa
225 — 99
Bahwa terdapat KETIDAKJELASAN dan PENGABURANFAKTA HUKUM dalam uraian Gugatan angka 13 yang dibuatoleh Penggugat dikarenakan tidaklah muncul dengan seketikatanpa adanya bujuk rayu dan penekanan dari pihak Penggugatagar Tergugat , Il, Ill, V, IV, VI, VII, VII, IX, dan X yang berisipenyerahan hak milik dengan sukarela kepada Penggugat.Bahwa hal ini sudah dinyatakan oleh para Tergugat dalam SuratPencabutan Kuasa Menjual yang telah diserahkan kepadaPenggugat.
pembicaranmereka mengenai sertifikat.Bahwa sertifikat tersebut milik pak Suhayono;Bahwa saksi berkunjung ketempat pak Suhayono Kunjungan biasasaja karena kami secara kebetulan dan secara tidak sengaja dankami datang kebetulan ada tamu dirumah pak Suhayono;Halaman 55 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pat.G/2018/PN Tjk Bahwasaksi mengetahui hal tersebutkarna pak Suhayono berceritadan kegunaan sertifikattersebut untuk jaminan kasus Felicia; Bahwa saksi mengetahui Bank Lampung tidak ada pengancamandan penekanan
57 — 9
Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan, Saksi memberitahukan hak hak apa saja yang diperoleh tersangka, termasuk didalamnya tersangkamendapatkan hak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Bahwa untuk prosedur penyidikan terhadap tersangka sudah dilakukansesuai aturan, yaitu Saksi membuat pertanyaan kemudian jawaban yangkeluar dari muluttersangka diketik dalam BAP; Bahwa Saksi tidak ada memberikan penekanan atau kekerasan kepadatersangka saat diperiksa; Bahwa setelah selesai pemeriksaan Saksi mempersilahkan
digunakan kepada semua tersangka, karena pemeriksaan dilakukansendiri sendiri; Bahwa saat proses pemeriksaan dilakukan dengan cara saksi menyusunpertanyaan, kemudian jawaban dari tersangka diketik saksi dalam BAP; Bahwa selesai pemeriksaan kemudian saksi mempersilahkan BAP untukdibaca oleh tersangka, apabila ada perubahan akan diperbaiki sesuaidengan apa yang disampaikan tersangka; Bahwa setelah tersangka setuju kemudian BAP ditandatangani, dan setiaplembar diparaf; Bahwa Saksi tidak melakukan penekanan
47 — 22
Penasihat Hukum dari KUmdam V/Brwdan keterangan yang ada dalam BAP POM oleh Terdakwadicabut dan keterangan yang digunakan adalah keteranganpada saat diperiksa didepan persidangan ini.Bahwa Terdakwa mencabut keterangan yang ada dalam BAPPOM tersebut dikarenakan ada tekanan dari pihak penyidikdimana sebelum dilaksanakan pemeriksaan pihak penyidikmenyampaikan kalau Terdakwa sudah dinyatakan urinnyapositif mengandung narkotika diakui saja kalau Terdakwa telahmengkonsumsi narkotikaBahwa dengan adanya penekanan
Eko Sumantri.Bahwa Terdakwa mengetahui konsekuensinya pada saatdiperiksa oleh penyidik POM kalau Terdakwa mengkonsumsinarkotika tersebut dan terbukti maka dalam putusannyatersebut akan dipecat akan tetapi pada saat itu tetap Terdakwalakukan karena adanya penekanan dari penyidik.Bahwa Terdakwa mengetahui kalau narkotika tidak bolehdikonsumsi secara bebas karena zat narkotika di larang olehundangundang.Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenanguntuk mengkonsumsi narkotika.Bahwa Terdakwa
44 — 27
Bahwa Termohon dengan tegas menolak bahwa Termohon tidakberperilaku sebagaimana Istri yang baik dan Termohon seringmelakukan penekanan penekanan kepada Pemohon Rekonpensi.Berdasarkan halhal tersebut diatas, maka kami mohon kepada yangterhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutus denganamar putusan sebagai berikut :PRIMAIRDALAM KONPENSI1. Menolak Replik Pemohon untuk seluruhnya atau setidaktidaknya tidakdapat diterima2. menerima jawaban Termohon untuk seluruhnyaDALAM REKONPENSI1.
LUSIANA VERAWATI SIREGAR, SH
Terdakwa:
ARIF WIBOWO Alias BADEK
31 — 24
Untuk itu, penekanan unsur "barangSiapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepatdiajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yangdihadapkan sebagai Terdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbuktiatau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantungpada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukanseorang lakilaki yang bernama Arif Wibowo alias Badek sebagai Terdakwa
FREDDY VZ PASARIBU, SH
Terdakwa:
MISNAN
28 — 21
Unsur Barang SiapaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapaadalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampubertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umummelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan.Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyekhukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwauntuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagaiTerdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbukti atau tidakmelakukan
33 — 8
Untuk itu, penekanan unsurbarang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yangtepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yangdihadapkan sebagai Terdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbuktiatau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantungpada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukanseorang lakilaki yang bernama Handika Kesuma sebagai Terdakwa, dan
81 — 25
terdakwa Diki dan Imron Hanafi, dan dari keteranganterdakwa Ill tersebut kKemudian terdakwa Diki dijemput untuk dibawa ke kantordesa; Bahwa, dikantor desa meskipun terdakwa Il telah mengakuiperbuatannya yang dia lakukan bersama terdakwa Diki, namun terdakwa Dikitetap tidak mengakui, namun setelah terdakwa Il menceritakan kronolisperistiwa baru terdakwa Diki mengakui perbuatannya melakukan pencuriankotak amal bersama terdakwa Il Ahkmad Khoirul load;7 Bahwa, saksi sama sekali tidak pernah melakukan penekanan
87 — 29
diberikannafkah oleh pemohon, baik bukti tersebut berupa bukti surat maupun bukti saksi;Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pertimbangan pada Pasal 191RBG, dan oleh karena majelis hakim tidak menemukan fakta yangmemungkinkan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim, makamajelis hakim berpendapat bahwa tuntutan provisi yang diajukan oleh termohonini harus dinyatakan tidak terbukti karenanya harus dinyatakan ditolak;Dalam eksepsi :Menimbang, bahwa termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknyaberisi penekanan
33 — 4
Unsur Barang SiapaAd. 2.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalamadalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampubertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umummelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan.Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyekhukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwauntuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagaiTerdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbukti
FERDINAN SEBAYANG, SH.MH.
Terdakwa:
ABU SAMAH Alias UNDUY
24 — 15
Untuk itu, penekanan unsurbarang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yangtepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yangdihadapkan sebagai Terdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbuktiHalaman 19 dari 26 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2020/PN Srhatau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantungpada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukanseorang lakilaki