Ditemukan 8531 data
57 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
) tahun dan ini telah lewat padahal benarbenar telahdigunakan ;Bahwa kalau masyarakat dengar bahwa proyek Simpadu RSU Tidar Magelangyang nyatanyata jalan itu dikatakan telah merugikan negara secara total lost itupastt akan diketawakan oleh masyarakat artinya tidak harus ahli yangmengatakan itu karena jelas peralatannya atau perangkatnya ada dan bisa jalankok dianggap total lost, karena dalam sistem informasi yang dilihat adalahproduktifitas kerja, karena ini ada logika umum yang mendasar ;Bahwa penyegelan
51 — 12
Bahwa ahli menyatakan seorang Komandan Patroli (Kopat) laut DitjenBea dan Cukai atas pemeriksaan dan penegahan terhadap kapal danbarang muatannya tersebut Jika ditemukan pelanggaran UndangundangKepabeanan atas sarana pengangkut yang ditegah berikut atasmuatannya yang diperiksa maka Kopat Ditjen Bea dan Cukai membuatSurat Bukti Penindakan (SBP) atas penegahan yang dilakukan berikutBerita Acara Pemeriksaan Sarana pengangkut/muatan yang ada disaranapengangkut dan jika diperlukan membuat Berita Acara Penyegelan
MOH SUYONO
Termohon:
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO
128 — 41
SUYONO (bukti T15)67.Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Perintah Penggeledahan / Penyegelan /Penyitaan / Penitipan Nomor Print12/0.5.30/Fd.1/08/2017 tanggal 29 Agustus2017 (bukti T16)68.Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Permintaan ijin Penggeledahan NomorB.4939/0/5/30/Fd.1/08/2017 tanggal 29 Agustus 2017 (bukti T17)69.
204 — 96
PTUNJBIKementerian Lingkungan Hidup Tahun 2015 adalah Asisten II PemerintahKota, saudara Pahlewi, dan 2 orang perempuan yang mewakili BLHDProvinsi ; Bahwa pada saat mengajukan permohonan izin bangunan ada suratpernyataan tanggal 18 Juni 2014 yang ditandatangani kuasa direksi atasnama Deborah Rosanti yang menyatakan bahwa proses pengurusanperizinan dimaksud akan kami lakukan dalam waktu 3 bulan dan bila kamimelanggar isi surat pernyataan ini maka Perusahaan siap menanggungsegala akibat hukumnya termasuk penyegelan
FAIQ NUR FIQRI SOFA, SH. MH
Terdakwa:
PT. AGRO INDOMAS.CANDAUDA ARACHCHIGE VINEETHA SANJAYA UPASENA Als. SANJAYA
991 — 123
Dan wilayah tanaman sawit masuk ke kawasan TAHURA BukitSuharto adalah 120 Ha yang ada di plang penyegelan oleh PPNS yangdiketahui sejak adanya tim kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanmasuk ke lokasi PT Agro Indomas.
1.HIRAS N L RADJA
2.DONI MARIANTO SH
Terdakwa:
R TAURUS BUDI SANTOSO SH bin ABOE RAHARDJO alm
81 — 21
Kemudianpada tanggal 18 Juli 2019, saksi ditunjukkan batasbatas tanah miliksaksi LAZUARDI MULIADJI oleh saudara Jenggot dan saudara Indra; Bahwa menurut keterangan saksi, saksi berada di Dusun SungaiGantang Desa Mekar Utama Kec Kendawangan Kab Ketapang selama 5bulan, dan pada bulan Juli terdapat pengerukan di tanah milik saksiLAZUARDI MULIADJI; Bahwa menurut keterangan saksi, terdapat penolakan oleh wargayang diketahui merupakan keluarga dari Saksi RD Anong dan keluargadari Saksi RD Anong melakukan penyegelan
1.ENGELBERTA TIREL
2.MIKHAEL LAMERE
Tergugat:
1.PAULINUS TIREL
2.ABRAHAM TIREL
3.RAIMONDUS REFUN
4.AFRA KELMANUTU
101 — 28
Bahwa pada awal Bulan September 2020 Penggugat Rekonvensidiizinkan oleh Ibu DAMIANA KELMANUTU selaku saudari Kandungnya,untuk membangun rumah diatas tanah milik lou DAMIANA KELMANUTUyang telah bersertifikat hak milik (SHM), dan awal mula pembangunandimulai dengan penggalian tanah dan pemasangan boplang gunapembuatan fondasi, namun ketika selesai penggalian tanah danpemasangan boplang pada sore hari menjelang malam TergugatRekonvensi memasang sweri (penyegelan secara adat) pada lokasitersebut;5.
Terbanding/Tergugat : PT MATAHARI PUTRA PRIMA, Tbk
Terbanding/Penggugat : PT. Triwarga Dian Sakti
Terbanding/Tergugat : PT. Anugerah Motung Berlian
109 — 55
.: 038/BT/BD/VIII/2019tertanggal 06 Agustus 2019, sehingga Penggugat kembali memberikanperingatan dan pernyataan secara tegas kepada Tergugat melaluisurat Nomor: 012/RGASOMIII/2020 tertanggal 07 Februari 2020;Bahwa terhadap peringatan (teguran hukum) dari Penggugat tersebut,Tergugat tetap tidak mengindahkan Perjanjian Sewa Menyewa dengansecara sepihak menyatakan hubungan sewa berakhir pada tanggal 13Februari 2020 disertai dengan tindakan penyegelan dengan melakukanpemutusan aliran listrik ruangan
155 — 64
pengukuran kelokasi;e Bahwa kewajibankewajiban yang harus dipenuhi dalam perjanjian tersebutantara lain pembayaran ganti rugi terhadap tanam tumbuh yang ada dilahantersebut, misalnya kelapa sawit yang ditumbangkan untuk pengerjaanpenambangan;e Bahwa selain tumbuhan kelapa sawit ada bangunan berupa timbangan untukdigunakan menimbang batubara yang diambil dari lahan yang ditumbuhitanaman kelapa sawit, kemudian dilakukan pencatatan untuk pembayaran fee/tonase dari batubara yang diambil;31Bahwa sejak adanya penyegelan
93 — 37
berbulanbulanakan tetapi beberapa hari saja;Bahwa saksi mengerjakan proyek tersebut lebih kurang2 (dua) bulan tapi pekerjaannya tidak lancar (tersendat sendat) karena bahan bangunan sering terlambat datang ;Bahwa sepengetahuan saksi pembangunan gudang sosialtersebut tidak selesai dikerjakan dalam tahun 2009 ;Bahwa pada saat polisi datang menyegel bangunan tersebuttanggal dan bulannya saksi tidak ingat lagi dalam tahun2010 masih dikerjakan saksi sedang mengerjakan lantaidan saksi melihat sendiri penyegelan
154 — 40
dalampersidangan tertanda T.Il sampai dengan T.Il 54 tidak ada satubuktipun yang menunjukkan bahwa Tergugat Il telah mengambil sikaptegas untuk menutup /menyegel Oxen Free bar, caf, laonge, disco, beergarden milik Tergugat I, sebagaimana yang juga telah direkomendasikanoleh Ombudsman (bukti P7, P 11), disamping itu Tergugat Il jugamengetahui kalau Tergugat telah menjalankan usaha tidak dilengkapidengan izin, akan tetapi tetap Tergugat Il tidak melakukan kewajibanhukumnya untuk melakukan penutupan/penyegelan
197 — 128
dalam perjanjian kerjasama tersebut;Bahwa selama perjanjian, baik antara Penggugat DR dengan Tergugat DR maupun dengan Tergugat Il DR selama tahun 2008 sampai awaltahun 2013 berjalan dengan baik dan tidak pernah terjadi masalah,sampai akhirnya PT.QUIKSILVER INDONESIA memutuskan mengakhiriPERJANJIAN LISENSI TOKO tersebut secara sepihak denganPemohon Rekonpensi pada tanggal 30 April 2014 akibat campur tangandari Para Tergugat DR;Bahwa Pemutusan Perjanjian Lisensi Toko langsung ditindaklanjutidengan penyegelan
Julius Anthony, SH.
Terdakwa:
I Putu Sunia
80 — 25
mengandung sediaan Metamfetamina danTerdaftar dalam Narkotika Golongan Nomor urut 61 Lampiran UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika serta barang bukti dengan Nomor 1759/2021/NF berupaCairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam . adalah benartidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;Halaman 46 dari 67 HalamanPutusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Gin2) Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 09 Maret 2021;3) Berita Acara Penyisihan, Pembungkusan, Penyegelan
Isman
Tergugat:
Bupati Donggala
Intervensi:
Lutfin, S.Sos.,
219 — 126
antara sesama masyarakat,sebagai berikut:Halaman 34 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.PL1) Bahwa pada tanggal 22 Januari 2020 telah terjadi aksi demonstrasi ratusanmassa yang menuntut agar segera dilakukan pelantikan Kepala Desa TerpilihLutfin, S.Sos. dan menolak adanya Penjabat Kepala Desa baru.2) Bahwa massa demonsiran tersebut juga menuntut untuk menurunkan BPDMarana dan Camat Sindue Benny, S.Sos mundur dari jabatannya.3) Bahwa aksi demonstrasi tersebut dibarengi dengan aksi penyegelan
Federassi Kurash Indonesia (FERKUSHI) diwakili oleh Krisna Bayu
Tergugat:
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Intervensi:
FERKUSHI (A.Hafil Fuddin, SH,SIP, MH)
290 — 197
Disegelnya kantor PB Ferkushi oleh pihak manajemen PPK GBKSenayan disebabkan Pihak PB Ferkushi belum membayar biaya sewagedung kepada PPK GBK selaku pengelola gedung sehingga arsip dandokumen penting organisasi yang berada di dalam kantor PB Ferkushiikut tersegel di dalam kantor dan tidak ada upayaupaya yang jelasterhadap penyelesaian penyegelan tersebut;f. Tidak ada pemberitahuan resmi secara tertulis dari PB Ferkushi tentangkepindahan kantor PB Ferkushi kepada Pengprov;g.
PRIME SOLUTION ASSOCIATE
Termohon:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Cq. Direktur Penegakan Hukum Pidana
111 — 38
dalam ayat (1), yang ditulis diatas labelyang ditempelkan dan atau dikaitkan pada benda tersebut.Jelas sekali bahwa tindakan TERMOHON yang telah melanggar Pasal 130KUHAP diatas juga melanggar ketentuanPasal40 ayat (1)UndangUndangRepublik Indonesia No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan DanPemberantasan Perusakan Hutan,yang berbunyi, bahwa:(1) Penyidik yang melakukan penyitaan barang bukti hasil tindak pidanaperusakan hutan, baik berupa barang bukti temuan mau pun barang buktisitaan,wajib melakukan penyegelan
41 — 17
ditangkapoleh petugas dari Ditres Narkoba Polda Sumut karenaterlibat dalam penyalahgunaan Narkotika jenis sabusabudan karena Terdakwa adalah anggota TNI, maka untukpenyidikannya, Terdakwa diserahkan kepada PenyidikPomal Lantamal I.Bahwa pada tanggal 6 Juni 2017 sekira pukul 18.30 WIB,Penyidik Pomal Lantamal mengambil urine Terdakwa(sesuai Berita Acara pengambilan urine tanggal 6 Juni2017) untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium,kemudian urine tersebut dibungkus dan di segel (BeritaAcara Pembungkusan dan penyegelan
44 — 24
Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekirapukul 02.00 Wib beberapa anggota petugas Polisi Militer PomdamXlllTpr berdasarkan Surat Perintah Danpomdam XII/Tpr NomorSprin/1311X12015 tanggal 9 September 2015 untuk melakukanpengeledahan/Penyitaan/Penyegelan didampingi Saksi1 danSaksi5 (Sdr.
75 — 10
atau obyek pajak yang terutang ;mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik; memasuki dan memeriksa tempat atau ruangan, barang bergerak, dan/atau tidakbergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku ataucatatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumenlain, uang, dan/atau barang, yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilanyang diperoleh kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau obyek pajakyang terutang pajak; melakukan penyegelan
SAUR PARULIAN HUTAJULU
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
274 — 482
Pembungkusan dan penyegelan;c. Penyimpanan, perawatan, dan pengamanan; dand. Pengembalian/penyerahan/pemusnahan;Bahwa Akreditor/pemeriksa tidak punya barang bukti apapun untukmenyatakan penggugat melanggar kode etik Profesi Polri / KEPPmaupun peraturan disiplin anggota Polri;Bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (2) menyatakan :Bahwa berkas pemeriksaan pendahuluan pelanggaran KEPP dibuat olehpemeriksa dan sekurangkurangnya memuat :a. Sampul berkas pemeriksaan pendahuluan;b. Daftar isi berkas;c.