Atmasasmita, SH, LLM, Guru Besar (EM) HukumPidana Internasional Universitas Padjajaran :a. pada artikel Kejahatan Korporasi yang dimuat di Harian Kompastertanggal 21 Januari 2013, menyatakan pendapatnya yangPemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) kutipsebagai berikut:Putusan Mahkamah Agung barubaru ini dalam kasus PT AsianAgri merupakan preseden bahwa sekalipun surat dakwaanpenuntut tidak mencantumkan PT AA selaku subyek hukum yangdituntut, MA telah menjatuhkan pidana pengembalian uang Rp.2,7 triliun

Mahkamah Agung (MA) keliru dalam memvonis membayardenda pajak sebesar Rp. 2,5 triliun terhadap perusahaanperkebunan Asian Agri berkaitan putusan perkara pidana Suwir Lautyang dihukum dua tahun penjara dalam kasus pajak.Asian Agri bukan subyek pidana dalam kasus terpidana Suwir Laut,sehingga tidak dapat dikenai hukuman pidana berupa dendamaupun ganti kerugian.

perinciansebagai berikut: Jenis Kerugian Satuan Jumlah Padi / Gabah :Dengan perincian sebagai berikut :1 Ha = 65 karung per/tahun1 karung seberat 40 kg65 Karung x 40 kg = 2600 kg / 2 ton 600kgMaka untuk luas tanah obyek sengketaseluas 302,084 Ha akan menghasilkan Padiseberat = 780.000 ton per/tahun.Jika dihitung maka Padi seberat 780.000 Rp. 46.800.000.000 Rp.1.638.000.000.0 ton x 60 ribu rupiah. 00Jumlah Rp.1.638.000.000.000 Hal. 31 dari 48 hal.Putusan No.22/Pdt.G/2016/PN.Rbi Terbilang : Satu Triliun

Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian materiil dengan rinciansebagai berikut : Jenis Kerugian Satuan Jumlah Padi / Gabah :Dengan perincian sebagai berikut :1 Ha = 65 karung per/tahun1 karung seberat 40 kg65 Karung x 40 kg = 2600 kg / 2 ton 600kgMaka untuk luas tanah obyek sengketaseluas 302,084 Ha akan menghasilkan Padiseberat = 780.000 ton per/tahun.Jika dihitung maka Padi seberat 780.000 Rp. 46.800.000.000 Rp.1.638.000.000.0 ton x 60 ribu rupiah. 00Jumlah Rp.1.638.000.000.000 Terbilang : Satu Triliun

., (satu triliun rupiah).b.

Persero) menjadi Perseroan berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 5 Tahun 1995 tanggal 27 Februari 1995, ditempatkandalam Lembaran Negara Nomor 11 tahun 1995, telah beberapa kalimengalami perubahan Anggaran Dasar, terakhir dengan Akta Notaris SutjiptoSH Nomor 32 tanggal 07 Februari 2006, mendapat pengesahan MenteriHukum dan HAM Nomor C05888 HT. 01.04 TH. 2006 tanggal 01 Maret2006 diumumkan dalam Tambahan Berita Negara 31 tanggal 18 April 2006.Modal dasar semula sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun

Persero) menjadi Perseroan berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 5 Tahun 1995 tanggal 27 Februari 1995, ditempatkandalam Lembaran Negara Nomor 11 tahun 1995, telah beberapa kalimengalami perubahan Anggaran Dasar, terakhir dengan Akta Notaris SutjiptoS.H., Nomor 32 tanggal 07 Februari 2006, mendapat pengesahan MenteriHukum dan HAM Nomor C05888 HT. 01.04 TH. 2006 tanggal 01 Maret2006 diumumkan dalam Tambahan Berita Negara 31 tanggal 18 April 2006.Modal dasar semula sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun

Dansaksipun tertarik dengan ajakan terdakwa karena saksi melihat jumlah proyek dalamdaftar yang diberikan terdakwa nilainya sangat besar yang mencapai triliun rupiah ;Bahwa yang menstransfer uang ke rekening Terdakwa adalah anak saksi karena saat itusaksi sedang berada di Jailolo. saksi menyuruh isterinya mengantarkan uang ke rumahPastur namun saat, Pastur tidak mau menerima dan Pastur memberikan No. rekeningTerdakwa sehingga saksi menyuruh anak saksi yang pergi menstransfer uang tersebut,anak saksi

SPPSS001/KPU.01/2014, dengan tagihan Bea Masuk, denda dan bungasebesar Rp. 1.315.181.925.000, (satu triliun tiga ratus lima belasmilyar seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh imaribu rupiah), dan telah diterma oleh MS. Perkasa selaku Kuasa DirekturTerlawan II (Berita Acara Penyampaian Surat Perintah PenagihanSeketika dan Sekaligus terlampir);h. Bahwa Kepala KPUBC Tipe A Tanjung Priok melalui surat No.

S3120/KPU.01/2014 tanggal 6 Oktober 2014 hal Revisi Surat Perintah5051Penagihnan Seketika dan Sekaligus, menyampaikan kepada pmpinanTerlawan II bahwa terdapat perbaikan katakata "terbilang" yangWEsebelumnya 'terbilang (satu triiun dua ratus delapan puluh sembilanmilyar tiga ratus sembilan puluh empat juta empat puluh empat riburupiah) menjadi yang seharusnya terbilang (satu triliun tiga ratus imabelas milyar seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus dua puluhima ribu rupiah);Bahwa proses penagihan

Sejahtera Bank Umum (dalam likuidasi)kepada pemerintah yang belum dapat dilunasi yaitu sebesarRp1.687.349.515.372,53 (satu triliun enam ratus delapan puluh tujuh miliartiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima belas ribu tiga ratus tujuhpuluh dua koma lima puluh tiga rupiah). Dalam rangka pembayarankewajiban utang PT.

Bapak Oka menyampaikan LJ Hookersudah punya 50an cabang, dengan omzet hampir 3 triliun rupiah.Bahwa pada pertemuan tersebut Bapak Oka melalui email mengirimkandata mengenai omzet yang mencapai hampir 3 triliun rupiah;Bahwa Saksi membenarkan bukti rekapitulasi nilai transaksi LJ HookerIndonesia pada tahun 2014 yang mencapai 2,9 triliun rupiah (Saat initercatat dalam nomor bukti P 17)Bahwa seingat Saksi, pada pertemuan tersebut, Bapak Oka dan BapakHody membenarkan bapak Robert sebagai pemegang saham

dengan PTLitnas Jasa Internasional, penanggungjawabnya sama, pak hody danpak oka;Bahwa sepengetahuan Saksi, PT Proarea Internasional itu istilannyahanya berganti baju saja menjadi PT Lintas Jasa Internasional, dan PTLintas Jasa Internasional melanjutkan kegiatan usaha PT ProareaInternasional.Bahwa Saksi membenarkan komisi outlet alam sutera pada tahun 2014adalah sebesar Rp 4,9 miliar;Bahwa Saksi membenarkan nilai rekapitulasi transaksi dan nilai komisiLJ Hooker Indonesia pada tahun 2014 mencapai 2,9 Triliun

kerugian materiil yang dialamoleh Penggugat adalah sebesar Rp6.699,17 (enam ribu enam ratussembilan puluh sembilan rupiah tujuh belas sen) sejak berakhirnyahak Tergugat yaitu 1994 sampai dengan saat ini yaitu Ro127.284,23(seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh empat rupiahdua puluh tiga sen);2) Kerugian Immateriil:Bahwa kerugian imateriil atau potensial yang diderita Penggugat daripengelolaan Lapangan Golf sejak 1970 sampai dengan saat iniadalah sejumlah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun

kerugian kepadaPenggugat yaitu:a) Kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat adalah sebesarRp6699,17 (enam ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah 17sen) sejak berakhirnya hak Tergugat yaitu 1994 sampai dengan saat iniyaitu Ro127.284,23 (seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluhempat rupiah dua puluh tiga sen);b) Kerugian Immateriil atau potensial yang diderita Penggugat daripengelolaan Lapangan Golf sejak 1970 sampai dengan saat ini adalahsejumlah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun

Pada 2010 saja,biaya kesehatan yang harus dibayarkan warga Jakarta mencapai Rp 38,5 triliun.4 Menteri Keseharan Republik Indonesia, Dr Nafsiah Mboi, SpA, MPH punmengkonfirmasi bahwa kemacetan cukup besar berkontribusi terhadap polusiudara. Berbagai jenis kanker menurutnya bisa muncul karenanya, seperti kankersaluran nafas atau nasofaring dan juga kanker kulit. Karena itu ia menambahkan,siapapun yang bisa mengatasi kemacetan layak disebut 'hero' atau pahlawan.

"Pada 2010 saja, biayakesehatan yang harus dibayarkan warga Jakarta mencapai Rp38,5 triliun.

Dengan lebih lengkapnya struktur industrikomponen otomotif nasional, maka semakin besar peluang untuk mendukungdan menumbuhkembangkan industri perakitan mobil di dalam negeri, termasukmobil merek original Indonesia.BInvestasi dan lapangan kerjaProgam LCGC ini mendatangkan komitmen investasi Rp. 12,4 Triliun.Investasi yang telah terealisasi mencapai Rp. 6,7 Triliun dengan telahdikembangkan 3 instalasi pabrik mobil dan sekitar pengembangan 130 pabrikkomponen otomotif dalam 4 sampai 5 tahun kedepan.Sejalan

danuang sebesar itulah yang disiapkan oleh BAHARUDIN SIAGIANdan RANDIMAN' TARIGAN yang diserahkan sebelum acarapengesahan APBD 2014 pada tanggal 20 Januari 2014;Bahwa sepengetahuan saksi pemberian kepada Anggota DPRDuntuk pengesahan LPJP 2012 dan PAPBD 2013 penyerahandiberikan sebelum dilakukan persetujuan atas LPUP 2012 dan PAPBD 2013;Bahwa uang sebesar Rp6.200.000.000,00 (enam miliar dua ratusjuta rupiah) merupakan bagian dari 5% dari belanja langsungtotal sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun

masingmasingSKPD akan tetapi pengumpulannya tidak lancar karena parakepala SKPD beralasan bahwa belum ada pencairan anggaransehingga para kepala SKPD belum siap menyerahkan, kemudianselanjutnya pada tanggal 2 Mei 2014 BAHARUDIN SIAGIANselaku Kepala Biro Keuangan diganti oleh AHMAD FUAD LUBIS,kemudian proses pengumpulan dilanjutkan oleh AHMAD FUADLUBIS, mengenai berapa jumlah uang yang terkumpul saksitidak tahu secara pasti, karena pada tahun 2014 uang sebesar5% dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun

tiga ratus juta rupiah) ataspermintaan dari DPRD tersebut saksi menanggapi denganmenyatakan bahwa permintaan tersebut terlalu tinggi kKemudiansaksi mengusulkan jumlah Rp800.000.000.000,00 (delapan ratusmiliar rupiah) alu salah satu pimpinan DPRD pada forum itumenyampaikan bahwa forum tersebut adalah forum dialog, kalaudialog tidak boleh ada saling mau menang sendiri kemudianakhirnya antara Pemprov dan DPRD sepakat pada jumlahRp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), untuk selanjutnyabagaimana

Bahwa terkait dengan perubahan sistem pemberian uang ketok kepadaanggota DPRD Sumut terkait APBD 2014 dari proyek senilaiRp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) menjadi uang kontansebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), Terdakwamemprotes hal tersebut pada saat ZULKARNAIN menulis di papan tulispenghitungan jatah yang akan diterima oleh anggota DPRD, hal tersebutmenurut Terdakwa adalah moral Hazard; Bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;6.

,(satu triliun rupiah) yang diusulkan oleh SIGIT PRAMONO ASRIdan KAMALUDIN HARAHAP;e Bahwa bahasa uang ketok baru saksi dengar pada persidangan;e Bahwa untuk APBD 2015 saksi jarang mengikutipembahasannya; Bahwa untuk apbd 2015 setahu saksi tidak ada permintaan uangketok;e Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari ANWAR ZAILANIdi ruangan fraksi PDIP sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh jutarupiah);e Bahwa saksi membantah keterangan INDRA ALAMSYAH, saksipada periode 2014 s.d 2019 hanya anggota biasa

SAR lagi membutuhkan dana tersebut tetapitotalnya 2% dari niiai Rp. 1,8 Triliun sekitar Rp. 36 Milyar, karenatidak ada maka proses itu dipending mencari alternatif pendanayang lain.14Bahwa proses Peristiwa penyerahan uang sebesar Rp,150.000,000, terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2013sekitar Jam 11.00 s/d19.00 wib di Rumah saya yang beraiamat Kubang Seiatan No. 203A Rt 006/014 Kel.Lebak Gede KecCoblong Kota Bandung yangdiserahkan oieh sdr. MUHAMMAD NAJAMUDIN dan yangmenerima sdr.

TidakLangsung (BTL) sebesar Rp2.902.586.900.436,45 (dua triliunsembilan ratus dua milyar lima ratus delapan puluh enam jutasembilan ratus ribu empat ratus tiga puluh enam koma empat puluhlima rupiah ) pada SKPD BPKAD Provinsi Papua Barat TA. 2014; Bahwa Saksi selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan AsetDaerah Provinsi Papua Barat yang mengesahkan DokumenPelaksanaan Anggaran (DPA) nomor : 1.20/08/00/00/5.1, tanggal 3Januari 2014 untuk Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp.2.902.586.900.436,45 (dua triliun

Barat; Bahwa untuk Belanja Hibah dianggarkan sebesarRp437.125.130.000, (empat ratus tiga puluh tujuh milyar seratusdua puluh lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah), sesuai DokumenPelaksanaan Anggaran (DPA) nomor : 1.20/08/00/00/5.1, tanggal 3Januari 2014; Bahwa Tidak dapat dibenarkan dalam menyusun perencanaanmasingmasing mata anggaran sesuai Dokumen PelaksanaanAnggaran (DPA) nomor : 1.20/08/00/00/5.1, tanggal 3 Januari 2014untuk Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesarRp2.902.586.900.436,45 (dua triliun

Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 624/SP2DLS/BPKADPPKD/2014 tanggal 4 April 2014 dan terkirim ke BankBRI Cabang Klasaman Kota Sorong pada Rekening Nomor : 707501013150531 atas nama Panitia Pembangunan Gereja AlfaOmega Klagete; Bahwa sudah dicairkan dana sebesar Rp1.000.000.000, (satumilyar rupiah) untuk Pembangunan Gereja Alfa Omega, sesuaiDokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) nomor : 1.20/08/00/00/5.1,tanggal 3 Januari 2014 untuk Dana Bantuan Tunai Langsung (BTL)sebesar Rp. 2.902.586.900.436,45 (dua triliun

5.1,tanggal 3 Januari 2014;Bahwa waktunya Saksi menginput data Belanja Hibah yaitu padahari dan tanggal,bulan lupa tahun 2013 di Kantor BPKAD (BadanPengelola Keuangan dan Aset Daerah) Provinsi Papua Barattepatnya di ruangan Kasubbid Perencanaan dan Anggaran; Bahwa Tidak dapat dibenarkan dalam menyusun perencanaanmasingmasing mata anggaran sesuai Dokumen PelaksanaanAnggaran (DPA) nomor : 1.20/08/00/00/5.1, tanggal 3 Januari 2014untuk Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesarRp.2.902.586.900.436,45 (dua triliun

Bahwa sudah dicairkan dana sebesar Rp1.000.000.000, (satu milyarrupiah) untuk Pembangunan Gereja Alfa Omega, sesuai DokumenPelaksanaan Anggaran (DPA) nomor : 1.20/08/00/00/5.1, tanggal 3Januari 2014 untuk Dana Bantuan Tunai Langsung (BTL) sebesarRp2.902.586.900.436,45 (dua triliun sembilan ratus dua milyar lima ratushalaman 110 dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2018/PN.Mnk18.19.20.21.delapan puluh enam juta sembilan ratus ribu empat ratus tiga puluh enamkoma empat puluh lima rupiah ) pada SKPD

persegi; Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan PertanahanNasional No. 7VIII1999, tanggal 12 Oktober 1999 dengan luas tanah97.400 M2 (sembilan puluh tujuh ribu empat ratus meter persegi);Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atasbidang tanah sebesar 97.400 M2 (Sembilan puluh tujuh ribu empat ratus meterpersegi) dengan harga Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) per M2,sehingga jumlah seluruhnya adalah 97.400 M2 x Rp. 20.000.000, = Rp.1.948.000.000.000, (satu triliun

Bahwa Tergugat Menolak Secara Tegas dalil Penggugat dan Penggugat IIdalam Gugatannya pada butir 13 karena Gugatan Penggugat dan Penggugat IItidak mempunyai dasar hukum sehingga tuntutan untuk menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 1.948.000.000.000,(satu triliun sembilanratus empat puluh delapan milyar rupiah) jelas tidak mempunyai dasar hukum.12.

Mewajibkan Tergugat I, Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV, secaratanggung renteng membayar kerugian materiil sebesar Rp82.200.000.000, (Delapan Puluh Dua Miliar Dua Ratus Juta Rupiah)dan kerugian immateriil sebesar Rp 888.000.000.000.000, (DelapanRatus Delapan Puluh Delapan Triliun Rupiah).

No30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan asashukum pidana sebagai ultimum remedium.Mewajibkan Terbanding (Tergugat I),Terbanding Il (dahuluTergugat Il) Terbanding Ill (Tergugat III), Terbanding IV (dahuluTergugat IV) secara tanggung renteng membayar kerugianmateriil sebesar Rp 82.200.000.000, (Delapan Puluh Dua MiliarDua Ratus Juta Rupiah) dan kerugian immateriil sebesar RpHalaman 43 dari 53, Putusan Nomor 19/PDT/2019/PT KPG999.000.000.000.000, (Sembilan Ratus Sembilan PuluhSembilan Triliun

., Guru BesarHukum Pidana Universitas Indonesia, pada artikelKriminalisasi Korporasi Ancam Iklim Investasi yang dimuatdi Harian Rakyat Merdeka tertanggal 19 Juli 2013,menyatakan pendapatnya yang Pemohon PeninjauanKembali kutip sebagai berikut: Mahkamah Agung (MA) keliru dalam memvonismembayar denda pajak sebesar Rp2,5 triliun terhadapperusahaan perkebunan Asian Agri berkaitan putusanperkara pidana Suwir Laut yang dihukum dua tahun penjaradalam kasus pajak.Asian Agri bukan subjek pidana dalam kasus

Atmasasmita, S.H., LL.M, Guru Besar (EM)Hukum Pidana Internasional Universitas Padjajaran:a. pada artikel Kejahatan Korporasi yang dimuat di HarianKompas tertanggal 21 Januari 2013, menyatakanpendapatnya yang Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) kutip sebagai berikut:Putusan Mahkamah Agung barubaru ini dalam kasus PTAsian Agri merupakan preseden bahwa sekalipun suratdakwaan penuntut tidak mencantumkan PT AA selakusubjek hukum yang dituntut, MA telah menjatuhkan pidanapengembalian uang Rp2,7 triliun

Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H., Guru BesarHukum Pidana Universitas Indonesia, pada artikelKriminalisasi Korporasi Ancam Iklim Investasi yang dimuatdi Harian Rakyat Merdeka tertanggal 19 Juli 2013,menyatakan pendapatnya yang Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) kutip sebagai berikut: Mahkamah Agung (MA) keliru dalam memvonismembayar denda pajak sebesar Rp2,5 triliun terhadapperusahaan perkebunan Asian Agri berkaitan putusanperkara pidana Suwir Laut yang dihukum dua tahun penjaradalam

Menyatakan Terdakwa Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak tersebutdi atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana perpajakan Menyampaikan Surat Pemberitahuandan/atau Keterangan Yang Isinya Tidak Benar atau Tidak LengkapSecara Berlanjut dan kepadanya dijatuhi hukuman denda sebesar200% atas Potensi Kerugian Negara yaitu sebesarRp2.519.955.391.304,00 (dua triliun lima ratus sembilan belas miliarsembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ributiga

CaraPerpajakan;Bahwa Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali)atas dasar kemauan sendiri dan didorong keinginan luhur diikuti denganmenunjukkan iktikad baik sebagai warga negara dalam melaksanakanbagian dari hak dan kewajiban konstitusi (Vide Pasal 23 A UUD NRI1945 Pasca Amandemen) telah melaksanakan pembayaran melaluiPutusan Mahkamah Agung RI Nomor 2239/K/PID.SUS/2012, tanggal 18Januari 2012, dengan hukuman denda sebesar 200% atas potensikerugian negara yaitu sebesar Rp2.519.955.391.304,00 (dua triliun

Perbuatan terdakwa memasuki ZEEI dan melakukan penangkapan ikan secar illegal, ketikapemerintah sedang giatgiatnya melakukan pemberantasan illegal fishing, unreported danunregulated fishing (IUU) yang menyebabkan rusaknya habitat sumberdaya ikan, kerugiannegara yang mencapai tiga triliun rupiah per tahun dan melecehkan harga diri bangsa karena haltersebut terkait dengan kedaulatan bangsa dan negara.Perbuatan terdakwa melakukan penangkapan ikan tidak memiliki Surat Izin Penangkap Ikan(SIPI) ketika

Kerugian immateril:Kehilangan potensi keuntungan apabila Perjanjian Konsesi tersebut tetapberjalan, dan kerugian waktu, tenaga dan pikiran serta sampaipermasalahan hukum ini selesai, dimana Kerugian immaterial tersebutdipandang Penggugat adalah wajar dan pantas dinilai dengan uangsebesar Rp55.406.404.700.000,00 (/ima puluh lima triliun empat ratusenam milyar empat ratus empat juta tujuh ratus ribu rupiah).SITA JAMINAN, UANG PAKSA DAN PUTUSAN SERTA MERTA1.Bahwa agar gugatan ini tidak siasia dan guna

Bahwa nilainilai tersebut adalah kerugian yang diderita Negara.Kerugian immateril:Kehilangan potensi keuntungan apabila Perjanjian Konsesi tersebut tetapberjalan, dan kerugian waktu, tenaga dan pikiran serta sampaipermasalahan hukum ini selesai, dimana Kerugian immaterial tersebutdipandang Penggugat adalah wajar dan pantas dinilai dengan uang sebesarRp55.406.404.700.000,00 (/ima puluh lima triliun empat ratus enam milyarempat ratus empat juta tujuh ratus ribu rupiah).11.Memerintahkan Tergugat dan

Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya terkait KerugianMateril dan Immateriil pada halaman 1213 yang menyatakan kerugianmateril dan immaterial yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya,dimana kerugian materil Penggugat sebesar Rp1.546.710.100.000,00 (satutriliun lima ratus empat puluh enam miliar tujuh ratus sepuluh juta seratusribu = rupiah), dan kerugian immaterial Penggugat sebesarRp55.406.404.700.000 (lima puluh lima triliun empat ratus enam miliarHalaman 80 dari 142 hlm.

Saham (RUPS) namuntetap dilaksanakan perjanjian konsesi tersebut, sehingga mengakibatkanperjanjian konsesi tersebut cacat hukum dan merugikan Penggugat, dengandemikian, Majelis Hakim menilai unsur adanya kesalahan telah terpenuhi pula;Menimbang, bahwa diatas telah dipertimbangkan bahwa perjanjiankonsesi tersebut telah mengakibatkan kerugian pada diri Penggugat, yangmenurut penghitungan yang dilakukan oleh KJPP Immanuel, Johny dan rekan,terdapat kerugian materiil sebesar Rp1.546.710.100.000 (satu triliun

Diatas telahdipertimbangkan bahwa perbuatan Tergugat dan Tergugat II membuatperjanjian konsesi tersebut melanggar hukum, dan akibatnya Penggugatdirugikan hingga mengalami kerugian materiil sebesar 50% (lima puluh persen)dari Rp1.546.710.100.000 (satu triliun lima ratus empat puluh enam milyar tujuhratus sepuluh juta seratus ribu rupiah), dengan demikian telah terjadi hubungankausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yangditimbulkannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula

Nomor 3130 K/Pdt/201514.15.16.17.18.menghasilkan sebesar Rp33.333/bulan sehingga total kerugian yangdialami Para Penggugat selama 16 (19972013) tahun diperhitungkan4.000 kapling x 1.800 pohon x 12 bulan x 16 tahun x Rp33.333 =46.079.539.200.000 (empat puluh enam triliun tujuh puluh sembilanmiliar lima ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);Disamping kerugian materiil yang ditanami Para Penggugat tersebut jugamengalami kerugian immaterial karena dengan terpaksa Para Penggugatsudah tersebar

(seratus triliun rupiah);Bahwa dasar dari gugatan Rekonvensi Tergugat adalah PutusanPengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 47/Pid.B/2012/PN PKY., tanggal 11 April2013 atas nama Terdakwa M.A Agung, T.B.Sc dan diperkuat dengan putusanPengadilan Tinggi Makassar Nomor 242/PID/2013/PT MKS., tanggal 17 Oktober2013 atas nama Terdakwa M.A Agung, T.B.Sc dan Kasasi di Mahkamah AgungRepublik Indonesia yang sementara dalam proses;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat Rekonvensimohon kepada Pengadilan

Kerugian immateril:Kerugian Rp100.000.000.000.000,00 (seratus triliun rupiah), akibatpenghinaan/fitnah yang dilakukan Para Tergugat Rekonvensi saatmelakukan aksi unjuk rasa, persuratan yang diajukan ke berbagai pihakdan kampanye negatif lewat media, dan perbuatan sebagaimana nyataterbukti dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 47/Pid.B/2012/PN PKY. tanggal 11 April 2013 atas nama Terdakwa M.A Agung,T.B.Sc dan diperkuat dengan putusan Pengadilan Tinggi MakassarNomor 242/PID/2013/PT MKS.,

Pada artikel Kejahatan Korporasi yang dimuat diHarian Kompas tertanggal 21 Januari 2013,menyatakan pendapatnya yang Pemohon PeninjauanKembali kutip sebagai berikut:Putusan Mahkamah Agung barubaru ini dalamkasus PT Asian Agri merupakan preseden bahwasekalipun surat dakwaan penuntut tidakmencantumkan PT AA selaku subjek hukum yangdituntut, MA telah menjatuhkan pidana pengembalianuang Rp2,7 triliun kepada PT AA;Apakah putusan Mahkamah Agung ini merupakanterobosan hukum atau pelanggaran hukum,kiranya

Mahkamah Agung (MA) keliru dalam memvonismembayar denda pajak sebesar Rp2,5 triliun terhadapperusahaan perkebunan Asian Agri berkaitan putusanperkara pidana Suwir Laut yang dihukum dua tahunpenjara dalam kasus pajak;Asian Agri bukan subjek pidana dalam kasus terpidanaSuwir Laut, sehingga tidak dapat dikenai hukumanpidana berupa denda maupun ganti kerugian.

Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H., Guru Besar HukumPidana Universitas Indonesia, pada artikel KriminalisasiKorporasi Ancam Iklim Investasi yang dimuat di HarianRakyat Merdeka tertanggal 19 Juli 2013, menyatakanpendapatnya yang Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) kutip sebagai berikut:7 Mahkamah Agung (MA) keliru dalam memvonismembayar denda pajak sebesar Rp 2,5 triliun terhadapperusahaan perkebunan Asian Agri berkaitan putusanperkara pidana Suwir Laut yang dihukum dua tahun penjaradalam

Putusan Nomor 530/B/PK/PJK/2016Secara Berlanjut" dan kepadanya dijatuhi hukuman denda sebesar200% atas Potensi Kerugian Negara yaitu sebesarRp2.519.955.391.304,00 (dua triliun lima ratus sembilan belas milyarsembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ributiga ratus empat Rupiah) atau ekuivalen 200% dari pajak yangseharusnya dibayar.

Nomor 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Januari2012 dengan hukuman denda sebesar 200% atas Potensi KerugianNegara yaitu sebesar Rp 2.519.955.391.304,00 (dua triliun lima ratussembilan belas milyar sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratussembilan puluh satu ribu tiga ratus empat Rupiah) atau ekuivalen 200%dari pajak yang seharusnya dibayar Suwir laut, al. Liu Che Sui, al.