Ditemukan 8582 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kedaluarsa kedaluwarsa
Penelusuran terkait : Menjual barang kadaluarsa Hak menuntut pesangon
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-11-2014 — Putus : 05-02-2015 — Upload : 10-02-2015
Putusan PT MEDAN Nomor 48/PID.SUS.TPK/2014/PT-MDN
Tanggal 5 Februari 2015 — MOHAMMAD BAHALWAN
155 — 114
  • Material nomor 259, Birkosit, material kadaluarsa.5.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 28-09-2021 — Putus : 29-10-2021 — Upload : 06-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 523/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 29 Oktober 2021 — Pembanding/Penggugat : ERYANTO SULISTIAWAN Diwakili Oleh : TRISNA KESUMANJAYA
Terbanding/Tergugat I : SUROSO
Terbanding/Tergugat II : NENENG ARMIYA
Terbanding/Tergugat III : RUDI HARYANTO
Terbanding/Tergugat IV : BUDIARJO
Terbanding/Tergugat V : NORAHAENI
Terbanding/Tergugat VI : LILI TANIAS
Terbanding/Tergugat VII : INDRA
Terbanding/Tergugat VIII : UCHI NAWANGSIH
Terbanding/Tergugat IX : CANDRA
Terbanding/Tergugat X : HAJI SYARIFUDIN
Terbanding/Tergugat XI : Hj. RAMAENI
Terbanding/Tergugat XII : YULI YETI
Terbanding/Tergugat XIII : SUWARNI
Terbanding/Tergugat XIV : ANDI SAPUTRA
Terbanding/Tergugat XV : KOMARIYAH
Terbanding/Tergugat XVI : H. SURYADI
Terbanding/Tergugat XVII : WARLIS
Terbanding/Tergugat XVIII : LIYANTI
Terbanding/Tergugat XIX : ANNA MELANI HALIMAN
Terbanding/Tergugat XX : JONI HENDRAWAN K.
Terbanding/Tergugat XXI : NINA ROHAENI
Terbanding/Tergugat XXII : HAMAMI
Terbanding/Tergugat XXIII : IIN MULYATI
Terbanding/Tergugat XXIV : ANDRI A.S. BIN H. OCEN
Terbanding/Tergugat XXV : Hj. SOLEHA
Terbanding/Tergugat XXVI : SANTAMI TOGATOROP
Terbanding/Tergugat XXVII : ASEP SUMITRA
Terbanding/Tergugat XXVIII : DEWI YANINGSIH
Terbanding/Tergugat XXIX : RIYANTO MATIKA, BA.
Terbanding/Tergugat XXX : DALIMAN
Terbanding/Tergugat XXXI : ADE AHMAD, SPd.
Terbanding/Tergugat XXXII : H. KAKAY KOSWARA
Terbanding/Tergugat XXXIII : SITI YUNINGSIH
Terbanding/Tergugat XXXIV : WAHAB BIN TARUN
Terbanding/Tergugat XXXV : KUJANG BIN MASTA
Terbanding/Tergugat XXXVI : UCUP SUHARTA BIN ACIB
Terbanding/Tergugat XXXVII : LILYANINGSIH LUKMAN
Terbanding/Tergugat XXXVIII : KARNESIH
Terbanding/Tergugat XXXIX : SUSANNA HIOE
Terbanding/Tergugat XL : CHRISTIAN S. YUDISTIRA
Terbanding/Tergugat XLI : H. MADSARI
Terbanding/Tergugat XLII : FERRY GUNAWAN
Terbanding/Tergugat XLIII : BONIN
Terbanding/Tergugat XLIV : DUDI WAHYUDI
Terbanding/Tergugat XLV : BINTARI
Terbanding/Tergugat XLVI : ENTIN
Terbanding/Tergugat XLVII : HELVI
Terbanding/Tergugat XLVIII : NETI HERAWATI
Terbanding/Tergugat XLIX : H. MUHAMAD YAHYA SUNARYA
Terbanding/Tergugat L : PUPUN KUSWANDI
Terbanding/Tergugat LI : YENI PUSPITA
Terbanding/Tergugat LII : TIOLO SILALAHI
Terbanding/Tergugat LIII : SUGANDA BIN H. MANSUR
Terbanding/Tergugat LIV : EDAH SUHAEDAH
Terbanding/Tergugat LV : SUMINTO
Terbanding/Tergugat LVI : PASARIBU
Terbanding/Tergugat LVII : H. ENGKOM
Terbanding/Tergugat LVIII : LILIS SURYANI
Terbanding/Tergugat LIX : ROSMANIAR
Terbanding/Tergugat LX : DEDI
Terbanding/Tergugat LXI : MAS’AN
Terbanding/Tergugat LXII : KUSNADI
Terbanding/Tergugat LXIII : DEDE SURYANA
Terbanding/Tergugat LXIV : JEJEN
Terbanding/Tergugat LXV : MASDI
Terbanding/Tergugat LXVI : PENI
Terbanding/Tergugat LXVII : H. BAMBANG
Terbanding/Tergugat LXVIII : AGUS
Terbanding/Tergugat LXIX : JAJAT
Terbanding/Tergugat LXX : PRISKA
Terbanding/Intervensi I : ASEP NURPAJRI
Terbanding/Intervensi II : LILIS SETIAWATI
Terbanding/Intervensi III : MAI
Terbanding/Intervensi IV : Drs. AGUS PURNOMO
Terbanding/Intervensi V : H.E. KOMARUDIN
Terbanding/Intervensi VI : BAMBANG PURYANTO
Terbanding/Intervensi VII : INDRA SAEPUDIN
Terbanding/Intervensi VIII : M. TOMI RONI
Terbanding/Intervensi IX : DEDDY SETIAWAN
Terbanding/Intervensi X : SURYANTINY GONI
Terbanding/Intervensi XI : JOKO SANTOSO
Terbanding/Intervensi XII : BERLAN TOGATOROP
Terbanding/Intervensi XIII : HERNAWATI LIVIA
Terbanding/Intervensi XIV : KHIOE TEK BOEN
Terbanding/Intervensi XV : YULIAWATY
Terbanding/Intervensi XVI : MOCH ASMAUN
Terbanding/Intervensi XVII : YUDHI YUDHISTIRA
Terbanding/Turut Tergugat I : H. TAFIELDI NEVAWAN, SH., MH.
Terbanding/Turut Tergugat II : BADAN PERTANAHAN NASIONAL-KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG
136 — 126
  • SelanjutnyaTermohon Intervensi jelaskan bahwa kepemilikan yang sah Bukan didasari olehTerbitnya AJB sebagaiamana yang telah di dalilkan Para Pemohon Intervensi,namun kepemilikan yang sah dan yang mutlak tersebut didasari denganSertifikat Hak Milik yang mana dalam hal a quo sebagai pemilik yang mutlakHalaman 143 dari 204 halaman Putusan Nomor 523/PDT/2021/PT.BDG.Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan NasionalKabupaten Karawang (Turut Tergugat II) tidak ada masa kadaluarsa kecuallhak
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-06-2016 — Upload : 25-10-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn
Tanggal 8 Juni 2016 — - ASRIL,SKM,M.Kes
146 — 44
  • Jadwal waktu pembayaran dengan maksud tagihannyabelum kadaluarsa.5. Memeriksa pencapaian tujuan dan atau sasaran kegiatansesuali dengan indikator kinerja yang tercantum dalam DIPAatau Spesifikasi Teknis yang telah ditetapbkan dalam kontrak6. Menyampaikan SPM kepada KPPN dengan kelengkapanSPM dimaksud7. Membukukan dan menyatukan semua pengeluaran menurutMAK masingmasing pada waktu pengawasan kreditanggaran.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-06-2015 — Upload : 02-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1290 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 16 Juni 2015 — CHRIS LEO MANGGALA
134 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Material nomor 259, Birkosit, material kadaluarsa;5. Material nomor 278, Gasket Graphite, material rusak;Hal. 57 dari 157 hal. Put.
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 11-11-2019 — Putus : 21-04-2020 — Upload : 22-04-2020
Putusan PTUN JAMBI Nomor 27/G/2019/PTUN.JBI
Tanggal 21 April 2020 — Penggugat:
JAILIM SINAGA
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BATANGHARI
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ KANTOR WILAYAH PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAMBI CQ KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BATANGHARI
Intervensi:
1.HASAN BIN AMIN
2.SAMSUDIN BIN TARMIJI
3.M. SOEBLI/SABLI BIN RAMLI
4.M.TAKI/M. TAKYUDIN BIN TAMRIN
5.A. ZAKI BIN AGEL
6.BURHANUDIN BIN TAMRIN
7.SAPARUDIN BIN NASIR
8.SAPARUDIN BIN SUPI
9.SOFWAN BIN SAPARUDIN
10.HIPNI BIN M YUSUP
11.HIPNI BIN PAIJO
12.USMAN BIN SALEH
13.MUHTAR BIN TAYIB
14.SITI AMINAH BIN TAMRIN
231 — 83
  • melalui upaya administratif yangtersedia :2.Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenag memeriksa,memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negarasebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) Jika selurunh upayaadministrtif yang bersangkutan digunakan ;Bahwa Pengugat belum melakukan upaya administratif terlebihdahulu sebelum gugatan diajukan ;d.Tenggang waktu / KadaluarsaHalaman 25 dari 211 HalamanPutusan Nomor : 27/G/2019/PTUN.JBITenggang waktu diajukan telah lewat waktu 90 ( Sembilan puluh )hari / kadaluarsa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-06-2015 — Upload : 02-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1294 K/PID.SUS/2015
Tanggal 30 Juni 2015 — MOHAMMAD BAHALWAN
394 — 542 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Material nomor 259, Birkosit, material kadaluarsa;5.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata
Putus : 29-03-2017 — Upload : 23-04-2018
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 133/PDT.G/2016/PN.Tjk
Tanggal 29 Maret 2017 — - KOPERASI PEGAWAI PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG, Dkk lawan AIO YISIUS SARWIDI bin S. AMAT SUWARDI , Dkk
48 — 51
  • Gugatan Para Penggugat sudah lampau waktu atau Kadaluarsa (Verjaring):a.
Pengadilan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Pidana Militer
Register : 06-03-2019 — Putus : 13-05-2019 — Upload : 14-05-2019
Putusan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Nomor 9-K/PM.I-07/AD/III/2019
Tanggal 13 Mei 2019 — Oditur:
Dwi Prantoro, SH,
Terdakwa:
Dedy Anuta Binti Jaya
88 — 42
  • Kalender Tahun. 2015 dan kalender Tahun.2016 yang sudah kadaluarsa total sebesarRp.18.024.000, (delapan belas juta dua puluhempat ribu rupiah).10.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-03-2018 — Putus : 11-07-2018 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 27/PID.SUS-TPK/2018/PN.JKT.PST
Tanggal 11 Juli 2018 — Pidana Korupsi - KARNASIH TJIPTANINGRUM, S.Kom. M.PH;
123 — 45
  • Djaja Bima Agung;Bahwa benar perusahaan yang diberi dukungan harus membeli barang dariPT.Kimia Farma, karena berkaitan dengan kualitas barang yang dimiliki olehPT Kimia Farma;Bahwa lidocain 2% tersebut bukan buatan dari PT.Kimia Farma (Tbk) dansetiap box tersebut harus menyebutkan masa kadaluarsa, nama pabrikandan nomor batch karena kalau tidak tertea maka dapat dikaategorikan itubox palsu;Bahwa saksi merupakan mantan Direktur Supply Chain PT Kimia Farma;Bahwa untuk pengadaan tahun 2014, ada beberapa
Pengadilan PA PANGKAL PINANG Perdata Agama
Register : 03-10-2017 — Putus : 27-09-2018 — Upload : 09-10-2018
Putusan PA PANGKAL PINANG Nomor 0392/Pdt.G/2017/PA.Pkp
Tanggal 27 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
211 — 123
  • Noh Sudah Kadaluarsa. Karena sudah ada terlebih dahulu. Yang ada ditangan Tergugat H. Ibnu Khaldun yangdikeluarkan oleh RS. Bhakti Timah Pangkalpinang 3 (tiga) harisetelah Ibu Hj. Nuraini meninggal ditahun yang sama tanun2010. Surat Keterangan Kematian Ibu Hj. Nuraini yang dikeluarkanRS. Bhakti Timah Nomor 135/MRKMTI/I/2010. Sedangkan Surat Keterangan Kematian No.474.3/28/Kel.BT/IIX/2017 surat keterangan ini adalah Rekayasa.1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pra Peradilan
Putus : 16-06-2016 — Upload : 24-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 16 Juni 2016 — KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) c.q. PIMPINAN KPK, VS DRS. HADI POERNOMO, Ak
398 — 226 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dalil Pemohon mengenai keberatan pajak yang diputus olehPemohon tidak dapat dijadikan masalah hukum sebab telah lampauwaktu atau kadaluarsa mengingat keberatan pajak tahun 2004dilakukan untuk tahun pajak 1999 yang berakhir 31 Desember 2009sangat tidak beralasan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 18-02-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 508 PK/Pdt/2015
Tanggal 18 Februari 2016 — PT PERKEBUNAN NUSANTARA II (dahulu PTP IX) vs ROKANI, dkk
261 — 179 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 1925 KUHPerdata yang menyatakan dengantegas bahwa pengakuan Para Penggugat pada gugatannya(dimajukan di muka Hakim) merupakan alat bukti yang sempurna, danPasal 1926 KUHPerdata yang menyatakan dengan tegas bahwapengakuan tersebut tidak dapat dicabut kembali;Dikaitkan dengan Pasal 1925 dan Pasal 1926 KUHPerdata makapengakuan Para Penggugat sebagaimana dimaksud pada butir 1.2dan butir 1.3 di atas merupakan alat bukti yang sempurna bahwagugatan Para Penggugat telah kadaluarsa;Bahwa Para Penggugat
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-08-2014 — Upload : 14-10-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg
Tanggal 14 Agustus 2014 — - Ir. PETRUS MUGA
90 — 20
  • yang mengikat sehingga selaku kontraktorpelaksana menyelesaikan pekerjaan diluar kontrak kerja tanggal 16Nopember 2009 yang pertama petunjuk lisan pak Ir.PETRUS MUGA KadisPertanian dan perkebunan prov NTT untuk melanjutkan pekerjaan tersebutmengingatr pupuk tersebut sangat dibutuhkan untuk mendukung programpemerintah berupa kaitannya intensifikasi padi dan palawija dimana benihpadi dan palawija telah didistribusikan dan telah berada ditangan kelompokpetani, dan pupuk ini bukan sesuatu yang punya kadaluarsa
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 27-11-2013 — Putus : 25-09-2014 — Upload : 18-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 25 September 2014 — MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA, melawan PT. SURYA PANEN SUBUR
391 — 389
  • Modis NASA kadaluarsa dantidak bisa digunakan sebagai bukti ilmiah untuk kebakaran hutan ;Bahwa titik arang tidak sama dengan titik api. Kalau kita tahu titik api,maka kita yakin arang itu berasal dari titik api ini. Tapi kalau loncat darihotspot langsung ke titik arang, maka kita tidak tahu kapan peristiwakebakaran terjadi.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-08-2014 — Upload : 14-10-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg
Tanggal 14 Agustus 2014 — - KALUMBAN MALI, SE.
124 — 51
  • yang mengikat sehingga selaku kontraktor pelaksanamenyelesaikan pekerjaan diluar kontrak kerja tanggal 16 Nopember 2009 yangpertama petunjuk lisan pak Ir.PETRUS MUGA Kadis Pertanian dan perkebunanprov NIT untuk melanjutkan pekerjaan tersebut mengingatr pupuk tersebutsangat dibutuhkan untuk mendukung program pemerintah berupa kaitannyaintensifikasi padi dan palawija dimana benih padi dan palawija telahdidistribusikan dan telah berada ditangan kelompok petani, dan pupuk ini bukansesuatu yang punya kadaluarsa
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-12-2014 — Upload : 13-05-2015
Putusan PN PONTIANAK Nomor 32/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.Ptk
Tanggal 4 Desember 2014 — W. SUWITO, SH, MH
123 — 23
  • ;Dalam ketentuan Pasal 1338 BW, perjanjian yang dibuat mengikatkedua belah pihak, dan dalam membuat perjanjian harus memenuhiketentuan Pasal 1320 BW, perjanjian tersebut berakhir kalau kontraktelah selesai, kadaluarsa, hilangnya objek yang dijanjikan dan adanyaputusan Hakim, dalam hal ini kalau terjadi tipu muslihat dalammembuat perjanjian barulah masuk unsur tindak pidana;Bahwa Mengenai ada tidak kerugian negara, ada ahli yangmenentukan;Halaman 121 dari 220 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TP.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-11-2015 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 146/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 17 Maret 2016 — Pidana - SLAMET PURWANTO bin ABDUL HAMID
136 — 125
  • dan Alat Kesehatan KementerianKesehatan RI Nomor TU.02.01/1/1359/UM/2015 tanggal 7 Juli 2015 perihalData Registrasi/ Surat Izin Edar dan Izin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK)terkait Pengadaan IUD Kit Tahun 2013 Il, tidak selurunnya memiliki suratizin edar dan surat izin penyalur alat kesehatan.Berdasarkan Pendapat ahli dari Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian danAlat Kesehatan Kementerian Kesehatan menerangkan bahwa:Untuk alat kesehatan yang tidak memiliki surat izin edar atau izinedarnya sudah kadaluarsa
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 20-06-2017 — Putus : 02-08-2017 — Upload : 07-09-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 73Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 2 Agustus 2017 — SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Dr. Dodi S. Abdulkadir, BSc., S.E., S.H., M.H., Dr. Adnan Hamid,S.H., M.H., M.M., Jonas M. Sihaloho, S.H., M.H., Muhammad Ridwan, S.H., Hasbullah, S.H., M.H., Dave Advitama, S.H, M.H., Andreas Dony Kurniawan, S.H., Husni Az-zaki, S.H., M.H., Yudianta Medio Natamana, S.H., M.Hum., Rinto Ari Nando, S.H., M.H., Dendy Kadir Amudi, S.H., Arief Budiman, S.H. dkk, selaku Tim Penasihat Hukum Syafruddin Arsyad Temenggung, para advokat yang memilih domisili hukum kantor di MR & Partners Law Office, Grand Wijaya Centre Blok B 8-9, Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 Mei 2017 untuk selanjutnya disebut “PEMOHON”,
594 — 305
  • mempertimbangkanya ;Menimbang, bahwa apakah permohonan a quo apakah sudahdaluarsa atau belum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa terlebin dahulu akan dipertimbangkan apakahyang dimaksud dengan daluarsa itu ;Menimbang, bahwa daluarsa (lewat waktu/verjaring) adalah istilahyang dikenal dalam hukum, baik dalam teori maupun dalam prakteknya.Dalam pengertian hukum, daluwarsa adalah dengan adanya lewat waktu.Dalam hubungannya dengan gugurnya hak menunitut, jika suatu tindakpidana sudah kadaluarsa
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 13-02-2019 — Putus : 21-05-2019 — Upload : 19-06-2019
Putusan PN AMBON Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb
Tanggal 21 Mei 2019 — Nama : LA MASIKAMBA Tempat lahir : Tomia Umur/tanggal Lahir : 56 tahun / 5 Maret 1963 Jenis kelamin : Laki-laki Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia Tempat tinggal : Jl. Jenderal Sudirman Tantui, Kota Ambon, ATAU Jl. Jend. A.H. Nasution RT/RW 020/020, Kel. Kambu, Kec. Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara Agama : Islam Pekerjaan : Mantan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon
369 — 192
  • penandatangan yang menugaskan dalamSP2 dan Surat Tugas tersebut); Bahwa terhadap ke 13 WP tersebut bisa saja dilakukanpemeriksaan khusus lagi di kemudian hari apabila tidak adaperubahan perilaku dan atau ada data dari analisa resiko berikutnya; Bahwa setelah terbit instruksi pemeriksaan dari DUP, maka KepalaKPP Pratama harus segera menunjuk petugas pemeriksa dan untukpemeriksaan masing masing WP dengan batas maksimal 8 bulan,apabila pemeriksaan belum selesai maka bisa diperpanjang sampaisebelum kadaluarsa
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 09-03-2018 — Putus : 11-04-2018 — Upload : 12-04-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 56/G/SPPU/2018/PTUN.JKT
Tanggal 11 April 2018 — Penggugat melawan Tergugat
1467 — 1020
  • Tanda PendudukElektronik maupun Surat Keterangan dari Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Gresik, hanyamemiliki Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) itupunsudah kadaluarsa. Dan pada saat tahap perbaikan, pengurustersebut tidak melakukan perbaikan terhadap kelengkapandokumen persyaratan kepengurusan Partai Politik;Penggugat TMS karena Syarat Keanggotaan. jumlah minimalAnggota Partai PKPI di Kabupaten Gresik yang harus dipenuhiadalah 1.000 orang.