,M.HD.t.oJuandra, S.HHalaman 8 dari 9 Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN BnaPanitera Pengganti,D.t.oSaiful BahriUntuk salinan yang sama,Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Banda AcehPaniteraTANWIMAN SYAM, S.H.NIP. 19610712 198203 1 004 Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN Bna

Meteral..w : Rp. 6.000,Jumlah nu... eee : Rp. 151.000,(terbilang: seratus lima puluh satu ribu rupiah);Salinan Resmi Penetapan ini Sesuai dengan aslinyasebanyak 10(sepuluh) lembarDiberikan atas permintaan PEMOHONPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluPlh. Panitera,Hal 10 dari 11 Pen No : 71/Pdt.P/2017/PN BglA. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Hal 11 dari 11 Pen No : 71/Pdt.P/2017/PN Bgl

INTERNUSAADIBURSA BAHARI SHIPPING tersebut, tidak termasuk dalam jabatanyang mempunyai kewenangan seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 3UU Tipikor. Sebab dalam Pasal 3 UU Tipikor yang dimaksud dengansetiap orang adalah orang yang mempunyai kewenangan dalampelayanan publik (karena jabatan yang diberikan kepadanya), PegawaiHal. 35 dari 61 hal. Put.

No. 1474 K/PID.SUS/2016Negeri yaitu seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UndangUndang Tipikor, Lambanglambang Negara termasuk dalam arti sempitadalah yang menjalankan fungsi eksekutif dan dalam arti luas adalahmencakup fungsi eksekutif, legislatif dan Yudikatif;Bahwa di dalam menerapkan Pasal 2 atau Pasal 3 UndangUndangTipikor yang dimaksud juga harus mempertimbangkan kesepakatan kamarpidana Mahkamah Agung Republik Indonesia, seperti yang tercantumdalam Surat Edaran Nomor : 04 Tahun 2014

Umumberpendapat hukuman 7 (tujuh) tahun 6 (enam) penjara lebih cocokdikenakan kepada Terdakwa untuk menimbulkan efek jera;Berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas maka SeharusnyaJudex Facti memutuskan bahwa keseluruhan unsurunsur dalam dakwaanPrimair harus dinyatakan sah dan terbukti menurut hukum;Alasanalasan Terdakwa:Bahwa Pertimbangan hukum Judex Facti merupakan pertimbangan hukumyang tidak cukup (Onvoldoende Gemotiveerd), karena hanya membenarkandan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tipikor

terhadap putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon(Pengadilan tingkat pertama), bukan langsung mengambil alih pertimbanganhukum putusan Pengadilan Negeri Ambon (Pengadilan Tingkat Pertama)10/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Amb, tanggal 26 Agustus 2015 untuk dijadikanpertimbangan dalam memutus perkara a guo dan berpendapat bahwaPengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertamadalam putusannya, sehingga langsung menguatkan putusan Pengadilantingkat pertama (Pengadilan Tipikor

PUTUSANNOMOR 22/TIPIKOR/2015/PT.BDG.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILANTINGGI BANDUNG yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi dalamtingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraTerdakwa :Nama Lengkap : H.

pada PN Jakarta Pusat sejaktanggal 25 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 23 Januari 2015 jenispenahanan Rutan Jakarta Timur ;Oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi sejak tanggal 23Januari 20141 sampai dengan 11 Februari 2015 dan dipindahkanpenahanannya ke Lapas Klas Sukamiskin ;Oleh Majelis Hakim PN Tipikor pada PN Bandung sejak tanggal 5 Februari2015 sampai dengan tanggal 6 Maret 2015.

Perpanjangan ke satu Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa barat sejaktanggal 6 Mei 2015 sampai dengan tanggal 4 Juni 2015 Jenis penahanannyaLapas Klas Sukamiskin Bandung ;10.Perpanjangan ke dua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat sejaktanggal 5 Juni 2015 sampai dengan tanggal 4 Juli 2015 Jenis penahanannyaLapas Klas Sukamiskin Bandung ;11.

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat sejak tanggal 30 Juni 2015Sampai dengan tanggal 29 Juli 2015 Jenis penahanannya Lapas Klas Sukamiskin Bandung ;12. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat sejak tanggal30 Juli 2015 sampai dengan tanggal 28 September 2015 Jenis penahanannyaLapas Klas Sukamiskin Bandung ;Terdakwa dalam tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukumnya : 1. SIRRAPRAYUNA,SH., 2. NIZAMMUDIN,SH.MH., 3. BADRUL MUNIR, S.Ag,S.H. C.L.A,4.

PaniteraPengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri olehTerdakwa dan Penuntut Umum.HAKIMHAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,ttd ttdKAREL TUPPU, S.H., M.H. H. LEXSY MAMONTO, S.H., M.H.ttdAFNINUR KAMAROESID, S.H. PANITERA PENGGANTIttdH. NANANG PRIATNA, S.H.128

Lestariyono, M.Sidan Terdakwa menjadi pesakitan yang disidangkan di Pengadilan TindakPidana Korupsi di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya ;Bahwa pada tanggal 04 Juli 2012, para Kepala Desa yang tergabungdalam Forum Komunikasi Kepala Desa dan Para Gabungan KelompokTani (GAPOKTAN) se Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan,Provinsi Jawa Timur telah membuat surat pernyataan, yang padapokoknya menerangkan bahwa :> Bahwa pemberian uang oleh Gapoktan kepada Kepala Desa masingmasing sebesar Rp20.000.000 tersebut

,M.H selaku Wakil PaniteraPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, berdasarkan Aktatanda terima memori banding, pada hari Kamis tanggal, 17 Oktober 2013(vide bukti terlampir) ;> Selain itu juga oleh karena hakhak Terdakwa merasa dilanggar karenadianggap tidak membuat memori banding sehingga tidakdipertimbangkannya memori banding Terdakwa dalam perkara a quo olehJudex Facti tingkat banding, maka Terdakwa juga mengirimkan suratlaporan pelanggaran atas hakhak Terdakwa dalam perkara a quo

kepadaKetua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, KetuaHal. 54 dari 59 hal.

No. 1293 K/PID.SUS/2016Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya, Ketua MahkamahAgung RI di Jakarta, serta kepada Ketua Komisi Yudisial di Jakarta (videsurat terlampir) ;Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka sudah terbantahkan pula apayang jadi pertimbangan Judex Facti tingkat banding dalam perkara a quo,oleh karenanya unsur ke4 dalam dakwaan Subsidiar juga tidak terpenuhidan tidak terbukti ;Oleh karena unsurunsur dari dakwaan Subsidair tidak terbukti, makaTerdakwa haruslah dinyatakan

Pasal 18 UndangUndang Tipikor, Terdakwa berpendapat Judex Facti seharusnya menyatakanTerdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalamdakwaan Penuntut Umum.2.

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehsejak tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal 29 Juli 2016;Halaman 1 dari hal. 194 Putusan Nomor 24/PID.Tipikor/2016/PT Bna6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipokor Banda Acehsejak tanggal 30 Juli 2016 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2016;7.Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejaktanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016;8.

Negeri/Tipikor Banda Aceh dibawah register Nomor: W41U1/15/HK.O1/IV/2016, tanggal 14 April 2016 ;PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehNomor 24/PID.TIPIKOR/2016/PT BNA tanggal 4 Oktober 2016 tentang penunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;Telan membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir didalamnya,serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsii pada PengadilanNegeri Banda Aceh tanggal

Wakil Ketua PengadilanTinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Hakim Ketua Majelis, MARATUA RAMBE, SH.,MH Hakim Tinggi dan H. SUDIRMAN, SH., MH.

Hakim Ad Hoc Tindak PidanaKorupsi masingmasing sebagai Hakim anggota berdasarkan surat PenetapanKetua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 4 Oktober 2016 Nomor24/PID.TIPIKOR/2016/PT BNA untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalamtingkat banding putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidanganterouka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri olehHakim Hakim Anggota tersebut serta SAMAUN, SH.

,MH.Panitera Pengganti,d.t.oSalinan yang sama bunyinya oleh: SAMAUN, SH.Panitera Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda AcehH. SAID SALEM, SH. MHNip.19620616 198503 1006Halaman 194 dari hal. 194 Putusan Nomor 24/PID.Tipikor/2016/PT Bna

Hakim Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat, sejak tanggal 14 Maret 2018 sampaldengan 12 April 2018 di Rumah Tahanan Negara Wanita Pondok Bambu, JakartaTimur;7. Perpanjangan Ketua PN Jakarta Pusat sejak tanggal 13 April 2018 sampaidengan tanggal 11 Juni 2018;Hal. 1 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2018/PT.DKI8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (Pertama) sejak tanggal 12Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018;9.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (Kedua) sejak tanggal 13 Jul2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018;10.Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiDKI Jakarta sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai tanggal 15 Agustus 2018;11.Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiDKI Jakarta sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai tanggal 14 Oktober 2018;12.Perpanjangan Wakil Ketua Mahkamah RI Bidang Yudisial sejak tanggal 15Oktober 2018

Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 2 Agustus 2018, diterima diditerima Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2Agustus 2018 dan salinannya telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 8Agustus 2018;Vil.

Kontra Memori Banding dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwatertanggal 5 September 2018 yang diterima Panitera Muda Tipikor PengadilanNegeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 September 2018 dan salinannya telahdiberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timurtanggal 6 September 2018;Vill.

Pid.Sus/Tipikor/2021/PN. Bjm tanggal10 Maret 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengancara seksama kepada Ernawati, SH., MH. dan Arbain, SH.

/Penasihat HukumTerdakwa Sukirman Bin Darsono (Alm) pada tanggal 16 Maret 2021berdasarkan Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2021/PN Bjm tanggal 16 Maret 2021;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut,Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 23 Maret2021 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin padatanggal 24 Maret 2021 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukandengan cara seksama kepada Penasihat

Hukum Terdakwa pada tanggal 24Maret 2021 berdasarkan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Bandingtanggal 24 Maret 2021, sedangkan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidakmengajukan Kontra Memori Banding;Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan TingkatBanding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Jaksa/Penuntut Umumsebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkasperkara (inzage) Nomor 23/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Bjm dengan Nomor SuratnyaW15U1/753/Pid/Tipikor/

III/2021 tanggal 10 Maret 2021 dan kepada PenasihatHukum Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat PemberitahuanMempelajari Berkas perkara (inzage) Nomor 23/Pid.Sus.TPK/2020/PN Bjmdengan Nomor Suratnya W15U1/752/Pid/Tipikor/IIl/2021 tanggal 10 Maret2021, yang mana masingmasing surat isinya untuk mempelajari berkas perkaradalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal236 ayat (2) KUHAP serta tanpa ada keterangan apakah Jaksa/Penuntut Umummaupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut

sebagai Hakim Ketua Majelis, Tajudin, SH., Hakim Tinggi dan EranyKiswandani, SH, Hakim Ad Hoc Tipikor masingmasing sebagai Hakim AnggotaMajelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 25 Maret 2021 Nomor 1/PID.SUSTPK/2021/PT BJM., tentang penunjukan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsiyang memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan olehHakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Jumat,Tanggal 9 April

Batang HariHalaman 14 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBIHal mana: di linat pada pertimbangan hakim dalam tingkatpertama sesuai dengan Putusan pengadilan tipikor jambiNomor : 12/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jmb tanggal 19 oktober2016 pada halaman 64 paragraf 45 menimbang bahwatindak pidana yang diatur dalam ketentuan ini harus dipandang telah selesai di lakukan oleh pelaku, yakni segerasetelah pelaku tersebut menerima pemberian hadiah tanpaperlu. memperhatikan kegunaan dari pemberian yang iaterima

Oleh karenanya TindakanTergugat menerbitkan Objek Sengketa nyata dan jelas merupakantindakan sewenang wenang yang dilarang dilakukan berdasarkanUndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan karena bersifat ne bis in idem;Bahwa keputusan objek sengketa tidak sesuai dengan Putusanpengadilan Tipikor Jambi Nomor: 12/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jmbtanggal 19 Oktober 2016 yang merupakan dasar pertimbangandalam petitum;Hal mana: dalam Putusan Pengadilan Negeri dimaksud tidakterdapat hukuman

Objek Sengketa melanggar/bertentangan dengan asas hukum ne bisin idem.Ne bis in idem adalah asas hukum yang melarang seseorang dijatuhihukuman lebih dari satu kali atas suatu perbuatan yang telahmendapat sebuah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;Bahwa Penggugat atas perbuatan atau tindak pidana suap yangdipersalahkan kepada Penggugat dan telah diputus oleh PutusanPengadilan Tipikor Jambi Nomor: 12/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jmbtanggal 19 oktober 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, olehTergugat

Bahwa penderitaan demi penderitaan kemudian terus dialami olehpenggugat sejak Penggugat diproses pidana, hingga terbitnya PutusanPengadilan Tipikor Jambi.Nomor: 12/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jmb tanggal19 oktober 2016, Penggugat dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun 2(dua) Bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah)sudsider 1 (satu) bulan kurungan. padahal berdasarkan fakta hukumpenggugat beserta anak anak, tidak ada mendapat keuntungan ataskeuangan negara .

Bahwa selain itu dalil Penggugat yang menyatakan pada pokoknya,adanya putusan Tipikor Jambi Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jmbtanggal 19 Oktober 2016 telah mnyebabkan Penggugat dijatuhipidana selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sebsaer Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungandst...merupakan konsekwensi dari perbuatan tindak pidana korupsiyang dilakukan oleh Penggugat, sehingga keliru dan sangatlah tidakrelevan jika dijadikan dalil alasan penundaan KTUN objek

Hakim Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat, sejak tanggal 14 Maret 2018 sampaidengan 12 April 2018 di Rumah Tahanan Negara Wanita Pondok Bambu, JakartaTimur;7. Perpanjangan Ketua PN Jakarta Pusat sejak tanggal 13 April 2018 sampaidengan tanggal 11 Juni 2018;8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (Pertama) sejak tanggal 12Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018;9.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (Kedua) sejak tanggal 13 Juli2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018;10.Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiDKI Jakarta sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai tanggal 15 Agustus 2018;11.Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiDKI Jakarta sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai tanggal 14 Oktober 2018;12.Perpanjangan Wakil Ketua Mahkamah RI Bidang Yudisial sejak tanggal 15Oktober 2018

Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 2 Agustus 2018, diterima diditerima Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2Agustus 2018 dan salinannya telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 8Agustus 2018;Vil. Kontra.

Memori Banding dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwatertanggal 5 September 2018 yang diterima Panitera Muda Tipikor PengadilanNegeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 September 2018 dan salinannya telahdiberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timurtanggal 6 September 2018;Vill.

Ditangguhkan oleh Penyidik, masing masing sejak tanggal 18 Mei 2010;4 Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan ;5 Hakim Pengadilan Tipikor tidak dilakukan Penahanan ;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa :KESATUPrimair :Bahwa Terdakwa I. JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN bersamasamadengan Terdakwa II. MOHAMMAD SOBRI, S.Hi Bin M.

membayar uang penganti yang tidak pernah diterima atau diperoleh oleh PemohonKasasi.5 Tidak adanya unsur yang dapat merugikan keuangan Negara Atauperekonomian Negara.Pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Banding pada halaman 59 menyatakan :Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkasperkara, berita acara sidang yang memuat keterangan saksisaksi, bukti, tuntutanJaksa Penuntut Umum, pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa, turunan resmiputusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri TanjungkarangNo. 06/PID/TPK/2012/ PN.TK tanggal 18 Juli 2012 dan memori banding paraTerdakwa dan Penuntut Umum, alasan / pertimbangan hukum yang menjadi dasarputusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama tersebut, PengadilanTinggi berpendapat bahwa alasan / pertimbangan hukum Majelis Hakim PengadilanTipikor tingkat pertama tentang telah terbuktinya Terdakwa I.

Keberatan terhadap putusan yang tidak mempertimbangkan faktahukum dan keadaan Terdakwa.Bahwa kami sepakat dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 59 paragrafke dua yang pada intinya : Bahwa Korupsi adalah Kejahatan luar biasa yang bukan saja merugikankeuangan Negara tetapi juga merugikan hakhak ekonomi dan hakhakpembangunan dan kesejahteraan masyarakat.Namun di sisi lain masih pada pertimbangan Majelis Hakim halaman 59paragraf ke dua yang pada intinya :Dalam menjatuhkan putusan untuk perkara tipikor

Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai HakimHakim Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh EmiliaDjajasubagia, S.H., M.H. PaniteraPengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I / Jaksa Penuntut Umum danPemohon Kasasi II / para Terdakwa ;HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. ttd./ttd./ Dr. H. Surachmin, S.H., M.H. Dr.

Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 08 Februari 2012,Nomor : 03/Pen.Pid/ /Tipikor/2012/PT.Bkl. sejak tanggal 07Februari 2012 s/d tanggal 07 Maret 2012;10.Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, Nomor : 03/Pen.Pid/Tipikor/ 2012/PT.BkI. tanggal 28 Februari 2012 sejaktanggal 08 Maret 2012 s/d tanggal 06 Mei 2012 ;PENGADILAN TINGGI tersebut ;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor :02/PEN.PID/TIPIKOR/2012/PT.BKL tanggal 14 Maret 2012 tentang PenunjukanMajelis

Rutan.Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Papua/Penuntut Umumsejak Tanggal 05 Oktober 2014 sampai dengan Tanggal 13 Nopember 2014 denganTahanan Rutan.Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan TIndak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jayapura sejak Tanggal 14 Nopember 2014 sampai denganTanggal 13 Desember 2014 dengan Tahanan Rutan.Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jayapura sejak Tanggal 27 Nopember 2014sampai dengan Tanggal 16 Desember 2014 dengan Tahanan Rutan.Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

,Advokat &Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Kampung Timor Nomor.226Kelurahan Seringgu Jaya Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 23 Desember 2014 yang telah diregister oleh Kepaniteraan PengadilanNegeri/Pengadilan Tipikor/ PHI pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dengan Nomor.W 30.UI/19/HK 02.04/01/2015.IIllPada pemeriksaan di tingkat banding Terdakwa tidak ditahan ;Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca dan meneliti :Penetapan Ketua Pengadilan

Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jayapura, masingmasingsebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbukauntuk umum pada hari KAMIS tanggal = 21 Januari 2016, oleh Hakim Ketua Majelistersebut, dan di dampingi oleh Hakimhakim Anggota , dibantu oleh SUYATMI,S.H..M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri olehPenuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.Hakim Ketua Majelis,IDA BAGUS DJAGRA, S.H.

JMBKepaniteraan Pangadilan Negeri Jambi pada Hari Selasa 7 Desember 2015, denganregister Nomor 68/SK/Pid.Tpk/2015/PN .Jmb.Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut;~ Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jambi tanggal 25 April 2016 Nomor : 3/PEN.PID.SUS/TPK/2016/PT.JMB. tentang Perbaikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor JambiNo. 3/PEN.PIDSUSTPK/2016/PT/JIMB tanggal 21 Maret 2016 tentang PenunjukanMajelis Hakim untuk memeriksa

dan mengadili perkara Tipikor dalam tingkat banding,berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmi putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi No. 32/Pid.SusTPK/2015/PN.Jmb tanggal 15 Februari 2016 dalam perkara terdakwa tersebut di atas;wnn Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umumberdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDS 03/SRLNG/09/2015 tanggal 08September 2015 sebagai berikut :DAKWAANPRIMAIR :Bahwa Terdakwa EDWAR MUTAQIEN

membayar biaya perkara dalam keduatingkatperadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratusrupiah); === = $+ === 22 = nnn on nnn nnn none nn enewnn Demikianlah diputuskan dalam frapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, pada Hari Kamis,tanggal 28 April 2016 oleh SAURASI SILALAHI, SH, MH., sebagai Hakim KetuaMajelis, HIDAYAT HASYIM, SH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi danARONTA, SH., MPA., Hakim Ad Hoc Tipikor

Meterdi............. awe Rp. 6.000,00, Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh2. Redaksi............ : Rp. 5.000,00, Wakil Panitera3. LEQES....... ee : Rp. 3.000,00,4. Beaya proses .... : Rp. 136.000,00..Jumlah Rp. 150.000,00,T.TARMULI, SHNIP.19611231 198503 1029Hal 12 dari Hal 12 Perkara No.76/Pdt/2013/PT.BNAHal 13 dari Hal 12 Perkara No.76/Pdt/2013/PT.BNAHal 14 dari Hal 12 Perkara No.76/Pdt/2013/PT.BNA

Panitera (PaniteraMuda Tipikor) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebutdiikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasanalasanyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebutpada tanggal 16 April 2019;Halaman 8 dari 12 Hal. Put.

Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp.1.000, (seriou rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri SerangNomor 603/Pid.Sus/2014/PN Srg tanggal 24 Desember 2014 tersebut, JaksaPenuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan PaniteraPengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang melalui Akta Permintaan BandingNomor 30/Akta.Pid/2014/PN Srg Jo 603/Pid.Sus/2014/PN Srg pada tanggal 29Desember 2014 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepadaTerdakwa pada tanggal

Pada tanggal 30 Mei 2017,Tergugat ditahan polisi dengan kasus tindak pidana korupsi (tipikor) dan saat iniTergugat menjalani vonis hukuman di Rumah Tahanan Kelas 2A Pontianak,Kota Pontianak, dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun, dan dendasebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabilaTergugat tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan PidanaKurungan selama 1 (satu) bulan, serta Pidana Tambahan untuk membayarUang Pengganti sebesar Rp2.095.538.705,25 (dua milyar

PUTUSANNomor 233/PID.SUS/2018/PT PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Pekanbaru yang mengadili perkaraperkarapidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhnkan putusan sebagaiberikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :Nama lengkap : EKO SAPUTRA Als EKO Bin SALIADI (Alm);Tempat lahir : Aek Nabara (Sumut);Umur/tanggal lahir : 24 tahun/17 Juli 1994;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Garuda Sakti KM 8 RT.032

Selama ini,berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor : 003/PUUIV/2006 pemahamankata dapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menyebabkanperbuatan yang akan dituntut di depan pengadilan bukan saja karenaperbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara secara nyata akan tetapi hanya dapat menimbulkan kerugian sajapun sebagai kemungkinan atau potential loss, jika unsur perbuatan tindakpidana korupsi dipenuhi, sudah dapat diajukan ke depan pengadilan.

Dengan demikian bila dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3UU Tipikor, maka penerapan unsur merugikan keuangan Negara telahbergeser dengan menitikberatkan pada adanya akibat, tidak lagi hanyaperbuatan.

Dengan perkataan lain kerugian negara merupakan implikasidari : 1) adanya perbuatan melawan hukum yang menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan 2) penyalahgunaan kewenangan dengantujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasisebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UU Tipikor.

Oleh karena dipraktikkan secara berbedabeda menurut Mahkamah pencantuman kata dapat dalam Pasal 2 ayat (1)dan Pasal 3 UU Tipikor menimbulkan ketidakpastian hukum dan telahsecara nyata bertentangan dengan jaminan bahwa setiap orang berhakatas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan sebagaimanaditentukan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Panitera Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSurabayaserta dihadiri olehJaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSidoarjo dan Terdakwa yang didampingi Tim Penasihat Hukumnya.Halaman155dari156 Putusan No. 19/Pid.Sus/TPK/2017/PN.SbyHakim Anggota Hakim Ketua Majelis mn) T.T.DMOCHAMAD MAHIN, SH., MH ROCHMAD, SHT.T.DSAMHADI, SH., MHPanitera PenggantiT.T.DYANID INDRAH, SH., MHHalaman156dari156 Putusan No. 19/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby