GUGATAN PENGGUGAT TERBUKTI CACAT FORMIL DENGANDIAJUKANNYA GUGATAN AQUO TANPA DISERTA MATERAI RP.6.000, 00 (ENAM RIBU RUPIAH) YANG WAJIB DISERTAKAN PADASAAT PENGAJUAN GUGATAN AQUO DI PENGADILAN NEGERIJAKARTA PUSAT43.Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat sebagaimana salinanyang kami terima secara resmi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusatdiajukan oleh Penggugat tanpa disertai materai Rp. 6.000,00 (enamribu rupiah) sebagaimana tidak dapat dilihat pada halaman 22 dariGugatan.

merupakan kelalaian TurutTergugat melainkan perlu dikonfirmasikan kembali kepada TergugatBerdasarkan uraian dan dalildalil yang kami jelaskan tersebut di atas,maka sudah sepatutnya kami memohon kepada Majelis Hakim YangMulia memeriksa, mengadili serta memutus perkara aquo menolakGugatan Penggugat atau setidaktidaknya menyatakan GugatanPenggugat tidak dapat diterima (Niet OvankelijkeVerklaard) dengansegala akibat hukumnya ;GUGATAN PENGGUGAT TERBUKTI CACAT FORMIL DENGANDIAJUKANNYA GUGATAN AQUO TANPA DISERTA

Bahwa dalil Eksepsi Para Tergugat poin 2 (dua) halaman 2 tentang ObscuurLibel adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan Hukum serta menunjukanjika Para Tergugat pada dasarnya tidak mencermati dalildalil gugatan ParaPenggugat, sebab telah sangat jelas diuraikan luas dan batasbatas yang menjadiobyek perkara a quo bahkan diserta pula dengan penjelasan. Oleh karena ituterhadap dalil eksepsi tentang Obscuur l/ibe/ patut untuk ditolak ;7.

Tabungan sebesar Rp. 10.000.000, ( sepuluh juta rupiah ) ;Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dan dibagi dua sama rataantara Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugatmemberikan jawaban diserta dengan tambahan obyek gugatan pada pokoknyaadalah sebagai berikut :1. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada angka 3 huruf a dan bTergugat tidak membantah;2.

Terdakwa dan Zhang Jiaxiandatang kembali menemui korban dimana kemudian akhirnya terjadi perkelahian antaraZhang Jiaxian dan korban, sedangkan Terdakwa telah mencoba pula untuk membantuZhang Jiaxian namun berhasil ditahan oleh saksi Yusuf Pardamean Lubis dengan caramenarik tubuh Terdakwa untuk menjauh dari tempat perkelahian tersebut;Bahwa selain itu adalah fakta pula pada saat terjadi pertengkaran antaraTerdakwa dan korban sebelumnya antara Terdakwa dan korban tidak hanya adu mulutsaja melainkan diserta

terbural.Luka tusuk 5, panjang 4 cm, lebar 1,5 cmdalam 4,5 cm, 8 cm dari atas pusat.Luka tusuk 6, pada perut sebelah kiri,panjang 4 cm lebar 1,5 cm dalam 10 cm, 1cm dari garis tengah tubuh.Luka tusuk 7, pada perut sebelah Kiripanjang 4 cm lebar 1,5 cm dalam 4 cm, 3 cmdari garis tengah tubuh.Luka tusuk 8, pada perut sebelah kanan,panjang 0,5 cm lebar 0,5 cm dalam 1,5 cm,1,5 cm dari garis tengah tubuh.13* Luka tusuk 9, pada perut sebelah kanan,panjang 5 cm lebar 5 cm, dalam 12 cm, 6 cmdari garis tengah tubuh diserta

ususterburai.Luka tusuk 5, panjang 4 cm, lebar 1,5 cmdalam 4,5 cm, 8 cm dari atas pusat.Luka tusuk 6, pada perut sebelah kiri,panjang 4 cm lebar 1,5 cm dalam 10 cm, 1 cmdari garis tengah tubuh.Luka tusuk 7, pada perut sebelah Kiripanjang 4 cm lebar 1,5 cm dalam 4 cm, 3 cmdari garis tengah tubuh.Luka tusuk 8, pada perut sebelah kanan,panjang 0,5 cm lebar 0,5 cm dalam 1,5 cm,1,5 cm dari garis tengah tubuh.23* Luka tusuk 9, pada perut sebelah kanan,panjang 5 cm lebar 5 cm, dalam 12 cm, 6 cmdari garis tengah tubuh diserta

Yang mengetahui/menyetujui tenaga teknis lapangan DinasPerkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom Flafius Merahabia danKepala Kampung Wembi Malensius Musui diserta daftar nama kelompok22 (dua puluh dua) orang yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok TaniSteven Udam mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perkebunandan Kehutanan Kabupaten Keerom Ir. Amrin Bahri, MM. ;Surat tanda terima barang bibit kakao hari selasa tanggal 14 Agustus2007 sebanyak 15.000 (lima belas ribu) batang antara CV.

Yang mengetahui/menyetujuitenaga teknis lapangan Dinas Perkebunan dan KehutananKabupaten Keerom Flafius Merahabia dan Kepala KampungWembi Malensius Musui diserta daftar nama kelompok 22 (duapuluh dua) orang yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok TaniSteven Udam mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen DinasPerkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom Ir. Amrin Bahri,MM. ;Surat tanda terima barang bibit kakao hari selasa tanggal 14Agustus 2007 sebanyak 15.000 (lima belas ribu) batang antaraCV.

setimpal denganperbuatannya; Putusan Perkara Pidana Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN Pli Halaman 37 dari 41Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhirasa keadilan, maka terlebih dahulu perlu dipertimobangkan keadaankeadaanyang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;Keadaankeadaan yang memberatkan Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan dan menjadi aibbagi korban serta keluarganya karena harus menanggung malu dantrauma secara fisik, psikis maupun seksual; Perbuatan Terdakwa diserta

Kekar Jaya melalui 2(dua) cara : yang pertama adalah pembayaran melalui cara transfer(Payroll) dan yang kedua adalah pembayaran dilakukan melalui cara tunai; Bahwa setelah data Payroll lengkap maka setiap akhir bulan saksimendapatkan tugas dari bagian keuangan untuk mengantar Payroll keBank setelah data Payroll yang terdiri dari data nama dan jumlah gaji setiapkaryawan lengkap maka dengan diserta giro senilai Payroll yang diajukanmaka saksi mengantar berkas Payroll tersebut ke Bank dan sesampai diBank

ditentukan oleh Pegawai Mediator dan PegawaiPengawas Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Kutai Kartanegara dalamAnjurannya tanggal 28 Oktober 2015;Bahwa Pengguggat selama bekerja pada Tergugat, selalu bekerja denganbaik, hal ini dapat terlinat dan terbukti bahwa selama Penggugat sebagaikaryawan Tergugat, Pengugat belum pernah mendapat peringatan, baikmelalui peringatan secara lisan maupun secara tertulis dan selama Penggugatsebagai karyawan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan gajiPenggugat yang diserta

PLN(Persero) No, 285.K/DIR/2009, tanggal 07 Desember 2009,2) Agar segera mengajukan Alokasi Tunai guna pembayaran GiayaPengososngan Rumah Jabatan Tahun 2011 Tahap Il dan bagi rumahyang belum diajukan ada Tahun 2010 diserta dengan biayapeangosongannya,Untuk Kesempatan ini tidak diambil oleh Para Tergugat.E. Surat Nomor.

Tergugat adalah Bukan Termasuk YurisdiksiPengadilan Negeri Singkawang untuk mengadilinya:Jadi apabila kerugian tanpa didukung/disertai Buktibukti dan Fakta yangkuat dan terungkap, maka sesuai dengan Yurisprudensi yang berlaku, TuntutanGanti Kerugian tersebut Harus Ditolak.e Yurisprudensi MA RI No. 78 K/SIP/1972 Tanggal 22 Agustus 1972menyatakan Tuntutan Ganti Rugi Harus Dibuktikan.e Yurisprudensi MA RI No. 558 K/SIP/1983 Tanggal 08 Mei 1983menyatakan Tuntutan Penggugat mengenai Ganti Rugi karenatidak diserta

Fakta Materiil Penetapan Tersangka :Bahwa peristiwa Hari Selasa Tanggal 21 Juli 2020, lebihnkurang Pukul 22.45WIB,sebagaimana tersebut pada Tinjauan kronologis Angka : 4 huruf b,Halaman 5 dari 37 Putusan Prapid No. 14/Pid.Pra/2020/PN.Plgdimana keempat orang yang berpakaian dinas, tanpa diserta surat izin ketuaPengadilannegerisetempat dan juga tanpa memberikan surat tandapenerimaan barang bukti.

Pasal 51Ayat (1) menyatakan untuk melaksanakan pengeluaran kas,pengguna anggaran mengajukan SPP kepada pejabat yangmelaksanakan fungsi perbendaharaanAyat (2) menyatakan SPP sebagaimana tersebut pada ayat (1)diajukan setelah SKO diterbitkan diserta dengan pengantar SPPdan Daftar Rincian Penggunaan Anggaran BelanjaAyat (3) menyatakan pengajuan pengeluaran kas untukpembayaran beban tetap dilakukan dengan SPP beban tetap(SPPBT)Ayat (4) menyatakan Pengejuan Pengeluaran Kas untukpengisian kas pada oleh

Pasal 51e Ayat (1) menyatakan untuk melaksanakan pengeluaran kas,pengguna anggaran mengajukan SPP kepada pejabat yangmelaksanakan fungsi perbendaharaane Ayat (2) menyatakan SPP sebagaimana tersebut pada ayat (1)diajukan setelah SKO diterbitkan diserta dengan pengantar SPPdan Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanjae Ayat (3) menyatakan pengajuan pengeluaran kas untukpembayaran beban tetap dilakukan dengan SPP beban tetap(SPPBT)e Ayat (4) menyatakan Pengejuan Pengeluaran Kas untukpengisian kas pada

menyatakan bahwa setiap orang yang diberikewenangan menandatangani dan mengesahkan Surat buktiHalaman 133 dari 232 Putusan Nomor 76/Pid.SusTPK/2015/PN.KPGyang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggung jawabatas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut2) Pasal 51e Ayat (1) menyatakan untuk melaksanakan pengeluaran kas,pengguna anggaran mengajukan SPP kepada pejabat yangmelaksanakan fungsi perbendaharaane Ayat (2) menyatakan SPP sebagaimana tersebut pada ayat (1)diajukan setelah SKO diterbitkan diserta

Pedoman, Pengurusan,Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta TataCara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan PenyusunanPerhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tertuangdalam :e Pasal 51e Ayat (1) menyatakan untuk melaksanakan pengeluarankas, pengguna anggaran mengajukan SPP kepada pejabatyang melaksanakan fungsi perbendaharaane Ayat (2) menyatakan SPP sebagaimana tersebut padaayat (1) diajukan setelah SKO diterbitkan diserta

Tergugat;Surat Nomor 01382/065/KDIVMUM/2011, tanggal 15 April 2011, perihalPengosongan Rumah Jabatan/Rumah Instalasi Tahap Il, pada intinyaPLN (Persero) Pusat meminta:1) Merekap kembali rumahRumah Dinas yang berubah menjadiRumah Jabatanyang diatur berdasarkan Surat Keputusan Direksi PTPLN (Persero) Nomor 285.K/DIR/2009, tanggal 7 Desember 2009;2) Agar segera mengajukan alokasi tunai guna pembayaran BiayaPengosongan Rumah Jabatan Tahun 2011 Tahap Il dan bagirumah yang belum diajukan pada tahun 2010 diserta

Bin JOYO KARDI;Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekira pukul08.00 WITA, bertempat di tanah yang dimiliki oleh Terdakwa yangberlokasi di Jalan Garoha Gunung Berantai, Kelurahan Sei Besar,Kecamatan Banjarbaru Selatan, Banjarbaru, Terdakwa II sebagai operatorexcavator merk Komatsu PC 200 mulai menguruk tanah yang berlokasi diserta memuat tanah yang di uruk tersebut ke dalam truktruk yang berlalulalang di sekitar lokasi tersebut yang akan membeli tanah urukan, dengandiawasi oleh

harus mengandungunsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan juga diharapkan akanmembawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi terdakwa itu sendiri, oleh karenaitu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan ataupun nestafa bagiterdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelahmenjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ketengahmasyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaranpenuh sebagai warga negara yang taat hukum diserta

membayar pajak danHalaman 35 dari halaman 42 Putusan No.107/PDT/2017/PT.KPGbangunan, bahwa pajakpajak yang didalilkan tersebut bukan terletakdidalam objek sengketa dan kalaupun ada pajakpajak tersebut bukanberarti merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah sengketa yangdimaksudkan oleh Para Pembanding/dahulu Para Penggugat, bahwaberdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 84 K/Sip/1973tanggal 25 Juni 1973 menyatakan bahwa Catatan dari buku desatidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik jika tidak diserta

e Bahwa saksi tidak tau berapa luas tanah yang menjadi sengketatersebut ;e Bahwa terhadap keterangan saksi keempat dari pihak Tergugattersebut, para pihak masing masing manyatakan akanmenanggapinya didalam kesimpulan ;Menimbang, bahwa untuk kepentingan serta menambangpengetahuan bagi Majelis Hakim tentang letak dan keberadaan dari tanahobyek yang dipersengketakan serta sebagai bahan pertimbangan hukumnyaatas pokok perkara yang timbul diantara kedua belah pihak yang berperkara,maka Majelis Hakim diserta

MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIANKEPUNYAAN ORANG LAIN;DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI DENGAN MELAWAN HUKUM;DIDAHULUI, DISERTA ATAU DIIKUTI DENGAN KEKERASAN ATAUANCAMAN KEKERASAN, TERHADAP ORANG DENGAN MAKSUDUNTUK MEMPERSIAPKAN ATAU MEMPERMUDAH PENCURIAN, ATAUDALAM HAL TERTANGKAP) TANGAN, UNTUK MEMUNGKINKANMELARIKAN DIRI SENDIRI ATAU PESERTA LAINNYA, ATAU UNTUKTETAP MENGUASAI BARANG YANG DICURI;5.

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9 Tahun2004 menyebutkan :Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannyadirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usah Negara dapat mengajukangugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisituntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itudinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa diserta tuntutanganti rugi dan/atau direhabilitasi ;2.