Program kerja tahunan perseroan;Bahwa laporan direksi PT PPI pada RUPS Tahun 2001 yang salahsatunya melaporkan posisi harta kekayaan Perseroan termasukdidalamnya adalah harta kekayaan berupa tanah dan bangunan obyeksengketa A dan obyek sengketa B di Kab.Pinrang telah disetujui dan telahdisahkan oleh Bp. Dr. H.

., selaku pemegangsaham dan kuasa pemegang saham, dengan demikian aset berupa tanahdan bangunan obyek sengketa A dan obyek sengketa B tersebut adalahsah menurut hukum sebagai harta kekayaan Penggugat yang terpisah(separate) dari harta kekayaan para pemegang saham dan pendirinya;10.Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT PPI selanjutnyadiselenggarakan setiap tahun, yakni RUPS Tahun 2002, 2003 dan Tahun2004, setiap penyelenggaraan RUPS tersebut maka direksi terusmelaporkan dan mencantumkan laporan

Lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 94 ayat (3) UUPT inidijelaskan:Persyaratan pengangkaian anggota Direksi untuk jangka waktu tertentu,dimaksudkan anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tidakdengan sendirinya meneruskan jabatannya semula, kecuali denganpengangkatan kembali berdasarkan keputusan RUPS.

Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;Berdasarkan hal tersebut di atas, kepengurusan/anggota direksi yangdipimpin oleh Abdy Baramuli sebagai Direktur Utama dan Aryanthi Baramulisebagai Presiden Komisaris tersebut sudah Domisioner, maka secaraotomatis berakhir karena tidak pemah melakukan RUPS lagi untukmenentukan pengurus/anggota direksi yang baru atau perpanjangan masajabatannya;Dengan demikian, maka Abdy Baramuli, S.E., yang dimaksud dalam suratkuasa Penggugat adalah tidak mempunyai kapasitas

, makapihak yang berhak untuk memberhentikan Direksi adalah juga RUPS;2.

dahulu sebagai pemilik tanah dengan buktikepemilikan SHGB No.527/Ciampea seluas 14.110 M2, SHGBNo.529/Ciampea seluas 14.560 M2, SHGB No.526/Ciampea seluas3.280 M2, dan SHGB No. 528/Ciampea seluas 17.750 M2, yang saatHalaman 2 dari 12Akta Perdamaian Gugatan Nomor 270/Pdt.G/2020/PN Cbi.Vi.ini kKesemuanya terdaftar atas nama PT taman Pantai Kronjo dan telahmenjadi jaminan kredit pada Bank BTN Kantor Cabang Bekasi.Sekaligus dalam kapasitas sebagai pemegang saham mayoritassebesar 70 % berdasarkan akta RUPS

Taman Pantai Kronjo dansekaliguSs pemegang saham sebesar 20% berdasarkan akta RUPS PT.Taman Pantai Kronjo No. 67 tanggal 29 Juli 2019.Pihak Ketiga adalah Direktur PT taman Pantai Kronjo dan sekaliguspemegang saham sebesar 10% berdasarkan akta RUPS PT. TamanPantai Kronjo No. 67 tanggal 29 Juli 2019.Pihak Keempat adalah Direktur PT taman Pantai Kronjo berdasarkanakta RUPS PT.

Taman Pantai Kronjo akanmelaksanakan RUPS Perseroan dengan mata acara tunggal yaitumelepaskan saham yang ia miliki sebesar 30% dari 70 % total sahalmpada PT.

LP/B/O605/X/2020/Bareskrim tanggal 23 Oktober2020 atas nama pelapor Herdy Sugiar tersebut.Pasal 8Segala perselisihan yang timbul dikemudian hari terkait hutang piutangantara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua, ketiga dan keempat akandiselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat dengan asaskekeluargaan.Pasal 9Sebelum RUPS perseroan sebagaimana ketentuan pasal 5perjanjian perdamaian ini dilaksanakan, Para Pengurus perseroan sepakatmemberikan kuasa penuh dan mutlak kepada Pihak Kedua selaku direkturutama

selakuDirektur Operasional PT Bahari Lines Indonesia, dan RUPS tersebut jugahadir pihak Notaris ; Bahwa Sebelum RUPS tanggal 27 Oktober 2017, pada tanggal 3Oktober 2017 saksi kekantor memberikan surat pemecatan ZulkarnainTawakkal; Bahwa surat pemecatan lebih dahulu yaitu tanggal 3 Oktober 2017saksi serahkan kepada Zulkarnain sedangkan RUPS pemecatanZulkarnain dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2017;Halaman 16 PutusanNomor:1405/Pid.B/2018/PN JktUtr.

Pengadilan Negeri untukmelakukan RUPS; Bahwa RUPS tetap berlangsung tanpa hadirnya Zulkarnainsebagai pemegang saham 10%; Bahwa ada surat akte Notaris setelah RUPS yaitu Akta Notaristanggal 27 Oktober 2017; Bahwa hasil RUPS tanggal 27 Oktober 2017 tersebutmemberhentikan Zulkarnain Tawakkal sebagai Direktur Operasional PT.Bahari Line Indonesia; Bahwa saksi tidak tahu apakah RUPS tanggal 27 Oktober 2017tersebut sudah dilaporkan ke Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusiaatau belum; Bahwa setelah dilaporkan

mengenai Pemecatan Terdakaw,Terdakwa hanya mendapatkan surat undangan RUPS tersebut karenaTerdakwa masih sebagai pemegang saham 10% (sepuluh persen); Bahwa Terdakwa mendapatkan undangan RUPS tersebut sekitar 2 atau3 hari sebelum RUPS tersebut dilaksanakan, undangan RUPS dalambentuk surat tertulis; Bahwa RUPS tersebut dilaksanakan tanggal 27 Oktober 2017; Bahwa RUPS tanggal 27 oktober 2017 tersebut dilaksanakan di HotelMall Of Indonesia (MOI); Bahwa Terdakwa sebagai pemegang saham 10% tidak hadir

dalamRUPS tanggal 27 Oktober 2017; Bahwa setelah Terdakwa tidak Hadir dalam RUPS tanggal 27 Oktober2017, tidak ada undangan lagi untuk RUPS berikutnya;Halaman 37 PutusanNomor:1405/Pid.B/2018/PN JktUtr.

RUPS Tahunan ( Annual General Meeting ), yang merupakan kegiatan rapattahunan PT, 2. RUPS Luar Biasa ( Extra Ordinary General Meeting ), dilakukanapabila ada masalah yang timbul dan perlu penanganan segera, antara lainpengantian Direksi, perobahan nama perseroan, tempat kedudukan dan lainlain, dan ke 3.

Menyatakan TERGUGAT 1 dan 2 wajib melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) dengan membuat laporan perusahan, baik laporan keuangan dan laporan kegiatan perusahaan PT. Putera Singgalang Prima;

6. Menyatakan dan memerintah Tergugat 1 dan 2 untuk melaksanakan Pasal 63, 64, 66, 67, 69 dan 71 UU PT;

7. Menyatakan TIDAK ADA HAK PARA TERGUGAT atas sisa tanah aset perusahaan PT.

Selanjutnya pada Pasal64 (1) Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 disampaikankepada Dewan Komisaris atau RUPS sebagaimana ditentukan dalam anggarandasar.

Anggaran dasar dapat menentukan rencana kerja yang disampaikan olehDireksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuanDewan Komisaris atau RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturanperundangundangan. (2) Anggaran dasar dapat menentukan rencana kerjayang disampaikan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusmendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS, kecuali ditentukan laindalam peraturan perundangundangan (3) Dalam hal anggaran dasarmenentukan rencana kerja harus

mendapat persetujuan RUPS, rencana kerjatersebut terlebih dahulu harus ditelaah Dewan Komisaris;15.

Selanjutnya Pasal 71 UU PT, menyatakan: (1)Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diputuskan oleh RUPS. (2)Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagaidividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS. (3) Dividen sebagaimana dimaksudpada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo labayang positif.17.

Bahwa karena saat ini PT PUTERA SINGGALANG PRIMA, dibawahpengusaan Tergugat 2, maka secara hukum Tergugat 2 harus melaksanakanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) dengan membuatlaporan perusahan, baik laporan keuangan dan laporan kegiatan perusahaan;19.

dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarahuntuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suarayang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalamUndangUndang.kinisecara sah berubah menjadi : RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarahuntuk mufakat apabila dihadiri oleh paling sedikit 75 % (tujuh puluhlima persen) dari pemegang saham dan berdasarkan suara setujupaling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah suara yangdikeluarkan dalam RUPS;Bahwa untuk memperbesar

Tahunan juga telahdiadakan RUPS Luar Biasa berdasarkan Surat keterangan Nomor :018/NOTBDG/VI/2017 yang dibuat oleh Notaris Made YuniDarmayanti,SH.

RUPS kedua3) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhakmengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 3/5 (tigaperlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadiratau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujuipaling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yangHalaman 16 dari 130 Putusan Nomor 85/Pdt/2019/PT DPSdikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadirandan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yanglebih

luar biasatertanggal 2 Oktober 2017 berdasarkan atas ketentuan pasal 10 ayat (4)Anggaran Dasar PT.Hitakara tersebut diatas yaitu berdasakan atas suarasetuju paling sedikit 75% dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS;dimana faktanya berdasarkan voting suara tidak setuju sebesar 33,3% (tigapuluh tiga koma tiga persen) dan suara setuju sebesar 67,7% (enam puluhtujuh koma tujuh persen) sehingga seharusnya RUPS tidak dapatmengambil keputusan yang sah;Oleh sebab itu keputusan RUPS luar biasa tanggal

LB ke2 ini hanya66,7% (enam puluh enam koma tujuh persen) yang setuju, sehinggahasil RUPS LB adalah tidak sah karena tidak tercapai kuorum;c.

LB) untuk memutuskan pembubaran badan hukum danpembentukan Tim Likuidasi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur BankIndonesia Nomor7/2/KEP.GBI/2005 tanggal 13 Januari 2005;Bahwa berdasarkan surat Tim Pengelola Sementara Bank Nomor 023/BI/BGIDIR/II/2005 tanggal 21 Februari 2005, dilaporkan bahwa pada tanggal18 Februari 2005 telah diagendakan untuk diselenggarakan RUPS LB untukmemutuskan pembubaran badan hukum dan pembentukan Tim LikuidasiBank Global (Dalam Likuidasi) bertempat di Restauran Sari Kuring

Sudirman Kav. 5253 SCBD Lot. 21 Jakarta, namun demikian RUPSLB tersebut tidak dapat diselenggarakan karena tidak dihadiri olehpemegang saham/pemilik atau wakil pemegang saham/pemilik;Bahwa menindaklanjuti tidak terselenggaranya RUPS LB Kedua yangdirencanakan pada tanggal 28 Februari 2005, Tim Pengelola SementaraBank dengan surat Nomor 065/BGIDIR/III/2005 tanggal 4 Maret 2005meminta penegasan kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal(BAPEPAM) mengenai langkah yang perlu dilakukan untuk dapattercapainya

pembubaran badan hukum perseroan dan pembentukan TimLikuidasi yang diperlukan, terkait dengan ketentuan Anggaran DasarPerseroan khususnya mengenai Pembubaran dan Likuidasi Pasal 29 ayat (3)yang menyebutkan bahwa dalam hal RUPS kedua tidak kuorum, maka ataspermohonan perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan,Hal. 15 dari 27 hal.Put.Nomor 245 K/Pdt.SusPHI/2015101112panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh ketuaBAPEPAM;Bahwa Bank Indonesia telah mengirimkan surat Nomor

7/72.DPwB1/PwB11 tanggal 18 Maret 2005 kepada BAPEPAM berkenaan dengan tidakterselenggaranya 2 (dua) kali RUPS LB tersebut, mengingat bahwa badanhukum tersebut merupakan Perusahaan Terbuka, serta sesuai dengan Pasal29 ayat 3 Anggaran Dasar Bank Global (Dalam Likuidas), disebutkan bahwadalam hal RUPS tidak kuorum maka atas permohonan perseroan, kuorum,jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktupenyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua BAPEPAM, sehingga BankIndonesia meminta penegasan

Pasal 14 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999, meminta kepada Pengadilan untukmengeluarkan penetapan yang berisi Pembubaran Badan Hukum Bank,Penunjukkan Tim Likuidasi, Perintah Pelaksana Likuidasi dan Perintah agarTim Likuidasi mempertanggungjawabkan likuidasi kepada Bank Indonesiadan selanjutnya permintaan Penetapan Pengadilan tersebut wajib diajukanselambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya batas waktupenyelenggaraan RUPS;Bahwa berkenaan dengan

Mutiaranusa Antarsamudra Lines dan PT.Pelayaran Prima Jaya Samudra, tanoa melalui RUPS pada Januari 2014Terdakwa kembali membeli satu unit kapal motor Nee Diak milik PT. FoongSoon dengan cara hutang, pembayaran kapal akan dilakukan setelah kapalmotor Nee Diak dibalik namakan menjadi milik perusahaan, setelah kapal motorNee Diak menjadi milik perusahaan kemudian Terdakwa mengangunkan keduakapal motor Uranis dan Nee Diak ke Bank BNI cabang Batam sebesarRp8.400.000.000.

(tiga miliar empatratus juta rupiah), sisa uang tersebut sesuai dengan janji Terdakwa kepadaSaksi Yohanes Ivan Santoso dan Saksi Edy Susanto seharusnya Terdakwabayarkan untuk membayar pinjamannya kepada Saksi Yohanes Ivan Santosodan Saksi Edy Susanto, akan tetapi Terdakwa dengan sengaja tidakmembayarkannya dengan alasan akan membeli kapal lagi;Bahwa Terdakwa tanpa melalui RUPS, kembali meminta uang kepadaSaksi Yohanes lvan Santoso dan Saksi Edy Susanto dengan alasan untukmembeli kapal sebanyak 4

(tiga miliar empat ratus juta rupiah) sisauang tersebut seharusnya Terdakwa bayarkan untuk membayar pinjamannyakepada Saksi Yohanes Ivan Santoso dan Saksi Edy Susanto, akan tetapiTerdakwa tidak membayarkannya dengan alasan akan membeli kapal lagi;Bahwa Terdakwa tanpa melalui RUPS, kembali meminta uang kepadaSaksi Yohanes Ivan Santoso dan Saksi Edy Susanto dengan alasan untukmembeli kapal sebanyak 4 (empat) unit, Terdakwa menjanjikan akan segeramengembalikan pinjaman uang milik Saksi Yohanes Ivan

Pelayaran Prima Jaya Samudra dan PT.Mutiaranusa Antarsamudra Lines padahal masalah susunan pengurus danbesarnya saham belum ada dibicarakan sama sekali dalam RUPS, akantetapi berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, berdalihpenyetoran dana tersebut merupakan kewajiban Saksi Yohannes IvanSantoso tidaklah dapat diterima;Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yohannes Ivan Santoso, Budimandan Edy Susanto, dana yang disetorkan kepada Terdakwa bukanlahpenyertaan modal atau saham Saksi Yohannes Ivan

;Bahwa berdasarkan keterangan ahli Tan Kamelo, tindakan Terdakwayang tidak melakukan RUPS untuk mensahkan uang dan atau barangmodal yang dimasukkan oleh salah satu pemegang saham menjadibagian dari aset perusahaan adalah menjadi tanggungjawab pribadiTerdakwa;e Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Yohanes lvanSantoso mengalami kerugian sebanyak Rp2.400.000.000.

Nomor 3570 kK/Pdt/2015dengan perincian sebagai berikut:1.Pada tahun buku 2006 RUPS Tahunan menentukan net income (lababersih) sebesar Rp14.663.797.558,00 (empat belas miliar enam ratusenam puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh lima ratus limapuluh delapan rupiah);Pada tahun buku 2007 RUPS Tahunan menentukan net income (lababersih) sebesar Rp11.815.571.039,00 (sebelas miliar delapan ratus limabelas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tiga puluh sembilan rupiah);Pada tahun buku 2008 RUPS

Tahunan menentukan net income (lababersih) sebesar Rp14.253.933.857,00 (empat belas miliar dua ratus limapuluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah delapan ratus limapuluh tujuh rupiah);Pada tahun buku 2009 RUPS Tahunan menentukan net income (lababersih) sebesar Rp7.280.021.917,00 (tujuh miliar dua ratus delapanpuluh juta dua puluh satu ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah);Pada tahun buku 2010 RUPS Tahunan menentukan net income (lababersih) sebesar Rp20.405.166.722,00 (dua puluh miliar

Th.90 antara lain menentukan Tergugat akanmembagikan Dividen dari hasil laba bersih yang penggunaannyaditentukan oleh RUPS Tahunan kepada Penggugat, Tergugat Il,Tergugat III selaku Para Pemegang Saham;b.

Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;b. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;c. Menjalankan hak lainnya berdasarkan undangundang ini;Halaman 7 dari 39 hal. Put.

Nomor 3570 K/Pdt/20152) ... dan seterusnya;Pasal 61 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas yang berbunyi:1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadapPerseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakanPerseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagaiakibat keputusan RUPS.

Nomor 388Akta RUPS Nomor 390Akta Personal Guarentee Nomor 395Akta Personal Guarantee Nomor 394Akta Perjanjian Subordinasi Nomor 397Akta Subordinasi Nomor 398Salinan Rekening Koran PT.

SH.M.KnAsli Akta Personal Guarantee Nomor 572 tanggal 1 (satu)bundel Hal. 8 dari 34 hal Putusan Nomor 3013 K/Pid.Sus/2019 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab, SH.M.Kn Asli Akta Perjanjian Subordinasi Nomor 573tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab,SH.M.Kn Asli Akta Perjanjian Subordinasi Nomor 574tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab,SH.M.Kn Asli Akta Cessie Nomor 575 tanggal 27 Juni2013 Notaris Abdul Wahab, SH.M.Kn Asli Akta SKM Nomor 576 tanggal 27 Juni 2013Notaris Abdul Wahab, SH.M.Kn Asli Akta RUPS

tahunan PT BTN Persero tok Nomor40, tanggal 12 April 2016 Copy pengesahan Kemenkumham tanggal 12April 2016 Copy RUPS LB dan RUPS tahunan PT.

tahunan PT BTN Persero tbk Nomor 40,tanggal 12 April 2016 Copy pengesahan Kemenkumham tanggal 12 April2016 Copy RUPS LB dan RUPS tahunan PT.

Dalam kesempatan itulah Penggugat dipaksa Tergugat, untukmenerima Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa a quo yang telahdisiapkan sebelumnya, dengan kata lain tanpa melalui RUPS terlebihdahulu.

Anggota direksi dapat sewaktuwaktu diberhentikanberdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkanalasannya;(2). Keputusan untuk memberhentikan anggota direksisebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diambilsetelah yang bersangkutan diberi kesempatan untukmembela diri dalam RUPS;b.

KEP66/MBU/2007, tanggal 24 April2007 yaitu dengan cara tidak memberi kesempatan Penggugatuntuk membela diri melalui RUPS dan tidak denganmenyebutkan alasannya. Dengan demikian Keputusan TataUsaha Negara objek sengketa a quo bertentangan denganperaturan perundangundangan yang bersifat prosedural/formal;f.

KEP22/MBU/2010tanggal 01 Februari 2010 tentang Penegasan Fungsi Menteri BUMNSelaku Penyelenggara PemerintahanDan Selaku Pemegang Saham/Pemilik Modal BUMN, padaLampiran II angka 1 ditegaskan bahwa pengangkatan danpemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris merupakanfungsi Menteri BUMN sebagai Wakil Pemerintah selaku PemegangSaham/RUPS pada Persero;d. Hubungan antara Menteri BUMN dengan Direksi BUMN adalahhubungan antar organ Perusahaan, Menteri BUMN selaku RUPS danSdr.

Dimana, hal ini juga telah diadopsi pada Pasal105 ayat (4) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas yang berbunyi Pemberian kesempatan untuk membela diridalam RUPS tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidakberkeberatan atas pemberhentian tersebut;III.

JMU sejak 1 112011; 23Bahwa Saksi serah terima dengan Bambang Koesbandono ada berita acaraserahterima, dilampiri dengan memorandum, isinya laporan keuangan, laporankinerja 2010, naskah RUPS 2010 dan perkembangan PT. Jatim Marga Utama ;Bahwa PT. JMU berubah menjadi PT JPU tahun 2014 dalam RUPS tanggal1662014, Akta Notaris No. 21 tahun 2014 ;Bahwa Bambang Koesbandono sebagai Dirut PT. JMU tahun 2002 sampai201 1/serahterima ; PT.

JMU bergerak dibidang pengelolaan pembangunan jalan tol SurabayaMojokerto, selain itu untuk jalan tol Gempol Pasuruan RUPS tanggal162011 Akta Notaris No. 2 tahun 2011 ; Hasil RUPS tanggal 162011koreksi pengurus , tambahan modal Pemprop Jatim Rp. 7,5 milyar, PT. TJP,perubahan maksud dan tujuan perseroan, tidak memuat Surabaya Mojokerto,tol yang lain Gempol Pasuruan jasa konstruksi ;Bahwa Nota Kesepahaman antara PT. JMU dengan PT.

JMU belum pernah dilaksanakan ;Bahwa RUPS Luar Biasa tahun 2006, 2008, 2011 ;Bahwa hasil RUPS tahun 2008 tentang anggaran dasar, pergantian pengurus ;Bahwa tahun 2011 tentang pergantian pengurus ;Bahwa hasil RUPS dituangkan dalam akta notaris ;Bahwa tahun 2002 Komisaris Utama Basuki, komisaris Sudirman dan AlexAmiirullah ;2 52222222 55 52222 nn nena29Bahwa tahun 2002 Dirut PT.

JMU tidak dirugikanhanya pendapat pribadi saksi ;Bahwa RUPS tahun 2011 PT. JMU tambahan setoran modal ;Bahwa RUPS tahun 2008 dan 2011 penggantian direksi dari BambangKoesbandono kepada Hartoyo Soeroer, yang menghadiri RUPS dari PempropJatim Ardi, PT. Jasa Marga Herly Winarto, PT. JMU Hartoyo Soeroer dan SriWidiadi, Hartoyo Soeroer RUPS akta No. 2 tahun 2011, Dirut PT. JmuBambang Koesbandono tahun 2003, yang hadir Soekarwo dari Pemprop, Jasamarga dan PT.

JMU tidak hadir ;Bahwa Pernyataan RUPS diluar RUPS hasilnya memutuskan Dewan Komisaris selain itu tidak ada ;Bahwa Dirut yang baru ada melakukan MOU tahun 2011 dana investasiGempolPasuruan ;32Bahwa MOU tahun 2008 jalan tol GempolPasuruan, sebagai pemegang sahamPT. Jasa Marga dan PT. JMU PT. Trans Marga Pasuruan Anak PerusahaanPT. Jasa Marga dan PT.

orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankansuatu perusahaan milik sendir1;b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdirisendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada diIndonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf adan b yangberkedudukan di luar wilayah Indonesia.Apabila diperhatikan jabatan terakhir Penggugat adalah selaku Direkturyang diangkat berdasarkan hasil rapat RUPS

, sementara pasal 105 UU PT mengatur mengenaimekanisme pemberhentian Direksi oleh mekanisme RUPS pula.Apalagi saat ini Penggugat juga salah seorang pemegang saham dengantotal kepemilikan sebesar 1.45% pada Tergugat, sehingga dengan demikianPenggugat juga pemilik (owner) dari perusahaan, oleh karenanyaPenggugat tidak dapat bertindak sebagai pekerja sebagaimana dimaksudUU No.13 Tahun 2003.Pengadilan PHI tidak berwenang mengadili perkara ini (Kompetensiabsolut).Sesuai peran dan kedudukan penggugat selaku

, sementara pasal 105 UU PT mengatur mengenaimekanisme pemberhentian Direksi oleh mekanisme RUPS pula;Bahwa hal sebagaimana dijelaskan pada poin diatas sesuai denganpendapat Kemalsjah Siregar sebagai Praktisi Hukum Ketenagakerjaan yangmenyatakan bahwa jika seseorang beroleh jabatan sebagai Direksi lewatmandat RUPS, maka Penggugat wajib tunduk pada ketentuan UU PT, makasengketa seputar pengangkatan maupun pemberhentian Direksi UPAYAHUKUMNYA MELALUI PENGADILAN NEGERI.Gugatan Penggugat Kabur ( OBSCUUR

tidak jelas dan kabur, karena penggugat sendiridalam gugatannya tidak dapat menjelaskan maksud dari dalil gugatannyapada angka 1.Oleh sebab itu kiranya gugatan tersebut pada angka 1 tidak dapatdipertanggung jawabkan atau tidak jelas maksudnya, dan Tergugat denganjelas dan tegas menolak gugatan penggugat pada angka 1.DALAM POKOK PERKARA1.Bahwa apa yang disampaikan dalam pokok perkara ini merupakan satukesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari eksepsi diatas.Bahwa memang benar Penggugat dalam RUPS

pertamakalinya diangkatsebagai pelaksana Jabatan Direktur sejak tahun 2006, kemudianberdasarkan rapat RUPS juga Penggugat selanjutnya diangkat sebagaiDirektur dalam masa jabatan 4(empat) tahun dan berakhir tahun 2010.Bahwa kemudian untuk mengikuti proses seleksi calon Direksi Penggugatharus mengikuti tes kemampuan dan kepatutan (Fit and profer test) yangdiselenggarakan oleh Bank Indonesia.

Putusan Nomor :75/G/2015/PTUNJKT12dimiliki seratus persen oleh negara Tergugat bertindak sebagai RapatUmum Pemegang Saham ( RUPS ) dan dalam hal tidak seluruhnyasaham persero tidak dimiliki oleh negara, Tergugat bertindak sebagaipemegang saham super mayoritas.

Hal ini secara jelas di atur Pasal 14ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 yang berbunyi : Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Perserodimilki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham padaPersero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnyadimilki oleh negara ;10.Bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Direksi BUMN11diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER 03/MBU/02/2015tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan PemberhentianAnggota Direksi

Hal ini diaturpasal 28 ayat (2 ) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 yang berbunyi Komposisi Komisaris harus ditetapkan sedemikian rupa sehinggamemungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secaraefektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen ;76.Bahwa pada tanggal 24 Maret 2015 PT Bank Tabungan Negara( Persero ) Tbk yang merupakan BUMN mengadakan Rapat UmumPemegang Saham ( RUPS ) ;17.Bahwa dalam RUPS tersebut adalah memutuskan pengangkatan Direksidan Komisaris PT.

Jasa Marga ( Persero ) Tbkyang merupakan BUMN mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham( RUPS ) ;27. Bahwa dalam RUPS PT. Jasa Marga ( Persero ) Tbk tersebutdiputuskan mengangkat Komisaris Baru yaitu :Komisaris Utama : Refly Harun ;Komisaris : Akhmad Syakhroza ;Komisaris : Boediarso Teguh Widodo ;Komisaris : Taufik Widyawan ;Komisaris : Hambra ;Komisaris Independen : Sigit Widyawan ;28.

Bahwa pada tanggal 23 Desember 2014 PT Perusahaan Listrik Negara (Persero ) yang merupakan BUMN mengadapan RUPS ;35.Bahwa dalam RUPS tersebut diputuskan untuk mengangkat ChandraHamzah sebagai Komisaris Utama ;36.Bahwa Chandra Hamzah sama sekali tidak punya pengalaman bekerjadi perusahaan yang bidang usahanya seperti PT Perusahaan ListrikNegara ( Persero ) yakni soal tenaga listrik ;37.Bahwa latar belakang pendidikan Chandra Hamzah adalah FakultasHukum Universitas Indonesia dan tidak sesuai dengan

Rasuna Said JakartaSelatan, RUPSLB ini didasarkan pada Penetapan Pengadilan NegeriJakarta Timur Nomor 03/Pdt.P/RUPS/2007/PN.Jkt.Tim. tanggal 3Maret 2008 atas permohonan dari Pemda DKI Jakarta ;Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 03/Pdt.P/RUPS/2007/PN.Jkt.Tim. tersebut telah terdapat kekhilafan dalampenerapan hukumnya, yaitu mengenai Pasal 80 ayat (2) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yaitutidak memanggil Komisaris dan Direksi untuk didengarketerangannya

Rumah Sakit HajiJakarta adalah sebagai Direksi dan bukan sebagai pemegang sahamdimana pengangkatan dan atau pemberhentian Direksi adalahkewenangan sepenuhnya RUPS ;Bahwa dari RUPS yang dilaksanakan oleh Tergugat Il Intervensi tanggal22 Maret 2008 telah ditetapbkan Penggugat tidak menjabat lagi sebagaiDireksi dan diganti dengan Direksi yang baru, dan hal tersebut adalah halyang sangat wajar sesuai ketentuan hukum yang berlaku serta tidakmelanggar peraturan perundangundangan manapun ;Bahwa seharusnya

apabila terdapat pihak yang dirugikan yang dapatmengajukan gugatan dengan adanya RUPS tanggal 22 Maret 2008 danhasilhasilnya adalah Para Pemegang Saham dan bukan anggota Direksikarena para Direksi termasuk Penggugat tidak memiliki relevansi yuridisapapun, sedangkan sampai saat ini Para Pemegang Saham tidak adayang mengajukan gugatan terhadap penyelenggaraan RUPS tersebut ;Bahwa keliru dan tidak tepat Penggugat menyatakan Surat NomorAHU.AH.01.109236 tanggal 21 April 2008 perihal penerimaanpemberitahuan

Rumah Sakit Haji Jakarta dan obyek yangdigugat adalah RUPS tanggal 22 Maret 2008 ;PENGGUGAT BUKAN SEBAGAI DIREKSI PT.

Rumah Sakit Haji Jakartadengan mempermasalahkan pemberhentiannya yang telah dilakukandengan mekanisme RUPS ;15. Bahwa Tergugat Il Intervensi perlu menegaskan dalam perkara a quoPenggugat bukanlah pemegang saham PT.

;Pasal 98 ayat (3) UU PT:Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat,kecuali ditentukan lain dalam Undangundang ini, anggaran dasar, ataukeputusan RUPS.;Penjelasan:Cukup Jelas.;Pasal 102 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU PT:(1) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:a. Mengalinkan kekayaan Perseroan; ataub.

ESC Urban Food Station melaluidirekturnya telah mengajukan pencabutan Laporan Polisi kepadaTermohon melalui suratnya tertanggal 10 Mei 2018 dimana pencabutanLaporan Polisi tersebut didasarkan pada hasil keputusan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT.

Dalamkeputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT.ESC Urban Food Station tertanggal 10 Mei 2018 tersebut PemegangSaham telah menyetujui Pencabutan Laporan Polisi yang sebelumnyadilaporkan oleh Nano Sumartono, oleh karenanya PencabutanLaporan Polisi melalui direktur baru yang diangkat berdasarkankeputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT.ESC Urban Food Station tertanggal 10 Mei 2018 tersebut secarahukum telah memiliki kKedudukan hukum (legal standing) dalammelakukan

Ketut Westra, SH, MH, : yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Bahwa dalam perseroan terbatas ada disebut dengan organ perseroandimana dalam UU No. 4 Tahun 2007, organ perseroan itu ada 3 yaitu RUPS,Direksi dan Dewan Komisaris dimana masingmasing organ ini memilikikewenangan yang berbeda, dimana kewenangan RUPS adalahkewenangan yang tertinggi yg tidak dimiliki oleh direksi dan komisarissedangkan direksi sesuai dengan pasal 92 dari UU No. 40 thn 2007 inimempunyai kewenangan atau tugas untuk

dan ada yangtidak memerlukan persetujuan RUPS, kalau dia melakukan kewenanganuntuk menjalankan kerjasama untuk kepentingan perusahaan maka dia tidakmemerlukan persetejuan RUPS dan apabilan direksi menjaminkan asetasetperusahaan kemudian mengalihkan asetaset perseroan dan sebagainya inimemerlukan persetujuaan RUPS apabila melebihi dari 50 % asetasetperseroan, UndangUndang sudah menentukan sedemikian rupa terhadapasetaset yang dijaminkan dan ada pengalihan aset harus melalui RUPSkarena RUPS ini adalah

NV sebesar 1/10 sebesar 20 sero ;2) Bahwa Para Terlawan telah mengadakan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 06 Juni 2015 dan27 Juni 2015 tidak dapat diselenggarakan karena tidak mencapaiKuorum ;3) Bahwa oleh karena telah 2 (dua) kali RUPS Luar Biasa yangdiadakan tidak memenuhi Kuorum, maka berdasarkan ketentuanPasal 86 ayat 5 UndangUndang No. 40 Tahun 2007 ParaHalaman 2, Putusan No. 488/Pdt/2016/PT SMGTerlawan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang agarditetapkan

Bahwa sebab ketentuan Pasal 79 ayat (2) a, Pasal 80 ayat (1), 86 ayat(5) dan (6) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas hanya mengatur Mengenai Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) saja dan sama sekali tidak mengatur adanya Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa ;10. Bahwa oleh karena itu Penetapan Pengadilan Negeri Semarangtanggal 15 Oktober 2015 No. 394/Pdt.P/2015/PN.

NV. dimana Para Pelawan adalah para ahli warisPara Pemilik Sero, maka Para Pelawan adalah sebagai Pihakyang dirugikan:Bahwa Para Terlawan menyangkal Para Pelawan adalah AHLIWARIS yang SAH dari PEMILIK SERO, oleh karena itu ParaTerlawanmengsomir agar Para Pelawanmembuktikannyadengan buktibuktiyang sah.Bahwa Para Terlawan mengsomir Para Pelawan untukmembuktikan dalil gugatan angka 5 yang mengatakan : Bahwa RUPS Luar Biasa tanggal 06 Juni 2015 dan tanggal 27Juni 2015 tidak memenuhi ketentuan Pasal 16

Smg. melampauibatas wewenang yang diberikan kepada Persero yang sifatnyahanya memanggil untuk mengadakan RUPS tanpa ada acaraacara lain ;5. Bahwa dalam gugatan angka 6 Para Pelawan mengatakan RUPSLuar Biasa tanggal 06 Juni 2015 dan tanggal 27 Juni 2015 tidakmemenuhi ketentuan Pasal 16 Anggaran Dasar PT. Liang HokHandel Maatschappij. N.V. karenatenggang waktu Rapat Pertamadengan Rapat Kedua adalah kurang dari 1 (satu) bulan;Dalil tersebut TIDAK BENAR sebab Anggaran Dasar PT.

Bahwa Pasal 86 ayat 9 UU Nomor 40 Tahun 2007 yang berbunyi:RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (Sepuluh) hari dan paling lama 21 (dua puluh satu) harisetelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan;RUPS Luar Biasa pertama tanggal 06 Juni 2015 dan RUPS LuarBiasa kedua tanggal 27 Juni 2015 sudahsesuaidenganketentuan Pasal 86 ayat 9 UU Nomor 40 Tahun 2007 olehkarena itu SAH;7.

,M.M., padaRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Jakarta tanggal 1517 Juli2002, sebagaimana tertera dalam lampiran penjelasan RUPS dan telahdijadikan barang bukti (P.25) pada perkara perdata nomor 42 diHal. 5 dari 77 hal. Put.

,M.M., padaRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Jakarta tanggal 1517 Juli2002, sebagaimana tertera dalam lampiran penjelasan RUPS dan telahdijadikan barang bukti (P.25) pada perkara perdata nomor 42 diPengadilan Negeri Sorong, mengaku telah mengambil fee DirekturUtama pada tanggal 30 September 2001 sebesar Rp132.487.000,00Hal. 13 dari 77 hal. Put.

., perihal Risalah RUPS PT.Bhima Segara Sarana tentang Pengangkatan Dewa NyomanWiryawan Tamanbali, S.E.,M.M., selaku Direktur Utama;1 (satu) buah Akte No. 8 tanggal 05 November 2001, yang dibuatoleh Notaris Betsail Untajayana, SH perihal Risalan RUPS PT.Bhima Tirta tentang Pengangkatan Dewa Nyoman WiryawanTamanbali, S.E.

Bhima Tirta dan PT.Bhima Segara Sarana sejak tanggal 06 November 2001 melaluiKeputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bhima Tirtadan PT.

., perihal Risalah RUPS PT.Bhima Segara Sarana tentang Pengangkatan Dewa NyomanWiryawan Tamanbali, S.E.

Masth Aktif bekerja sampai dengan RUPS Tahunan 2015 (20Juni 2016), atauc. Yang ditugaskan di Sub Business Unit (SBU)tersebut sangat mengadaada, dibuatbuat, atau tidak patut atautidak fair.

Hal ini dikarenakan masa kerja Penggugat diperusahaan /Tergugat adalah pada tahun 2015 sementara di tahunberikutnya in casu pada tanggal 20 Juni 2016 dimana Tergugat barumelakukan RUPS untuk tahun 2015 Penggugat sudah tidak bekerjalagi di Tergugat karena kontraknya tidak diperpanjang Tergugat.Dengan kalimat lain, status Penggugat yang sudah tidak bekerja lagidi Tergugat pada saat Tergugat melakukan RUPS 2015 pada bulanJuni 2016 tentunya di luar kekuasaan atau kehendak apalagikesalahan Penggugat.Memberlakukan

Bagaimana mungkin Tergugat dapatdikatakan fair atau bijak ketika ia mengeluarkan ketentuan terkaitkriteria penerima bonus secara berlaku surut in casu karyawanyang berhak menerima bonus JASPROD untuk masa kerjaproduksi tahun 2015 adalah karyawan yang masih bekerja padasaat perusahaan melakukan RUPS pada tahun 2016 bulan Juni.Dengan kalimat lain, menurut Tergugat, pokoknya Penggugat tidakberhak mendapat bonus JASPROD 2015 karena Penggugatsudah tidak bekerja di Tergugat pada saat RUPS pada bulan Juni2016

Masih Aktif bekerja sampai dengan RUPS Tahunan 2015 (20Juni 2016), atauc.

Akuntabilitas:Perusahaan menggunakan laba untuk pembagian bonus Karyawanberdasarkan Laporan Tahunan 2015 yang harus terlebin dahulumendapatkan pengesahan RUPS Tahun 2015 (20 Juni 2016).c. PertanggungjawabanKebijakan Memo No.

BANGUN MEGAH SEMESTA saksi ANDREAS SIE tidak hadir dalamRUPSLB tidak hadir, maka saksi TJIPTA FUDJIARTA membeli saham saksiANDREAS SIE melalui Terdakwa yang kemudian dituangkan dalam Akta JualBeli Saham No. 54 tanggal 22 Desember 2011 yang dikeluarkan olehNotaris ANLY CENGGANA, SH;Bahwa pada tanggal 12 Desember 2011 saksi Notaris ANLYCENGGANA, SH. telah memberikan Akta Berita Acara RUPS No. 43 tanggal17 November 2011, Berita acara RUPS No. 2, Akta Jual Beli Saham No. 3,Akta Jual Beli Saham No. 4

BANGUN MEGAHSEMESTA yang dituangkan dalam Berita Acara RUPS No. 29 yangdikeluarkan oleh Kantor Notaris SYAIFUDIN, SH. Tentang perubahan Direksisehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT. BANGUN MEGAHSEMESTA adalah sebagai berikut:e Direktur Utama : TOH YORK YEE WINSTONe Direktur : CONTI CHANDRAe Komisaris : TJIPTA FUDJIARTABahwa pada tanggal 01 Juli 2013 kembali diadakan RUPS PT.

BANGUNMEGAH SEMESTA yang dituangkan dalam Berita Acara RUPS No. 2 yangdikeluarkan oleh Kantor Notaris SYAIFUDIN, SH. Tentang perubahan Direksisehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT.

BANGUN MEGAHSEMESTA yang dituangkan dalam Berita Acara RUPS No. 29 yangdikeluarkan oleh Kantor Notaris SYAIFUDIN, SH. Tentang perubahan Direksisehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT.

BANGUN MEGAHSEMESTA adalah sebagai berikut:e Direktur Utama : TOH YORK YEE WINSTONe Direktur : CONTI CHANDRAe Komisaris : TJIPTA FUDJIARTABahwa pada tanggal 01 Juli 2013 kembali diadakan diadakan RUPS PT.BANGUN MEGAH SEMESTA yang dituangkan dalam Berita Acara RUPS No. 2yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris SYAIFUDIN, SH. Tentang perubahanDireksi sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT.

Fakta persidangan tentang pengaturan gaji Terdakwa selakuDirektur Utama, yang mana judex factie menguraikan seolaholah telahpernah diatur didalam Berita Acara Rapat ( RUPS ) No.186 tanggal 27Oktober 2016, padahal menurut fakta persidangan, tidak pernah adatercantum pengaturan tentang gaji Terdakwa didalam Berita Acara Rapat( RUPS ) No.186 tanggal 27 Oktober 2016.2.

Uraian fakta seolaholah Terdakwa selaku Direktur Utama belumpernah melaksanakan RUPS untuk pertanggungjawaban jabatan,tidak sesuai fakta persidangan, mengingat berdasarkan Lampiranbarang bukti berupa dokumen RUPS No.002/RUPS/PT.PTC/IIII/2018tertanggal 17 Maret 2018, RUPS sudah pernah dilaksanakanuntuk masa jabatan Terdakwa selaku Direktur Utama, yang manaberikutnya terhitung tanggal 17 Maret 2018 Terdakwa sudah tidakmenjabat lagi selaku Direktur Utama Perseroan PT.Pesona TimurCemerlang.5.

Bahwa judex factie telah salah dan keliru mengkonstruksifakta persidangan, sehingga sampai pada pertimbangan seolaholah perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan RUPS.1.3. Bahwa konstruksi fakta judex factie tersebut seolaholahmencari payung hukum, lalu mengkonstantir rumusan perbuatanseolaholan telah memenuhi unsur perbuatan melawanhukum( wederrechtelijk).2.

Pertimbangan Judec Factie Tentang Pelaksaan RUPS.4.1. Bahwa pertimbangan judex factie keliru dan tidaktepatmengkonstantir tentang kewajiban melaksanaan RUPSadalah sebagai sebuah perbuatan bersifat melawan hukumpidana ( wederrechtelijk ), mengingat didalam UndangUndangNo.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tidak ada Pasalmengatur tentang rumusan perbuatan Pidana namun hanyamemuat sanksisanksi bersifat keperdataan.4.2.

Bahwa sedangkan menurut faktanya, Terdakwa terhitungsejak tanggal 17 Maret 2018 berdasarkan RUPS No.002/RUPS/PT.PTC /IIl/2018 RUPS tidak lagi menjabat sebagaiDirektur Utama PT.Pesona Timur Cemerlang.Halaman 26 dari 37, Putusan Nomor 1297/PID/2020/PT SBY4.3.