Ditemukan 1029 data
2.Michael A. F Tambunan, SH
3.TINA MAYASARI, S.H., M.H.
4.BAMBANG SUJADMIKO, SH
5.MICHAEL A. F. TAMBUNAN, SH
6.HERMAN KONDO SIRIWA, S.H.M.M
7.Diana Marini Riyanto, SH.MH
8.Melva Nurelly, S.H.M.H
9.I GUSTI NGURAH AGUNG ARY KESUMA. S.H
10.Akvianto Sukmaharto, S.H
Terdakwa:
DARMAWATI, S.Sos,. M.A.P Binti Alm. DOHI
3 — 3
Subair kepada Bupati Kutai Timur perihal penyelesaian pembayaran uang ganti rugi Perumahan KPN berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA;
- 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Ketua TAPD No. 910/0741/BPKAD/05/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 Perihal: Penginputan RKA Tahun Anggaran 2019;
- 1 (satu) Rangkap
Salinan Surat Ketua TAPD No. 910/0796/BPKAD/05/IX/2018 tanggal 14 September 2018 Perihal: Penginputan RKAP Tahun Anggaran 2018;
- 1 (satu) Rangkap Salinan Rencana Kerja Anggaran Perubahan SKPD BPKAD Tahun Anggaran 2018 No. 4.04 01 01 21 12 5 2 tanggal 17 September 2018 atas kegiatan Penyelesaian Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan KPN berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Register Nomor 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA;
- 1 (satu) Rangkap Salinan Rencana Kerja
58 — 20
Anggota : H.MUCHAMAD ARISANDI BACHRUM, SH.AMRIL JAZ, S.Ap.YUYUN RODIANABahwa pada bulan Nopember 2009 di ruang rapat paripurna DPRD KabupatenSumedang Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau yang disebut TAPD KabupatenSumedang yang diketuai oleh Terdakwa H. ATJE ARIFIN ABDULLAH melakukanrapat pembahasan untuk APBD Tahun 2010 dimana dalam rapat tersebut dianggarkandana pengadaan tanah di desa Haurgombong Kecamatan Pamulihan KabupatenSumedang untuk relokasi pasar hewan terpadu.
MUCHAMAD ARISANDIBACHRUM,SH.AMRIL JAZ,S.Ap.YUYUN RODIANAe Bahwa pada bulan Nopember 2009 di ruang rapat paripurna DPRDKabupaten Sumedang Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau yangdisebut TAPD Kabupaten Sumedang yang diketuai oleh TerdakwaH. ATJE ARIFIN ABDULLAH melakukan rapat pembahasanuntuk APBD Tahun 2010 dimana dalam rapat tersebut dianggarkandana pengadaan tanah di desa Haurgombong Kecamatan pamulihanKabupaten Sumedang untuk relokasi pasar hewan terpadu.
Terbanding/Terdakwa : I TRISWANTO SKM
176 — 30
Daftar peralatan medis Dinas Kesehatan Profinsi Jawa tahunanggaran 20121 (Satu) bundel surat Kepala Dinas Kesehatan Profinsi Jawa Baratnomor: 902/43770/Renprog tanggal 28 Desember 2012 halpermohonan pengalihan belanja untuk belanja aset tetap APBDtahun 2012 yang ditujukan kepada bapak Gubernur melaluiSekretaris Daerah selaku Ketua TAPD Profinsi Jawa Barat besertalembar asistensi pra DPASKPD RAPBD APBD Profinsi Jawa Barattahun anggaran 2012 (belanja langsung);2 (dua) buah buku paket pelatinan pelayanan
Daftar peralatan medis Dinas Kesehatan Profinsi Jawatahun anggaran 2012711. 1 (satu) bundel surat Kepala Dinas Kesehatan ProfinsiJawa Barat nomor: 902/43770/Renprog tanggal 28Desember 2012 hal permohonan pengalihan belanja untukHalaman 357 dari 361 halaman putusan Nomor 45/Tipikor/2015/PT BDG712.713.714.#15.716.717.718.719.720.721.722.belanja aset tetap APBD tahun 2012 yang ditujukankepada bapak Gubernur melalui Sekretaris Daerah selakuKetua TAPD Profinsi Jawa Barat beserta lembar asistensipra DPASKPD
2.Michael A. F Tambunan, SH
3.TINA MAYASARI, S.H., M.H.
4.BAMBANG SUJADMIKO, SH
6.Diana Marini Riyanto, SH.MH
7.Melva Nurelly, S.H.M.H
8.I GUSTI NGURAH AGUNG ARY KESUMA. S.H
9.Akvianto Sukmaharto, S.H
Terdakwa:
MUHAMMAD HAMDAN Bin Alm. ABU HANIFAH
2 — 2
Subair kepada Bupati Kutai Timur perihal penyelesaian pembayaran uang ganti rugi Perumahan KPN berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA;
- 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Ketua TAPD No. 910/0741/BPKAD/05/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 Perihal: Penginputan RKA Tahun Anggaran 2019;
- 1 (satu) Rangkap
Salinan Surat Ketua TAPD No. 910/0796/BPKAD/05/IX/2018 tanggal 14 September 2018 Perihal: Penginputan RKAP Tahun Anggaran 2018;
- 1 (satu) Rangkap Salinan Rencana Kerja Anggaran Perubahan SKPD BPKAD Tahun Anggaran 2018 No. 4.04 01 01 21 12 5 2 tanggal 17 September 2018 atas kegiatan Penyelesaian Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan KPN berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Register Nomor 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA;
- 1 (satu) Rangkap Salinan Rencana Kerja
91 — 68
prinsip pemerintah yang baik dan bersih ( good andclean govemance ) ; 22+ 2292 222 nnn nn nn nnn ne nenMenimbang, bahwa Terdakwa didalam Kontra memori bandingnya berisikeberatankeberatan pada pokoknya sebagai berikut : Keberatan terbanding atas kekurangan pertimbangan Judex Factie tingkatpertama atas faktafakta yang terungkap dalam persidangan ; Judex Factie Tingkat Pertama telah melakukan kelalaian dengan tidakmempertimbangkan fakta mengenai Terbanding tidak pernah menghadiripertemuan dengan jajaran TAPD
88 — 25
Kepahiang adalah sebagai bendahara pengeluaran berdasarkan SKBupati Kepahiang sejak bulan Februari 2013 sampai dengan sekarang;Bahwa saksi mengetahui dana pengawasan pekerjaan jaringan pembangkit listriktenaga Mikro Hidro (PLTMH)di Desa Air Pesi Kec.Seberang Musi Kab.KepahiangTA.2012 telah di cairkan seluruhnya;Bahwa dasar pencairan dana pekerjaan pengawasan jaringan PLTMH tersebutadalah adanya Penganggaran dari TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah)dimasukkan dalam daftar hutang jangka pendek dan
78 — 0
Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No.163/II/TAHUN 2007, Tanggal 21 Februari 2007 tentang pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Selatan 4. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 4251/XII/TAHUN 2007 Tanggal 28 Desember 2007 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2008 pada Badan/Dinas/Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sulawesi Selatan An. Drs. H. MUH.
643 — 443 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perihal undangantanggal 12 Mei 2015 kepada Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) Provinsi Sumatera Utara yangditandatangani oleh Plh. Sekretaris Daerah Dr. Ir. Hj. RSabrina, Msi:Halaman 73 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.
96 — 22
diterima, maka pemohonwajib melaporkan penggunaan dana yang diterimanya;Bahwa saksi mahkota pernah diperiksa BPKP pada tahun 2009; Bahwa saksi mahkota tidak tahu isi Nota Dinas yang diajukan kepada Sekda, tetapisaksi mahkota pernah menandatangani sekitar bulan Mei 2009 dan tahun 2010;Bahwa saksi mahkota tidak tahu tentang jumlah rekap Nota Dinas ; Bahwa masingmasing bagian mengajukan kepada Sekda Kota Bandung untukselanjutnya dikompilasi oleh Dinas Pengelola Keuangan dan Asset daerah selakusekretaris TAPD
74 — 47
dikarenakan bertentangan dengan Pasal 73 Permendagri No. 61 Tahun2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD;Bahwa akibat yang ditimbulkan dengan adanya RBA yang tidak sesuai /bertentangan dengan Pasal 73 Permendagri No. 61 Tahun 2007 tentangPedoman Teknis Pengelolahan Keuangan BLUD adalah kegiatantersebut kesulitan dalam pengontrolan dan pertanggungjawabankegiatan;Bahwa pihak yang bertanggung jawab adalah pemimpin BLUD, PejabatPengelola Keuangan Daerah (PPKD), Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD
68 — 21
Bdg.anggaran 2011 untuk kegiatan pengadaan alat kedokteran dan kesehatansebesar Rp. 4.000.000.000, (empat milyar rupiah) dan pembangunan rawatinap kelas VIP sebesar Rp. 3.000.000.000, (tiga milyar rupiah) selanjutnyaRumah Sakit Daerah (RSUD) Sekarwangi mengajukan usulan pergesarananggaran, kemudian RSUD Sekarwangi melaksanakan penyusunan RKA/DPPA dan melaksanakan pergeseran anggaran yang semulaalatkedokteran dan alat kesehatan yang berjumlah Rp 4 Milyar menjadi 7 milyaryang disetujui oleh TAPD (Tim
98 — 74
pemerintah danDPRD Pemkab PPU untuk memberikan bantuankepada desa di Desa Sepaku secara langsung untukpengadaan kelapa sawit sebagai upaya percepatanprogram Pemda PPU yang ingin menjadikan Kab.PPU sebagai pusat agribisnis, kemudian karenaprogramnya baik maka disetujui;125e Bahwa personil yang duduk dalam panitiaanggaran pemerintah pada tahun 2008 adalahSesuai dengan Surat Keputusan Bupati PPUNomor : 903.05/019/KEU/I/2008, tanggal 2Januari 2008 tentang pembentukan tim anggaranPemerintah Daerah (TAPD
89 — 7
PPU sebagai pusat agribisnis,kemudian karena programnya baik maka disetujui;Bahwa personil yang duduk dalam panitia anggaranpemerintah pada tahun 2008 adalah Sesuai dengan SuratKeputusan Bupati PPU Nomor : 903.05/019/KEU/I/2008,tanggal 2 Januari 2008 tentang pembentukan tim anggaranPemerintah Daerah (TAPD) Kab. PPU (yang ditandatangani oleh Plt. Bupati H. IHWAN DATU ADAM,SE.)yang menjadi panitia anggaran yaitu :1. Penanggung jawab adalah Bupati PPU.2.
119 — 31
No: 31/PID.SUSTPK/2017/PN.KPG Halaman 292berjalan namun bila ada kegiatan yang belum selesai pada tahun berjalanmaka SKPD harus mengajukan Permohonan Kegiatan Lanjutan melaluiTim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan verifikasi untukkemudian pada tahun anggaran berikutnya dapat digunakan dana SiLPATahun sebelumnya yang ada di Kas Daerah, dengan cara Tim TAPDmengesahkan Daftar Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL) hanyauntuk 1 kali ke tahun berikutnya.Bahwa setahu saksi pada saat dilakukan pembayaran
(Pengawas 10 Ha) Termin D 28.261 .305LS/1.15.01.01.2016Jumlah49.195.605 20.585.395 Bahwa sesuai Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang perubahan keduaatas Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah, Untuk pekerjaan utama yang ada addendumnya,addendum tersebut tidak boleh melampaui tanggal 31 Desember tahunberjalan namun bila ada kegiatan yang belum selesai pada tahun berjalanmaka SKPD harus mengajukan Permohonan Kegiatan Lanjutan melaluiTim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD
No: 31/PID.SUSTPK/2017/PN.KPG Halaman 320 SKPD harus mengajukan Permohonan Kegiatan Lanjutan melalui TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukanverifikasi untukkemudian pada tahun anggaran berikutnya dapat digunakan dana SiLPATahun sebelumnya yang ada di Kas Daerah, dengan cara Tim TAPDmengesahkan Daftar Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL) hanyauntuk 1 kali ke tahun berikutnya ; Bahwa Addendum kontrak hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar
128 — 35
yang mengatakan bahwa harga tanah tidak sesuai .Bahwa sepengetahuan Saksi, yang membuat dan mengusulkan namanama anggota Panitia Pengadaaan Tanah sebagaimana yang tertuangdidalam SK Walikota No. 484 Tahun 2008 tanggal 5 Agustus 2008adalah SKPD, BPKKD selaku pemilik kegiatandan yang menentukanlokasi untuk pembangunan perumahan PNS adalah SKPD pemilikkegiatan;Bahwa sepengetahuan Saksi, mekanisme pengajuan pengadaan tanahadalah SKPD yang merencanakan kegiatan mengajukan perencanaankegiatan kepada TAPD
211 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
APBD;b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barangdaerah;Cc. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahanAPBD;d. penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD, danpertanggungjawaban pelaksanaan APBD;e. tugastugas Pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabatpengawas keuangan daerah; danf. penyusunan laporan keuangan daerah dalam Rangkapertanggungjawaban pelaksananaan APBD;Selain mempunyai tugas koordinasi sebagaimana dimaksud padaayat (2) Sekretarias Daerah mempunyai tugas :a. memimpin TAPD
84 — 17
/118/2011 tanggal 9September 2011 peserta diklat prajabatan golongan II ada sebanyak 157 pesertamembutuhkan anggaran sebesar Rp. 701.790.000, ;Bahwa untuk golongan Ill sesuai dengan SK Bupati No. 339.i / KEPBUP.BB/118/2011 tanggal 9 September 2011 ada sebanyak 149 peserta,anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp.826.205.000,.Total keseluruhan pesertaada 306 orang membutuhkan biaya sebanyak Rp. 1.527.995.000,.SehinggaKepala BKPPD LILY SUPRIADI SUKARDI KADIR. mengajukan perubahananggaran melalui ketua TAPD
FILPAN FAJAR DERMAWAN LAIA, SH., MH
Terdakwa:
IRWAN, S.Ag Bin MUCHTAR
123 — 25
Tpgseharusnya penerima bansos melaporkan pertanggungjawabnya kepadaTAPD, dalam hal ini ketua tim TAPD adalah secretariat daerah; Bahwa terhadap pelaksanaan pembangununan rumah yang tidak selesaiini saksi pernah melakukan teguran lisan kepada Terdakwa; Bahwa seingat saksi dalam perencanaanya sebelum saya di bidang sosialsudah direncanakan dan saksi tidak ingat kapan perencanaan tersebut; Bahwa ya, saksi pernah membahas bantuan dengan PT. Timah mengenaijumlah yang akan disubsidi oleh PT. Timah.
Terbanding/Jaksa Penuntut : SYAHRON HASIBUAN, SH
175 — 140
Listrik Tenaga Uap (PLTU)2x35 MW di Kawasan Industri Desa Buruk Bakul Kecamatan BukitBatu Kabupaten Bengkalis sebesar Rp. 200.000.000.000, (dua ratusmilyar rupiah);e Pembangunan Proyek PLTG 1x35 MW dan PLTU 1x15 MW di DesaBalai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis senilai Rp.100.000.000.000, (Seratus milyar rupiah); Selanjutnya JONDI INDRA BUSTIAN melaporkan kepadaSekretaris Daerah (sekda) Kabupaten Bengkalis yang dijabat olehASMARAN HASAN (alm) selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD
51 — 10
untuk dibahas bersama legislatif dalamhal penganggarannyaf) Barulah ketok palu jadi APBD Serdang Bedagai sehingga dapatdilaksanakan.Bahwa cara menentukan besarnya anggaran yang dibutuhkan padaKegiatan Pengadaan Mesin Pengelola Sampah Organik oleh KantorLingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2012sebesar Rp. 504.900.000, (lima ratus empat juta sembilan ratus riburupiah) adalah bermula dari besaran harga yang direncanakan olehSKPD yang membutuhkan barang sampai ke penganggaran di TAPD