Baik BagiPerusahaan Perasuransian, MematuhiStandaryangmana Direksi Wajibperaturan perundangundangan, anggaran dasar, danOperasional Prosedur Perusahaan Perasuransian dalam melaksanakantugasnya.Bahwa kondisi keuangan AJB Bumiputera 1912 pada saat Direksimengambil keputusan pemberian alokasi dana apresiasi sebesar Rp7.440.469.740, (tujuh milyar empat ratus empat puluh juta empat ratusenam puluh sembilan tujuh ratus empat puluh rupiah) kondisi keuanganAJB Bumiputera 1912 dalam keadaan INSOLVEN (14,9 Triliun

), sebagaiberikut: Uraian Tahun Tahun 2012 Tahun2011 (Triliun) 2013(Triliun) (Triliun)Aset yang diperkenankan 11,4 12,4 09Kewajiban 20,8 23,8 24,8Insolven (9,4) (11,4) (14,9) Perbuatan para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 21 ayat (8) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Jo UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan

Sel.insolven atau dibawah ketentuan yang dipersyaratkan yaitu minimal120%, sementara posisi AJBB 1912 sudah dalam kondisi minus, dimanauntuk aset yang diperkenankan sebesar Rp1OTriliun dan kewajibansebesar Rp.31 Triliun. Untuk itu. perusahaan diminta untukmenyampaikan rencana penyehatan keuanganTerhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidakkeberatan dan membenarkannya;.

fi35711357ri0s1360slmultlnowidctlparjclisttabtx360wrapdefaultfaautols6adjustrightrin01in357itap0pararsid4995595 rtlchfcsl aflafs24 ltrchfcs0flfs24insrsid15941655charrsid15941655Bahwa gugatan Penggugat pada angka 11 haruslah ditolak ataudikesampingkan, karena antara PDAM dengan PLN adalah suatu perusahaanyangberbeda dari segi pendanaannya dimana PLN dalam menjalankan perusahaanmendapat mega subsidi setiap tahunnya oleh negara melalui AnggaranPendapatan dan Belanja Negara dimana sesuai berita Republika tanggal 24Mei 2013 dengan judul PLN ajukan tambahan subsidi 9 triliun

, dinyatakan '93PT PLN (Persero) mengajukan tambahan subsidi mencapai Rp 9 triliun diAPBN Perubahan 2013.

Pada APBN 2013 subsidi untuk PT PLN Rp 78.627,1triliun dan BUMN itu meminta tambahan subsidi di APBN Perubahan 2013menjadi Rp. 87.236,7, triliun;par pard ltrparqj11357ri0sa200s1360slmultl1nowidctlparwrapdefaultfaautoadjustrightrin0O1in357itap0pararsid15941655 rtlchfcsl aflafs24 ltrchfcs0flfs24insrsid15941655charrsid15941655Sedangkan PDAM Tirtauli tidak mendapatkan subsidi melalui APBD dalammenjalankan perusahaan dalam menyalurkanair kepada pelanggan dan PDAM Tirtauli tidak pernah mendapat danaanggaran

Putusan Nomor 81 K/Pdt/201412.13.14.15.16.pada umumnya, maka sudah sepatutnya Tergugat harus dihukum untukmemberikan uang ganti rugi kepada Penggugat sebagaimana diatur didalam Pasal 1865 KUHPerdata, yaitu akibat perbuatannya mencemarkannama baik Penggugat, jika dinilai dengan uang adalah sebesarRp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);Bahwa selain merugikan nama baik Penggugat, fitnahan dalam bentukpemberitaan yang mengadaada/bohong di internet/facebook merugikanpula secara material karena Penggugat

Putusan Nomor 642/B/PK/PJK/2016Putusan Mahkamah Agung barubaru ini dalam kasus PTAsian Agri merupakan preseden bahwa sekalipun suratdakwaan penuntut tidak mencantumkan PT AA selakusubyek hukum yang dituntut, MA telah menjatuhkan pidanapengembalian uang Rp. 2,7 triliun kepada PT AA.Apakah putusan MA ini merupakan terobosan hukumatau pelanggaran hukum, kiranya perludiskusi paraahlisebelum putusantelanjurdipandang sebagaipreseden yang memenuhikeadilanataujustrumelanggar prinsip due process of law ;b

Mahkamah Agung (MA) keliru dalam memvonis membayardenda pajak sebesar Rp. 2,5 triliun terhadap perusahaanperkebunan Asian Agri berkaitan putusan perkara pidana SuwirLaut yang dihukum dua tahun penjara dalam kasus pajak.Asian Agri bukan subyek pidana dalam kasus terpidana SuwirLaut, sehingga tidak dapat dikenai hukuman pidana berupaHalaman 25 dari 124 halaman. Putusan Nomor 642/B/PK/PJK/2016denda maupun gantikerugian. Putusan itu sangat kelirupenerapan hukumnya;e.

Putusan Nomor 642/B/PK/PJK/2016Putusan MA barubaru ini dalam kasus PT Asian Agrimerupakan preseden bahwa sekalipun surat dakwaanpenuntut tidak mencantumkan PT AA selaku subyekhukum yang dituntut, MA telah menjatuhkan pidanapengembalian uang Rp. 2,7 triliun kepada PT AA.ApakahputusanMAinimerupakan terobosanhukumataupelanggaranhukum, kiranyaperludiskusiparaahlisebelum putusan telanjurdipandang sebagai presedenyanq memenuhikeadilan atau justrumelanggar prinsip due processof law ;b.

Indriyanto Seno Adji, SH, MH, Guru Besar HukumPidana Universitas Indonesia, pada artikel KriminalisasiKorporasi Ancam lklim Investasi yang dimuat di HarianRakyat Merdeka tertanggal 19 Juli 2013, menyatakanpendapatnya yang Pemohon Peninjauan Kembali kutipsebagai berikut: Mahkamah Agung (MA) keliru dalam memvonismembayar denda pajak sebesar Rp. 2,5 triliun terhadapperusahaan perkebunan Asian Agri berkaitan putusanHalaman 98 dari 124 halaman.

untuk setiap periodenya, maka ada optimalisasi anggaran dariDirjen Fakir miskin Kemensos yang kemudian dialihkan ke Dirjen PerlindunganJaminan Sosial Kemensos;Bahwa anggaran bansos sembako ini berada di Direktorat JenderalPerlindungan Jaminan Sosial Kemensos, khususnya Direktorat PerlindunganSosial Korban Bencana Sosial (PSKBS);Bahwa alokasi anggaran yang tersedia untuk bansos sembako ini adalahRp6.840.000.000.000,00 (enam triliun delapan ratus empat puluh miliarrupiah), yang setiap periodenya adalah

Rp3.420.000.000,00 (tiga triliun empatratus dua puluh miliar rupiah);Bahwa pada tanggal 16 April 2020, JULIARI PETER BATUBARA selakuMenteri Sosial R.I. mengeluarkan Keputusan Nomor 54/HUK/2020 tentangPelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai DalamPenanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid19) yang kemudiandirubah dengan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor:86/HUK/2020, tentang perubahan atas keputusan Menteri Sosial Nomor54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan

Sedangkan pagu anggaranyang disediakan adalah sebesar Rp6.840.000.000.000,00 (enam triliundelapan ratus empat puluh miliar rupiah), sehingga tiap periodenya senilaiRp3.420.000.000.000,00 (tiga triliun empat ratus dua puluh miliar rupiah);Bahwa ada perbedaan antara periode dengan periode II yakni terkait dengannilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paketnya untuk periode nilainyaRp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut sudah bundling (satu paket baikuntuk sembako, transpotasi dan goodie

Saksi mengetahui pengangkatan tersebut setelahadanya SK sebagai KPA pada tanggal 16 Mei 2020;Bahwa target dan sasaran pengadaan Bansos Sembako ini adalah untuksejumlan 1,9 jt orang dan masingmasing mendapat paket senilaiRp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket sembako;Bahwa pada tahap 1 6 pengadaan dilaksanakan dengan menggunakan paguanggaran sekitar Rp3,6 triliun;Bahwa pada pelaksanaan pengadaan periode Il, terdiri dari 6 tahap, sehinggadalam pelaksanaan pengadaan 2 periode terdiri dari 12

ROYANI, selebihnyaSaksi tidak tahu yang menandatangani/memproses;Bahwa pada waktu Saksi masih melakukan proses tahap ke1 kegiatanpengadaan barang dan jasa bantuan sembako penanganan Corona VirusDisease 2019 (COVID19) Tahun 2020, jumlah paket yang disediakan padasetiap tahap adalah sebanyak 1.300.000 (satu juta tiga ratus) paket;Bahwa Saksi tiak mengetahui jumlah anggaran pada setiap tahap, tetapijumlah total anggaran adalah Rp6.8 triliun;Bahwa pada tahap ke2, barangnya bukan berupa sembako, tetapi

No.17 PK/Pid/2007dimaksud dalam catatan Laporan Keuangan di atas, masihterdapat aset BUS yang secara aktual dan hukum dikuasaioleh BPPN senilai Rp 105.876.468.139.Bahwa fakta berdasarkan Laporan Keuangan BUS,Pemegang Saham BUS dan BUS sudah menyerahkan asetdengan nilai Rp 3.237.817.644.024 (Rp 3,237 Triliun) kepadaBPPN untuk membayar kewajiban BUS kepada Negara.Bahwa angka aset yang diserahkan BUS tersebut senilai Rp3.237.817.644.024, (Rp 3,237 Triliun) jauh lebih besardibandingkan dengan angka kerugian

Jak.Sel.15.16.17.Februari 2015 sebesar sekitar Rp. 2 Triliun, yaitu 15 tahun X 12bulan X 1000 unit X Rp. 2 juta, ditambah penghasilan yangdigelapkan dari menyewakan lahan bersama/barangbersama/benda bersama milik warga untuk parkir, kantin, iklan,antene BTS dll. Plus apabila sertifikat induk kawasan dijadikanjaminan hutang.b.

Bahwa mengenai dugaan penggelapan, saksi pelapor tidak dapatmenunjukkan buktibukti terjadinya penggelapan dana sinking funddan service charge dan dana pengelolaan benda bersama yangnilainya diperkirakan Pelapor mencapai Rp. 2 Triliun;Bahwa Terlapor telah melakukan Gelar Perkara pada tangal 22Agustus 2014 berkesimpulan bahwa perkara laporan Polisi Nomor:LP/699/VIII/2013/Bareskrim tanggal 22 Agustus 2013 dengan PelaporMayjen TNI (Purn) SAURIP KADI tentang tidak pidana Pasal 378KUHP, Pasal 372 KUHP

berikut:Kerugian Langsung + Kerugian Tidak Langsung + Biaya TalanganRp 111.691.629.244 + Rp 98.230.902.952 + Rp 27.859.053.032Rp 237.781.585.229, (dua ratus tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta limaratus delapan puluh lima ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah)16.Selain kerugian nyata tersebut, Penggugat juga mengalamikerugian akibat hilangnya potensi keuntungan (potential loss) akibatTergugat tidak menyediakan lahan seluas 20.000 Ha yaitu sebesarRp1.298.354.763.232 (satu triliun

Kerugian atas hilangnya potensi keuntungan sebesarRp.1.298.354.763.232 (satu triliun dua ratus sembilan puluhdelapan miliar tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus enampuluh tiga ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah).Menghukum Tergugat untuk membayar bunga kepada Penggugatsebesar 6% (enam persen) per tahun atas kerugian yangPenggugat alami, yang dihitung sejak gugatan ini diajukan hinggaTergugat membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat.Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap

Coldwellmendapat kontrak sebagai konsultan properti Orchid Realty yangmenangani proyek apartemen Logios Depok.Halaman 32 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2019/PN Jkt.Tim(Sumber:https://properti.kompas.com/read/2017/04/12/143300221/coldwell.banker.teken.kontrak.rp.1.1.triliun)e Coldwell Banker Commercial Indonesia punya unit bisnis baru. Ituadalah retail and services management.

No. 9 tertanggal 21 Mei2018, Bukti T1 16 ;Fotokopi Surat Rekomendasi Penggugat No. 003/HRD/BMSBMS/LOR/IV/18tertanggal 31 Mei 2018, Bukti T1 17;Fotokopi Terjemahan Tersumpah dari Bukti T1 17, Bukti T1 17A;Fotokopi Print out website https:/Awww.beritasatu.com/properti/344484coldwellbankerkelolasenopatipenthouse.html., Bukti T1 18,Fotokopi Print out websitehttos://properti.kompas.com/read/2017/04/12/143300221/coldwell.banker.teken.kontrak.rp.1.1.triliun.

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 11 PK/Pdt.SusPHI/2018 Tanggal16 Maret 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti Surat tersebut diberi tanda BuktiT2 &T3 46;Fotokopi Cetakan (printout) berita berjudul Coldwell Banker Kelola SenopatiPenthouse, yang bersumber dari httos:/Awww.beritasatu.com/properti/344484coldwellbankerkelolasenopatipenthouse.hitml, selanjutnya pada fotokopibukti Surat tersebut diberi tanda Bukti T2 & T3 47;Fotokopi Cetakan (printout) berita berjudul Coldwell Banker Teken Kontrak Rp1,1 Triliun

, yang bersumber darihttps://properti.kompas.com/read/201 7/04/12/143300221/coldwell.banker.teken.kontrak.rp.1.1.triliun, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaBukti T2 & T3 48 ;Fotokopi Cetakan (printout) berita berjudul Coldwell Banker Punya Divisi BaruHasil Merger, yang bersumber dari https:/Awww.topbusiness.id/10330/coldwellbankerpunyadivisibaruhasilmerger.html, selanjutnya pada fotokopi buktisurat tersebut diberi tanda Bukti T2 & T3 49 ;Halaman 125 Putusan Nomor 542/Padt.G

., Guru Besar (EM)Hukum Pidana Internasional Universitas Padjajaran:a. pada artikel Kejahatan Korporasi yang dimuat di HarianKompas tertanggal 21 Januari 2013, menyatakanpendapatnya yang Pemohon Peninjauan Kembali kutipsebagai berikut:Putusan Mahkamah Agung barubaru ini dalam kasus PTAsian Agri merupakan preseden bahwa sekalipun suratdakwaan penuntut tidak mencantumkan PT AA selakusubyek hukum yang dituntut, MA telah menjatuhkan pidanapengembalian uang Rp 2,7 triliun kepada PT AA.Apakah putusan MA

Mahkamah Agung (MA) keliru dalam memvonis membayardenda pajak sebesar Rp 2,5 triliun terhadap perusahaanperkebunan Asian Agri berkaitan putusan perkara pidanaSuwir Laut yang dihukum dua tahun penjara dalam kasuspajak;Asian Agri bukan subyek pidana dalam kasus terpidana SuwirLaut, sehingga tidak dapat dikenai hukuman pidana berupadenda maupun ganti kerugian.

2015Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2239K/PID.SUS/2012, tanggal 18Januari 2012, di antaranya yang diputus:1.Menyatakan Terdakwa Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak tersebutdi atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana perpajakan Menyampaikan Surat Pemberitahuandan/atau Keterangan yang Isinya Tidak Benar atau Tidak LengkapSecara Berlanjut dan kepadanya dijatuhi hukuman denda sebesar200% atas Potensi Kerugian Negara yaitu. sebesar Rp2.919.955.391.304,00 (dua triliun

Bahwa Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali)yang atas dasar kemauan sendiri dan didorong keinginan luhur diikutidengan menunjukkan iktikad baik sebagai warga negara dalammelaksanakan bagian dari hak dan kewajiban konstitusi (vide Pasal 23A UUD NRI 1945 Pasca Amandemen) telah melaksanakanpembayaran melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor2239K/PID.SUS/2012, tanggal 18 Januari 2012, dengan hukumandenda sebesar 200% atas Potensi Kerugian Negara yaitu sebesar Rp2.919.955.391.304,00 (dua triliun

Dr Romli Atmasasmita, SH, LLM, Guru Besar (EM) HukumPidana Internasional Universitas Padjajaran:a. pada artikel Kejahatan Korporasi yang dimuat di HarianKompas tertanggal 21 Januari 2013, menyatakanpendapatnya yang Pemohon Peninjauan Kembali kutipsebagai berikut:Putusan Mahkamah Agung barubaru ini dalam kasus PTAsian Agri merupakan preseden bahwa sekalipun suratdakwaan penuntut tidak mencantumkan PT AA selakusubyek hukum yang dituntut, MA telah menjatuhkan pidanapengembalian uang Rp. 2,7 triliun

Mahkamah Agung (MA) keliru dalam memvonis membayardenda pajak sebesar Rp. 2,5 triliun terhadap perusahaanperkebunan Asian Agri berkaitan putusan perkara pidana SuwirLaut yang dihukum dua tahun penjara dalam kasus pajak.Asian Agri bukan subyek pidana dalam kasus terpidana SuwirLaut, sehingga tidak dapat dikenai hukuman pidana berupadenda maupun ganti kerugian.

Atmasasmita, SH, LLM, Guru Besar (EM) HukumPidana Internasional Universitas Padjajaran :a. pada artikel Kejahatan Korporasi yang dimuat di HarianKompas tertanggal 21 Januari 2013, menyatakan pendapatnyayang Pemohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) kutip sebagai berikut:Putusan Mahkamah Agung barubaru ini dalam kasus PTAsian Agri merupakan preseden bahwa sekalipun suratdakwaan penuntut tidak mencantumkan PT AA selaku subyekhukum yang dituntut, MA telah menjatuhkan pidanapengembalian uang Rp. 2,7 triliun

Mahkamah Agung (MA) keliru dalam memvonis membayardenda pajak sebesar Rp. 2,5 triliun terhadap perusahaanperkebunan Asian Agri berkaitan putusan perkara pidana SuwirLaut yang dihukum dua tahun penjara dalam kasus pajak.Asian Agri bukan subyek pidana dalam kasus terpidana SuwirLaut, sehingga tidak dapat dikenai hukuman pidana berupadenda maupun ganti kerugian. Putusan itu sangat kelirupenerapan hukumnya.7.

Waskita Karya (Persero) atasketerlambatan penyelesaian proyek tersebut, oleh karena itu sangatberalasan dan wajar apabila PENGGUGAT meminta ganti rugi immateriilsenilai Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);6.Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada buktibukti otentik dan faktafakta hukum yang terbukti kKebenarannya sehingga oleh karenanya patutHalaman 20 dari 33 Halaman Putusan Nomor 503/PDT/2020/PT.SBYdan berdasar hukum apabila putusan perkara ini dinyatakan dapatdijalankan terlebin dahulu

Rp. 2 Triliun s.d. inhouse limitA3 s.d. Rp. 1 Triliun s.d. Rp. 2 TriliunA4 s.d. Rp. 500 Miliar s.d. Rp. 1 TriliunB s.d. Rp. 250 Miliar s.d. Rp. 500 MiliarC2 s.d. 25 Miliar s.d. 50 MiliarCl s.d. 15 Miliar s.d. 25 MiliarKetentuan : Kredit Baru adalah kredit yang diberikan kepada debitur baru.contohsebagaimana lampiran 16.Halaman 111 dari 399 Putusan Perkara Nomor : 84/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Bdg.

Sesuai SPK Corporate Edisi II, Bab I.C. mengenai Segmentasi Kredit,disebutkan bahwa salahsatu kriteria debitur segmen Corporate adalahNon Top Obligator dengan GAS > Rp. 2 triliun. Mengingat omsetpenjualan TAB sesuai laporan keuangan audit tahun 2013 telahmencapai Rp. 2.2 triliun, maka seharusnya debitur ini dikelola CorporateBanking Group.

Rp. 2 Triliun s.d. inhouse limitA3 s.d. Rp. 1 Triliun s.d. Rp. 2 TriliunA4 s.d. Rp. 500 Miliar s.d. Rp. 1 TriliunB s.d. Rp. 250 Miliar s.d. Rp. 500 MiliarC2 s.d. 25 Miliar s.d. 50 MiliarCl s.d. 15 Miliar s.d. 25 MiliarKetentuan : Kredit Baru adalah kredit yang diberikan kepada debitur baru.contohsebagaimana lampiran 16. Pemutusan kredit mengacu pada kolom Komite Kredit sebagaimanadiatur pada Bab II Sub Bab B perihal Komite Kredit.

Rp. 2 Triliun s.d. inhouse limitA3 s.d. Rp. 1 Triliun s.d. Rp. 2 TriliunA4 s.d. Rp. 500 Miliar s.d. Rp. TriliunB s.d. Rp. 250 Miliars.d. Rp.500 MiliarC2 s.d. 25 Miliar s.d. 50 MiliarCl s.d. 15 Miliar s.d. 25 MiliarKetentuan :Halaman 160 dari 399 Putusan Perkara Nomor : 84/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Bdg. Kredit Baru adalah kredit yang diberikan kepada debiturbaru.contoh sebagaimana lampiran 16.

Rp. 2 Triliun s.d. inhouse limitA3 s.d. Rp. 1 Triliun s.d. Rp. 2 TriliunA4 s.d. Rp. 500 Miliars.d. Rp. TriliunB s.d. Rp. 250 Miliars.d. Rp.500 MiliarC2 s.d. 25 Miliar s.d. 50 MiliarCl s.d. 15 Miliar s.d. 25 MiliarKetentuan : Kredit Baru adalah kredit yang diberikan kepada debiturbaru.contoh sebagaimana lampiran 16.

Masuknya barangbarang haramtersebut dari luar negeri ke Indonesia sudah mencapai jumlah bertonton yangnilainya menurut KESBANGSOSPOL JAWA BARAT nilai bisnis peredaran narkoba diIndonesia sudah melebihi nilai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)Indonesia, yaitu lebih dari 3000 triliun rupiah;Bahwa, mengenai peredaran narkoba Kepala Badan Narkotika Nasional(BNN) Budi Waseso telah menyatakan bahwa peredaran narkoba di Indonesia 50 %nya dikendalikan dari dan di Lembaga Pemasyarakatan.

Putusan Nomor 640/B/PK/PJK/2016Putusan Mahkamah Agung barubaru ini dalam kasus PTAsian Agri merupakan preseden bahwa sekalipun suratdakwaan penuntut tidak mencantumkan PT AA selakusubyek hukum yang dituntut, MA telah menjatuhkan pidanapengembalian uang Rp. 2,7 triliun kepada PT AA.Apakah putusan MA ini merupakan terobosan hukumatau pelanggaran hukum, kiranya perludiskusi paraahlisebelum putusantelanjurdipandang sebagaipreseden yang memenuhikeadilan atau justrumelanggar prinsip due process of law

Mahkamah Agung (MA) keliru dalam memvonis membayardenda pajak sebesar Rp. 2,5 triliun terhadap perusahaanperkebunan Asian Agri berkaitan putusan perkara pidana SuwirLaut yang dihukum dua tahun penjara dalam kasus pajak.Asian Agri bukan subyek pidana dalam kasus terpidana SuwirLaut, sehingga tidak dapat dikenai hukuman pidana berupaHalaman 25 dari 120 halaman. Putusan Nomor 640/B/PK/PJK/2016Pasal 14dendamaupun ganti kerugian. Putusan itusangat kelirupenerapan hukumnya;e.

Dr Romli Atmasasmita, SH, LLM, Guru Besar (EM)Hukum Pidana Internasional Universitas Padjajaran :a. pada artikel Kejahatan Korporasi yang dimuat di HarianKompas tertanggal 21 Januari 2013, menyatakanpendapatnya yang Pemohon Peninjauan Kembali kutipsebagai berikut :Putusan MA barubaru ini dalam kasus PT Asian Agrimerupakan preseden bahwa sekalipun surat dakwaanpenuntut tidak mencantumkan PT AA selaku subyekhukum yang dituntut, MA telah menjatuhkan pidanapengembalian uang Rp. 2,7 triliun kepada PT

Indriyanto Seno Adji, SH, MH, Guru Besar HukumPidana Universitas Indonesia, pada artikel KriminalisasiKorporasi Ancam lklim Investasi yang dimuat di HarianRakyat Merdeka tertanggal 19 Juli 2013, menyatakanpendapatnya yang Pemohon Peninjauan Kembali kutipsebagai berikut: Mahkamah Agung (MA) keliru dalam memvonismembayar denda pajak sebesar Rp. 2,5 triliun terhadapperusahaan perkebunan Asian Agri berkaitan putusanperkara pidana Suwir Laut yang dihukum dua tahunpenjara dalam kasus pajak.Asian Agri bukansubyek

(satu triliun rupiah);Bahwa total kerugian materiil dan immateriil PENGGUGATsebagaimana dirinci di atas, adalah sebesar Rp. 1.007.419.851.285,7 (satu triliun tujuh miliar empat ratus sembilan belas juta delapan ratusHalaman 51 Putusan Nomor 135/PDT/2020/PT.SMG.lima puluh satu ribu dua ratus delapan puluh lima koma tujuh senrupiah);V.

MARJANISETIAWATI (d/h GIAM SWIE ING) yang telah meninggal pada tanggal27 Desember 2013, namun apabila dipaksakan untuk ditaksir adalahsebesar Rp. 1.000.000.000.000, (Satu triliun rupiah);Bahwa total kerugian materiil dan immateriil PENGGUGATsebagaimana dirinci di atas, adalah sebesar Rp. 1.007.419.851.285,7(satu triliun tujuh miliar empat ratus sembilan belas juta delapan ratuslima puluh satu ribu dua ratus delapan puluh lima koma tujuh sen rupiah);Menghukum PARA TERGUGAT untuk menyerahkan Sertifikat

enamratus dua puluh meter persegi), Gambar Situasi No. 1669/1982 tanggal14 Juni 1982, dahulu atas nama TURUT TERGUGAT (sekarangtercatat atas nama TERGUGAT Il), yang terletak di DesaBanjarnegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, PropinsiJawa Tengah, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan KabupatenMagelang tanggal 25 Agustus 1982;Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian secaratanggung renteng baik kerugian materiil maupun immateriil dengan totalsebesar Rp. 1.010.862.708.428, (Satu triliun

PLN (Persero) sebesar Rp2.344.777.441.537,00 (dua triliun tigaratus empat puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratusempat puluh satu ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) atau setidaktidaknyasekitar sejumlah itu dengan uraian sebagai berikut:a.

Dari hasil perhitungan, pendapatan PT.PLN (Persero) adalah sebesar Rp2.007.348.048.000,00 (dua triliun tujuhmiliar tiga ratus empat puluh delapan juta empat puluh delapan ribu rupiah)dengan perhitungan sebagai berikut: Periode Kejadian:Hal. 35 dari 153 hal. Put.

Bahwa nilai kerugian keuangan Negara yangterjadi dalam pengadaan barang dan jasa LTE GT. 2.1. dan G.T. 2.2.adalah senilai 2.344.777.441.537 (dua triliun tiga ratus empat puluhempat miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluhsatu ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) .... dst;Selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim pada paragraf 1 halaman127, yaitu :Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapatdengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yangmenyatakan

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mempunyai hubungan kausalyang secara yuridis berpotensi menyebabkan terjadinya kerugiankeuangan Negara yang cukup signifikan, yaitu sebesarRp2.007.348.048.000,00 (dua triliun tujuh miliar tiga ratus empat puluhdelapan juta empat puluh delapan ribu rupiah), sesuai dengan LaporanHasil Audit Tim Audit Badan Pemerika Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Deputi Investigasi BUMN dan BUMD Nomor SR199 / D6 / 02 /2014 tanggal 05 Maret 2014;6.

., L.LM, Guru Besar (EM)Hukum Pidana Internasional Universitas Padjajaran:a. pada artikel Kejahatan Korporasi yang dimuat di HarianKompas tertanggal 21 Januari 2013, menyatakanpendapatnya yang Pemohon Peninjauan Kembali kutipsebagai berikut:Putusan Mahkamah Agung barubaru ini dalam kasus PTAsian Agri merupakan preseden bahwa sekalipun suratdakwaan penuntut tidak mencantumkan PT AA selakusubyek hukum yang dituntut, MA telah menjatuhkan pidanapengembalian uang Rp2,7 triliun kepada PT AA.Apakah Putusan

Mahkamah Agung (MA) keliru dalam memvonis membayardenda pajak sebesar Rp2,5 triliun terhadap perusahaanperkebunan Asian Agri berkaitan putusan perkara pidana SuwirLaut yang dihukum dua tahun penjara dalam kasus pajak.Asian Agri bukan subyek pidana dalam kasus terpidana SuwirLaut, sehingga tidak dapat dikenai hukuman pidana berupadenda maupun ganti kerugian. Putusan itu sangat kelirupenerapan hukumnya.;e.

Mahkamah Agung (MA) keliru dalam memvonis membayardenda pajak sebesar Rp2,5 triliun terhadap perusahaan perkebunanAsian Agri berkaitan putusan perkara pidana Suwir Laut yangdihukum dua tahun penjara dalam kasus pajak.Asian Agri bukan subyek pidana dalam kasus terpidana Suwir Laut,sehingga tidak dapat dikenai hukuman pidana berupa dendamaupun ganti kerugian. Putusan itu sangat keliru penerapanhukumnya.,7.

Menyatakan Terdakwa Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak tersebutdi atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana perpajakan Menyampaikan Surat PemberitahuanDan/Atau Keterangan Yang Isinya Tidak Benar Atau Tidak LengkapSecara Berlanjut dan kepadanya dijatuhi hukuman denda sebesar200% atas Potensi Kerugian Negara yaitu sebesarRp2.519.955.391.304,00 (dua triliun lima ratus sembilan belas miliarsembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ributiga

Pada artikel Kejahatan Korporasi yang dimuat di HarianKompas tertanggal 21 Januari 2013, menyatakanpendapatnya yang Pemohon Peninjauan Kembali kutipsebagai berikut :Putusan MA barubaru ini dalam kasus PT Asian Agrimerupakan preseden bahwa sekalipun surat dakwaanpenuntut tidak mencantumkan PT AA selaku subyek hukumyang dituntut, MA telah menjatuhkan pidana pengembalianuang Rp. 2,7 triliun kepada PT AA;Apakah putusan MA ini merupakan terobosan hukum ataupelanggaran hukum, kiranya perlu diskusi para

Mahkamah Agung (MA) keliru dalam memvonis membayardenda pajak sebesar Rp. 2,5 triliun terhadap perusahaanperkebunan Asian Agri berkaitan putusan perkara pidanaSuwir Laut yang dihukum dua tahun penjara dalam kasuspajak.Asian Agri bukan subyek pidana dalam kasus terpidana SuwirLaut, sehingga tidak dapat dikenai hukuman pidana berupadenda maupun ganti kerugian.

Dr Romli Atmasasmita, SH, LLM, Guru Besar (EM)Hukum Pidana Internasional Universitas Padjajaran :a. pada artikel Kejahatan Korporasi yang dimuat di HarianKompas tertanggal 21 Januari 2013, menyatakanpendapatnya yang Pemohon Peninjauan Kembali kutipsebagai berikut :Putusan MA barubaru ini dalam kasus PT Asian Agrimerupakan preseden bahwa sekalipun surat dakwaanpenuntut tidak mencantumkan PT AA selaku subyek hukumyang dituntut, Mahkamah Agung telah menjatuhkan pidanapengembalian uang Rp. 2,7 triliun

Mahkamah Agung (MA) keliru dalam memvonis membayardenda pajak sebesar Rp. 2,5 triliun terhadap perusahaanperkebunan Asian Agri berkaitan putusan perkara pidanaSuwir Laut yang dihukum dua tahun penjara dalam kasuspajak;Asian Agri bukan subyek pidana dalam kasus terpidanaSuwir Laut, sehingga tidak dapat dikenai hukuman pidanaberupa denda maupun ganti kerugian. Putusan itu sangatkeliru penerapan hukumnya;j.

Akan tetapidibandingkan dengan jangka waktu dari tahun 1994 sampai perkaratahun 2003, sudah 9 tahun dari tahun 2003 sampai dengan sekarangsudah 8 tahun, jumlah 17 tahun, apalagi pelepasan hak atas objeksengketa selamalamanya, berapa kerugian yang diderita /dialami paraPenggugat dan masyarakat Desa Laimu, Kecamatan Teluti bukan miliartapi triliun.