Ditemukan 9457 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : surat syarat sahat samat sarah sadat
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Khusus Pidsus Kehutanan
Register : 12-03-2014 — Putus : 20-10-2014 — Upload : 11-05-2017
Putusan PN PELALAWAN Nomor 62/Pid.Sus/2014/PN.PLW
Tanggal 20 Oktober 2014 —
503 — 139
  • Majelis Hakim merasayakin bahwa perbuatan hukum terdakwa sebagaimana didakwakan olehJaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu, lebih sarat muatanperdatanya daripada perbutan pidananya, sehingga seharusnya haltersebut merupakan kewenangan hakim perdata dalam penyelesaiannya ;Menimbang, bahwa menurut Lilik Mulyadi dalam bukunya HukumAcara Pidana, terbitan PT.
    Majelis Hakim merasayakin bahwa perbuatan hukum terdakwa sebagaimana didakwakan olehJaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua, lebih sarat muatanperdatanya daripada perbutan pidananya, sehingga seharusnya haltersebut merupakan kewenangan hakim perdata dalam penyelesaiannya ;Menimbang, bahwa menurut Lilik Mulyadi dalam bukunya HukumAcara Pidana, terbitan PT.
Pengadilan PN SUMEDANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-03-2014 — Putus : 24-03-2015 — Upload : 05-05-2015
Putusan PN SUMEDANG Nomor 6/Pdt.G/2014/PN.Smd
Tanggal 24 Maret 2015 — ENUNG KULSUM dkk sebagai Penggugat melawan SAMSUDIN ENCE dkk sebagai Tergugat
69 — 12
  • /PN.Smd.Utara : Tanah Milik Adat Penggugat ;Timur : Tanah Milik Adat Penggugat ;Selatan : Tanah PJKA;Sarat : Tanah Milik Adat Penggugat ;12.Bahwa Tanah Darat dan sawah di Blok Simpang dan TanahDarat di Blok Tunggul Hideung seluas +. 51.200 M?
    (Lima ribu empat ratus empat puluh Sembilan) meter persegi dantelah bersertifikat Hak milik Nomor : No. 161 atas namaHENILAWATI yang dipergunakan untuk Jalan TOLCISUMDAWU yang dibuat akta jual belinya di hadapan NotarisCHRISTY SUKMIATI SUTADIKUSUMAH, SH PPAT SumedangNo.Akta Jual Beli 134/200 tanggal 13 Desember 2000 dalamSHM tersebut secara administrasi tidak terpenuhi sarat formilmaupun materil oleh karena saratsarat pendaftaran tanahHalaman 25 dari 210 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Padt.G/2014
    (Tiga ratus dua puluh lima) meter persegi Surat ukurtanggal 9 Desember 2012 berdasarkan yang tertuang didalam SHMtersebut dasar Penunjuk Penggantian Sertifikat Hak Milik No. 13Ciptasari akibat Blanko lama Pemekaran Kecamatan Tanjungsarimenjadi Kecamatan Pamulihan, dimana SHM tersebut secaraadministrasi tidak terpenuhi sarat formil maupun materil oleh karenatidak dicantumkan pengalihan Hak dari siapa dan Nomor Kohir asaltidak masukan maka terdapat cacat Hukum dan harus dinyatakanbatal demi Hukum ;
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-10-2011 — Upload : 30-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 38/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG
Tanggal 17 Oktober 2011 — Drs DIBYO PRANOWO
54 — 17
  • .58Bahwa Saksi tahu dana itu sudah cair dari Pak Lilih yangmengatakan bahwa Dana itu sudah cair .Bahwa saksi mengetahui dari awal KUD Minapari tidakmemenuhi sarat mendapatkan bantuan dana untuk RenovasiRumah tersebut .Saksi tidak pernah diperlihatkan peraturan Menteri NegaraPerumahan Rakyat oleh terdakwa dan saksi mengetahui ketika diPolda , dan terdakwa hanya memberitahu dana bantuan tersebutsebatas lisan saja.Bahwa Koperasi Minapari tidak pernah dilakukan Audit oleh DrsAman Hermawan sewaktu akan
    sebanyakRp.77.440.000,Bahwa saksi pernah memberikan laporan tahunan kepadaterdakwa untuk membuat persyaratan propil koperasi .Bahwa tahap ke I sewaktu dana hibah dikirim oleh Menpera keKUD Minapari tanggal 16 Juli 2008 sebagai Rp. 3.609.000.000,Bahwa tahap ke II dana hibah tersebut cair sekitar tahun 2009 .Bahwa Tahap ke I Menpera mentransper dana kepada KUDMinapari melalui BRI Tahap ke II Menpera mentransper danakepada KUD Minapari melalui BNIBahwa saksi mengetahui dari awal KUD Minapari tidakmemenuhi sarat
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 13-03-2015 — Putus : 19-05-2016 — Upload : 28-11-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 158/PDT.G/2015/PN JKT.SEL
Tanggal 19 Mei 2016 — GUNTUR SITUMORANG Lawan 1.DELINAR SUKARTIAH 2.ERIKA TOBING Selaku Istri Alm. T HARIYANTO SITUMORANG 3.IR. L. EMMY PALARIDHA SITUMORANG 4.RINA RUMONDANG SITUMORANG, SH 5.RESTHIANA SITUMORANG 6.SONDY PANDAPOTAN SITUMORANG 7.PT. JAYA REAL PROPERTY, Tbk
148 — 111
  • ITIKAD TIDAK BAIK terhadapPENGGUGAT sehingga dengan sangat mudahnya TERGUGAT danTERGUGAT Ill sampai dengan TERGUGAT VI mengabaikan nilainilaiyang hidup dan dijunjung tinggi di dalam masyarakat Indonesia yaitukewaiiban hukum sendiri, kesusilaan yang balk dan kepatutan ;Bahwa berdasarkan fakta disebut di atas maka secara kasat mata dapatdiketahui dengan sangat jelas jual beli yang dilakukan oleh TERGUGAT ,dan TERGUGAT Ill sampai dengan TERGUGAT VI dan TERGUGAT VIItersebut merupakan jual beli yang sarat
    (lihat Bukti P3).Bahwa menurut Penggugat jual beli obyek sengketa yang dilakukanTergugat dan Tergugat Ill s/d Tergugat VI dengan Tergugat VIl merupakanjual beli yang sarat dengan konspirasi yang bertujuan membuat penggugatharus kehilangan tempat usaha, dan oleh sebab itu Penggugat menuntutTergugat VIl bersamasama Tergugat dan Tergugat Ill s/d Tergugat VImembayar ganti rugi kepada penggugat.Halaman 114 dari 132 hal.
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-03-2015 — Putus : 10-07-2015 — Upload : 04-11-2015
Putusan PN PALU Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal
Tanggal 10 Juli 2015 — Drs SUDARLIM THIRAYO, MM.
78 — 18
  • Sudarlim Thirayo, MM namunhanya sebatas perintah lisan dengan imingiming bahwa saksi IHSANakan mendapat paket pekerjaan pengawasan proyek tersebut yangjuga tanpa kontrak kerja sehingga dalam perjalanan pembangunan ataurehabilitasi sedang/berat SMAN 1 Tinangkung sarat denganpermasalahan sehingga terjadi banyak penyimpangan dilapangankemudian membuat Bupati Bangkep pernah memerintahkanpenghentian pekerjaan agar tidak lebih banyak lagi penyimpangan yangterjadi.Bahwa terdakwa Drs.
Pengadilan PN SAMPIT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-10-2018 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 26-06-2019
Putusan PN SAMPIT Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Spt
Tanggal 14 Mei 2019 — 1. SADIR S SILAY; 2. RITA ANDAYANI; 3. ED. UWAR JOHAN; 4. MASIUS HAMPENG; 5. AWI; 6. WENI; 7. UPIK; 8. KANSUNG; 9. IPIT; 10. ITEK; 11. HERMANTO; 12. RUSTIANI; 13. ISIM; 14. YANTERSON; 15. M. JHON A. DELAM; 16. NIRAM; 17. MELIANAE; EKA SINTA; 18. MADI; 19. JUDI A SAYUN; 20. KOLU; 21. JUMATIUS; 22. SIRAM; 23. RUSDIANTO; 24. MAMBO. S; 25. DIDIE; 26. SABAR SINGAM; 27. WANDI; 28. IREP SINGAM; 29. DUNAE; SINGAM; 30. ABDUL GAPUR; 31. BABAN; 32. SURISTO; 33. IRMA SURYANI; 34. NILAWATI; 35. RONY; 36. YENSON; 37. RAKAM; 38. INTRI; 39. DADANG; Lawan 1. IDUT; 2. PIYU; 3. IBIE; 4. LEONG;dan PT. MULIA AGRO PERMAI PT. MAP
87 — 19
  • Garis.Bain/Ahli Waris;Barat :berbatas dengan Alm.Tinam/AhliWaris;Adalah syah menurut Hukum milik Para Penggugat;Menyatakan Tergugat 1, 2, 3 dan 4 yang telah menguasai tanah danmemanen buah kelapa sawit milik para Penggugat selama 13 bulantanpa adanya alas hak yang sah adalah suatu perbuatan yangmelawan hukum;Menghukum Tergugat 1, 2, 3, dan 4 atau siapapun yang menguasaitanah milik para Penggugat untuk mengososongkan danmenyerahkan tanah beserta tanaman pohon kelapa sawit kepadapara Penggugat tanpa sarat
Pengadilan PN BATANG Pidana Khusus
Register : 25-07-2016 — Putus : 12-10-2016 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN BATANG Nomor 54/Pid.Sus/2016/PN Btg
Tanggal 12 Oktober 2016 — SOLIHIN BiN SAHRI
83 — 22
  • Bahwa sebenarnya saksi mengikuti bertapa/ajaran ilmu yang dipelajari oleh terdakwakarena menurut terdakwa kalau berhasil mengikuti sarat berupa Puasa, sholat hajat,bertapa nantinya terdakwa akan mendapatkan Pesugihan dan setelah terdakwasukses mendapatkan uang banyak sehingga saksi dijanjikan akan diberikanHandphone, oleh sebab itu saksi selama ini mengikuti keinginan terdakwa karenasaksi percaya dengan terdakwa selain itu saksi takut kalau tidak mengikuti ajaranterdakwa.
Pengadilan PA PALANGKARAYA Perdata Agama
Register : 14-08-2015 — Putus : 18-01-2016 — Upload : 16-08-2019
Putusan PA PALANGKARAYA Nomor 0273/Pdt.G/2015/PA.Plk
Tanggal 18 Januari 2016 — Penggugat melawan Tergugat
63 — 10
  • MenurutPenggugat, eksepsi dan jawaban Tergugat agaknya sarat dengan akalakalan dan bermuatan ingin mengkaburkan gugatan Penggugat. Hukum itujelas tidak pernah remangremang dan siapapun tidak boleh mengakalakalinya. Disamping itu, eksepsi dan jawaban Tergugat juga terkesanmengadaada jauh dari apa yang pernah Penggugat rasakan, dengarkan,pernah melihat, dan saksikan. Eksepsi dan jawaban Tergugat belumdiimbangi dengan kejujuran dan terkesan ada nuansa permainan bahasadalam bahasa hukum.
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Perdata Tanah
Register : 07-07-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 09-03-2021
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb
Tanggal 7 Oktober 2020 — penggugat: 1.YULHENDRI Dt. SAMPONO 2.MAIKI YUDISTIRA Dt. St. MAJOLELO 3.FEBRINALDI, SE, Dt. RANGKAYO BASA 4.MUHAMMAD NAZIF Dt. RANGKAYO MULIA tergugat: 1.ALMAN Dt. GAMPO ALAM 2.Bupati Pasaman Barat 3.PT. PERMATA HIJAU PASAMAN I 4.Gubernur Sumatera Barat 5.Badan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat 6.KOPERASI UNIT DESA KAPAR
341 — 249
  • Gugatan Para Penggugat sarat dengan Conflict of Interrest.Bahwa Sebenarnya Gugatan Para Penggugat diajukan ke Pengadilankarena adanya Permasalahan Pribadi antara H. Bulkhaini Rajo Mahmuddengan Tergugat (DT. Gampo Alam), maka oleh H. Bulhkaini RajoMahmud di buatlah KAN Tandingan yang di ketuai oleh dirinya dansekretarisnya di tunjuk TK. M.
    persona, gugatanprematur, d/skualifikasi in person, gugatan kurang pihak, gugatan errorin objectio,Tergugat Il telah pula mengajukan eksepsi mengenai gugatan tidak cermat, tidakjelas atau kabur, sedang di lain hal Turut Tergugat Ill mengajukan eksepsimengenai gugatan kurang pihak, gugatan kabur, error in persona, gugatan ParaPenggugat salah menempatkan kedudukan pihak, /ega/ standing Para Penggugat,legal standing penerima kuasa dari Para Penggugat, gugatan error in objectio,gugatan Para Penggugat sarat
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG
Register : 01-10-2014 — Putus : 09-06-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 165 – K / PM I-03 / AD / X / 2014
Tanggal 9 Juni 2015 —
68 — 27
  • penggunaanalat bukti yang sah menurut UndangUndang. hal ini dapat dilihatdari Pasal 171 UU No. 31 Tahun 1997.Dalam hukum Pidana juga dikenal suatu azas In Dubio Pro Reoyang menyatakan bahwa apabila terdapat cukup alasan untukmeragukan kesalahan Terdakwa, maka Hakim harus memberikanyang menguntungkan Terdakwa untuk menghindari penangananperkara yang subyektif dimana kebanyakan perkara pidana saratdengan berbagai pengaruh, kepentingan dan pra penuntutan yangbernuansa intervensi sehingga penyidikan perkara ini sarat
    bukti yang sah menurut UndangUndang. hal inidapat dilihat dari Pasal 171 UU No. 31 Tahun 1997.Dalam hukum Pidana juga dikenal suatu azas In Dubio Pro Reo yang menyatakan bahwa apabila terdapat cukup alasan untukmeragukan kesalahan Terdakwa, maka Hakim harus memberikanyang menguntungkan Terdakwa untuk menghindari penangananperkara yang subyektif dimana kebanyakan perkara pidana saratdengan berbagai pengaruh, kepentingan dan pra penuntutan yangbernuansa intervensi sehingga penyidikan perkara ini sarat
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-02-2014 — Upload : 18-11-2014
Putusan PN SAMARINDA Nomor 24/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda
Tanggal 17 Februari 2014 — ILHAM GANI, M.Pd Bin IMBRAN GANI
83 — 14
  • Pengadaan Kapal Lath SMKN 2 Nomor:420/1295.c/DISDIK.03/LX/2010kontrak terdiri dari:19tanggal 14 September 2010 dengan ringkasan si a) Nama Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Latih SMKN 2 Bontangb) Tanggal Mulai Kerja 14 September 2010c) Waktu Penyelesaian 103 hari (tanggal 14 Sept s/d 27 Des 2010)d) Metode Kontrak Kontrak Lump Sumpe) Harga Pekerjaan Rp.1.6969.745.600,f) Spesifikasi Teknis Kapal Lath SMKN 2 Bontang Panjang Seluruh (LOA) 18,50 meter Lebar Max (B) 4,60 meter Tinggi Geladak (D) 1,80 meter Sarat
    SMKN 2 Nomor:420/1295.c/DISDIK.03/1X/2010 tanggal 14 September 2010 dengan ringkasan isikontrak terdiri dari :a) Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Kapal Lath SMKN 2 Bontangb) Tanggal Mulai Kerja : 14 September 2010c) Waktu Penyelesaian : 103 hari (tanggal 14 Sept s/d 27 Des 2010)d) Metode Kontrak : Kontrak Lump Sumpe) Harga Pekerjaan : Rp.1.6969.745.600,f) Spesifikasi Teknis Kapal Lath SMKN 2 Bontang: Panjang Seluruh (LOA) : 18,50 meter Lebar Max (B) : 4,60 meter Tinggi Geladak (D) : 1,80 meter Sarat
    Lath SMKN 2 Nomor:420/1295.c/DISDIK.03/IX/2010 tanggal 14 September 2010 dengan ringkasan isikontrak terdiri dari :a) Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Kapal Lath SMKN 2 Bontangb) Tanggal Mulai Kerja : 14 September 2010c) Waktu Penyelesaian : 103 hari (tanggal 14 Sept s/d 27 Des 2010)d) Metode Kontrak : Kontrak Lump Sumpe) Harga Pekerjaan : Rp.1.6969.745.600,f) Spesifikasi Teknis Kapal Lath SMKN 2 Bontang Panjang Seluruh (LOA) : 18,50 meter Lebar Max (B) : 4,60 meter Tinggi Geladak (D) : 1,80 meter Sarat
    SMKN 2 Nomor:420/1295.c/DISDIK.03/IX/2010 tanggal 14 September 2010 dengan ringkasan isikontrak terdiri dari:261a) Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Kapal Lath SMKN 2 Bontangb) Tanggal Mulai Kerja : 14 September 2010c) Waktu Penyelesaian : 103 hari (tanggal 14 Sept s/d 27 Des 2010)d) Metode Kontrak : Kontrak Lump Sumpe) Harga Pekerjaan : Rp.1.6969.745.600,f) Spesifikasi Teknis Kapal Lath SMKN 2 Bontang Panjang Seluruh (LOA) : 18,50 meter Lebar Max (B) : 4,60 meter Tinggi Geladak (D) : 1,80 meter Sarat
    Lath SMKN 2 Nomor:420/1295.c/DISDIK.03/IX/2010 tanggal 14 September 2010 dengan ringkasan isikontrak terdiri dari:a) Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Kapal Lath SMKN 2 Bontangb) Tanggal Mulai Kerja : 14 September 2010c) Waktu Penyelesaian : 103 hari (tanggal 14 Sept s/d 27 Des 2010)d) Metode Kontrak : Kontrak Lump Sumpe) Harga Pekerjaan > Rp.1.6969.745.600,f) Spesifikasi Teknis Kapal Lath SMKN 2 Bontang Panjang Seluruh (LOA) : 18,50 meter Lebar Max (B) : 4,60 meter Tinggi Geladak (D) : 1,80 meter Sarat
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-04-2016 — Putus : 17-11-2016 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 178/Pdt.G/2016/PN Mdn
Tanggal 17 Nopember 2016 — - ISHAK, BA (PENGGUGAT I) - MUHAMMAD YUSUF (PENGGUGAT II) - SYAIFUDDIN ?(PENGGUGAT III) - YAFETI WARUWU (PENGGUGAT IV) - LOVRI SUSANTO (PENGGUGAT V) - IKHSAN LUBIS (PENGGUGAT VI) - AKHIRUDDIN SIREGAR (PENGGUGAT VII) - SYEFI ISWAN (PENGGUGAT VIII) - CIHAMDANY S (PENGGUGAT IX) - ALI WARDANA (PENGGUGAT X) - RAHMADSYAH SARAGIH (PENGGUGAT XI) - JOHN EF PERMANSIUS SINAGA (PENGGUGAT XII) - ALFINO (PENGGUGAT XIII) - ARDIANSYAH RANGKUTI (PENGGUGAT XIV) - SUSINDRA (PENGGUGAT XV) - M. YUSUF HARAHAP (PENGGUGAT XVI) - HADI SUYANTO (PENGGUGAT XVII) - DOHARMAN LUMBANTORUAN (PENGGUGAT XVIII) - MARDI SITINJAK (PENGGUGAT XIX) - ISMARDI (PENGGUGAT XX) - AGUSTIUS SINAGA (PENGGUGAT XXI) - SUDARMAWAAN (PENGGUGAT XXII) - MULIADI SYAHPUTRA (PENGGUGAT XXIII) - ANANG MARKOP (PENGGUGAT XXIV) - IBRAHIM (PENGGUGAT XXV) - PT. EXPRESS LIMO NUSANTARA (TERGUGAT)
61 — 14
  • Kerjasama Operasitersebut, sehingga dengan demikian sangatlah tidak beralasanbilaamana PARA PENGGUGAT mendalilkan dalam Gugatannyabahwasannya TERGUGAT secara langsung dan sepihakmemerintahkan PARA TERGUGAT untuk menandatanganiPerjanjian Kerjasama Operasi (PKO) tanpa memberi waktu yangcukup kepada PARA PENGGUGAT untuk terlebih dahulumempelajarinya, dan untuk itu menurut TERGUGAT dalildalilHalaman 17 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 178/Padt.G/2016/PN Mdn5.2.5.3.PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya sarat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 13-05-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 P/HUM/2015
Tanggal 12 Agustus 2015 — DIDIN, DKK VS PRESIDEN RI;
101 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Substansi atau materi muatan Perpres 1/2015 sangatbertentangan dengan nilainilai Kemanusiaan yang hidup dan terkandungdidalam Pancasila dan UUD 1945.18.Bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Perpres 1/2015, sarat denganpengaturan diskriminatif terhadap warganegara dan penduduk yangterkena dampak pembangunan waduk yang berada dalam area WadukJatigede.
    Bahwa menurut Pemohon, Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b Perpres No. 1Tahun 2015 sarat dengan pengaturan diskriminatif terhadap warganegaradan penduduk yang terkena dampak pembangunan waduk yang beradadalam area Waduk Jatigede. Pengaturan diskriminatif dengan melakukanpembedaan penduduk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor15 Tahun 1975, dan penduduk lainnya yang tidak berdasarkan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-12-2012 — Putus : 07-05-2013 — Upload : 14-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 84/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg
Tanggal 7 Mei 2013 — DIAN PURNAMASARI binti DASEP GARTIKA MASKUR .
43 — 43
  • orang lain;Sahwa benar saksi kenai dengan terdakwa namun tidakada hubungan saudaraSahwa benar saksi merupakan Pejabat Pembuatkomitmen (PPK) dalam program pemutakhiran datakependudukan yang tercantum dalam Surat KeputusanGubernur Jawa Sa rat Nomor : 910/Kep.53keu/2010tanggal 4 Januari 2010 Tentang Pengelola DanaDekonsentrasi Lingkup Kementrian Dalam Negeri padaSekretariat daerah Propinsi Jawa Barat tahun Anggaran2010 ;Sahwa benar dana tersebut merupakan dana dari Pusatyang diberikan ke Propinsi Jawa Sarat
    untuk kebutuhandana pemutakhiran data (dana Dekonsentrasi) bersumberdari Anggaran Pendapatan dan Selanja Negara (APSN)Tahun Anggaran 2010 yang dijabarkan dalam Daftar IsianPelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor0704/010.08.31)(11/2010 tanggal 31 Desember 2009 danrevisi ke1 DIPA tanggal 23 Juli 2010 pada KementrianDalam Negeri melalui dana dekosentrasi ProgramPenataan Administrasi Kependudukan ;Sahwa benar dana tersebut dialokasikan kepadaPemerintah Provinsi Jawa Sarat senilai Rp.44.907.439.000,00.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 28-07-2015 — Putus : 24-08-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel
Tanggal 24 Agustus 2015 — PROF.DR.OTTO CORNELIS KALIGIS, SH.,MH., laki-laki, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 19 Juni 1942, beragama Kristen, beralamat di Jalan Majapahit 18-20, RT.008/RW.008, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, dalam hal ini diwakili oleh Tim Penasihat Hukumnya/Kuasa Hukumnya, yaitu Humphrey R. Djemat S.H.,LL.M, Johnson Panjaitan S.H., John Waliry, S.H., Alamsyah Hanafiah, S.H., Ir. Esterina D. Ruru, S.H., Luciana Lovinda, S.H., Freddy T. Simatupang, S.H., Albiker Siagian, S.H., Sabar H. Simanjuntak, S.H., Andreas Nahot Silitonga, S.H.,LL.M., Tumpak Tampubolon, S.H., Timotius Tumbur Simbolon, S.H., Harapan Manurung, S.H., TH.Ratna Dewi,S.H.,MKn., Azam Khan, S.H., Octolin Hutagalung, S.H., Farida Sulistyani, S.H.,CN.,LL.M., Robert Napitupulu S.H., Camelia, S.H., M.H., Andrias Herminanto Nayoan, S.H., Hervan Dewantara Merukh, S.H., Parasian Simbolom., S.H., Faisal Miza, S.H.,M.H., J.Sontang Simatupang, S.H., Dr. Purwaning M. Yanuar S.H., M.CL.,CN, Muhammad Yahya Rasyid, S.H.,M.H., Advokat-advokat yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, tergabung dalam Asosiasi Advokat Indonesia, yang beralamat pada kantor Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Advokat Indonesia, Plaza Gani Djemat Lantai 5, Jalan Imam Bonjol No. 76-78 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON PRAPERADILAN; M e l a w a n : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, yang beralamat di Jl. HR Rasuna Said Kav. C1, Kuningan, Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Nur Chusniah, S.H., M.Hum., Arif Suhermanto, S.H.,M.H., Indra Mantong Batti, S.H.,LL.M., Rasamala Aritonang, S.H.,M,H., R. Natalia Kristianto, S.H., Imam Akbar Wahyu Nuryamto, S.H., Nancy Setiawati Silalahi S.H., masing-masing selaku pegawai KPK, beralamat Kantor di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan 12920 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKS-45/01-55/08/2015 tertanggal 4 Agustus 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON PRAPERADILAN ;
276 — 136
  • suatu tindak pidana, dan tidak ada kriteria buktipermulaan itu yang penting bagaimana mencari barang bukti danmemperoleh keterangan diserahkan kepada Hakim yang pentingjangan sampai melanggar hak azasi manusia;Bahwa bedanya bukti permulaan dengan alat bukti sesuai pasal 184KUHAP, hukum pembuktian dan sarana ada 3 kriteria yaitu buktipermulaan di Penyelidikan, Penyidikan dan diperoleh sidang diPengadilan, fungsinya untuk menentukan tersangka, apakahperbuatan dilakukan penyidikan, untuk dilakukan sarat
    penangkapan,bukti untuk menentukan tindak pidana sebagai sarat untukmelakukan penahanan, alat bukti diperoleh dari sidang Pengadilan,alat bukti hanya ada di pasal 183 KUHAP, jenisnya diatur dalamHal. 133 dari 144 hal.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 04-02-2020 — Putus : 18-05-2020 — Upload : 28-05-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 5/G/2020/PTUN.SMD
Tanggal 18 Mei 2020 — Penggugat:
L LIAH HINGAN
Tergugat:
BUPATI KUTAI KARTANEGARA
150 — 97
  • tersebutdiatas tidak menghiraukan/menanggapi keberatanPenggugat baik lisan maupun secara tulisan selaindaripada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) MuaraSalung yang telah terlebin dahulu mengambil tindakandengan mengirim surat Nomor: 110/03/BPDMS/X1/2019tanggal 21 Oktober 2019 Kepada pihak KecamatanTabang dan Kabupaten Kutai Karta Negara tentang NotaKeberatan dan Pencabutan Tanda Tangan oleh KetuaBPD Muara Salung atas Hasil Pemungutan SuaraPemilihan Kepala Desa Muara Salung yang dianggapcurang dan sarat
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-01-2016 — Putus : 20-04-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 48/Pdt/2016/PT SMG
Tanggal 20 April 2016 — 1.TAN MING SIONG 2.EMMI ROOSIANTI SEBAGAI PARA PENGGUGAT 1. Pemerintah RI Cq.Menteri Keuangan RI Cq. Kepala Kantor Pusat Direkrorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kepala Kantor Wilayah IX Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di Semarang Cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Semarang SEBAGAI TERGUGAT 1, BELLA ANGGRAINI SEBAGAI TERGUGAT II, 3.DEWI SAPTARINI . PT. MEDIA MAKMUR ABADI SEBAGAI TERGUGAT III DAN IV, PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk Pusat Cq. PT Bank Danamon Tbk Kanwil VII Jateng dan DIY di Semarang Cq. Pimpinan Kantor Cabang PT Bank Danamon Indonesia Tbk Cabang Megelang SEBAGAI TERGUGAT V, .ONG HONG IE SEBAGAI TERGUGAT VI, HIASINTA YANTI SUSANTI TAN, SH SEBAGAI TERGUGAT VII.
161 — 71
  • II mohon agar apa yang tertuang pada Jawaban dalamprovisi dan dalam eksepsi secara mutatis mutandis terbaca kembali padabagian pokok perkara ini;Bahwa sama halnya pada uraian di atas maka dalam pokok perkara ini padadasarnya Tergugat II sekali lagi menyatakan menolak gugatan paraPenggugat kecuali yang diakui dengan tegastegas dan akan menjawabsepanjang yang relevan saja dengan Tergugat II;Bahwa dalil posita para Penggugat pada angka 1, 2, 3 halaman 7 dan angka 4halaman 8 surat gugatannya hanya sarat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-10-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1553 K/Pdt/2013
Tanggal 30 Oktober 2013 — Muchayan Bin Abdul Mannan vs. Munawar Mennen Hafidz alias Munawar Mennen Hefizh,
45 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1553 K/Pdt/2013membuktikan adanya jual beli yang sah (sarat untuk sahnya sudahdipenuhi) dan saratsarat menurut Pasal 19 UndangUndang PokokAgraria yaitu Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 mengenai ini,Selain itu.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 23-01-2017 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 31-07-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 48/Pid.Sus/2017/PN Pbr
Tanggal 13 Juni 2017 — Anastasia Prima Yoga Als Yoga Bin Nasrul
44 — 12
  • Bahwa Adapun Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif, tidak pernah adaaturan dalam KUHAP yang mengatur kalau sarat sahnya Dakwaan itu harusdisususn secara Subsideritas, Kombinasi, ataupun Komulasi, hal ini dikarenakanSurat dakwaan adalah kewenangan Penuntut Umum dalam menyusunnya,sepanjang tidak keluar dari ketentuan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf (a) dan (b)KUHAPidana Dakwaan Tersebut dapat diterima.Halaman 28 dari 68 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2017/PN.Pbr Terhadap barang bukti
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 04-03-2015 — Putus : 13-04-2015 — Upload : 24-06-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 16/Pid/Pra/2015/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 13 April 2015 — Drs. Ir. H. SUTAN BHATOEGANA, MM., Alamat Jalan Sipatahunan 26, Villa Duta Bogor, Kelurahan Baranangsiang Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : DR.H.Eggi Sudjana, SH.M.Si., H. Razman Arif Nasution, SH.S.Ag.MA.,Ph.D, Budi Nugroho, SH., Ria Kusmawati,SH., Feldi Taha, SH., dan Andri Sorialam Harahap, SH., SH., Para Advokat pada Kantor Pengacara Eggi Sudjana & Partners, berkedudukan dan beralamat Jalan Tanah Abang III No. 19 C-D Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Pebruari 2015 Nomor : 005/ESP-SK/RK/II/2015 (terlampir) disebut sebagai : PEMOHON; L A W A N KOMISIONER KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK), yang beralamat Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan,disebut sebagai : TERMOHON;
1128 — 306
  • Sehingga menjadi penuh kejanggalan dan tidak konsistenserta diduga dipaksakan dan sarat kepentingan politik danlatau pesanan,dengan kata lain penetapan ini tidak berdasarkan hukum.Kedua: Bahwa Termohon dalam Surat Panggilan Nomor 581/23/01/2015tanggal 29 Januari 2015 telah mencantumkan pada Konsideran Dasar butir 4yang berbunyi Laporan Kejadian Tindak Pidana KorupsiNomor : LKTPK33/KPK/08/2013, tanggal 14 Agustus 2014 menjadi berlentangan denganSprindik (Surat Perintah Penyidikan) Nomor : Sprin.Dik25