IMRAN OHORELLA, sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang PerubahanUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo. pasal 55 Ayat (1) KUHP.9/Subsidair...SUBSIDAIR:Bahwa terdakwa dr.

IMRAN OHORELLA terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI, sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 199916/tentang...tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dalam dakwaan PrimairPenuntut Umum ;2.17Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dr.

Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa ProvinsiJawa Tengah Tahun 2014 dan dari hasil penghitungan yang dilakukan olehSaksi Ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat tugasdari Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan PembangunanProvinsi Jawa Tengah kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kajen Nomor ST561 /PW11 / 5 / 2015 tanggal 5 Mei 2015 telah menimbulkan kerugian Negarasebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);Sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal

2 Ayat (1)jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;SUBSIDIAIRBahwa Terdakwa MOHAMAD FADLI alias Moh.

FADLI tidak terbuktibersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndangHal. 10 dari 21 hal. Put. No. 1243 K/PID.SUS/2016Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Membebaskan Terdakwa MOHAMAD FADLI alias MOH.

2 ayat (1) Jo.

Perk : PDS02/SLW/Ft.1/12/2016, tanggal 14 Pebruari 2017terdakwa telah dituntut sebagai berikut : 1.Menyatakan terdakwa ANANG NURHIDAYAT Bin MUSLIH telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERLANJUTsebagaimana dakwaan PRIMAIR Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2)dan (3) UndangUndang Nomor. 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor.31 Tahun 1999 sebagai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64ayat (1) KUHP ; Dakwaan Subsidair : Pasal 3 Jo.

ditemukan kerugian keuangan negara sebesarRp. 55.835.000, (Lima puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah),dengan rincian sebagai berikut : Tanggal Jumlah Harga Harga Beli Subsidi Jumlah (Rp)Beras (Kg) Pembelian Beras (Rp) PemerintahPemerintah (Rp)(Rp)1 2 3 4 5 619/2/2007 17.000 5.100, 3.505, 1,595,= 27.115.000,27/2/2007 16.000 5.300, 3.505, 1,795,= 28.720.000,JUMLAH KERUGIAN NEGARA 55.835.000, Perbuatan Terdakwa HERI HARJONI BIN EFENDI sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal

2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 Ayat (1) sub b, (2), (8)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1KUHP ;SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa HERI HARJONI BIN EFENDI pada hari Senin tanggal19 Februari 2007 sekira jam 19.00 WIB dan tanggal 21 Februari 2007 sekira jam11.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalambulan Februari 2007 bertempat masingmasing di Gudang Beras milik HeriHarjoni Jl.

Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1)sub b, (2), (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 ;ATAUKEDUA :Bahwa Terdakwa HERI HARJONI BIN EFENDI pada hari Senin tanggal19 Februari 2007 sekira jam 19.00 WIB dan tanggal 21 Februari 2007 sekira jam11.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalamHal. 13 dari 20 hal. Put.

Pidana Nomor :97/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst.Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatyang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : 1.Menyatakan Terdakwa Samson Sawangin terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsisecara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undangundang No. 31tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undangundangNo. 20 tahun 2001 Jo.

,tertanggal 04 Januari 2016., yang dibacakan di depan persidangan tanggal 04Januari 2016 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim memberikanHukuman yang seringanringannya ; == 9 nn nnnTelah mendengar Pembelaan (Pledoi) dari Tim Penasihat Hukum TerdakwaSamson Sawangin, M., tertanggal 04 Januari 2016., yang pada pokoknya sebagaiberikut : 1Menyatakan Terdakwa Samson Sawangin, M tidakterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan TindakPidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UU No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP sebagaimana dimaksud dalam DakwaanPrimair ; Menyatakan Terdakwa Samson Sawangin, M tidakterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan TindakPidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 3 Jo.

BRI (Persero) cabang Majenang unitCimanggu Barat Kabupaten Cilacap sebasar Rp. 361.880.000, (Tigaratus enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) ; 10Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubahdengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasHal. 9 dari34 hal. Put. Nomor 1604 K/Pid. Sus/2015Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak PidanaKorupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;SUBSIDAIR:Bahwa ia Terdakwa MEDI S.

PANINTJO, S.T., bersalah melakukan tindakpidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turutserta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana diaturdan diancam dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP;2. Menjatuhnkan pidana terhadap Terdakwa Medi S.

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KHUP dengan pidana Penjaraselama 7 (tujuh) tahun dan membayar denda sebesarRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulankurungan serta menghukum Terdakwa agar membayar uangpengganti sebesar Rp1.005.540.780,00

., tentang penerapan hukum Pasal 3 jo Pasal 18UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP dalam perkara ini,karena menurut Penuntut Umum berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan Terdakwa Febri lil Putriyani telah memenuhi unsurmelawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan memori bandingPenuntut Umum yang menyatakan Terdakwa /Terbanding terbukti bersalahmelanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP;3.

danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama melanggarPasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanHalaman 30 dari 38 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2021/PT PDGTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah UndangUndang Nomor 20tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan subsidair, sedangkanmenurut Penuntut Umum berdasarkan fakta fakta yang terungkap diperidangan makaterhadap perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan primar;Menimbang, bahwa menurut Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding,bahwa perbedaan pokok antara Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah UndangUndang Nomor 20 tahun

Tatiek Sugihartiningrum Binti Sumanggi terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsisebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat(1) Jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 19999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana19Korupsi Jo. Undangundang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir.

2 ayat (1) jo pasal 18 UU.

Kalimantan TimurNomor : R550/PW.17.2/5/2011 tanggal 7 Nopember 2011 terhadap pekerjaanJasa Konsultasi lanjutan penyusunan Feasibility Study, Amdal dan DetailedEngineering Design Pelabuhan Kota Bangun yang dilaksanakan oleh PT.Auramatra Jaya Engineering Negara dirugikan sejumlah Rp.3.326.775.000,.Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan yangdisusun secara Subsidaritas maka terlebih dahulu dipertimbangkan dakwaan primair;Menimbang, bahwa unsurunsur dari dakwaan primair melanggar pasal

2 ayat(1) jo pasal 18 UU.

2 ayat 1 jo pasal 18 UndangUndang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 KUHP, ketentuan dalam BabXVII bagian Kesatu KUHAP serta ketentuan dalam UU No. 46 tahun 2009 tentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi;MENGADILI:Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat HukumTerdakwa tersebut;Membatalkan putusan

Membebaskan terdakwa DEDDY SADZALI Alias DEDDY dari dakwaan primairmelanggar pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sub pasal 55 ayat (1) ke1KUH Pidana;2.

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;SUBSIDIAIR :Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentangperubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo pasal

Hukuman dijatuhkanberdasarkan ancaman yang dirumuskan dalam dakwaan yang telah terbukti ;Menimbang, bahwa dalam dakwaan primer, terdakwa telah didakwamelakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimanadiatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang nomor 31 tahun 1999sebagaimana diubah dengan Undangundang nomor 20 tahun 2001 tentangperubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP yang mengandung unsurunsur pasal

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dengan dasardasar dan alasan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa konstruksi surat dakwaan Penunut Umum disusun secaraSubsidairitas, yaitu terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur : Primerdalam pasal 2 ayat (1) Jo.

2 ayat (1) Jo Pasal 18, Undang Undang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Menyatakan terdakwa ENNY KUSUMAWATI BintSOEKOESWOKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmenyuruh melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diaturdalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanHalaman 60 dari 94 Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/2021/PT SMGTindak Pidana Korupsi, jo.

Menyatakan Terdakwa ENNY KUSUMAWATI bintiSOEKOESWOKO tidak terbukti bersalah serta tidak terbukti secarasah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsiyaitu telah melakukan, menyuruh melakukan tindak pidana korupsisebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo.

2 ayat (1)Jo.

OlehKarena itu fakta ini ditambahkan sebagai fakta yang meringankan di tingkatbanding dengan tentunya tetap memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1)jo.

2 ayat (1) jo.

IMRAN OHORELLA, sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 jo. pasal 55 Ayat (1) KUHP.9/Subsidair...SUBSIDAIR:Bahwa terdakwa dr.

IMRAN OHORELLA terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana KORUPSI, sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 199916/tentang...tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dr.

Pati tahun 2008sampai dengan tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor :141.1/1356/2008 tanggal 3 Maret 2008 yang digaji oleh Pemerintah Desa dari APBDdan Terdakwa karena Jabatannya sebagai Kepala Desa mempunyai kewenanganantara lain untuk menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Desa (pasal1 ke 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007) sehingga terdakwatersebut tidak dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secaraberlanjut sebagaima tersebut dalam Pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 UndangundangRepublik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah denganUndangundang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 dakwaan Jaksa PenuntutUmum karena unsur melawan hukum dari pasal tersebut tidak terpenuhi ;Menimbang, bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah dalam pasal 2 ayat (1)jo pasal 18 Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimanadiubah dan ditambah dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 20 tahun2001 dalam dakwaan primair

APING terbukti bersalahnmelakukan tindak pidana korupsi secara melawan hukum denganmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebagaimanaketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, dalam dakwaan Primair;2.

Pemerintah Kabupaten Lomboko1Tengah sebesar Rp. 247.500.000, (dua ratus empat puluhtujuh juta lima = ratus ribu~ rupiah) atau setidaktidaknyasekitar jumlah tersebut.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangundangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDIAIR 5+ 6+sennenennesencennnnnennninonenneenennnnsnnernnnnenesatiewocencnenne

Menyatakan Terdakwa LALU MASUD KHOLAH, ST., tidak terbuktibersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UndangundangNomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, sebagaimana dalamdakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;2.

Menyatakan Terdakwa LALU MASUD KHOLAH, ST tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana109sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimaan telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 tahun 2001 jo, pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPsebagaimana dalam dakwaan Primair ;Membebaskan Terdakwa LALU MASUD KHOLAH, ST olehkarena itu dari dakwaan Primair tersebut;Menyatakan Terdakwa LALU MASUD KHOLAH, ST terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaSECARA BERSAMASAMA MELAKUKAN TINDAK PIDANAKORUPSI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

2 ayat (1)jo.

;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Terdakwatelah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaanPrimair, melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 ;Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis tanggal 17 Juli 2013terhadap alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwatersebut telahterdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dimana Anggota MajelisHakim

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. PasalHal. 41 dari 50 hal. Put.

tahun/14 September 1962:Jenis Kelamin > Lakilaki;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal : Dusun Krajan RT.01 RW.01, Desa Taman Sari,Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo;Agama : Islam;Pekerjaan : Kepala Desa Tamansari;Terdakwa tersebut tidak ditahan dalam perkara ini;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadsebagai berikut:PRIMAIRSUBSIDAIRilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal

2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 Ayat (1),(2) dan (8) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi:: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 3 jo.

No. 2242 K/Pid.Sus/201 1Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP.SUBSIDAIRBahwa Terdakwa H.

HENDARSONO Bin SURATMAN PAWIROHARJO tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsisebagai didakwakan dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah danditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UUNo. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair ;3. Menyatakan Terdakwa H.

2011/PT.SMG., tanggal 25 Maret 2011 yang memperbaiki putusanPengadilan Negeri Rembang Nomor : 95/Pid.B/2010/PN.Rbg., tanggal 25Nopember 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkandan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini ;Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi V/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan, dan Terdakwa tetap dipidana, makaTerdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;Memperhatikan Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun jo.

Put.No.16/TIPIKOR/2014/PT.PDGPerbuatan terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas, diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (8)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDIAIR :Bahwa ia terdakwa Sumiati Akio selaku bendahara Panitia Kemitraan (PAKEM

Menyatakan terdakwa SUMIATI AKIB,terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diuraikan dan diancampidana dalam dakwaan primair pada Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b,ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;2.

Menyatakan Terdakwa Sumiati Akib tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yangdiatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 huruf b, ayat (2)dan ayat (3) UndangUndang No.31 Tahun 1999 yang telah dirubah danditambah dengan UndangUndang No.20 Tahun 2001 tentang PerubahanUndangUndang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP.2.

CFra (ahli dari BPKPPerwakilan Provinsi Riau) serta keterangan Bobi Sugara, Rozali, DediZulfikar, Faisal Bachri,dan Guntur Okta Reza Putra;Perbuatan Terdakwa HERU WAHYUDI, SH. bin CHAIRUM NOSAdiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo.

Bin CHAIRUM NOSAterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidanakorupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Republik IndonesiaNomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah denganUndangundang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair

Bin CHAIRUMNOSA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan Tindak pidana korupsi secara bersamasamasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 Undangundang Republik Indonesia Nomor 31tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah denganUndangundang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan atas Undangundang Republik IndonesiaNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana sebagaimanadalam Dakwaan Primair