Ditemukan 9132 data
94 — 21
Bahwa kalau tidak dilakukan Addendun,, hal itu tidak serta merta menyalahkanpenyedia karena harus dilihat juga niatnya; Bahwakalau SIUP daluwarsa dan Surat Kuasa dibawah tangan, hal itu tidak adayang salah diantara Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa; Bahwa kalau terjadi masalah sehubungan dengan SIUP dan Surat Kuasatersebut, disini Panitia yang meloloskan administrasi tersebut; Bahwa sesuai Perpres 54 Tahun 2010 Panitia harus memperlakukan Penyediadengan seadiladilnya; Bahwaaturan atau regulasi yang
113 — 39
jugawewenag administrasi bukan Pengadilan".Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 321 K/Sip/1978 tanggal 31Januari 1981,menyatakan: "Pengadilan Negeri tidak berwenang untukmembatalkan surat hak milik yang dikeluarkan oleh instansi lain".Bahwa, berdasarkan halhal tersebut di atas, PetitumPenggugat/Terbanding pada halaman 20 perihal pokok perkarakhususnya pada nomor6 sangat tidak jelas dan sudah sepatutnya demihukum untuk ditolak karena tanpa pertimbangan hukum sama sekali.ll GUGATAN PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU/DALUWARSA
111 — 60
Disisi yang lain bahwa setiap tindak pidanatidaklah ada kewajiban hukum seketika diketahui langung dilaporkan ataudiadukan sepanjang tidak lewat dari masa daluwarsa, karena untuk melaporkansuatu perkara pidana tentunya pelapor setidaktidaknya memiliki beban mental,hal tersebutpun terlihat dari laporan yang diajukan oleh korban, didalam laporanwalaupun sebenarnya yakin bahwa Terdakwa adalah pelakunya namun korbanmasih menyebut Mr.
ACHMAD MUSLIHUDDIN
Tergugat:
1.kepala Desa Kuta
2.Kepala Desa Rembitan
3.Kepala Desa Sengkol
4.Kepala Desa Tanak Awu
5.Kepala Desa Pengembur
6.Kepala Desa Ketara
7.Kepala Desa Teruwai
8.Kepala Desa Kawo
9.Kepala Kecamatan Pujut
10.Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri BUMN Republik Indonesia Cq PT Pengembangan Pariwisata Indonesia IndonesiaTourism Development Corporation ITDC
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Lombok Tengah
129 — 64
Bahwaberdasarkan pertimbangan tersebut maka tuntutan Penggugat atas tanah obyeksengketa harus dianggap daluwarsa dan harus ditolak (vide Pasal 32 ayat 2PeraturanPemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah);Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikankepemilikannya terhadap tanah obyek sengketa yang merupakan bagian dariSertipikat Hak Pengelolaan nomor 72 tanggal 25 Agustus 2010, Surat Ukurtanggal 14 Juli 2010 Nomor 93/Kuta/2010 seluas 107.873 M2 atas nama PT.Pengembangan
GUNTUR GANI PRAKOSO., SH
Terdakwa:
ERSA KARSIA
258 — 174
Saat itu API danNIK PT INTIMARINDO PRIMACON udah daluwarsa (mati) sehinggapengurusan menggunakan jasa PT YUDHANUSA EKSPRESINDO CARAKA,impor menggunakan undername atas nama PT RKM.
Terbanding/Penggugat I : HASTUTI RAHAYU
Terbanding/Penggugat II : DWI HARTONO
Terbanding/Penggugat III : TRI JOKO NUGROHO
Terbanding/Turut Tergugat I : EDY NUGROHO
Terbanding/Turut Tergugat II : MUH ALIF
Terbanding/Turut Tergugat III : Y BENY TRI CAHYONO
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten
Turut Terbanding/Tergugat II : G. PAMUNGKAS SURYO GURITNO
Turut Terbanding/Tergugat III : EKO PRASETYO, SE
Turut Terbanding/Tergugat IV : DWIYOGI RIKATANI
Turut Terbanding/Tergugat V : SUYATNA, SH
Turut Terbanding/Tergugat VI : SRI MULYANI RAHAYUNINGSIH,SH
Turut Terbanding/Tergugat VII : HERU PRAYITNO,SH
Turut Terbanding/Tergugat VIII : ADI HENDRO PRASETYO,SH
116 — 55
Gugatan Penggugat KadaluarsaSesuai perkembangan jaman, Gugatan Penggugat telah terancamkadaluarsa, hal ini tidak bermaksud mengabaikan ketentuan Pasal 1967KUH Perdata yang menyatakan Semua tuntutan hak baik yang bersifatkebendaan maupun perorangan hapus (daluwarsa) setelah lampau 30tahun, menurut Tergugat yang dianggap awam hukum, alasankadaluarsa yang diajukan lebih menitikberatkan perkembangan jaman danrasa keadilan.
113 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
JKT tanggal 29 April 2002:c) Menghukum paraTermohon Kasasi membayar biaya perkara dalamperadilan tingkat pertama, banding dan kasasi yang ditetapkansebanyak Rp500.000,:Dimana pertimbangan hukumnya menyatakan,"..sehingga gugatanPenggugat yang didaftarkan ke Panitera tanggal 23 Oktober 2001 telahmelampaui batas waktu 90 hari sebagaimana ditentukan oleh UndnagUndang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga gugatan Penggugat harusnyatidak diterima.." dengan kata lain gugatan Penggugat Daluwarsa (LewatWaktu);A.
191 — 115
Bahwa dengan demikian Penggugat tidak mempunyai hak lagi untuk menuntutpenguasaan tanah ataupun sertifikat tersebut karena sudah daluwarsa, sehinggagugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima ; Penggugat Tidak Mempunyai Hubungan Hukum13.
SESOTYOADHI. WNT
Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA DEPOK
Intervensi:
M. SALEH SUGANDHI SUMANTA
274 — 224
PTUN.BDGDALAM EKSEPSILsBahwa, Tergugat menolak seluruh dalildalil yang dikemukakan olehPenggugat kecuali terhadap halhal yang diakui secara tegas dan bulatoleh Tergugat;Eksepsi Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Kadaluwarsa);Bahwa Penggugat mendalilkan baru mengetahui keberadaan obyeksengketa pada tanggal 22 Februari 2021 (Sebagaimana Surat GugatanPenggugat Halaman 6) perlu diketahui dalil Penggugat tersebut tidakmasuk akal dan mengadaada, dalil tersebut hanya merupakan alasanuntuk menghindari daluwarsa
SESOTYOADHI. WNT
Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA DEPOK
Intervensi:
M. SALEH SUGANDHI SUMANTA
220 — 153
PTUN.BDGDALAM EKSEPSILsBahwa, Tergugat menolak seluruh dalildalil yang dikemukakan olehPenggugat kecuali terhadap halhal yang diakui secara tegas dan bulatoleh Tergugat;Eksepsi Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Kadaluwarsa);Bahwa Penggugat mendalilkan baru mengetahui keberadaan obyeksengketa pada tanggal 22 Februari 2021 (Sebagaimana Surat GugatanPenggugat Halaman 6) perlu diketahui dalil Penggugat tersebut tidakmasuk akal dan mengadaada, dalil tersebut hanya merupakan alasanuntuk menghindari daluwarsa
108 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
Exceptio Premtoir. yaitu Para Penggugat tidak berhak lagi untukmenggugat objek sengketa, telan hapus karena daluwarsa denganlewatnya waktu selama 30 tahun, sebagaimana ditentukan dalamPasal 834, 835, 1967 KUHPerdata;B.
141 — 145
Oleh karena itu,gugatan Penggugat belum daluwarsa (vrijvaring);C. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA1.Bahwa kewenangan mengadili terhadap sengketa dalam perkara ini adalahmerupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
137 — 55
Sumad dari pendaftaran tanah;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;Bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanyatelah mengajukan surat Jawaban tertanggal 14 Juni 2016, yang pada pokoknyamengemukakan dalildalil bantahan sebagai berikut:DALAM EKSEPSIGUGATAN PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU (DALUWARSA);Halaman 22 dari 126 halaman, Putusan No. 16/G/2016/PTUNSRG1.
68 — 8
Terhadap poin 1, 2, 3, dan 4 tersebut diatas, maka Termohon Ill memintakepada Majelis Hakim yang mulia untuk mempertimbangkan dalildalil yangdisampaikan oleh Termohon Ill berkaitan dengan daluwarsa tenggang waktumengajukan permohonan keberatan ganti rugi sebagaimana tersebut diatas;6.
I PUTU SASTRA ADI WICAKSANA, SH.
Terdakwa:
RAHMATIA Als PINKAN.
58 — 41
Oleh karena itu penentuantempus dan locus delicti berpengaruh pada penentuan saksisaksi,daluwarsa pidana, dan menentukan sah atau tidaknya suratdakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum.Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana dengan penyebutanlocus delicti atau tempat kejadian yang bukan yuridiksi hukumPolres Sorong yang wilayah hukumnya hanya sebatas jangkaunadministrasi Kabupaten Sorong, sedangkan tempat kejadian aquo berada didalam WilayahHukum Polres Sorong Kotadengan wilayah administasinya adalah
I PUTU SASTRA ADI WICAKSANA, SH.
Terdakwa:
RAHMATIA Als PINKAN.
49 — 45
Oleh karena itu penentuantempus dan locus delicti berpengaruh pada penentuan saksisaksi,daluwarsa pidana, dan menentukan sah atau tidaknya suratdakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum.Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana dengan penyebutanlocus delicti atau tempat kejadian yang bukan yuridiksi hukumPolres Sorong yang wilayah hukumnya hanya sebatas jangkaunadministrasi Kabupaten Sorong, sedangkan tempat kejadian aquo berada didalam WilayahHukum Polres Sorong Kotadengan wilayah administasinya adalah
Pembanding/Tergugat II : Sartini Diwakili Oleh : JUFRRY MAYKEL MANUS SH
Pembanding/Tergugat III : Indra Budi Santosa Diwakili Oleh : JUFRRY MAYKEL MANUS SH
Pembanding/Tergugat IV : Lisa Suryani Diwakili Oleh : JUFRRY MAYKEL MANUS SH
Pembanding/Tergugat V : Harry Yudha Diwakili Oleh : JUFRRY MAYKEL MANUS SH
Terbanding/Penggugat : Ny. Benna Ria Sianturi
Terbanding/Turut Tergugat : Ading Sajidin
Turut Terbanding/Tergugat VI : Hasan Bin Napih
Turut Terbanding/Tergugat VII : Solihin Bin Napih
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Subari Bin Napih
Turut Terbanding/Tergugat IX : Modi Bin Napih
Turut Terbanding/Tergugat X : Dewi Binti Napih
Turut Terbanding/Tergugat XI : Yayah Binti Napih
Turut Terbanding/Tergugat XII : Udin Bin Garin
Turut Terbanding/Tergugat XIII : Hj.Sopiah Binti Garin
Turut Terbanding/Tergugat XIV : Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi
Turut Terbanding/Tergugat XV : Bapak Camat Pondok Gede
Turut Terbanding/Tergugat XVI : Bank Panin
74 — 52
tahun lebih hingga waktu saatint ;Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah No.397 tanggal 20 Juni 1972 atas nama Garin Garon yang dalam hal iniHal. 69 dari 115 Putusan Nomor. 163/PDT/2021/PT BDG.merupakan ayah kandung daripada Tergugat XII dan Tergugat XIIImembuktikan bahwa penguasaan atas objek sengketa telah dilakukansejak tahun 1972 sampai dengan saat ini atau selama 47 (empat puluhtujuh) tahun ;e Bahwa sesuai Pasal 1967 Kitab UndangUndang Hukum Perdata(KUHPerdata) tentang Daluwarsa
ZULKIFLI MOODUTO, S.H.
Terdakwa:
SIMPEI, S.IP
141 — 34
Barito Selatan,NPWP 00.373.254.2714.000 tahun pajak 2008, meskipun saksi sudah bertugasmenjadi Kepala KP2KP Kuala Pembuang, karena sebelumnya saksi bertugassebagai Kepala KP2KP Buntok dan kebetulan masih mempunyai berkas/datatersebut terkait pajak yang belum disetor oleh Bendahara yang bersangkutan,sehingga saksi tergerak untuk sampaikan berkas/data IDLP tersebut melihat masawaktunya sudah mau daluwarsa ; Bahwa sesuai Surat Pengantar nomor : SP177/WPJ.29/PPK.15/2013tanggal 19 Agustus 2013 saksi mengirimkan
134 — 38
Menyatakan kewenangan menuntut Jaksa Penuntut Umum dalamperkara a quohapus atau gugur karena daluwarsa ;3. Menyatakan sidang pemeriksaan perkara pidana Nomor 428/Pid.B/2014/ PN.Bdg. atas nama Terdakwa LIM TJING HU alias KINGHU tersebut tidak dapat dilanjutkan untuk diadili berdasarkanGugurnya Hak Penuntutan Jaksa Penuntut Umum ;4.
328 — 180 — Berkekuatan Hukum Tetap
Daluwarsa Gugatan Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang UndangMerek:Bahwa jika Penggugat tetap memaksakan kehendak untuk mengajukangugatan pembatalan merek terhadap Tergugat , Il dan Ill, maka yangharus dipertimbangkan Penggugat adalah ketentuan Pasal 69 ayat (1)Undang Undang Merek yang menyebutkan Gugatan pembatalanpendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima)tahun sejak pendaftaran merek.