Tipikor No.02/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby An. Tdw. H.

;Berdasarkan uraian diatas, Penasihat Hukum Terdakwa memohon agarMajelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang mengadili perkaraaquo untuk menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember2017 dalam menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:a.

ne nnn Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2014sampai dengan 20 Nopember; Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2014 sampai dengan 11Nopember 2014; 22222222 nnn none ne nnn nnn nn ne nnn nnn eens Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serangsejak tanggal 12 November 2014 sampai dengan 11 Desember 2014; Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sejak tanggal 28November 2014 sampai dengan tanggal 27 Desember 2014; Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

Bone Bolango sejumlah689 bundel dokumen (Bukti T6), dimana terhadap bukti tersebut telah dilakukanpenyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Perintah PenyitaanNomor: Print819/R.5.13/Fd.1/09/2014 tanggal 29 September 2014 dan Print201/R.5.13/Fd.1/03/2016 tanggal 02 Maret 2016 (Bukti T7), serta telahmendapatkan Persetujuan Penyitaan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor:38/Pen.Pid.Sus Tipikor/2014/PN.Gtlo tanggal 14 Oktober 2014 dan Nomor:06/Pen.Pid.Sus Tipikor/2016/PN.Gto tanggal 08 Maret 2016

Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri SuwawaNomor: Print201/R.5.13/Fd.1/03/2016 tanggal 02 Maret 2016.Penetapan Persetujuan Penyitaan Pengadilan NegeriGorontalo.Halaman 55 dari 65 Putusan Nomor 4/Pid.Pra Peradilan/2016/PN Gto.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.bukti T8.1bukti T8.2bukti T9bukti T10bukti T11bukti T12bukti T13bukti T14bukti T15bukti T16bukti T17bukti T18bukti T19bukti T20bukti T21bukti T22bukti T23Penetapan Persetujuan Penyitaan Pengadilan Negeri GorontaloNomor: 38/Pen.Pid.Sus Tipikor

/2014/PN.GtloOktober 2014.Penetapan Persetujuan Penyitaan Pengadilan Negeri GorontaloNomor: 06/Pen.Pid.Sus Tipikor/2016/PN.Gto tanggal 08 Maret2016.Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)Nomor : 12/LHP/XIX.GOR/10/2012 tanggal 16 Oktober 2012;338/19/X1V/201 1tanggal 14Keputusan Gubernur Gorontalo Nomortanggal 28 Desember 2011;Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor :10 Januari 2011.15/19/V2011 tanggalKeputusan Bupati Bone Bolango Nomor67/KEP/BUP.BB/117/2011 tanggal 31 Januari 2011;Keputusan

bukti T6.75), yang terhadap bukti tertulis tersebut telah dilakukan penyitaansecara sah menurut hukum sebagaimana Surat Perintah Penyitaan Nomor : Print819/R.5.13/Fd.1/09/2014, tanggal 29 September 2014 (vide bukti T7.1) dan SuratPerintah Penyitaan Nomor : Print201/R.5.13/Fd.1/03/2016, tanggal 02 Maret 2016(vide bukti T7.2);Menimbang, bahwa berdasarkan ke2 (dua) Surat Perintah Penyitaantersebut, oleh Pengadilan Negeri Gorontalo mengeluarkan Penetapan PersetujuanPenyitaan Nomor : 38/Pen.Pid.Sus Tipikor

Tipikor Semarang, tanggal 17 Pebruari 2014 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ; -----------------------------------------------------------------

PekalonganPendidikan : Sarjana Ilmu Politik (S.1) Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukumnya : SIDEMSRIRAHARJO,SH, dkk yang berhak berdasarkan surat kuasa khususbertanggal 11 Juli 2012, dan/atau BAMBANG JOYOSUPENO,SH,MHum dkk.yang berhak berdasarkan surat kuasakhusus bertanggal 25 Juli 2012 (Surat kuasa terlampir)Terdakwa tidak ditahan :PENGADILAN TIPIKOR TERSEBUT ;Telah membaca:1.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri / Tipikor SemarangNo.77/Pen.Pid.Sus./2012/PN.Tipikor Smg tanggal 03 Juli 2012dan No.77/Pen.Pid.Sus./2012/PN.Tipikor Smg tanggal 04September 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim danpenggantian Majelis Hakim yang akan memeriksa danmengadili perkara ini;2. Putusan Sela No.77/Pid.Sus/2012/PN.TIPSMG tanggal 02Agustus 2012;3. Suratsurat lain yang berhubungan dengan berkas perkara;Telah mendengar: 1. Pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umumdipersidangan;2.

Pasal 64 ayat (1)KUHPidana.Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan dariPenuntut Umum tersebut diatas, oleh Penasehat Hukum Terdakwatelah mengajukan Nota Eksepsi atau keberatannya di persidangan,dan setelah Jaksa Penuntut Umum mengajukan tanggapannya, laluPengadilan TIPIKOR pada P.N.Semarang telah menjatuhkan putusansela tertanggal O02 Agustus 2012 yang amarnya berbunyi sebagaiberikut :MENGADILI1. Menyatakan Eksepsi (Keberatan) Penasehat HukumTerdakwa tidak dapat diterima;2.

No.31 tahun 1999 tidakterpenuhi ;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur daridakwaan Primair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya tidakperlu kami pertimbangkan lebih lanjut, dan Terdakwa haruslahdinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana yang didakwakakan terhadapnya dalam dakwaanPrimair, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan daridakwaan Primauir tersebut diatas;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidakterbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim Tipikor

(lima ribu rupiah).Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim pada hari Kamis, tanggal 03 Januari 2013, oleh kamiDOLMAN SINAGA,SH, Hakim Karir PN Tipikor Semarang sebagaiHakim Ketua dengan ROBERT PASARIBU,SH. dan AGOESPRIJADI,SH Hakim Adhoc Tipikor Semarang masingmasingsebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu jugadiucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh HakimKetua tersebut dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota sertadibantu oleh HARTOYO,SH, PaniteraPengganti

Trio Farming)Pendidikan : SMATerdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO ditahan di RumahTahanan Negara (Rutan) oleh :Penuntut Umum di Rutan sejak tanggal 28 Oktober 2013 sampai dengantanggal 16 Nopember 2013;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejaktanggal 30 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2013;Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejaktanggal 29 Oktober 2013 s/d tanggal 27 Januari 2014;Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor

pada PengadilanTinggi Kupang sejak tanggal 28 Januari 2014 s/d 26 Februari 2014;Perpanjangan Il oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Kupang sejak tanggal 27 Pebruari 2014 s/d 28 Maret 2014.Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang pasal 27ayat (1) KUHAP sejak tanggal 24 Maret 2014 s/d tanggal 22 April 2014 ;Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiKupang pasal 27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 23 April 2014 s/d tanggal21 Juni 2014 ;Dalam

Bendahara Belanja Hibah KPUD HalmaheraTimur).Terdakwa berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan SuratPerintah/Penetapan Penahanan dari:1Penyidik tanggal 20 November 2013 Nomor : PRINT365/5.2/Fd.1/11/2013 sejaktanggal 20 November 2013 sampai dengan tanggal 09 Desember 2013 ;Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 10 Desember 2013 Nomor :B1304/5.2/Fd.1/12/2013 sejak tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan tanggal 18Januari 2014;Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan NegeriTernate tanggal 15 Januari 2014 Nomor 02/Pen.Pid.Tipikor/2014/PN Tte, sejak tanggal19 Januari 2014 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2014 ;Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriTernate tanggal 14 Februari 2014 Nomor : 11/Pen.Pid.Tipikor/2014/PN.Tte, sejaktanggal 18 Januari 2014 sampai dengan tanggal 19 Maret 2014 ;Penuntut Umum tanggal 19 Maret 2014 Nomor : PRINT151/5.2.11/Ft.1/03/2014 sejaktanggal 19 Maret 2014 sampai dengan tanggal

07 April 2014 ;Halaman dari 98 HalamanPts No. 09/Pid.SusTPK/2014/PT.TTE.Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 07April 2014 Nomor. 04/Pen.Pid.Tipikor/2014/PN.Tte, sejak tanggal 8 April 2014 sampaidengan tanggal 7 Mei 2014 ;Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 30 April 2014Nomor 18/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte, sejak tanggal 30 April 2014 sampai dengan tanggal29 Mei 2014 ;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri

Tipikor/2014/PN.Tte tanggal 04September 2014 2014, Memori Banding Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari JaksaPenuntut Umum, tidak ada halhal yang baru, semua telah dipertimbangkan oleh MejelisHakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara sependapatdengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yangmenyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara Bersamasama dan Berlanjut

PANITERA PENGGANTITtd,NAHRA HUSEN, SH.SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYAPENGADILAN TIPIKOR TINGKAT BANDINGPADA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARAWAKIL PANITERA,TtdKEITEL von EMSTER, SH.NIP.19620202 198603 1 006 Halaman 101 dari 98 HalamanPts No. 09/Pid.SusTPK/2014/PT.TTE.

:Print143/0.3.24.Ft.1/12/2011 , sejak tanggal : 1122011 s/d. tanggal 20122011 ; Majelis Hakim Pengadilan Tipikor : Tanggal 312012 no. : 01/Pen.H/2012jo no. 04/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg . , sejaktanggal : 312012 s/d. tanggal 122012 ; Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Semarang: tanggal 2412012No.26///Pen./K/2012 jo.

. ; Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang : tanggal 1932012 No.84/Pen.Pid/TPK/2012/PT.Smg. sejaktanggal 2 4 2012 s/d. 15 2012;> Didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis HakimPenagdilan Tipikor : TARWOHARI, SH. Advokat/Pengacara yangberkantor di JI. Pedurungan Kidul V/ 40 RT.

., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri olehPenuntut Umum dan Terdakwa;HakimHakim ad hoc Tipikor, Ketua Majelis,Ttd./H.Syamsul Rakan Chaniago,S.H.,M.H. Ttd./Dr.Salman Luthan,S.H.,M.H.Ttd./Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.M.H.Panitera Pengganti,Ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.Untuk SalinanMahkamah Agung RIa.n. PaniteraPanitera Muda Pidana KhususSuharto, SH.,.M.HumNIP. 19600613 198503 1 002 Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 2597 K/PID.SUS/2018

Penggugat dijatuhi hukuman1,5 tahun dikarenakan melanggar pasal 3 Undang Undang Tipikor. Jikadillhat dalam pasal 3 tersebut, tidak bisa dimasukkan dalam kejahatan jabatan;Bahwa menurut pendapat ahli upaya administratif adalah upaya keberatankepada atasan dengan puncak keberatan kepada presiden. Sedangkanbanding administrasi tidak mutlak dilakukan.

Surat elektronik (email ) ke alamat sebagai berikut : No Jenis Perkara Alamat Email1 Perkara Perdata pranata.perdata@mahkamahagung.go.id2 Perkara Perdata Khusus(niaga, arbitrase, PHI,Konsumen, KPPU dsb)4 Perkara Pidana pranata.pidana@mahkamahagung.go.idPerkara Pidana Khusus(Tipikor, Perikanan, dsb)7 Perkara dari Pengadilan pranata.perdataagama@ uo Agama/ Mahkamah mahkamahagung.go.idSyariyah8 Perkara Tata Usaha Negara pranata.tatausahanegara@(termasuk HUM, Pajak) mahkamahagung.go.id 9 Perkara Pengadilan

., M.H.Panitera Pengganti,D.t.oMurdany, S.H.Untuk salinan yang sama,Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR BandaAcehWakil PaniteraDrs. EF EN D1, S.HNIP. 196612261990031003Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 339/Pid.B/2018/PN Bna

Eris Sudjarwanto, S.H.M.H.Panitera Penggantid.t.o.TARMIZI, S.H.Salinan Putusan yang sama bunyinya oleh :Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehH. SAID SALEM, S.H.M.H.NIP. 19620616 198503 1 006Halaman 12 dari 12 hal Putusan Nomor 62/PID/2018/PT BNA

KristenKatolik);bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkarkeduanya tinggal satu rumah di Sarmi;bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal mulai bulanSeptember 2013 hingga sekarang;Halaman 2 dari 14 halamane bahwa Tergugat pernah ditahan polisi, jaksa lalu menjadi terdakwa dan sekarangdi penjara di LP Abepura, dan sejak ditahan, Tergugat tidak menafkahiPenggugat;e bahwa Tergugat ditahan karena kasus korupsi bahkan sudah di vonis 6 tahunpenjara oleh Pengadilan Tipikor

Bahwa kemudian Tergugat sekitar akhir 2015 terjerat kasus dugaan TindakPidana Korupsi yang menyebabkan terjadinya pisah tempat kediaman/rumahdan di vonis bersalah oleh Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Banjarmasin, laluditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Pelaihari dari 2016 sampaisekarang;Bahwa puncak pertengkaran/percekcokan antara Penggugat dengan Tergugatterjadi pada bulan Maret 2016 pada saat Tergugat sedang menjalanipersidangan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dimana telah hadir orangketiga

Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama salah satu pertimbangan hukumnyapada halaman 69 s/d 72 pada intinya sangat keliru sehingga tidak membuatputusan yang benar, dibuktikan dari pertimbangan putusannya yangmengarah pada perbuatan Terdakwa melanggar pasal 12 huruf f UU No. 31tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun2001, namun yang dalam putusan yang dinyatakan terbukti adalah pasal 9UU No. 20 tahun 2001 dalam Dakwaan Lebih Subsidair.

Bahwa putusan Majelis Hakim Tipikor tingkat pertama dalam perkara a quoharuslah ditolak dan dibatalkan, karena telah keliru dan salah dalampertimbangan hukumnya, hal tersebut dapat dilihat dari pertimbangan yanghanya didasarkan atas petunjuk semata, sedangkan petunjuk harusdidukung oleh alat bukti lainnya, hal mana tidak memenuhi syaratsyaratpembuktian yang mengharuskan Hakim untuk menjatuhkan pidanaberdasarkan minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana ditentukandalam pasal 183 KUHAP, guna untuk

sebagaimana dalam dakwaan lebihsubsidair memalsu bukubuku atau daftardaftar yang khusus untukpemeriksaan administrasi dimaksud, maka seharusnya ada bukubukumaupun catatancatatan yang dipalsukan yang diajukan Jaksa dalamperkara a qu, namun kenyataannya tidak ada satupun bukti maupun arahpemeriksaan disidang pengadilan yang mengacu pada pasal yang terbuktimaupun terungkap sebagaimana putusan Majelis Hakim Tingkat pertama;Bahwa berdasarkan alasanalasan dan keberatankeberatan tersebut,Majelis Hakim Tipikor

Hakim Tinggi Tipikor sebagai Hakim Ketua Sidang,SUPRAPTO, S.H. dan MOCHAMAD ILYAS, S.H. M.H.

Hakim Tinggi Tipikor danHakim Ad Hoc Tipikor masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan manadiucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamistanggal 06 Juli 2017 oleh Hakim Ketua Sidang tersebut, dengan didampingi olehHakimHakim Anggota tersebut serta dibantu oleh MUSIFAH, S.H., PaniteraPengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwamaupun Penasihat Hukum Terdakwa;Hakim Anggota, Hakim Ketua Sidang,Hal. 85 dari 86 hal Put.

telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidanasebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan yang disusun secara kumulatif,yaitu:DAKWAAN KESATU PRIMAIR"Melanggar: Pasal 2 Ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan Atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(selanjutnya disebut "UU Tipikor

Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP.DAKWAAN KESATU SUBSIDAIRMelanggar: Pasal 3 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP.DAKWAAN KEDUA"Melanggar: Pasal 12 hurufe UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHPBahwa pada tanggal 17 Maret 2021, Penuntut Umum telah membacakanTuntutan Pidana (Requisitoir) setebal (tanpa) halaman, yang pada intinyaPenuntut Umum menuntut Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 3 UU.

Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP,sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu Subsidair Terhadap hal tersebut,Halaman 6 dari 239 Putusan Nomor 2/Pid.SusTpk/2021/PN JapPenuntut Umum pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim yang terhormatmemutuskan:(i). Menyatakan Terdakwa HEINTJE A.E.

identitas pelaporBahwa ahli menerangan tentang padangan filosofis sebagaimanatertuang dalam Undangundang No 20 tahun 2001 tentangperubahan Undangundang No 31 tahun = 1999tentangpemberantasan tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunannasional sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkanHalaman 46 dari 239 Putusan Nomor 2/Pid.SusTpk/2021/PN Japmasyarakat adil dan Makmur berdasarkan Pancasila dan UUD1945, konsederan menimbang dalam UU tipikor

Bahwa ahli menatakan dalam putusan Mahkamah Konstitusitanggal 24 Juli 2006 No. 003/PUUIV/2006 menytakan bahwakalimat pertama dari penjelasan pasal 2 juga tidak perlu kamitanggapi karena tidak terbukti..dan seterusnya;Bahwa dalam sidang ahli menyatakan dalam pertimbanganMahkamah Konstitusi No 25/PUUXIV/2016 mengenyampingkan ;a.b.c.putusan MK No 003/PUUIV/2006 tentang frasa dapatMerubah delik korupsi formil menjadi delik matriil;Harmonisasi antara hukum pidana pada UU Tipikor denganpendekatan administrative

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018;4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang,sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tipikor pada pengadilan Tinggi Kupang,sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018;6.

Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang,sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018.7. Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Pasal27 Ayat (1) KUHAP, sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30Agustus 2018;8.

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Kupang berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) KUHAP, sejak tanggal 11 Agustus2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;Dalam persidangan perkara ini Terdakwa JOHAN SAHERTIAN didampingi olehPenasihat Hukum, LESLY ANDERSON LAY, SH., SAN ALBRENUS FATTU, SH., danYOHANIS KORNELIUS TALAN, SH, kesemuanya Advokat dari Kantor Advokat LESLYANDERSON LAY, SH & Rekan, yang beralamat Kantor di Jin.

SARYONO YOHANES,SH.MHUMBahwa ahli tidak kenal dengan dan tidak ada hubungan keluarga denganterdakwaBahwa ahli memiliki spesifikasi keahlian pada hukum tata negaraBahwa ahli saat ini bekerja sebagai dosen pada Fakultas Hukum UndanaBahwa satusatunya lembaga negara yang berwenang' melakukanperhitungan kerugian kKeuangan negara adalah BPK dan tidak ada lembagalainBahwa jika lembaga lain melakukan perhitungan kerugian negara wajibmelaporkan kepada BPKBahwa dalam UU Tipikor yang berwenang melakukan audit

. : 03 / RT.2 / 09 / 2013sejak tanggal 18 September 2013 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2013;3 Perpanjangan Pengadilan Tipikor pada PN. Tanjungkarang tgl. 09 Oktober 2013No. 20 / Pen.Pid.TPK / 2013 / PN.TK.

Sejak Tgl. 28 Oktober 2013 s/d. tgl. 26Nopember 2013;4 Penahanan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kotabumi tgl. 21 Nopember 2013 No.Print 11 / N.8.13 /Ft.1/11/2013 sejak tanggal 21 Nopember 2013 s/d. tanggal 10Desember 2013;5 Hakim Pengadilan Negeri tanggal 20 Desember 2013 No: 57 /Pid.Tpk / 2013 / PN.TK.sejak tanggal 02 Desember 2013 s/d tanggal 31 Desember 2013;6 Ketua Pengadilan Tipikor Sejak tanggal 01 Januari 2014 s/d 01 Maret 2014Dipersidangan.

MH sebagai Hakim Ketua Majelis,SURISNO, SH MH (Adhoc Tipikor) dan ABBAHARUDDIN NAIM SH.MH. (AdhocTipikor) masingmasing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Rabutgl.12 Februari 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh SUTAJI, SH. MH = sebagaiHakim Ketua Sidang dengan didampingi oleh SURISNO, SH MH (Adhoc Tipikor) danA.BAHARUDDIN NAIM SH.MH.

(Adhoc Tipikor) masingmasing sebagai Hakimhakimanggota, dengan dibantu oleh SUHAIDI AGUS,SH. sebagai Panitera Pengganti, sertadihadiri oleh AGUSTINA,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabumi, danTerdakwa.128Hakim Hakim Anggota ,SURISNO, SH, MH.(Adhoc Tipikor)A.BAHARUDDIN NAIM, SH.MH(Adhoc Tipikor)Panitera PenggantiSUHAIDI AGUS SH.Hakim Ketua Sidang,SUTAJI SH. MH