Membebankan Terdakwa dan Terdakwa Il membayar biaya perkarasebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) secara tanggung renteng ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Palembang Nomor : 02/TIPIKOR/2014/PT.PLG. tanggal 13 Maret 2014yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding dari Terdakwa Yayan Yandi Bin Tatangtersebut ;Hal. 25 dari 42 hal.

Yayan Yandi BinTatang ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukupalasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum danmembatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Palembang Nomor 02/TIPIKOR/2014/PT.PLG. tanggal 13 Maret 2014yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palembang Nomor 23/PIDSUS/2013/PN.PLG. tanggal 24 Oktober 2013,untuk kKemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini denganamar

Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan ;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/JaksaPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Palembang Nomor 02/TIPIKOR

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dalammengambil putusannya tanggal 24 Februari 2016, Nomor 7/PDT/2016/PTBNA., telah keliru dan salah dalam pertimbangan hukumnya serta tidakHalaman 34 dari 39 hal. Put.

./2016cermat dan teliti memperhatikan serta menelaah faktafakta hukum yangterungkap di persidangan Pengadilan Negeri Bireuen, sehingga putusannyatidak sesuai dengan azas kepatutan dan rasa keadilan bagi Para PemohonKasasisemula Para Penggugat/Para Pembanding;Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh dalam putusan tanggal 24 +#2Februari 2016, Nomor7/PDT/2016/PT.BNA., yang menguatkan putusan Judex Facti PengadilanNegeri Bireuen tanggal 2 September 2015 Nomor 17/Pdt.G/

Bahwa dengan demikian putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi/TipikorBanda Aceh tanggal 24 Februari 2016, Nomor 7/PDT/2016/PT.BNA., yangmenguatkan putusan Hakim tingkat pertama Judex Facti Pengadilan NegeriBireuen dalam putusannya tanggal 2 September 2015, Nomor17/Pdt.G/2014/PN.Bir., haruslah dibatalkan, oleh karena dalam keduaputusan Judex Facti tersebut, baik Judex Facti Pengadilan Negeri Bireuenmaupun Judex Facti Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, telah salahdalam menerapkan hukum;Menimbang,

PUTUSANNomor. 2188 K/Pid.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : INSERI, SE BIN DAHRI ;tempat lahir : Tanjung Sakti Lahat ;umur / tanggal lahir : 53 Tahun / 10 November 1957 ;jenis kelamin : Lakilaki ;kebangsaan : Indonesia ;tempat tinggal : Jalan STM Tiara No. 17 Blok B Rt. 12 Rw.04 Kelurahan Bandar Agung, KecamatanLahat ;agama : Islam ;pekerjaan

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;34 Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Palembang No. 12/TIPIKOR/2012/PT.PLG tanggal 14Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima Pemintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut ;Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Kelas A Khusus Palembang tanggal 3 Mei 2012,Nomor:16/Pid.Sus/2011/PN.PLG, yang dimintakan

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariitu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantuoleh Dulhusin, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh PemohonKasasi : Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum ;46HakimHakim Anggota : Ketua,ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH. ttd./ttd./Prof.Dr.H. Abdul Latif, SH.,MHum. Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.Panitera Pengganti,ttd./ Dulhusin, SH.

tanggal 2 Oktober 2015;Ditahan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2015sampai dengan tanggal 3 Oktober 2015;Ditahan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 29 September 2015sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 29Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejaktanggal 25 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 25 Maret 2016;11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor TingkatBanding Pekanbaru, sejak tanggal 26 Maret 2016 sampai dengantanggal 24 Mei 2016;12. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, sejaktanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Juni 2016;13.

pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 10Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sejaktanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiKupang, sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiKupang, sejak tanggal 8 Juli sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;Ketua Pengadilan

Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal27 ayat (1) KUHAP sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus2021;Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3Oktober 2021;Hal 1 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUSTPK/2021/PT KPGDalam persidangan perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum:1.

MH menerangkan bahwabestandelen delict dari Pasal 2 UU Tipikor adalah Sifat MelawanHukum dan bestandelen dari Pasal 3 UU Tipikor adalahMenyalahgunakan kewenangan yang = mengakibatkan kerugiankeuangan negara;Hal 254 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUSTPK/2021/PT KPGb.

Tingkat Bandingmempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor33/Pid.SusTPK/2021/PN.Kpg tanggal 30 Juni 2021, Memori Banding dari JaksaPenuntut Umum, Memori Banding dan Tambahan Memori Banding dari Terdakwamelalui Penasihat Hukumnya, serta Kontra Memori Banding dari Jaksa PenuntutUmum, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding sependapat denganpertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama

telah dilakukan Terdakwa sesuai dengan perannya;Hal 275 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUSTPK/2021/PT KPGMenimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkankepada Terdakwa, Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding tidak sependapat,mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman PemidanaanPasal 2 dan Pasal 3 UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding berpendapat bahwa denganmemperhatikan nilai kerugian kKeuangan Negara, aspek

sebagaimana diubah danditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDAIR:Pasal 3 Jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahdengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(Selanjutnya disebut Undang Undang Tipikor

) Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh PenuntutUmum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulumempertimbangkan dakwaan primair dimana berdasarkan Putusan MahkamahKonstitusi Nomor 25/PUUXIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 kata "DAPAT" padaunsur pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UndangUndang Tipikor bertentangan denganUndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat dengan dasar pertimbangan penerapan

Unsur "Setiap Orang"Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" sebagaimanadisebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang Undang Tipikor adalah orangperseorangan atau termasuk korporasi;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam rangkapenerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu tiaptiaporang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampubertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan.

Unsur Secara Melawan Hukum"Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Tipikor, yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalahmencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil,yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangundangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidaksesuai dengan rasa keadilan atau normanorma kehidupan sosial dalammasyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Namun berdasarkanPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006terkait penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Tipikor tentang melawanhukum bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat.

(fotokopi sesuai dengan asili) ; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PengadilanNegeri Ambon, Putusan Tipikor, Nomor 07 / Pid.sus / TPK/ 2013 / PN. Amb, Tanggal 25 Mei 2015.

(Fotokopisesual dengan fotokopi) ; Contoh :1.Keptusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS Yang Melakukan Tipikor sebelumberlakunya UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 ; 2.Keptusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormatsebagai PNS Yang Melakukan Tipikor sebelumberlakunya UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014,Tetapi sebelum Berlakunya Peraturan PemerintahNomor 11 tahun 2017 ;3.Keptusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS Yang Melakukan Tipikor setelahberlakunya UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014,

(Fotokopi sesuai dengan asli);Surat Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku TengahNomor 800/224 Perihal Permintaan NamaNama ASNyang terlibat TIPIKOR, 24 April 2019 (Fotokopi sesuaidengan asli);Surat Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 182/242 Perihal Permintaan Putusan, Tanggal03 Mei 2019.

No. 2167 K/Pid.Sus/2011Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Palembang No.02/TIPIKOR/2011/PT.PLG. tanggal 03 Agustus 2011yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada CabangKejaksaan Negeri Muara Enim di Pendopo tersebut;Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 19 Mei 2011Nomor : 354/Pid.Sus/2011/PN.ME yang dimintakan banding tersebut denganmengubah sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepadaTerdakwa

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis tersebut dengan dihadiri HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantuoleh Emilia Djajasubagia, SH.,MH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadirioleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;al. 27 dari 28 hal. Put. No. 2167 K/Pid.Sus/2011AnggotaAnggota, Ketua,ttd/ ttd/M. S. Lumme, SH. H. Mansur Kartayasa, SH., MH.ttd/H.

,M.H, dan Masrimal, S.H, masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehNomor 55/Pen.Pdt/2017/PT.BNA tanggal 8 Agustus 2017 2017, putusantersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbukauntuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggotatersebut, Samaun, SH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belahpihak.HakimHakim Anggota: Ketua Majelis,Halaman 26 Putusan Nomor 55/PDT/2017/PT

Rp.150.000,00Salinan yang sama bunyinya oleh :PANITERA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHH. SAID SALEM, SH., MHNIP. 19620616 198503 1 006Halaman 27 Putusan Nomor 55/PDT/2017/PT BNA

Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biayaperkara sebesar Rp.10.000, (Ssepuluh ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 17/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm., tanggal 16 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagaiberikut:1. Menyatakan Dakwaan Kedua dan Dakwaan Ketiga Penuntut Umum bataldemi hukum;2. Menyatakan Terdakwa Drs. Muhammad llyas tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam DakwaanKelima;Hal. 115 dari 136 hal. Put.

Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Banjarmasin No. 17/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm.,tanggal 16 Mei 2013 yang dimintakan Banding;3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;4.

/Tipikor/2013/PN.Bjm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan NegeriBanjarmasin yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Juli 2013 JaksaPenuntut Umum mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan PengadilanTinggi tersebut;Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 1 Agustus 2013 dari Terdakwasebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriBanjarmasin pada tangga 14 Agustus 2013;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telahdiberitahukan

YahyaHarahap sesuai Pasal 185 ayat (6) menuntut kKewaspadaan Hakim,untuk sungguhsungguh memperhatikan:Persesuaian antara keterangan saksi;Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain;Alasan saksi memberi keterangan tertentu;Bahwa dalam faktafakta persidangan yang dicantumkan dalam Putusantidak terdapat adanya alat bukti yang cukup untuk mengenakan DakwaanKesatu Primair Pasal 12 B ayat (1) UU Tipikor karena saksi Fahrurozie yangdidakwa (dalam penuntutan terpisah) telah memberikan gratifikasi

,M.H., Hakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri HakimHakim Anggota tersebut,dan dibantu oleh Frensita Kesuma Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum danPemohon Kasasi/Terdakwa.AnggotaAnggota KetuaTid/ Ttd/Prof.Dr. Abdul Latief, S.H.,M.Hum., Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H.,M.M.,Ttd/H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.

Kadia, Kota Kendari: Islam: ASN pada Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi danTata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara S1 (Teknik Arsitektur);Terdakwa telah di tahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasakan Surat Penyidik, tidak dilakukan penahanan; Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan 22 Maret 2021; Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 16Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021; Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari,

Sao Sao No. 208 A, Kota Kendari, berdasarkan penunjukan dalam SuratPenetapan dari Majelis Hakim tanggal 23 Maret 2021;Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari Nomor 10/Pid.SusTPK/2021/PN Kdi tanggal 16 Maret 2021 tentang Penunjukan dan SusunanMajelis Hakim;Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kendari Nomor 10/Pid.SusTPK/2021/PN Kdi tentang Penetapan Hari Sidang;Hal. 1 dari 193 Hal.

;Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;Setelah mendengar keterangan saksisaksi, Ahli dan keterangan Terdakwa;Setelah memeriksa, membaca, dan meneliti barang bukti;Bahwa setelah mendengar uraian dari Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara: PDS03/P.3.10/Ft.1/03/2021 yang dibacakan pada tanggal 27 April 2021yang mana pada pokoknya menuntut Supaya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara iniuntuk memutuskan

Buton Utara tetapi juga dengan kegiatan yanglain;Bahwa yang saksi tahu, Rizal (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku ketua timPokja yang telah menjalankan tupoksinya mulai dari melaksanakan prosespelelangan sampai dengan tahapan penetapan pemenang lelang;Bahwa awalnya saksi tidak tahu, dan hal tersebut saksi ketahui nanti pada saatsidang tipikor bahwa Rizal (Terdakwa lain) ada menerima uang sebesarRp62.000.000,00 (enam puluh dua puluh juta rupiah) yang diberikan dengan caraditransfer dari rekening

IKSYAR ASRI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tipikor Kendari dandihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari serta dihadirpula oleh Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.Hal. 191 dari 193 Hal. Putusan No. 10/Pid.SusTPK/2021/PN.kKdiHal. 192 dari 193 Hal. Putusan No. 10/Pid.SusTPK/2021/PN.kKdiHakim Anggota dan Il, Hakim Ketua,MULYONO DWIP., Ak, SH, M.AB, CFE MADE SUKANADA, SH, MHDARWIN PANJAITAN, SH, MHPanitera Pengganti,LA ODE MUH.

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang, sejak tanggal 31 Januari 2012 s/d tanggal 29 Pebruari 20125. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang sejak tanggal 01 Maret 2012 s/d tanggal 29 April 20126. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang sejak tanggal 30 April 2012 s/d tanggal 29 Mei 20127.

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang sejak tanggal 30 Mei 2012 s/d tanggal 28 Juni 2012Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu ZAINUDIN,SH dan ZAENAL ARIFIN, SH, MH, keduanya adalah Advokat pada KantorADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM ZAINUDIN, SH & REKAN berkantor di JI.Jendral Sudirman No. 163 B Blora, Jawa Tengah, berdasarkan Surat kuasa Khusustertanggal 2 Pebruari 2012. yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanTipikor Semarang;Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Semarang, tentangPenunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan ; Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir pada berkasperkara ; Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum ;Telah...3)" Telah mendengar Keterangan Saksisaksi, Ahli, Keterangan Terdakwa sertaBarang Bukti yang diajukan dipersidangan ;# Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut

MH. dan LAZUARDI LUMBANTOBING, SH masingmasing HakimAd Hoc Tipikor selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalamsidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Juni 2012oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh masing masing Hakim Anggota, dibantu oleh IRENE, A PRADATA, SHM.Hum selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh SALIMAN, SH sebagai ...126) 126 sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora serta dihadiri pula olehTerdakwa yang didampingi oleh Tim Penasihat

sejak tanggal 09 Mei 2013 sampai dengan tanggal28 Mei 2013Diperpanjang oleh Pununtut Umum sejak tanggal 29 Mei 2013 sampai dengantanggal 7 Juli 2013 .Perpanjangan ke 1 Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 08 Juli 2013sampai dengan tanggal 6 Agustus 2013Perpanjang ke 2 Ketua Pengadilan negeri Cibadak sejak tanggal 07 Agustus2013 sampai dengan tanggal 02 September 2013Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2013 sampai dengan tanggal 22September 2013.Perpanjangan ke 1 Wakil Ketua Pengadilan Tipikor

Bandung sejak tanggal 23September 2013 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2013.Perpanjangan ke 2 Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 23Oktober 2013 sampai dengan tanggal21 Nopember 2013Hakim Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 15 Nopember 2013 sampaidengan tanggal 14 Desember 2013 ;Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 15 Desember2013 sampai dengan Tanggal12 Februari 2014 ;Diperpanjang I. oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung sejaktanggal13

Sukabumiatau setidak tidaknya pada suatu temp at lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Tipikor Propinsi Jawa Barat, secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan N egara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukandengan caracara sebagai berikut :Bahwa pada tahun 2011 pemerintah Kabupaten Sukabumi telah mendapatkandana bantuan Hibah untuk program pembangunan prasarana dan sarana olahragarenovasi

Sukabumiatau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerabhukum Pengadilan Tipikor Propinsi Jawa Barat, dengan tujuan menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalabgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut : Pada tahun 2011 pemerintab Kabupaten Sukabumi telah mendapatkan danabantuan Hibah untuk

PUTUSANNomor : 27/PID.SUS.K/2013/PTMDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan,mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam tingkat banding, telahmenjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :Nama : IrSYAFARUDDIN NASUTION, MM;Tempat lahir : Binjai;Umur / tgl. Lahir : 57 tahun / 23 September 1955;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jl.

Hakim Pengadilan Tipikor Medan sejak tanggal 03 Desember 2012 s.d. 1Januari 2013;4. Ketua Pengadilan Tipikor Medan sejak tanggal 02 Januari 2013 s.d. 02Maret 2013;5. Ketua Pengadilan Tinggi Tahap Pertama sejak tanggal 03 Maret 2013.s.d. 01 April 2013;6. Ketua Pengadilan Tinggi Tahap Kedua sejak Tanggal 02 April 2013 s.d.01 Mei 2013;7.

MkKn, ROSMALINA SITORUS, SH.MH danSAZILI, SH.Msi masing masing sebagai Hakim Tinggi Tipikor danHakim Tinggi Ad hoc pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medanselaku Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan TinggiTindak Pidana Korupsi Medan tanggal 21 Juni 2013 Nomor : 27/PID.SUS.K/2013/PTMDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka72untuk umum pada hari JUMAT tanggal 12 JULI 2013 oleh KetuaMajelis dan dihadiri Anggota Majelis, serta ROSELINA, SH PaniteraPengganti pada

/Pid.SusTPK/2021/PT JAP(addressaatnorm), bahwa frasa setiap orang merupakan batasan pengertian ataudefinisi yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau pasalpasal berikutnya;Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 7 Tahun 2012 tentang RumusanHukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman PelaksanaanTugas bagi Pengadilan di dalam Lampiran bagian Tindak Pidana Khusus butir 1.bdalam analisis tentang gugurnya dakwaan Primair terkait unsur setiap orangsebagaimana dimaksud Pasal 2 UU Tipikor

karena dikaitkan dengan kewenangansebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Tipikor, disebutkan bahwa setiap orang padaPasal 2 ataupun Pasal 3 UU Tipikor diperuntukan bagi setiap orang baik itu swastamaupun pegawai negeri;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut MajelisHakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orangsebagaimana disebutkan di dalam UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan

Abdur Razak, S.H., M.H.Panitera Pengganti,Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor : 15 /Pid.SusTPK/2021/PT JAPTtd.Usmany Pieter, S.H.Salinan Putusan ini sesuai aslinyaPengadilan Tinggi/Tipikor JayapuraPlih. PaniteraHj. SUYATMI, S.H. MH.NIP. 19690913 198903 2 002Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor : 15 /Pid.SusTPK/2021/PT JAP

Dalam hal terdakwa tidak mempunyai hartabenda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka digantidengan pidana penjaraselama 1 (satu) tahun ; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tersebut untukselebihnya ; Menetapkan Terdakwa tetap dalam Tahanan ; Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkatperadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000, (dua riburupiah).Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkatbanding Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR

Hakim TIPIKOR tingkat banding, dan AHMADPANANI ,SH, Hakim Ad Hoc TIPIKOR.

Tingkat banding Pengadilan TinggiBangka Belitung masingmasing sebagai HakimHakim Anggota, berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 21 Mei 2012No.17/PID.SUS/2012/PT.BABEL ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkaraini di tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum71pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2012 oleh Hakim Ketua tersebut dengandidampingi HakimHakim Anggota, dibantu oleh NUSIRWAN ANAS PaniteraPengganti TIPIKOR Pengadilan Tinggi Bangka

Way Kanan atausetidaktidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum PengadilanTindak Pidana korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Tanjung karang,yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkanPasal 5 UndangUndang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan TindakPidana Korupsi Jo.

Way Kanan atau setidaktidaknya pada suatutempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana korupsi (TIPIKOR)pada Pengadilan Negeri Tanjung karang, yang berwenang untuk memeriksadan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 5 UndangUndang Nomor : 46Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Tjk.Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangundangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi (yang selanjutnya disebut UU Tipikor) disebutkan bahwa yang dimaksuddengan "secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatanmelawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipunperbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangundangan, namunapabila perbuatan

Indriyanto Seno Adji, SH., MHmelawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor adalan Genus Delict (delikumum), sedangkan menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 UU Tipikoradalah Species Delict (bagian dari melawan hukum), karena itumenyalahgunakan wewenang sudah pasti melawan hukum, sedangkanmelawan hukum belum tentu menyalahgunakan kewenangan.

Oleh karena itu, apabila suatu perbuatan telah terbuktimemenuhi unsur delik, maka pelakunya haruslah dituntut dan dijatuhi pidana.Salah satu unsur delik dalam tindak pidana korupsi adalah unsur melawanhukum, yang telah dirumuskan secara limitatif dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1)UU Tipikor;Menimbang, bahwa dari pengertian melawan hukum tersebut apabiladikaitkan dengan fakta perbuatan terdakwa yang terungkap di persidangandiperoleh fakta yuridis sebagai berikut : Bahwa benar pada Tahun 2018 , berdasarkan

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (PK) telah menerima Putusan KasasiMahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Tindak Pidana Korupsi(Tipikor) Nomor 1063 K/Pid.Sus/2015 dan Putusan Judex Juris MahkamahAgung RI ini telah dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrachtvan gewijsde);2.

Putusan Nomor 188 PK/PID.SUS/2016berdasarkan faktafakta sesungguhnya dalam persidangan.Kenyataannya berdasarkan faktafakta dari keterangan saksisaksi, SaksiAde Charge/Mahkota, Saksi Ahli dan buktibukti lain di persidangan,maka Terdakwa bersama Terdakwa lainnya dikualifikasi sebagaipenyalahngunaan wewenang' sebagaimana pertimbangan putusanPengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Medan dan sejalan denganDakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan NegeriMedan,Bahwa fakta sesungguhnya lainnya pada

Kecualihanya fee/keuntungan yang diperoleh 1,5 persen dari Pemilik/PengusahaSPBU Kasuari;Bahkan pertimbangan Judex Facti berupa Putusan Pengadilan TinggiMedan yang menguatkan Majelis Hakim Tipikor dalam pertimbangannyasebagaimana halaman 140 menegaskan bahwa oleh karena KepalaDinas Kebersihan Kota Medan Pardamean Siregar dan para supir adamenerima dana penukaran voucer tunai sesuai keterangan Terdakwa,saksi Adnan dan Saksi Abdul Muthalib, maka kepada Kepala DinasKebersihan Kota Medan Pardamean Siregar

Hal ini sesuai dengan pertimbanganhakim tipikor Pengadilan Negeri Medan sebagaimana halaman 140;Bahwa berdasarkan faktafakta yang meringankan ini kiranya Majelis HakimPeninjauan Kembali (PK) yang memeriksa dan mengadili Tingkat PK inikiranya dapat mempertimbangkan agar hukuman kepada Terdakwa Eddydapat diringankan/lebih diringankan dari Putusan Judex Juns yang telahmenjatuhkan pidana 5 tahun dengan kualifikasi melanggar Pasal 2 UndangUndang Tindak Pidana Korupsi dan sebelumnya Putusan Judex FactiPengadilan

Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkanPutusan Tipikor Pengadilan Negeri (PN) Medan hanya menjatuhkanhukuman selama 3 tahun penjara kepada Terdakwa Eddy dengan kualifikasimelanggar Pasal 3 UndangUndang Tindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa terhadap alasan Peninjauan Kembali dariPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali Pemohon/Terpidana,diajukan berdasarkan adanya kekeliruan atau kekhilafan yang nyata dari MajelisHakim

Skep/1205/IX/2000 tentangPedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana di mana diatur bahwa buktipermulaan yang cukup merupakan alat bukti untuk menduga adanya suatutindak pidana dengan mensyaratkan minimal satu laporan polisi ditambahdengan satu alat bukti yang sah.Bahwa tidak ada definisi knusus terhadap perobuatan melawan hukum dalamtindak pidana korupsi tetapi MK melalui putusannya Nomor 003/PUUIV/2006telah memutuskan untuk menyatakan sebuah kalimat dalam penjelasan Pasal2 Ayat (1) UU Tipikor

YUNNITAASMARA Binti ZAHIFNI ISHAK dari Kejaksaan Negeri Batanghari KePengadilan TIPIKOR PN Jambi tanggal 15 Desember 2016, (diberi tanda T37);38.Putusan Nomor: 9/Pid.Sus/TPK/2014/PT.JMB an. ARDIANSYAH, SY, SE BinSYAMSUDIN (diberi tanda T38);39.Putusan Nomor: 12/Pid.Sus/TPK/2014/PT.JMB an. Drs. ZULFIKAR Bin TAJULARIFIN (diberi tanda T39);40.Putusan Nomor: 13/Pid.Sus/TPK/2014/PT.JMB an.

Pra/2016/PN Mbnkegiatan BKMT Kabupaten Batanghari dilakukan oleh Pemerintah Daerah dantidak satupun yang dibayar BKMT Kabupaten Batanghari.Bahwa proses pemeriksaan perkara atas namatersangka Pemohon dalamkasus dana BKMT Kabupaten Batanghari ini memakan waktu yang lamakarena terdapat 7 (tujuh) kali P19 dari Kejaksaan Negeri Batang Hari.Bahwa berkas perkara pemohon saat ini juga telah dilimpahkan oleh pihakkejaksaan Negeri Batanghari kepada Pengadilan Tipikor Jambi.2.

Lahir : MakasarUmut tg lahir : 56 tahun/10 Nopember 1957Jenis kelamin : LakilakiWarganegara : IndonesiaTempat tinggal : Perumahan Bukit Nusa Indah Kav1562,Sarva Ciputat, Tangerang Selatan,Propinsi BantenAgama : IslamPekerjaan : Kepala Bidang Sarana dan PrasaranaKebersihan Propinsi DKI Jakarta danPerumahan Kabupaten SerangPendidikan : $2Terdakwa ditahan oleh :1 Penyidik tidak dilakukan penahanan;2 Penuntut Umum dilakukan penahanan Rutan sejak tanggal 20 Maret2014 s/d 8 April 2013;3 Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatdilakukan penahanan Rutan sejak tanggal 02 April 2014 s/d 01 Mei 2014.4 Perpanjangan Ketua Pengadilan TIPIKOR pada PN Jakarta Pusat sejaktanggal 2 Mei 2014 s/d 30 Juni 2014.5 Perpanjangan ke satu oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggalO1 Juli s/d 30 Juli 2014;6 Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi jakarta sejak tanggal 23 Juli2014 s/d 21 Agustus 2014;7 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi jakarta terhitung sejaktanggal 22 Agustus 2014 s/d 20

pembayaran atas kegiatan pengadaan mobil toiletVVIP Besar dan Kecil dalam perkara a quo antara lain SuratPernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPMLS dan suratNo. 333.0777.3 yang isinya menerangkan bahwa pelaksanaankegiatan tersebut adalah Yusman Pasaribu (hal 38 dalamputusan);3 Bahwa setelah usulan pemenang lelang diusulkan kepadaTerdakwa selaku KPA, kemudian KPA surat yang isinyamenetapkan PT Astrase Pasirindo sebagai pemenang lelang(hal 41 dalam putusan), padahal telah ternyata bahwa putusanPengadilan Tipikor