lima) lembar asli Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2016 Provinsi Bengkulu
79. 1 (satu) bundle Lampiran Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2016 Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu
80. 1 (satu) lembar copy surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Provinsi Bengkulu Perihal Surat Perintah Nomor : 824/127/I/B.IV-DPU-TR/2017 tanggal 25

Januari 2017.
81. 2 (dua) Lembar Photo Copy Register SPSD periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016
82. 1 (satu) buah buku Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016.
83. 1 (satu) bundle copy Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat

pelaksanaanpekerjaan tidak melebihi waktu yang telah ditentukan namun pernyataan PekerjaanUmum pernyataan pekerjaan telah selesai 100% per 22 Desember 2016 tidak didukungdata yang valid berdasarkan foto dokumentasi dan kepada Kapolsek Enggano, CamatEnggano, kepala suku dan masyarakat diketahui bahwa pekerjaan per 31 desember2016 belum seluruhnya selesai dikerjakan dengan rincian sebagai berikut isinyaberdasarkan data tersebut pekerjaan terlambat minimal 34 hari tanggal 23Desember 2016 sampai dengan 25

Januari 2017 sehingga dikenakan denda minimalsebesar Rp598.152.650, (lima ratus sembilan delapan juta seratus lima puluh duaenam ratus lima puluh rupiah); Bahwa pekerjaan logging yang terjadi adalah pekerjaan pengangkutan yangseharusnya sudah dimasukkan di unsur harga satuan.

Yudi Priyadi, S.H. terangkan bahwa seluruh kuasajual milik PEMBANDING/ TERDAKWA adalah bagian daripada Aktaperalihnan hak kepemilikan tanah berupa Akta PPJB Lunas yangdilengkapi dengan asli Sertifikat Hak Milik dan kuitansi lunas.Bahwa penilaian kerugian negara haruslan aktual dan nyata,sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUUXIV.2016tanggal 25 Januari 2017 yang berbunyi sebagai berikut:Halaman 230 dari 397 Putusan Nomor 37/PID.TPK/2021/PT BDG3.10.6 Bahwa penerapan unsur merugikan keuangan

., Hakim Tinggi Ad HocPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Baratsebagai Hakim Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa BaratNomor 3/Pen/TIPIKOR/2017/PT.BDG, tanggal 25 Januari 2017 untukmemeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan manadiucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Kamis, tanggal 23388Pebruari 2017, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh

nama DARE;
44) 1 (satu) lembar fotocopy Lampiran Keputusan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2017 atas nama DARE;
45) 1 (satu) lembar fotocopy scan Surat Perintah Kepala BPPRD Kota Tanjungpinang kepda DEBIE HANDAYANI Nomor :820/005.1/BPPRD/2017 tanggal 27 Januari 2017;
46) 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kontrak Kerja Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan Tenaga Honorer Kontrak Nomor 0052/PKK.9/XII/2017 tanggal 25

Januari 2017 atas nama DEBIE HANDAYANI;
47) 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 34 Tahun 2019 tanggal 24 Januari 2019 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas dilingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang atas nama TINA DARMA SURYA, S.Sos;
48) 1 (satu) lembar fotocopy Lampiran Petikan Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 34 Tahun 2019 atas nama TINA DARMA SURYA, S.Sos;
49) 1 (satu) bundel

BdgBahwa terkait dengan perubahan IPPT adalah terkait luasannya, perubahantersebut dilakukan pada Maret 2017;Bahwa luasan IPPT berubah dari 84,6 Hektar menjadi 84,3 Hektar;Bahwa saksi mengetahui nota dinas permohonan perubahan IPPT padatanggal 25 Januari 2017;Bahwa yang menandatangani perubahan IPPT adalah NENENG HASANAHYASIN;Bahwa masa berlaku IPPT berakhir pada bulan Mei 2018;Bahwa masa berlaku IPPT tidak berubah;Bahwa IPPT adalah salah satu syarat permohonan IMB;Bahwa saksi mengetahui tentang

(pada tanggal 25 Januari 2017 ditutup dengan saldo terakhir sebesar Rp 0,-)

Mayaut;

., Hakim AdHoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat diBandung masingmasing sebagai Anggota yang ditunjuk berdasarkan PenetapanKetua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiBandung Nomor 4/PEN/TIPIKOR/2017/PT.BDG, tanggal 25 Januari 2017, putusanmana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal27 Februari 2017, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh paraHakim Anggota serta Hj.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung (2) sejak tanggal 27 Desember2016 s/d 25 Januari 2017 ; Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SALIM TAMIM, S.E.S.H., WINARDI,S.H.

Meikarta ;Bahwa saksi menjabat selaku Kepala DPMPTSP menggantikan CARWINDA ;Bahwa yang saksi ketahui perijinan yang saat itu sedang berjalan adalah IMB ;Bahwa pada saat saksi menjabat selaku Kepala DPMPTSP saksi tahu adapengajuan perubahan IPPT ;Bahwa terkait dengan perubahan IPPT adalah terkait luasannya, perubahantersebut dilakukan pada Maret 2017 ;Bahwa yang saksi ketahui luasan IPPT berubah dari 84,6 Hektar menjadi 84,3Hektar ;Bahwa saksi mengetahui nota dinas permohonan perubahan IPPT padatanggal 25

Januari 2017 ;Bahwa sepengetahuan saksi yang menandatangani perubahan IPPT adalahNENENG HASANAH YASIN ;Bahwa yang saksi ketahui masa berlaku IPPT berakhir pada bulan Mei 2018dan hal tersebut tidak berubah ;HIm 223 dari 695 hlm Putusan Nomor 121/Pid.SusTpk/2018/PN.BdgBahwa saksi mengetahui IPPT adalah salah satu syarat permohonan IMB ;Bahwa saksi mengetahui tentang SKRD, SKRD adalah untuk IMB ;Bahwa syarat untuk permohonan IMB diantaranya adalah SKRD, jinLingkungan, Andal Lalin, UKLUPL ;Bahwa terkait

Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2021/PN.Bdgtanggal 25 Januari 2017 yang amar putusannya prase kata dapat dalam Pasal2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidakmempunyai kekuatan mengikat, maka pada pembahasan unsur, Majelis akanmenghilangkan frase kata dapat tersebut;Menimbang, bahwa demikian pula, dalam hal urutan unsur pasal 3Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambahdengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi

Unsur Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor25/PUUXIV/2016 tanggal 25 Januari 2017, Menyatakan kata dapat dalamPasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

2017

NENI ATIKAH Sejumlah Rp. 25.000.000,-

MANSYUR IB LANTA, MM. alias MANSYUR aliasSUR di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Palu:1.2Penyidik tidak melakukan penahanan;Penuntut Umum melakukan Penahanan Kota dari tanggal 25 Januari 2017 sampai dengantanggal 13 Pebruari 2017;Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palumelakukan penahanan dari tanggal Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 2 Maret 2017;Pengalihan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PadaPengadilan Negeri Palu dari Tahanan Kota menjadi

., M.H.masingmasing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin tanggal 25 Januari 2017,Nomor : 2/PID.SUSTPK/2017/PT.BJM., tentang penunjukan Majelis HakimTindak Pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusanmana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untukumum pada HARI RABU 15 MARET 2017 dengan dihadiri para Hakim Anggota serta Hj.

Bangka Lao lengkap dengan Surat Tugas dan SPPD, untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas ke Kecamatan sesuai surat tugas nomor : 140/25/ST/DBL/I/2017, tanggal 25 Januari 2017, terbilang Rp 300.000,- tanggal 16 Juni 2017;

PbrKonstitusi Republik Indonesia dalam Putusannya tanggal 25 Januari 2017 Nomor25/PUUXIV/2016 menyatakan kata dapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tersebut bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dengan demikian darirumusan tersebut kerugian negara tidaklah mutlak/harus telah terjadi, namun jugadapat dikenakan terhadap kerugian negara yang belum terjadi tetapi perbuatanmelawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapatmenimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara, akan tetapi MahkamahKonstitusi Republik Indonesia dalam Putusannya tanggal 25 Januari 2017 Nomor25/PUUXIV/2016 menyatakan kata dapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

108

Surat perintah perjalanan dinas tanggal 15 Januari 2017

109

Kwitansi pembayaran biaya perjalan dinas pemegang barang an.rona afrianti.ss.mpd ke disdikpora tanggal 25 januarai 2017

110

Surat perintah perjalan dinas tanggal 25

Januari 2017

111

Kwitansi pembayaran biaya perjalan dinas pemegang barang aset an.rona afrianti.ss.mpd ke disdikpora tanggal 29 Januari 2017

112

Surat perintah perjalanan dinas tanggal 29 Januari 2017

112