Ditemukan 9244 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ungasan unggahan unggalan unggawan ungaran ungkalan unggaran unggasan
Pengadilan PA SLAWI Perdata Agama
Register : 06-06-2018 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 10-04-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 1575/Pdt.G/2018/PA.Slw
Tanggal 28 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
180 — 94
  • Kabupaten Tegal.APA ITU PENGADUAN KONSUMENBahwa KONSUMEN atau KREDITUR atau NASABAH dapat melakukanPENGADUAN kepada salah satu LEMBAGA yang dianggap dapatMembantu Permasalahanya, sedangkan PENGADUAN tersebut yangdapat diterima adalah masuk dalam kreteria PERLINDUNGANKONSUMEN.Hal tersebut seperti di jelaskan melalui Peraturan Otoritas JasaKeuangan Nomor 1/POJK.07 /2014 Tentang Lembaga AlternatifPenyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan pasal 1 ayat 12menjelaskan PENGADUAN adalah penyampaian ungkapan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 21-04-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 380 K/PID.SUS/2016
Tanggal 21 April 2017 — H. NILLA SUPRAPTO BIN M.O. SUDARJO
105 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • B 1237/Fd.1/06/2009 tentang penanganan laporandugaan tindak pidana korupsi pada proyek pemerintah masih pada tahappelelangan yang berbunyi begitu pula halnya dalam mengantisipasibanyaknya laporan terkait pengadaan barang dan jasa, yang semata mata merupakan ungkapan ketidakpuasan dari pihak pihak tertentu yangkalah dalam proses lelang.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 11-12-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 192 PK/PID.SUS/2017
Tanggal 11 Desember 2017 — REGINALDO BOM FIM alias EGNALD OM IM alias PAULO MEDEIROS;
179 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sering kitadengar ungkapan (kiasan): pengadilan sebagai bentengterakhir keadilan. Hal ini bukanlah suatu khayalan (anganangan), tetapi suatu ideal, atau dapat pula dikatakan citacitaatau tujuan. Administrasi peradilan memang bertujuanmemberikan keadilan (hak atau equity) denganmempersamakan semua orang di muka hukum (equalitybefore the law).
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-11-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 91/ PID.SUS/ 2013/ PN.TIPIKOR.SMG.
Tanggal 25 Nopember 2013 — LUTHFI AHMAD BIN (alm) MUHAMMAD BADJURI
55 — 14
  • Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;Oleh karena itu Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula sebagaimana yangtelah dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013;Selanjutnya Penuntut Umum menanggapi Pleidooi Terdakwa yang menurutPenuntut Umum hanyalah berisi ungkapan hati seorang terdakwa yang sedang menjalanipersidangan atas dirinya, antara lain ungkapan penyesalan atas perbuatannya yang padaakhirnya
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 28-10-2010 — Putus : 26-01-2011 — Upload : 20-04-2012
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 186-K/PM.II-09/AU/X/2010
Tanggal 26 Januari 2011 — Pratu MIDAD SOBILAH NRP. 535472
57 — 239
  • Bahwa didalam aturan hukum formal tidak dijelaskan tentangapa yang dimaksud dengan ungkapan direncanakan lebihdulu, sehingga Pengadilan menggunakan batasan menurutdoktrin hukum pidana yang telah dikenal dikalangan penegakhukum yakni suatu perbuatan pidana dikatakan direncanakanlebih dahulu, apabila antara saat timbulnya niat atau maksudmelakukan perbuatan dengan saat dilakukan pelaksanaanperbuatan yang diniatkan tersebut terdapat cukup waktuuntuk memikirkan dengan tenang bagaimana caramelakukanperbuatannya
Pengadilan PN MAKALE Perdata Tanah
Register : 15-05-2013 — Putus : 05-05-2014 — Upload : 09-05-2017
Putusan PN MAKALE Nomor 49/PDT.G/2013/PN.MKL
Tanggal 5 Mei 2014 — LINCE TALLO' ARRANG, ANTON BAREDU, MARTHEN BASSANG, DKK (Penggugat) VS NE' BADO, LAI' SUKA', LAI' SULE', DKK (Tergugat)
153 — 139
  • Tetapi ada juga tongkonan yang tidakmemasang kerbau yang dipotong di situ, tetapi justru kerbau yang sebagaihak adat. jadi dalam daerah katonan adat itu, ada orang diupacarakan,kerbau sebagai penghormatan, ungkapan nonverbal kepada tongkonan itu.ltu tanduknya dipasang di sana dan itu namanya balida. Kalau yang adakepalanya, itu namanya kabongo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-06-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1875 K/PID.SUS/2011
Tanggal 26 Juni 2013 — Prof. DR. drg. I GEDE WINASA
732 — 604 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Drg.I GEDE WINASA, Terdakwa di persidangan telah menyatakan mengerttiterhadap Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan membenarkanterhadap Identitas dirinya sesuai dengan Surat Dakwaan.Bahwa untuk memperjelas pengertian unsur setiap orang sebagaimanadimaksud, kami kemukakan pendapat para ahli hukum, sebagai berikut :e Mulyatno : ungkapan tersebut di atas berarti orang tidak mungkindipertanggung jawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak mekelakukan delik,yang dalam hal ini adalah perbuatan
Pengadilan PN PADANG PANJANG Perdata
Register : 02-07-2019 — Putus : 09-04-2020 — Upload : 15-05-2020
Putusan PN PADANG PANJANG Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pdp
Tanggal 9 April 2020 — Penggugat:
FADLY AMRAN, BBA, WALIKOTA PADANG PANJANG.
Tergugat:
PT. ALAM SEJAHTERA SEJATI
237 — 116
  • waktu tetap menjadi acuan;Bahwa dalam perjanjian ada pasal yang menyatakan kalaupembangunan tidak selesai, maka bangunan tersebut menjadi haknyaPemerintah, pasal tersebut seyogyanya bisa dipergunakan olehPemerintah untuk mengambil alin bangunan;Bahwa kalau putusan Pengadilan isinya adalah denda, kemudianwanprestasi karena tidak menyelesaikan pembangunan, kemudianInvestor juga menyatakan tidak akan pernah menyelesaikan bangunan,Halaman 58 dari 122 Putusan Nomor 1/Padt.G/2019/PN Pap.kalau seperti itu ungkapan
Pengadilan PA JAKARTA SELATAN Perdata Agama
Register : 17-01-2019 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 19-11-2020
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 300/Pdt.G/2019/PA.JS
Tanggal 18 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
177 — 44
  • Dengan berkembangnya usaha tersebut Tergugat menganggap bahwa UD Agung Jaya adalah merupakan harta yang diperolehselama perkawinan antara Almarhum Sunardi dengan Tergugat dan bukansebagai harta bawaan Almarhum Sunardi, terhadap halhal tersebut PenggugatPtsn No.300/Pdt.G/2019/PA.JS. hal 118 dari 135 haltelah membantah dengan tegas ungkapan Tergugat dalam repliknya yangmenganggap bahwa Tergugat telan membuat siasat buruk yaitu denganmembuat situasi seolaholah UD Agung Jaya telah bangkrut karena banyakhutang
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Militer
Register : 06-11-2018 — Putus : 19-03-2019 — Upload : 24-06-2019
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 56-K/PMT-II/AL/XI/2018
Tanggal 19 Maret 2019 — Iwan Kusuma, S.T., M.M. Letkol Laut (E)
569 — 6950
  • Tidak ada alasanpemaaf atau alasan pembenar bagi perbuatanTerdakwa yang dapat menghapuskan perbuatanmelawan hukum.Tanggapan terhadap Pledooi dari Terdakwa.Bahwa pada prinsipnya Pledooi yang dibacakanoleh Terdakwa secara pribadi berisikan ungkapan ketikaTerdakwa diperiksa oleh Dispamal terkait kasus yangdialaminya, yakni melanggar Pasal 126 KUHPM.Bahwa selain itu Terdakwa merasa aneh dirinyadijadikan Terdakwa dan didakwa oleh Oditur MiliterTinggi Il Jakarta terkait Pasal 126 KUHPM, karenaTerdakwa
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-10-2006 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 899 / Pid.B / 2006 / PN.Jkt.Ut.
Tanggal 10 Oktober 2006 — SUMANTRI dkk
220 — 95
  • Tanggapan atas keberatan Tim Penasehat Hukum dan para terdakwa tentangKejaksaan Tidak berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan dalam perkaraa quo karena perkara berada dalam lingkup kepabeanan sehingga penyidikan perkaraImportasi beras a quo adalah merupakan kewenangan penyidik pegawai negeri sipil(Azas Lex Specialis Derogat Legi Generali).Ungkapan bahwa Kejaksaan tidak berwenang melakukan penyidikan dalam lingkupkepabeanan adalah benar, akan tetapi salah jika dikatakan bahwa Kejaksaan tidakberwenang
Pengadilan PN PEMATANG SIANTAR Pidana Khusus
Register : 25-09-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 08-04-2019
Putusan PN PEMATANG SIANTAR Nomor 248/Pid.Sus/2018/PN Pms
Tanggal 4 April 2019 — Penuntut Umum:
BENNY D. PARLAUNGAN, SH, MH
Terdakwa:
Herawati Sinaga
150 — 77
  • penganiayaan oleh Terdakwa,Saksi Korban tidak berani lari dari rumah pada saat sedang membuang sampahdikarenakan Saksi Korban karena Terdakwa selalu mengawasi Saksi Korban padasaat membuang sampah sehingga tidak ada kesempatan Saksi Korban untukmelarikan diri;Bahwa, karena tindakan kekerasan yang selama ini Terdakwa lakukan kepadaSaksi Korban, saat ini Saksi Korban merasa trauma, sering pusing, dan banyakmeninggalkan luka pada tubuh Saksi Korban;Bahwa, surat tersebut Saksi Korban buatkan sebagai ungkapan
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 17-02-2020 — Putus : 31-03-2020 — Upload : 31-03-2020
Putusan PT KUPANG Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG
Tanggal 31 Maret 2020 — Pembanding/Penuntut Umum II : S. HENDRIK TIIP, SH
Terbanding/Terdakwa : Ir. HADMEN PURI
135 — 99
  • Karena Hakim punya pertimbangan tersendiri berdasarkan tampilanfakta persidangan serta kuat keyakinan maka putusan terkait barang buktiberupa uang tunai dan uang titipan belum bisa dijadikan untuk dirampasoleh negara sebagai pengganti kerugian keuangan negara, sehingga adalahwajar dan benar jika putusan Hakim mengenai uang tunai dan uang titipantersebut belum bisa diposisikan pada posisi yang sebenarnya sesuaiharapan Penuntut Umum dan adalah wajar pula jika Penuntut Umummenyatakan banding dengan ungkapan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 20-10-2015 — Upload : 27-10-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 1861/Pid.Sus/2015/PN.SBY
Tanggal 20 Oktober 2015 — YUJI OSSEL
117 — 50
  • .: 1861/Pid.Sus/2015/PN.Sby.surat tidak dapat mengingkari ataupun tidak mengakui bahwa dia tidakmemahami isi suatu surat yang ditandatangani karena pada dasarnya isi surattersebut merupakan ungkapan dari dirinya atas sesuatu hal.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 13-09-2018 — Putus : 09-01-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 9 Januari 2019 — Penuntut Umum:
BAMBANG SUPARYANTO, SH
Terdakwa:
ZAEDIN MUSTOFA BIN SACHRI
137 — 39
  • Dalam bahasa Belanda adagium tersebut dikenal dengan ungkapan Geen straftzonder schuld, atau dalam bahasa Jerman Keine straf ohne schuld (Moeljatno, 1985:5).Hal ini dikenal pula sebagai nulla poena sine culpa (culpa dalam ungkapan ini adalah dalamartinya yang luas, bukan terbatas kepada kealpaan saja, tetapi juga termasukkesengajaan).
Restatement Kebatalan Perjanjian
Author : Elly Erawati; Herlien Budiono;
Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian
7902 — 21783
  • Salah satu isu dalamhukum perdata yang masih mengandung ketidakpastian konsep dan interpretasiadalah masalah kebatalan perjanjian. Ada beberapa faktor kebatalan perjanjianyang di ketahui adalah sebagai berikut :1.    kebatalan ... [Selengkapnya]
  • Kepercayaan tersebut tertuju pada suatu perilaku faktual tertentu,Hidup saya kuarahkan pada tujuan itu, ungkapan ini digunakan Schoordijkuntuk menunjuk pada kekuatan mengikat dan akibat darinya berupakepercayaan (pengharapan) yang dimunculkan pada pihak lawan.
Pengadilan PN Suka Makmue Perdata
Register : 05-02-2021 — Putus : 28-09-2021 — Upload : 10-11-2021
Putusan PN Suka Makmue Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Skm
Tanggal 28 September 2021 — Penggugat:
1.Nursamawati Binti Usman TK
2.Muhammad Ansari Bin Syarifuddin
3.Mahda Lena Binti Syarifuddin
Tergugat:
1.Safpelita Ali
2.Husaini,
3.M. Indrawan Nursabil
4.Siren
5.Pemerintah Republik Indonesia, C.q Kepala Badan Pertanahan Nasional, C.q Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya
6.PT. Tower Bersama,
7.Masitoh
8.Muhammad Resep Ginting
9.Khalid Musliadi
10.Sayed Fajar
11.Ermawati
12.Edi Wulan Saputra
13.Erismawati
14.Cut Keumalasari,
15.Drg. Doni Asirin
16.Desry Wahyuni
Turut Tergugat:
1.Camat Kuala
2.Keuchik Gampong Ujong Patihah
3.Notaris M. Hardisyah N.K, S.H., M.Kn,
143 — 100
  • Namun rusaknya bangunan usaha batu batamilik Para Penggugat karena ditelantarkan yang akhirnya roboh diterjangangin.Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 2.2 menyebutkan setelahPenggugat Il dewasa dan telah memahami cara memperjuangkan hakdalam koridor hukum, adalah ungkapan pembiaran yang semestinya tidakdemikian karena Penggugat memiliki ibu kandung yang lebih dewasauntuk memperjuangkan hak sesegera mungkin setelah suaminya (Alm.Syarifuddin ) meninggal dunia, hal mana membuktikan ada sesuatuyang
Pengadilan PA BOGOR Perdata Agama
Register : 10-01-2017 — Putus : 17-10-2017 — Upload : 03-05-2019
Putusan PA BOGOR Nomor 77/Pdt.G/2017/PA.Bgr
Tanggal 17 Oktober 2017 — Penggugat melawan Tergugat
59 — 12
  • Jangan hanya minta DUNIA aja tetapi minta Juga untukAKHIRAT.DALAM REKONPENSI (Penggugat):Secara Agama Islam Penggugat sudah menjatuhkan Talak 3 kepada Tergugat.Jelas sekali secara Agama, Tergugat bukanlah Istri Penggugat lagi dikarenakansudah jatuh TALAK 3.Perusahaan dimana tempat Penggugat Bekerja telah mengizinkan Penggugatuntuk bercerai dari Tergugat dan Perusahaan mempersilahkan Penggugatuntuk melanjutkan ke Persidangan di Pengadilan Agama.Pada pernyataan yang telah di ungkapan oleh tergugat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-08-2010 — Upload : 18-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1893 K/Pid.Sus/2009
Tanggal 30 Agustus 2010 — I Nyoman Sumardika ; Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar
61 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • saja" yangmenunjuk "pelaku tindak pidana" entah perseorangan maupun organisasiyaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan ataukejadian yang didakwakan atau setidak tidaknya mengenai siapa orangnyayang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;Bila kita bandingkan pengertian di atas dengan ketentuan adalah UU Nomor :31 Tahun 1999 maka pengertian setiap orang adalah subjek delik yangmeliputi : orang perorangan maupun koorporasi, yang berdasarkan pendapatpara ahli : Mulyatno :ungkapan
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Tahun 2014
6000 — 5220
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  • Di dalam ungkapan tersebut terdapatmakna yang dalam, bahwa ketika pengadilan menjatuhkan putusan yangmenyatakan seseorang bersalah dan karena itu dijatuhi pidana haruslahbenarbenar didasarkan pada suatu fakta hukum yang diyakini sebagai suatukebenaran.