Pasal 55 Ayat (1) ke1 KitabUndangUndang Hukum Pidana;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBireuen tanggal 30 September 2013 sebagai berikut :Menyatakan Terdakwa MUKHT AR, A.Md. bin MUHAMMAD AMIN tidakterbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamelanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang RepublikHal. 10 dari 75 hal. Put.

PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu No.35 / Pid.B / TIPIKOR / 2012 /PN.BKL tanggal 15 Februari 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenaitu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkaratersebut dengan amar putusan sebagaimana tertera di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi / Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebaniuntuk membayar biaya perkara kasasi ini;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Memperhatikan Pasal

2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2),Ayat (3) UndangUndang No.31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubahHal. 62 dari 74 hal. Put No.1487 K/Pid.Sus/2013dengan UndangUndang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo.

menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akanmempertimbangkan halhal yang memberatkan dan yang meringankan ;Halhal yang memberatkan :e Bahwa Terdakwa selaku anggota DPRK seharusnya mengindahkan programpemerintah dalam memberantas korupsi ;Halhal yang meringankan :e Terdakwa sopan dipersidangan;e Terdakwa belum pernah dihukum;e Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebaniuntuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;Memperhatikan Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 yang telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke1KUHPidana, UndangUndang Nomor : 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor :8 Tahun 1981 dan UndangUndang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yangtelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor : 5 Tahun 2004 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor : 3 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;

Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriJakarta Barat tanggal 25 Juli 2013 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa KUWAT secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang manadiantara beberapa perbuatan tersebut ada hubungan sedemikian rupasehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimanaDakwaan Pertama Primair kami Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharuidengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal 64 (1)KUHP;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah segera ditahan dandenda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga)bulan kurungan;Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa KUWAT berupamembayar

87.384.700,00Sub Jumlah (2) Rp 242.512.266,00Kerugian Keuangan Negara (1) (2) Rp 2.267.297.934,00Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2012/2013:1)+2) Rp 3.175.667.419,00sebagaimana hasil audit penghitungan kerugian Negara yang dilakukanoleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) PerwakilanPropinsi Papua Nomor : SR879/PW26/5/2014 tanggal 29 April 2014sehingga telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi.wonn Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP JoPasal 64 ayat (1) KUH Pidana.SUBSIDIAIR :Hal. 28 Putusan No. 5/Pid.SusTPK/2015/PT JAP 29wonnennnn Bahwa terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH selaku Kepala KejaksaanNegeri Wamena berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung R.

NANANG SUHANDONO bin IMAM SUHADI dari dakwaanPrimair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Nomor:20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;Menjatuhnkan pidana terhadap Terdakwa . DALHARI binWONGSODIHARJO dan Terdakwa Il Ir.

.> Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah, yang menyebutkan: secara tertib sebagaimana dimaksudpada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepatwaktu dan tepat guna yang didukung dengan buktibukti administrasiyang dapat dipertanggungjawabkan.Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RINomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo pasal 55 KUHP;SUBSIDIAIR:Bahwa Terdakwa Drs.

No. 349 K/PID.SUS/2016Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum dakwaan terhadap Terdakwatelah disusun dalam dakwaan yang bersifat Subsidaritas, sehingga terlebihdahulu akan dipertimbangkan dakwaan Primair, sebagai berikuit:Dakwaan Primair : Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Jo. UndangUndang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, unsurunsurnya sebagai berikut :1. Unsur setiap orang;2. Unsur secara melawan hukum;3.

dilanjutkanberdasarkan Surat Dakwaan Register perkara Nomor : PDS01/0.5.30/Ft.1/02/2017 tanggal 28 Pebruari 2017 ;Menangguhkan pembebanan biaya perkara Sampai dengan putusan akhir ;Telah membaca, tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSidoarjo Nomor Perkara : PDS01/Sidoa/Ft.1/02/2017 Tertanggal 29 Agustus2017 yang menyatakan sebagai berikut:Menyatakan Terdakwa ZAINAL ABIDIN secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Korupsi secara bersama sama sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubahdan ditambah dengan Undang undang Republik Indonesia Nomor 20Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP, sebagaimana dalamDakwaan Primair Penuntut Umum;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAINAL ABIDIN berupa pidana penjaraselama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalamtahanan.

Tallo dan Kel.Lakkang Kecamatan Tallo Kota Makassar padabulan Nopember 2017 s/ d bulan Maret 2019, telan merugikan keuangannegara sebesar Rp. 84.326.000.00, (Delapan puluh empat juta tiga ratusdua puluh enam ribu rupiah) ,atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu ;Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat(1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001

Yogyakarta ;Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo.

koorporasi telah merugikan keuangan Negara cqPemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir sebesar Rp. 519.584.436,41,(lima ratus Sembilan belas juta lima ratus delapan puluh empat riobu empat ratustiga piluh enam koma empat puluh satu rupiah) berdasarkan hasil perhitunganyang dilakukan oleh BPKP perwakilan Sumatera Utara Nomor : SR2507/PW02.05/2010 tanggal 03 Juni 2010 atau setidaktidaknya sekitar sejumlahtersebut;Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaiman diatur dandiancam pidana dalam pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah menjadi UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;SubsidairPutusan No. 18/Pid.Sus.K/2014/PN.MDN15Bahwa terdakwa JUARA PANGARIBUAN selaku Direktur PT.

rupiah limapuluh sen) dipergunakan untuk kepentingan terdakwa 2, namuntelah dikembalikan secara bertahap oleh terdakwa 2 total sebesarRp.7.740.000,00 (tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)sehingga kerugian negara atas uang BKM Bina Sejahtera yangdisalahgunakan untuk kepentingan terdakwa 2 sendiri masihRp.64.950.358,50 (enam puluh empat juta sembilan ratus limapuluh ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah lima puluh sen);Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001tentang Perubahan dan Penambahan atas UU No. 31 Tahun 1999 joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.SUBSIDAIR:Bahwa Terdakwa 1.

hukum atas dakwaan subsider ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahuluunsurunsur dari dakwaan Primair dengan konsekwensi apabila seluruh unsurunsurnya terpenuhimaka unsurunsur dari dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi, demikian pula sebaliknyaapabila tidak terpenuhi maka unsurunsur dari dakwaan selanjutnya akan dibuktikan ;Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, terdakwa telah didakwa melakukan tindakpidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2)dan ayat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengandung unsurunsur sebagai berikut:1.

YAMAN, MM bersalah melakukan TINDAKPIDANA KORUPSI SECARA BERSAMASAMA sebagaimana diatur dandiancam pidana melanggar Pasal Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RINo. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubahdan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUH Pidana.2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs.H.

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dan ditambah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUH PidanaSubsidair :Pasal 12 huruf e UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiyang telah dirubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang

2 Ayat (1) Jo.

2 Ayat(1) Jo.

Menyatakan Terdakwa HAZMI AZHARI Alias MIMING terbukti bersalahmelakukan tindak pidana yang melakukan atau yang turut serta melakukansecara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan keuanganNegara atau perekonomian Negara sebagaimana diatur dan diancamHal. 2 Putusan Perkara Nomor: 63/Pid.susTPK/2019/PN Sby.pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana dalamDakwaan Primair dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dariDakwaan Subsidiair ;2.

, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, bukti suratsuratdan barang bukti, setelah dihubungkan satu sama lain untuk menentukan sejauhHal. 128 Putusan Perkara Nomor: 63/Pid.susTPK/2019/PN Sby.manakah fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dapat menjadipenilaian hukum Majelis dalam menentukan perbuatan Terdakwa memenuhiunsurunsur dakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun' secaraSUBSIDAIRITAS, maka Majelis akan membuktikan terlebin dahulu dakwaanPrimair yaitu Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 TentangPerubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, dengan unsurunsurnyasebagai berikut:1. Setiap orang;2. Secara melawan hukum;3.

berkelanjutan tersebut diatas, makajumlah kerugian Negara menjadi sebesar : Rp. 968.207.500, ditambah (+ ) Rp. 2.339.047.500 = Rp. 3.307.255.000, (tiga milyart tiga ratustujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);Atau setidaktidaknya :Rp. 968.207.500, ditambah ( + ) Rp. 1.517.047.500, = Rp.2.485.255.000, (dua milyart empat ratus delapan puluh lima juta duaratus lima puluh lima ribu rupiah); Perbuatan terdakwa YUSWAN alias AHYUNG alias CONG NYUKHIUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1)jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP jo.

rupiah), hal ini pentingdiketahui untuk bisa membuktikan apakah sejak mendapatkan santunanganti rugi kekayaan terdakwa menjadi bertambah;Menimbang bahwa dipersidangan juga diketahui tidak ada orang lainatau korporasi yang menjadi kaya atas perbuatan terdakwa menerimasantunan ganti rugi tanah dengan demikian Majelis Hakim berpendapatbahwa unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukoorporasi tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal

2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1)KUHP tidakterpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair,sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusunsecara subsidairitas dan dakwaan Primair

ratus empat puluh dua ribu tujuh ratussembilan puluh tiga rupiah) sebagaimana hasil perhitungankerugian keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jawa Tengahsesuai Nomor : SR5823/PW11/5/2013 tanggal 06 Desember2013 atas Dugaan Penyalahgunaan Dana PercepatanPembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) pada Dinas Energidan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Rembang TahunAnggaran 2011 ;Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDIAIR :Bahwa terdakwa Drs. H. AGUS SUPRIYANTO, MM.

Pasal 18 UndangUndangRI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah dari faktafakta hukum di atas Terdakwatelah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yangdidakwakan oleh Penuntut Umum sehingga harus dijatuhi pidana atausebaliknya tidak terbukti bersalah sehingga harus dibebaskan daridakwaan Penuntut Umum tersebut ;Hal 127 dari 156 Putusan Nomor 79/Pid.SusTPK/2014/PN SmgMenimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh PenuntutUmum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidaritas, yaitu Primairmelanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsijo Pasal55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, Subsidair melanggarPasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah denganUndang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsijo Pasal55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang berbentukSubsidaritas di atas Majelis Hakim harus lebih dahulumempertimbangkan dakwaan Primair, dan apabila dakwaan Primairtelah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi,namun sebaliknya, apabila dakwaan Primair tidak terbukti makadakwaan Subsidair harus dibuktikan pula ;Menimbang, bahwa dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1)jo Pasal 18 Undang Undang

117.150. 95.150.00 22.000.0 Tidak 70.290.0 46.860.0 46.860.000ust 000 0 00 diperhutun 00 00us gkanSubtotal 782.060. 635..221.0 146.839 = 469.236. 312.824. 89.784.40 223.039.6002015 00 00 .000 000 000 0 Menimbang, bahwa karena faktafakta hukum tersebut di atas, Terdakwaoleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi dengandakwaan yang tersusun secara Subsidiaritas sebagai berikut :PRIMAIRDidakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancampidana dalam ketentuan pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberatasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangundangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak PidanaKorupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana jo.

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana jo.Pasal 64 ayat (1) KUHPidana,Menimbang, bahwa karena dakwaan tersusun secara subsidiaritas, MajelisHakim Tingkat Pertama, telah lebin dahulu membuktikan Dakwaan Primair, yakniTerdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3)Halaman 129 dari 181 Putusan Nomor 7Pid.SusTPK/2019/PT Bjm.Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberatasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangundangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberatasan TindakPidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana jo.