NANANG SUHANDONO bin IMAM SUHADI dari dakwaanPrimair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Nomor:20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;Menjatuhnkan pidana terhadap Terdakwa . DALHARI binWONGSODIHARJO dan Terdakwa Il Ir.

.> Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah, yang menyebutkan: secara tertib sebagaimana dimaksudpada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepatwaktu dan tepat guna yang didukung dengan buktibukti administrasiyang dapat dipertanggungjawabkan.Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RINomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo pasal 55 KUHP;SUBSIDIAIR:Bahwa Terdakwa Drs.

No. 349 K/PID.SUS/2016Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum dakwaan terhadap Terdakwatelah disusun dalam dakwaan yang bersifat Subsidaritas, sehingga terlebihdahulu akan dipertimbangkan dakwaan Primair, sebagai berikuit:Dakwaan Primair : Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Jo. UndangUndang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, unsurunsurnya sebagai berikut :1. Unsur setiap orang;2. Unsur secara melawan hukum;3.

dilanjutkanberdasarkan Surat Dakwaan Register perkara Nomor : PDS01/0.5.30/Ft.1/02/2017 tanggal 28 Pebruari 2017 ;Menangguhkan pembebanan biaya perkara Sampai dengan putusan akhir ;Telah membaca, tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSidoarjo Nomor Perkara : PDS01/Sidoa/Ft.1/02/2017 Tertanggal 29 Agustus2017 yang menyatakan sebagai berikut:Menyatakan Terdakwa ZAINAL ABIDIN secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Korupsi secara bersama sama sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubahdan ditambah dengan Undang undang Republik Indonesia Nomor 20Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP, sebagaimana dalamDakwaan Primair Penuntut Umum;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAINAL ABIDIN berupa pidana penjaraselama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalamtahanan.

Tallo dan Kel.Lakkang Kecamatan Tallo Kota Makassar padabulan Nopember 2017 s/ d bulan Maret 2019, telan merugikan keuangannegara sebesar Rp. 84.326.000.00, (Delapan puluh empat juta tiga ratusdua puluh enam ribu rupiah) ,atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu ;Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat(1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001

Yogyakarta ;Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo.

koorporasi telah merugikan keuangan Negara cqPemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir sebesar Rp. 519.584.436,41,(lima ratus Sembilan belas juta lima ratus delapan puluh empat riobu empat ratustiga piluh enam koma empat puluh satu rupiah) berdasarkan hasil perhitunganyang dilakukan oleh BPKP perwakilan Sumatera Utara Nomor : SR2507/PW02.05/2010 tanggal 03 Juni 2010 atau setidaktidaknya sekitar sejumlahtersebut;Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaiman diatur dandiancam pidana dalam pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah menjadi UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;SubsidairPutusan No. 18/Pid.Sus.K/2014/PN.MDN15Bahwa terdakwa JUARA PANGARIBUAN selaku Direktur PT.

rupiah limapuluh sen) dipergunakan untuk kepentingan terdakwa 2, namuntelah dikembalikan secara bertahap oleh terdakwa 2 total sebesarRp.7.740.000,00 (tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)sehingga kerugian negara atas uang BKM Bina Sejahtera yangdisalahgunakan untuk kepentingan terdakwa 2 sendiri masihRp.64.950.358,50 (enam puluh empat juta sembilan ratus limapuluh ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah lima puluh sen);Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001tentang Perubahan dan Penambahan atas UU No. 31 Tahun 1999 joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.SUBSIDAIR:Bahwa Terdakwa 1.

hukum atas dakwaan subsider ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahuluunsurunsur dari dakwaan Primair dengan konsekwensi apabila seluruh unsurunsurnya terpenuhimaka unsurunsur dari dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi, demikian pula sebaliknyaapabila tidak terpenuhi maka unsurunsur dari dakwaan selanjutnya akan dibuktikan ;Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, terdakwa telah didakwa melakukan tindakpidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2)dan ayat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengandung unsurunsur sebagai berikut:1.

ZAITUN sebagaimana diatur dan diancampidana pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undangundang RI Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.SubsidairBahwa terdakwa H. ZAITUN bin ARSIN selaku Direktur CV. Bakti MembangunBerdasarkan Akta pendirian Perseroan Komanditer CV.

segala sesuatu yang tercatat dalam BeritaAcara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggapmenjadi satu kesatuan dalam putusan ini.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana DakwaanPenuntut Umum.Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut disusunsecara subsidairitas, yaitu :Putusan Nomor 50/Pid.Sus/ Tipikor/2013/PN.Bjm Hal 204 dari 250PrimairSubsidairLebih subsidair: Pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jopasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;: Pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20tahun 2001 tentang

ayat (1) ke1 KUHP ;: Pasal 9 jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jopasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusunsecara Subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkanDakwaan Primair, yaitu Pasal

2 ayat(1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas Undang Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP yang unsur unsurnyasebagai berikut :1.

Oston Gultom secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangundangNomor : 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidanakorupsi jo UndangUndang Nomor: 20 tahun 2001 tentangperubahan atas Undangundang No. 31 tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ir.

OSTON GULTOM sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atasUndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana. SUBSIDIAIR: Bahwa terdakwa Ir.

auditorpada perwakilan BPKP Propinsi Sumatera Utara ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangansebagaimana diuraikan di atas, apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah sesuaidengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas diri terdakwa ataukah tidak maka Majelis Hakimakan mempertimbangkannya;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukantindak pidana dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu :Dakwaan Primair : diatur dan diancam dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan(3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentangpemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 tahun2001 tentang perubahan UndangUndang Republik Indonesia Nomor31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana.Dakwaan Subsidair : diatur dan diancam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UndangUndang Republik

La Tjeng (Direktur PT IntiPapua Mandiri);Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini makasegala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Persidangandianggap telah termuat dalam putusan ini;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa TERDAKWA didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan:PRIMAIRMelanggar Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan diperbaharuidengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPSUBSIDAIRMelanggar Pasal 3 Jo.

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulumempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat(1) Jo. Pasal 18 UndangUndang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentangpemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah denganUndangUndang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo.

Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR telah terpenuhi danterbukti menurut hukum;Menimbang, Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya dihalaman 3 sampai dengan halaman 5 menyatakan semua unsur Pasal 2 ayat(1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Jo.UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 Jo.

dikembalikan kepadayang berhak dari mana barang bukti tersebut di sita, mengembalikankemampuan, nama baik harkat dan martabat Terdakwa ke dalam kedudukansemula dan membebankan ongkos perkara kepada negara;Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis pada tanggal27 Agustus 2019 yang pada pokoknya menyatakan tidak terbukti bersalahsecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanayang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surattuntutannya yaitu melanggar Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Kaltim tahun anggaran 2013yang diberikan kepada LPK Sempoa Corporations Bontang Surat TugasNomor ST04/PW17/5/2018 tanggal 8 Januari 2018 diduga telah merugikanKeuangan Negara sebesar Rp. 600.470.000, (Enam ratus juta empat ratustujuh puluh ribu rupiah).Halaman 22 dari 220 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2019/PN SmrPerbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

Moeljatno, SH,AsasAsas Hukum Pidana; 2002, hlm.130131);Halaman 169 dari 220 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2019/PN SmrMenimbang, bahwa dalam setiap tindak pidana selalu ada unsur sifatmelawan hukum dari perbuatanperbuatan yang didakwakan walaupun dalamrumusan delikdelik tidak selalu dicantumkan, sebagaimana telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa apakah berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan terpenuhi unsur melawan hukum sebagaimana yangdimaksudkan dalam pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP, dalam perbuatan Terdakwa?

Pertamina (BUMN) tersebut sebesarRp111.000.000.000,00 milyar atau setidaktidaknya sekitar jumlahtersebut;Perbuatan Terdakwa SANTUN NAINGGOLAN sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo.

No. 163 PK/Pid.Sus/2015Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri BandungNomor:73/Pid.Sus/TPK/PN.Bdg. yang telah berkekuatan hukum tetap.Dalam putusan kasasi Mahkamah Agung menyatakan Terdakwa terbuktibersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaanprimairmelanggar pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undangundang No.31 tahun 1999jo.

Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana tersebuttidak beralasan hukum dan oleh karena itu harus ditolak dan putusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1259 K/PID.SUS/2012 tanggal 29Agustus 2012 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetapberlaku;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali / Terpidana ditolak, maka biaya perkara padapemeriksaan peninjauan kembali ini dibebankan kepada Pemohon PeninjauanKembali / Terpidana;Memperhatikan Pasal

2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo.

Menyatakan Terdakwa HAZMI AZHARI Alias MIMING terbukti bersalahmelakukan tindak pidana yang melakukan atau yang turut serta melakukansecara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan keuanganNegara atau perekonomian Negara sebagaimana diatur dan diancamHal. 2 Putusan Perkara Nomor: 63/Pid.susTPK/2019/PN Sby.pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana dalamDakwaan Primair dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dariDakwaan Subsidiair ;2.

, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, bukti suratsuratdan barang bukti, setelah dihubungkan satu sama lain untuk menentukan sejauhHal. 128 Putusan Perkara Nomor: 63/Pid.susTPK/2019/PN Sby.manakah fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dapat menjadipenilaian hukum Majelis dalam menentukan perbuatan Terdakwa memenuhiunsurunsur dakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun' secaraSUBSIDAIRITAS, maka Majelis akan membuktikan terlebin dahulu dakwaanPrimair yaitu Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 TentangPerubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, dengan unsurunsurnyasebagai berikut:1. Setiap orang;2. Secara melawan hukum;3.

berkelanjutan tersebut diatas, makajumlah kerugian Negara menjadi sebesar : Rp. 968.207.500, ditambah (+ ) Rp. 2.339.047.500 = Rp. 3.307.255.000, (tiga milyart tiga ratustujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);Atau setidaktidaknya :Rp. 968.207.500, ditambah ( + ) Rp. 1.517.047.500, = Rp.2.485.255.000, (dua milyart empat ratus delapan puluh lima juta duaratus lima puluh lima ribu rupiah); Perbuatan terdakwa YUSWAN alias AHYUNG alias CONG NYUKHIUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1)jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP jo.

rupiah), hal ini pentingdiketahui untuk bisa membuktikan apakah sejak mendapatkan santunanganti rugi kekayaan terdakwa menjadi bertambah;Menimbang bahwa dipersidangan juga diketahui tidak ada orang lainatau korporasi yang menjadi kaya atas perbuatan terdakwa menerimasantunan ganti rugi tanah dengan demikian Majelis Hakim berpendapatbahwa unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukoorporasi tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal

2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1)KUHP tidakterpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair,sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusunsecara subsidairitas dan dakwaan Primair

ratus empat puluh dua ribu tujuh ratussembilan puluh tiga rupiah) sebagaimana hasil perhitungankerugian keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jawa Tengahsesuai Nomor : SR5823/PW11/5/2013 tanggal 06 Desember2013 atas Dugaan Penyalahgunaan Dana PercepatanPembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) pada Dinas Energidan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Rembang TahunAnggaran 2011 ;Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDIAIR :Bahwa terdakwa Drs. H. AGUS SUPRIYANTO, MM.

Pasal 18 UndangUndangRI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah dari faktafakta hukum di atas Terdakwatelah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yangdidakwakan oleh Penuntut Umum sehingga harus dijatuhi pidana atausebaliknya tidak terbukti bersalah sehingga harus dibebaskan daridakwaan Penuntut Umum tersebut ;Hal 127 dari 156 Putusan Nomor 79/Pid.SusTPK/2014/PN SmgMenimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh PenuntutUmum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidaritas, yaitu Primairmelanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsijo Pasal55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, Subsidair melanggarPasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah denganUndang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsijo Pasal55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang berbentukSubsidaritas di atas Majelis Hakim harus lebih dahulumempertimbangkan dakwaan Primair, dan apabila dakwaan Primairtelah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi,namun sebaliknya, apabila dakwaan Primair tidak terbukti makadakwaan Subsidair harus dibuktikan pula ;Menimbang, bahwa dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1)jo Pasal 18 Undang Undang

117.150. 95.150.00 22.000.0 Tidak 70.290.0 46.860.0 46.860.000ust 000 0 00 diperhutun 00 00us gkanSubtotal 782.060. 635..221.0 146.839 = 469.236. 312.824. 89.784.40 223.039.6002015 00 00 .000 000 000 0 Menimbang, bahwa karena faktafakta hukum tersebut di atas, Terdakwaoleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi dengandakwaan yang tersusun secara Subsidiaritas sebagai berikut :PRIMAIRDidakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancampidana dalam ketentuan pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberatasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangundangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak PidanaKorupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana jo.

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana jo.Pasal 64 ayat (1) KUHPidana,Menimbang, bahwa karena dakwaan tersusun secara subsidiaritas, MajelisHakim Tingkat Pertama, telah lebin dahulu membuktikan Dakwaan Primair, yakniTerdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3)Halaman 129 dari 181 Putusan Nomor 7Pid.SusTPK/2019/PT Bjm.Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberatasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangundangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberatasan TindakPidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana jo.

faktafakta selebihnya Majelis akanpertimbangkan bersamaan dengan mempertimbangkan unsurunsur pasal yangdidakwakan;Menimbang, bahwa setelah memperoleh faktafakta hukum tersebutdiatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatanTerdakwa telah memenuhi unsurunsur dalam pasalpasal yang didakwakanoleh Penuntut Umum sebagai berikut;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas sebagaiberikut:Primair : Melanggar Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana;Subsidair : Melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20

dakwaan Penuntut Umum disusun dalambentuk subsidairitas, maka Majelis terlebin dahulu akan membuktikan dakwaanprimair, jika dakwaan dakwaan primair terbukti, maka dakwaansubsidair danlebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan demikian pula sebaliknya,jika dakwaan primair tidak terbukti, maka dakwaaan subsidair harusdipertimbangkan dan jika dakwaan subsidair tidak terbukti maka dakwaan lebihsubsidair harus dipertimbangkan;Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair, terdakwa didakwamelanggar Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah di ubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal55 Ayat (1) ke1 KUHPidana dengan unsurunsur sebagai berikut:1.