LilisSuryani,S.SOS tertanggal 10 Juli 2013 Nomor 567/2437/HISyaker/VII/2013 adalahsudah berdasar. Dengan melihat bukti bukti yang dilampirkan sertaketeranganketerangan yang disampaikan seta dirasakan sudah memenuhi unsur yangdiatur oleh ketentuan perundang undang yang berlaku.Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dalam melakukan Pemutusan HubunganKerja (PHK) adalah tindakan yang arogan / Perbuatan Melawan Hukum,.

PegawaiBank Korelasinya dengan Putusan Mahkamah konstitusi, Tanggal 19Nopember 2018;Fotocopy Surat permohonan Pertimbangan dan Kebijaksanaan Direksiatas Permasalahan Sdr Johanna P.Syauta, Tanggal 16 Nopember 2018;Fotocopy Surat Penempatan sementara, Tanggal 06 september 2018;Fotocopy Pembayaran dan Pemblokiran Rekening, Tanggal 22 Oktober2018;Fotocopy Surat pengaduan Tenaga Kerja, Tanggal 27 September 2018;Fotocopy Surat Dimulainya Pemeriksaan, Tanggal 22 Oktober 2018;Fotocopy Panggilan Mediasi Il No: 567

saksi masingmasing bernamaDimar Pradipta dan Eman Sukirman yang memberikan keterangan dibawah sumpahsedangkan Tergugat tidak mengajukan saksi ;Menimbang, bahwa terhadap penyelesaian perselisihan dalam perkara initelah diupayakan melalui proses mediasi akan tetapi tidak tercapai kesepakatan danMediator Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Bekasi, telah mengeluarkanSurat Anjuran Nomor: 565/124/HI Syaker/2019 tertanggal 16 Januari 2019 danRisalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial No. 567

pada tanggal 14 Juni 2010;Bahwa Permasalahan ini telah diajukan ke Mediasi Disnaker KabupatenSukoharjo dan telah diadakan sidang Mediasi pada tanggal 29 Juni 2010,Sidang tanggal 8 Juli 2010, sidang III tanggal 24 Juli 2010 dan terakhirsidang ke V tanggal 5 Agustus 2010;Bahwa dalam Sidang Mediasi di Disnaker Kabupaten Sukoharjo,Tergugat sama sekali tidak hadir dalam sidang;Bahwa dalam Mediasi di Disnaker Kabupaten Sukoharjo tidak tercapaikesepakatan, maka Mediator mengeluarkan Surat = anjuranNo.567

gugatannya;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugattelah mengajukan alat bukti surat yang bertanda P1 s/d P7 dan dan disampingitu Para Penggugat mengajukan saksi 1 (satu) orang yaitu Suparman telahmenerangkan dipersidangan dibawah sumpah;Menimbang, bahwa para pihak telah mengupayakan penyelesaian perkaraa quo pada tingkat Bipartit, akan tetapi tidak bersepakat maka dilanjutkan padatingkat Mediasi dan pegawai Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bandungmengeluarkan surat No. 567

lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam halpengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut :) tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama3 (tiga) bulan berturutturut atau lebih;d) tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepadapekerja/ouruh;Bahwa sesuai mekanisme yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2004 tentangPPHI, perselisihan hak telah menempuh penyelesaian melalui mediator padaDinas Tenaga Kerja Kota Ternate, hingga keluar Anjuran tertulis dengan No.567

TteTernate Nomor : 567/817/X/Disnaker /2019 tanggal 17 Oktober 2019, yangmembuktikan bahwa pengajuan gugatan a quo telah lebih dahulu melalui prosesmediasi, yang dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 83 ayat (1)UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial (UU PPHI), sehingga dengan demikian pengajuan gugatan aquo secara formil telah teroenuhi dan dapat diterima ;Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat mengajukan gugatan kePengadilan Hubungan Industrial

Anggaran 2018tanggal 08 November 2018 (2 lembar);Berita Acara Pembayaran Nomor : 118/BAP/DISTAN/X1I/2018 tanggal05 November 2018 (2 lembar);Rencana Usulan Kegiatan 30% Ke 1 (Total 70%) (1 lembar);Foto kopi buku rekening Kelompok Tani Merta Sari II (1 lembar);84) Surat Perintah Pencairan Dana Kelompok Tani Merta Sari Il Tahap IIINomor : 14143 / BKAD / SP2LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (1lembar), beserta:Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi PerangkatDaerah Tahun 2017 Nomor SPP : 567

HAI Paraf Halaman 92 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTOSurat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 10295 /BKAD / SPDLS/XII/ 2018 Tahun 2018 tanggal 13 Desember 2018 (1lembar);Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 10295 / BKAD / SPDLS/XII/ 2018 Tahun 2018 tanggal 13 Desember 2018 (1 lembar);Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor567/PERTANIAN/SPPLS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (10lembar);Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLSBarang dan Jasa) Nomor : 567/PERTANIAN

Wonosari Kab.Boalemo TA. 2018 Tanggal 14 Desember 2018 bermaterai 6000 (1lembar);Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2018 Nomor SPP567/PERTANIAN/SPPLS/XII/2018 diterima tanggal 14 Desember2018 (2 lembar);Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor :900/567/SPTBLS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 lembar);Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018tanggal 14 Desember 2018 (2 lembar);Berita Acara Pembayaran Nomor : 174/BAP/DISTAN/XII/2018 tanggal14 Desember 2018 (2 lembar);Rencana

2018 (1 lembar);Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 14 Desember2018(2 lembar);Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 10295/BKAD/SPDLS/XII/ 2018 Tahun 2018 tanggal 13 Desember 2018(1 lembar);Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 10295/BKAD/SPDLS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 13 Desember 2018 (1 lembar);Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor567/PERTANIAN/SPPLS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018(10 lembar);Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa(SPPLS Barang dan Jasa) Nomor : 567

Boalemo TA. 2018 Tanggal 14 Desember 2018bermaterai 6000 (1 lembar);Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2018 Nomor SPP567/PERTANIAN/SPPLS/XI1/2018 diterima tanggal 14Desember 2018 (2 lembar);Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor :900/567/SPTBLS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (2lembar);Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018tanggal 14 Desember 2018 (2 lembar);Berita Acara Pembayaran Nomor : 174/BAP/DISTAN/XII/2018tanggal 14 Desember 2018 (2 lembar); HK HA.

Undang UndangNomor 2 tahun 2004, mediator menerbitkan anjuran secara tertuliskepada kedua belah pihak melalui Surat Nomor 567/2097/HISyaker/V1/2014 tanggal 22 Juni 2015; Bahwa terhadap anjuran tersebut pekerja melalui PUK SPKEPSPSI PT Karuna menjawab melalui Surat Nomor 024/B/PUKSPKEP/SPSI/K/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 perihal JawabanAnjuran yang isinya menyatakan menerima isi anjuran, sedangkanpihak perusahaan PT Karuna menjawab melalui Surat Nomor04/KPS/V1/2015/80.8 tanggal 29 Juni 2015 perihal

Surat Anjuran Nomor 567/3656/HISyaker/XII/2014, tanggal Bekasi 10Halaman 233 dari 359 hal. Put. Nomor 89 PK/Pdt.SusPHI/2017Desember 2014 kepada Ahmad Subur dan kawankawan (122 orang)yang diwakili PC SPSI Kabupaten/Kota Bekasi;b.

Surat Anjuran Nomor 567/ 3656/ HlSyaker/ XIl/ 2014, tanggalBekasi 10 Desember 2014 kepada Ahmad Subur dan kawankawan (122 orang) yang diwakili PC SPSI Kabupaten/Kota Bekasi(bukti T540);2. Surat Anjuran Nomor 567/2097/HISyaker/XIl/ 2015, tanggalBekasi 22 Juni 2015 kepada Suranto dan kawankawan (162orang) yang diwakili oleh PUK SPKEP SPSI PT KARUNA (bukti T535);Bahwa sangat jelas di ke 2 (dua) Anjuran tersebut dalam kronologisHalaman 236 dari 359 hal. Put.

Nomor 89 PK/Pdt.SusPHI/2017K/Pdt.SusPHI/ 2015, tanggal 12 Januari 2016 Jo PutusanPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas ABandung Nomor 82/Pdt.SusPHI/2015/PN Bdg, tanggal 19 Agustus2015 yang didasari dari Surat Anjuran Nomor 567/ 3656/ HlSyaker/XIl/ 2014 tanggal Bekasi 10 Desember 2014, yang Amar PutusanKasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor741 K/Pdt.SusPHI/ 2015, tanggal 12 Januari 2016: Menolak Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi AhmadSubur dan kawankawan;Bahwa

Nomor 89 PK/Pdt.SusPHI/2017Kabupaten Bekasi sebagai berikut:Bahwa terhadap perkara pemutusan hubungan kerja yang dilakukanTermohon Peninjauan Kembali terhadap Para Pemohon PeninjauanKembali telah dimediasikan oleh mediator pada Dinas Tenaga KerjaKabupaten Bekasi dan telah dikeluarkan anjuran Nomor 567/2097/HISyaker/VI/2015, tanggal 22 Juni 2015 yang pada intinya menganjurkansebagai berikut:Agar Pengusaha PT Karuna mempekerjakan kembali saudara Suranto dankawankawan (161 orang).1.

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 567/91/X/2008, tanggal 23 Oktober2008, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatisari,Kabupaten Karawang, ( Bukti P1 );2. Foto copy Kartu. Tanda Penduduk an. Pemohon Nomor10.17.25.051081.0005, tanggal 14 April 2006, yang dikeluarkan oleh CamatKotabaru, Kabupaten Karawang, ( Bukti P2 );Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon jugatelah mengajukan alat bukti saksi saksi, yaitu :1.

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 567/91/X/2008, tanggal 23 Oktober 2008, yangdikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, ( Bukti P1 );2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon Nomor : 10.17.25.051081.0005, tanggal 14April 2006, yang dikeluarkan oleh Camat Kotabaru, Kabupaten Karawang, ( Bukti P2 );Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukanalat bukti saksi saksi, yaitu :1.

tanggal 28 Juli 2009, diberi tanda T3a.Fotokopi Surat Undangan dari Kantor Pertanahan Kota Bandung Nomor : 610.32.73/1002/VJII/KP/2009 tanggal 11 Agustus 2009, diberi tanda T3b.Fotokopi Surat Undangan dari Kantor Pertanahan Kota Bandung Nomor : 610.32.73/1038/VIII/KP/2009 tanggal 24 Agustus 2009, diberi tanda T3c.Fotokopi Surat Penjelasan dari Kantor Pertanahan Kota Bandung Nomor : 641/13.32.73/1V/2010 tanggal 29 April 2010, diberi tanda T3d.Fotokopi Surat dari Kantor Pertanahan Kota Bandung Nomor : 567

~~thn bin Rp3.539.565,00 2x9 bin bi Rp92.028.690,00 Rp13.804.304,00 Rp105.832.994,00In(PJuliandi 67 567. ) 12. +thn bin Rp3.539.565,00 2x9 bin Rp81.409.995,00 Rp12.211.499,00 Rp 93.621.494,00Sembiring bin Rp7.115.261.364,00 Halaman 12 dari 47 hal. Put.

Para Tergugat NomorPTD/043/KA0000/052011 tertanggal 20 Mei 2011;16.Bahwa karena Perundingan Bipartit tersebut tidak mencapai kesepakatan,maka pada tanggal 18 Juli 2011 pengurus dan Serikat Pekerja DirgntaraIndonesia (SPEDI) mengajukan Permohonan Mediasi (Tripartit) KepadaDinas Tenaga Kerja Kota Bandung;17.Bahwa pada sidang Mediasi (Tripartit) tersebut tidak diperoleh kesepakatandan Pada tanggal 12 September 2011, Pihak Mediator KetenagakerjaanKota Bandung mengeluarkan Surat anjuran dengan Nomor 567

Putusan Nomor 57 PK/PDT.SUSPHI/201418.Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah menerima sebagian isiAnjuran yang dikeluarkan Mediator Ketenagakerjaan Dinas Tenaga KerjaKota Bandung Nomor 567/4728Disnaker tersebut, maka Para Penggugatmenganggap bahwa permasalahan tersebut belum selesai;19.Bahwa oleh karena kelalaian dari Para Tergugat tersebut, Para Tergugatwajib membayar denda keterlambatan pembayaran manfaat pensiunsebesar 2 % setiap bulannya kepada Para Penggugat dari kekuranganpembayaran manfaat

Putusan Nomor 57 PK/PDT.SUSPHI/2014Hubungan Industrial dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, terlebin lagi yang tidakterobantahkan adalah pada persidangan perihal gugatan Para Termohon PKsecara ex officio mengenai syarat formil gugatan tidak terpenuhi, dimanadalam mediasi di Disnaker tercatat berjumlah ada 45 orang pemohon keluarAnjuran Nomor 567/4728Disnaker tanggal 12 September 2011 (vide BuktiPP 13).

PDT.SUSPHI/2014dalam pertimbangan hukum Judex Facti dan Judex Juris diatas tidakmelakukan mediasi dalam perkara a quo, hal tersebut menyebabkanPutusan Batal Demi Hukum;Terlebih lagi yang tidak terbantahkan adalah pada persidangan perihalgugatan Para Termohon PK secara ex offecio mengenai syarat formilgugatan tidak terpenuhi, dimana dalam mediasi di Disnaker tercatatberjumlah ada 45 orang pemohon dan memberikan kuasa kepada SPEDIuntuk mewakili kepentingannya dalam mediasi Disnaker dan keluar AnjuranNomor 567

pertama Para Tergugat tidak hadir11sebagaimana dalil poin 9 di atas, Dinsosnaker Kabupaten Sidoarjo telahmemanggil kembali kepada pihakpihak (Penggugat dan Para Tergugat)untuk sidang mediasi kedua sebagaimana surat Nomor 560/3752/404.3.3/2013 tanggal 11 Desember 2013 (vide bukti P7), namun sidangmediasi yang dilakukan mediator dalam perselisihan tersebut tidak adakesepakatan antara kedua belah pihak, maka Mediator DinsosnakerKabupaten Sidoarjo mengeluarkan surat anjuran sebagaimana surat anjuranNomor 567

Tergugattidak mengambil sikap menerima atau menolak isi anjuran tersebutsebagaimana terbukti para Tergugat juga tidak melakukan upaya hukum(melakukan gugatan di PHI), sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal14 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004;Bahwa oleh karena perbuatan para Tergugat sebagaimana terurai di atassangat merugikan Penggugat dan tidak ada kepastian penyelesaian masalahPenggugat dengan Para Tergugat, sehingga adalah cukup beralasan jikapara Tergugat harus dihukum untuk menerima isi anjuran Nomor 567

SHM 567, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, sebelah Utara berbatasan dengan M .Tanah Negara, Sebelah Timur berbatasan dengan M.568, Sebelah Selatan berbatasan dengan M .566, Sebelah Barat berbatasan dengan M. 562, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 583/HT / 2006, tanah seluas 10.000 m2, terdaftar atas nama : MISNAWAR; TERGUGAT XLIV );
44.

., sebelah Selatan berbatasan dengan M 569, sebelah Barat berbatasan dengan 567,sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006 Nomor : 584/HT/ 2006, tanah seluas 10.000 m2, terdaftar atas nama : JAMUIN ; ( TERGUGAT XLV )
45.

SHM 551 , Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 552, Sebelah Timur berbatasan dengan M.540 , Sebelah Selatan berbatasan dengan M.550 , Sebelah Barat berbatasan dengan M.556 , sebagaimana yang diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 567/HT / 2006, tanah seluas 10.000 m2, terdaftar atas nama : SURYATI (TERGUGAT XL);
40.

SHM 567, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, sebelah Utara berbatasan dengan M .Tanah Negara, Sebelah Timur berbatasan dengan M.568, Sebelah Selatan berbatasan dengan M .566, Sebelah Barat berbatasan dengan M. 562, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 583/HT / 2006, tanah seluas 10.000 m2, terdaftar atas nama : MISNAWAR; (TERGUGAT XLIV);
44.

., sebelah Selatan berbatasan dengan M 569, sebelah Barat berbatasan dengan 567,sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006 Nomor : 584/HT/ 2006, tanah seluas 10.000 m2, terdaftar atas nama : JAMUIN; (TERGUGAT XLV)
45.

Sekdes Serang.567. JEMINGAN, Sekdes Mekarsari.. KARSIDI, Sekdes Kaput.. SUPARDI EDI SANTOSO, Sekdes Cisuru.e Dari Wilayah Kecamatan CIMANGGU antara lain :1. TASWO, Sekdes bantar Panjang.2. MARYANTO, Sekdes Cisalak.3. TARUN, Sekdes Negarajati.e Dari Wilayah Kecamatan MAJENANG antara lain :1. TARYONO, Sekdes Mulyasari.. SUTRIYONO, Sekdes Cilopadang.. SLAMET HARDIONO, Sekdes Padangjaya.. SUWARSO HADI, Sekdes Padangsari.. KUSYANTO, Sekdes Sepatnunggal.. WARTUM AL WARJONO. Sekdes Sadabumi..

DARTO, Sekdes Bolang.567. ARSIM, Sekdes Matenggeng.. RASTUM RUSMANTO. Sekdes Panulisan Timur.. SUPARDI EDI SANTOSO, Sekdes Cisuru.Bahwa kemudian sebanyak 126 Sekretaris Desa seKabupaten Cilacap yangtelah memenuhi persyaratan untuk menjadi PNS tahap tersebut pada awal bulanDesember 2008, diundang oleh terdakwa DANGIR MULYADI, S.Sos.MSi dandikumpulkan di ruang rapat Bagian Pemerintahan Setda Kab.Cilacap, kemudianterdakwa DANGIR MULYADI, S.Sos.MSi selaku Kepala Bagian Tata PemerintahanSetda Kab.

pengajuan tersebut dengan membuat Berita AcaraKemajuan Pekerjaan dengan Nomor: KU.103/561/XII/SKPLLAJST/2012 tanggal 14 Desember 2012, yang ditandatangani olehFrangky Pinori selaku Pengawas Subsidi Pengoperasian Bus Perintispada Satker Pengembangan LLAJ Sulteng, Terdakwa Rimbun RonaldRore selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Vale Riyantara selakuKepala Perum Damri Setasiun Palu dan pada tanggal tanggal 14Desember 2012 dibuatkan Berita Acara Pembayaran Angsuran IIIsebesar 100 % dengan Nomor: KU.103/567

pengajuan tersebut dengan membuat Berita AcaraKemajuan Pekerjaan dengan Nomor: KU.103/561/XII/SKPLLAJST/2012 tanggal 14 Desember 2012, yang ditandatangani olehFrangky Pinori selaku Pengawas Subsidi Pengoperasian Bus Perintispada Satker Pengembangan LLAJ Sulteng, Terdakwa Rimbun RonaldRore selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Vale Riyantara selakuKepala Perum Damri Setasiun Palu dan pada tanggal tanggal 14Desember 2012 dibuatkan Berita Acara Pembayaran Angsuran IIIsebesar 100 % dengan Nomor : KU.103/567

Pihak Mediator tersebut telah pulamenggelar sidang mediasi tetapi TERGUGAT tidak mempunyai itikad baik untukmenyelesaikan perselisihan mengenai status hubungan kerja PARAPENGGUGAT, dan pada tanggal 22 Januari 2018 Mediator mengeluarkan SuratAnjuran Nomor: 567/128Disnaker Hijamsostek jo Risalah PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial, pada pokoknya sebagai berikut:MENGANJURKAN1.

Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi No 567/128Disnaker.Hijamsostektertanggal 22 Januari 2018 dan Risalah Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi No567/128Disnaker.Hijamsostek tanggal 22 Maret 2018 (bukti P69) yang padapokoknya agar Tergugat melakasankan isi Perjanjian Bersama tanggal 30Agustus 2017, melaksanakan ketentuan pasal 164 ayat (3) UndangUndang 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, melaksanakan ketentuan pasal 155 ayat(2) UndangUndang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;4.

Putusan Nomor 33/Pat/2018/PT TJK meletakkan sita jaminan (conservatoir bes/laag) ternadap harta bendamilik Para Tergugat, berupa Unit Tambak berikut rumah huniandiatasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama ParaTergugat sebagaimana tabel berikut:TABEL VISERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) PARA TERGUGAT SHM YANG DIMOHONKAN UNTUK DIJADIKAN SITA JAMINANNO PARA TGLTERGUGAT NOMOR TGL NO.orm sm SU SU1 TERGUGAT1 560 11091996 11091996 15829/19962 TERGUGAT 2 130 11091996 11091996 15399/19963 TERGUGAT3 567

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan olehjuru sita Pengadilan Negeri Menggala atas unit tambak milik ParaTergugat yang telah bersertifikat Hak Hilik sesuai dengan PerjanjianKerjasama (PKS) sebagaimana tabel dibawah ini:TABEL VISERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) PARA TERGUGAT SHM YANG DIMOHONKAN UNTUK DIJADIKAN SITAJAMINANTGLNO PARA TGL NO.TERGUGAT NOMOR Ss 5 gSHM HU UM1 TERGUGAT 1 560 11091996 11091996 15829/19962 TERGUGAT 2 130 11091996 11091996 15399/19963 TERGUGAT 3 567 11091996

Menyatakan Barang bukti berupa suratsurat dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) lembar slip bukti setoran uang sebesar Rp.641.995.205, tertanggal19 Januari 2000 atas nama rekening A.Nurul Huda ; 1 (satu) lembarkwitansi No : 0374 guna membayar pinjam sementara PT.Taniji Darma Tanisebesar Rp.2.500.000, tertanggal 4 Juni 2000 ; 1 (satu) lembar kwitansiNo.567 guna membayar sementara sebesar Rp.1.500.000. tertanggal 25 2000 ; 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke Bll dengan no.rekening 1 225505422

pengganti sebesarRp.888.990.955, (delapan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratussembilan puluh ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) ; Memerintahkan Terdakwa segera ditahan ; Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar slip bukti setoran uang sebesar Rp.641.995.205, tertanggal19 Januari 2000 atas nama rekening A.Nurul Huda ; 1 (satu) lembarkwitansi No : 0374 guna membayar pinjam sementara PT.Taniji Darma Tanisebesar Rp.2.500.000, tertanggal 4 Juni 2000 ; 1 (satu) lembar kwitansiNo.567