dikutip dalam:Pasal 79 ayat (2) UU PTPenyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat dilakukan atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dariHalaman 32 dari 67 hal putusan Nomor 396Pdt/2018/PT.DKIjumlah seluruh saham dengan hak suara,, kecualianggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebihkecil;Pasal 79 ayat (3) UU PTPermintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukankepada Direksi dengan Surat tercatat diserta

keadilan juga diharapkan akanmembawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi terdakwa itu sendiri, olehkarena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan ataupunnestafa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelakdikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya danhalaman 55 dari 58 Putusan Nomor : 25/Pid.SusTPK/2017/PT.KPG.kembali ketengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak danbekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum diserta

Kallista Alam adalah merupakan rembetan apiyang berasal dari lahan masyarakat yang terbakar, yang terjadidalam keadaan cuaca panas/kering diserta angin kencang. Padasaat terjadinya kebakaran lahan, karyawan perusahaan, petugaspemadam kebakaran perusahaan, dan termasuk Terdakwa telahikut berupaya untuk melakukan pemadaman api kebakaran denganmenggunakan 6 unit robin/alat pemadam kebakaran. PT.

Madjidi) diserta saksisaksi; Legalisasi Buku C Desa Cikeas Udik, Girik C. 336. Persil. 36. D. Il. yangditerbitkan oleh Kepala Desa Cikeas Udik;Putusan.No.258/Pdt/2019/PT.Bdg. Hal 6 dari 54 hal Surat Keterangan Kewarisan, Nomor Pm. 014.2/100/ Sr.KT/IV.79; Beserta dokumen pendukung lainya;Bahwa setelah permohonan dimaksud memenuhi persyaratanadministratib, selanjutnya Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (TergugatIX) melakukan proses atas permohonan ahli waris H.

Seseorang yang dipanggil berada di luar wilayah hukumkesatuan Polri yang memanggil, maka surat panggilan dapatdisampaikan melalui kesatuan Polri tempat tinggal yangbersangkutan atau dikirimkan melalui pos/asa pengiriman suratdengan diserta bukti penerimaan pengiriman(5) Dalam hal yang dipanggil tidak datang kepada penyidik tanpaalasan yang sah, penyidik membuat surat panggilan kedua;(6) Apabila panggilan kedua tidak datang sesuai waktu yang telahditetapkan, penyidik menerbitkan surat perintah membawa

Amberianyah,ST. selaku PPTK diserta dengan dokumen yang menjadi persyaratan pencairan,selanjutnya dokumen tersebut diserahkan kepada saksi Wahyu Irwandi selakubendahara umum SKPD DPUPR untuk dibuatkan Surat perintah Membayar(SPM), kemudian apabila dokumen pencairan sudah dinyatakan lengkap,selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh saksi WahyuIrwandi selaku bendahara umum, selanjutnya diserahkan kepada SekretarisDinas PUPR untuk dilakukan verifikasi dan selanjutnya ditandatangani

sebagai berikut:Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakanbahwa Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keteranganTerdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ialakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri (ayat 1) sedangkan pada ayat(2) menyebutkan Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untukmembuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanayang didakwakan kepadanya, tetapi harus diserta

harus mengandungunsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan juga diharapkan akanmembawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi terdakwa itu sendiri, oleh karenaitu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan ataupun nestafa bagiterdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelahmenjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ketengahmasyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaranpenuh sebagai warga negara yang taat hukum diserta

SURYA CAKRA SEJAHTERA in caSU TERMOHON INTERVENSIII/TERMOHON ASAL yang diajukan ke Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar,TIDAK DISERTA PERSETUJUAN TERTULIS dari Tim Pengurus PKPUyang diterbitkan sebelum permohonan a quo diajukan di kepaniteraanPengadilan Negeri Karanganyar;13.Bahwa oleh karena tidak adanya persetujuan dari Tim Pengurus PKPU PT.BALARAJA BISCO PALOMA (DALAM PKPU) in CaSU TERMOHON INTERVENS!

telahmemenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun2004 yuncto UndangUndang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara, yaitu Seorang atau badan hukum perdata yang merasakepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapatmengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisituntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itudinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa diserta

ketentuan pasal 53 ayat (1) UU No.9 Tahun 2004 jo UndangUndang No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang secarategas menyatakan:Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasakepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapatmengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisituntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakanbatal atau tidak sah, dengan atau tanpa diserta

Bumidamengajukan permohonan dengan diserta kelengkapan syaratsyaratpencairan.Bahwa menurut Saksi, Surat Perjanjian merupakan salah satu syaratuntuk dilakukan pencairan.Bahwa Saksi menyatakan sejumlah Rp.410.000.000,(empat ratussepuluh juta rupiah) tersebut digunakan untuk Asuransi Anggota DPRDbeserta istridan anak dengan jumlah peserta 100 (seratus) Orang..Bahwa setahu Saksi yang menjabat sebagai Pejabat PembuatKomitmen pada saat itu adalah Terdakwa.Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya Kontrak Kerjasama.Bahwa

Putusan No. 164/Pdt.G/2019/Pnjolehnya sendiri tertanggal 22 April 2019 diserta beberapa tambahan perbaikansecara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Replik dalam Konvensi:Bahwa pada pokok masalahnya pemohon menolak dalildalil TermohonKonvensi kecuali yang diakui dengan tegas akan kebenarannya danPemohon Konvensi bertetap pada dalil gugatan semula;Bahwa Pemohon Konvensi sudah memberikan yang terbaik kepadaTermohon Konvensi dengan jerih payah atas permintaanpermintaankebutuhannya

tidakmanusiawi bahkan telah hilang fungsi pelayanan pengugat sebagaipendeta atau hamba Tuhan yag tidak menghendaki dan melarang jemaatyang mengusahakan tempat ibadah dengan susah payah berupayamembangun tempat ibadah tersebut kKemudian dilarang oleh penggugatyang tidak pernah berlelah membiayai pembangunan gedung tempatberibadah yang sekarang dijadikan objek sengketa oleh penggugat.13.Bahwa dalildalil gugatan penggugat yang tidak ditanggapi dianggap telahditolak seluruhnya.Demikianlah jawaban dan diserta

Yang24252627mengetahui / menyetujui tenaga tekhnis lapangan Dinas Perkebunan danKehutanan Kabupaten Keeerom Flavisu Merahabia dan Kepala KampungWembi Malengsius Musui diserta daftar nama kelompok 22 (dua puluhdua) orang yang ditandatangani oleh Ketua Pok Tani Steven Udammengetahui pejabat pembuat komitmen Dinas Perkebungan danKehutanan Kabupaten Keerom Ir. Amrin Bahri.Surat tanda terima barang bibit kakao hari selasa tanggal 14 Agustus 2007sebanyak 15.000. (lima belas ribu) batang antara CV.

Yaban Putra(Nehemia Udam) dengan Kelompok Tani Sinar Balem Tinus Wenda yangmengetahui / menyetujui tenaga tekhnis lapangan Dinas Perkebunan danKehutanan dan Kabupaten Keerom Flavius Merahabiah dan KepalaKampung Arso VI Hendrik Asso diserta daftar nama kelompok 35 (tigapuluh lima) orang yang ditandatangani oleh Ketua Pok Tani KristinusWenda dan Nehemia Udam mengetahui pejabat pembuat komitmen DinasPerkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom Ir.

Yangmengetahui / menyetujui tenaga tekhnis lapangan Dinas Perkebunan danKehutanan Kabupaten Keeerom Flavius Merahabia dan Kepala KampungWembi Malensius Musui diserta daftar nama kelompok 22 (dua puluhdua) orang yang ditandatangani oleh Ketua kelompok Tani Steven Udammengetahui pejabat pembuat komitmen Dinas Perkebungan danKehutanan Kabupaten Keerom Ir. Amrin Bahri;Surat tanda terima barang bibit kakao hari selasa tanggal 14 Agustus 2007sebanyak 15.000. (lima belas ribu) batang antara CV.

MANGGA DUAmelakukan pembelian Kopra tanpa diserta Faktur Pajak, sedangkan untukHal 10 dari 128 Putusan No. 54/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim pembelian Minyak Kelapa dan bahan kimia disertai dengan Faktur Pajak. PT.MANGGA DUA tidak menerima Faktur Pajak pada saat melakukan pembelianMinyak Kelapa dari ENG HO.Bahwa Terdakwa SUTARDI LILI sebagai Direktur PT.

MANGGA DUAmelakukan pembelian Kopra tanpa diserta Faktur Pajak, sedangkan untukpembelian Minyak Kelapa dan bahan kimia disertai dengan Faktur Pajak. PT.MANGGA DUA tidak menerima Faktur Pajak pada saat melakukan pembelianMinyak Kelapa dari ENG HO.Bahwa Terdakwa SUTARDI LILI sebagai Direktur PT.

Pasal 11 ayat 91) menyatakan Penjual yang akan melakukan penjualanbarangs ecara lelang melalui KPKNL harus mengajukan suratpermohonan lelang dengan diserta dokumen persyaratan lelang kepadaKepala KPKNL untuk meminta jadwal pelaksanaan lelang;b. Setelah adanya permohonan lelang dari Penjual, dokumen persyaratanlelang seperti apa yang dimaksud dalam Pasal 6 butir 5 PeraturanDirektorat Jenderal No. PER06/KN/2013 tentang Petunjuk TeknisPelaksanaan Lelang juga telah dipenuhi oleh Pihak penjual;c.

penjara saja tanpa disertai dengan pidana denda atausebaliknya;Menimbang, bahwa sesuai tujuan penjatuhan pidana yang bukansematamata menekankan pada aspek balas dendam dan penjeraan,melainkan harus pula mengandung aspek edukatif, rehabilitatif danreintegrasi sosial, serta berdasarkan fakta hukum bahwa antara Terdakwadengan orang tua saksi Susi Sitinjak dan Ita Novita Sitinjak telah berdamai,menurut Majelis cukup adil apabila pidana yang dijatunkan terhadapTerdakwa hanya pidana penjara saja tanpa diserta

UU No. 9 Tahun 2004 Jo.UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkanSeseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikanoleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertuliskepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata UsahaNegara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atautanpa diserta tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitas.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentangPermasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionildengan tegas dinyatakan bahwa setiap kali akan melaksanakan putusan sertamerta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) harus diserta dengan penetapan sebagaimanadiatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan : Adanyapemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/obyek eksekusi sehingga tidakmenimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian

padapokoknya menyatakan permohonan Para penggugat agar Para Tergugat danTurut Tergugat untuk menhentikan dan menghindarkan diri dari tindakanmelawan hukum terhadap hak milik Para Penggugat tersebut diatas sebelumada putusan mengenai pokok perkara ;Bahwa berdasarkan Surat Edaran MahkamahAgung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta(Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil dengan tegas dinyatakan bahwasetiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad)harus diserta