Ditemukan 1098 data
42 — 24
Bahwa manadahulunya satu pancang bidang tanah trsebut diperoleh kakek tergugatadalah dari pancangan maupun penentuan pembagian oleh pemerintahanterkait, (keadaan tersebut sesuai dengan ketika jamannya land use/penggunaan tanah) dengan pencetakan sawah ex Keppres No.54 tahun1960 dalam kerangka perwujudan land reform Pasal 16 (ayat 1f.
21 — 6
JAFFERHUSSAIN (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And InIslam : A Comparative View, IIU Law Journal, Vol.
64 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Amin Lembesebagai penerima redistribusi atas bidang tanah darat dimaksud;e Bahwa status tanah semula adalah tanah kelebihan milik Tuan Laow LanEng yang terkena Land Reform, dimana tanah kelebihan tersebut oleh TuanLaow Lan Eng dikembalikan kepada Negara, dan oleh Negara direstribusikankepada Sdr.
22 — 7
Jaffer Husssain (Marriage BreakdownUnder The Law Reform Act, 1976 And In Islam: A Comparative View, IIU LawJournal, Vol. , No. 1, 1989, halaman 126;If on the object of the marriage being defeated, separation has not beenallowed to the parties, this would has been a cruel limitation of the right offree choice and society would have been deprived o f a happy married stateof life(Apabila tujuan perkawinan gagal dicapai, perceraian tidak diljinkan bagi parapihak, hal ini bisa merupakan ketentuan yang
102 — 219
Dengan mendasari Doktrin Hukum Maulana Abu Kalam Azad, dalam S.Jaffer Hussain : Marriege Breakdown Under The Law Reform Act, 1976: AComnporative View , IIU Law Journal, Vol 1 No. 1, 1989, hal 126: If onthe object of the marriage being defeated, separation has not been allowedto the parties, this would has been a cruel limitation of the right of freechoice and society would have been deprived of a happy married state oflife.
Terbanding/Tergugat : PT. INTAN PLAZA ADIKA
Turut Terbanding/Penggugat V : ARIANA SANTOSO
Turut Terbanding/Penggugat III : THUNG LILY SANTOSO
Turut Terbanding/Penggugat VI : MERSILIA SANTOSO
Turut Terbanding/Penggugat IV : HARRY SANTOSO
Turut Terbanding/Penggugat II : SUGENG SURYADI SANTOSO
115 — 51
suatu sebab yang dilarang/Suatusebab yang halal, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1335KUHPerdata, yang menyebutkan suatu perjanjian tanpa sebab atauyang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang,tidak mempunyai kekuatan, maka dengan demikian apabila suatuperjanjian mencangkup hal yang dilarang seperti tersebut di atas,menyebabkan perjanjian tersebut batal demi/karena hukum;(Hukum tentang Kebatalan Perjanjian, Hal. 48, Elly Herawati & HerlienBudiono, Penerbit National Legal Reform
Yurisprudensi putusan MA RI Nomor Perkara 1808 K/Pdt/2007tanggal 28 Januari 2008, dengan kaidah dan dasar hukumKonsekuensi logis dari Suatu perjanjian yang dibuat berdasarkanketidakwenangan mengakibatkan batalnya perjanjian dan seluruhtindakan dan dokumen yang dibuat berdasarkan perjanjiantersebut;(Hukum tentang Kebatalan Perjanjian, Hal.90100, Elly Herawati &Herlien Budiono, Penerbit National Legal Reform Program);2.5.Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka jelas bahwa ParaTergugat telah
25 — 12
JAFFERHUSSAIN (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And InIslam : A Comparative View, IIU Law Journal, Vol.
35 — 7
menguasai sebidangTanah tapak perumahan di wilayah kecamatan Percut Sei Tuan No. 590/108/SK/X/2013 tertanggal 02 Oktober 2013, diberi materai secukupnya, yangtelah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya selanjutnya diberitanda Bukti T Il1;Foto Copy Surat Pembagian Tanah Objek Landreform No.592.13/362/DS/1986, telah diberi Materai secukupnya dan dinazegelen serta dilegalisirsesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T Il 2;Foto copy Surat Gambar sebidang tanah Negara objek Land reform
115 — 136
Mengenai Landreform atau Redistribusi Tanah.Bahwa secara harfiah perkataan landreform berasal dari bahasa Inggris,yaitu : land, yang artinya tanah dan reform yang artinya perubahan, perombakan.Landreform berarti perombakan terhadap struktur pertanahan, akan tetapisebenarnya yang dimaksudkan bukan hanya perombakan terhadap strukturpenguasaan pertanahan, melainkan perombakan terhadap hubungan manusiadengan manusia berkenaan dengan tanah guna meningkatkan penghasilan petani;Bahwa dalam pengertian yang
terbatas, istilan agrarian reform dikenalsebagai landreform, dimana salah satu programnya adalah yang banyak dikenaladalah redistribusi tanah (pembagian tanah).
Namun seringkali antara agrarianreform dan landreform dianggap identik, meskipun sebenarnya sudah disepakatisecara umum bahwa pengertian agrarian reform lebih luas daripada landreform.Pengertian landreform menurut ketentuan Undangundang Pokok Agraria adalahpengertian dalam arti luas, dan perumusannya sesuai dengan pengertianlandreform yang dirumuskan oleh Food and Agriculture Organization (FAO), yaitusuatu. program tindakan yang saling berhubungan yang bertujuan untukmenghilangkan penghalangpenghalang
146 — 12
Tanpa perlu berpanjang lebar,sudah menjadi pemahaman para penegak hukum bahwa girik memiliki kekuatan hukumsebagai dasar kepemilikan yang semenjak reformasi tanah (land reform) dan juga atasdasar hukum pertanahan Indonesia dapat menjadi dasar pengurusan sertipikat tanah. Tidakpernah terjadi di Indonesia girik diubah menjadi SPPT yang tidak memiliki nilai hukumsebagai dasar kepemilikan tanah. Girik berkekuatan hukum karena berdasarkan tanah adatatau hak ulayat.
75 — 12
Foto Copy Surat Izin mengerjakan (menggarap) tanah Nomor : 39PL atas namaAmmuddin Barus yang diterbitkan oleh Panitia Land reform Daerah KabupatenDeliserdang tertanggal 25 Oktober 1965, diberi tanda bukti: P.3 ;4. Foto Copy Surat Keterangan Nomor :26/3/SGR/PAT/1975, tertanggal 17 Juli 1975 atasnama Aminuddin Barus yang diterbitkan kepala Kampung Sigara gara, KecamatanPatumbak Kabupaten Deli serdang, diberi tanda bukti: P.4 ;5.
- Tentang : Peraturan Dasar Pokok Agraria
Oleh karenaitu. usahausaha Pemerintah yang bersifat monopoli hanya dapatdiselenggarakan dengan undang undang (pasal 13 ayat 3).Dalam pasal 10 ayat 1 dan 2 dirumuskan suatu azas yang pada dewasa inisedang menjadi dasar daripada perubahan perubahan dalam strukturpertanahan hampir diseluruh dunia, yaitu dinegaranegara yang telah/ sedangmenyelenggarakan apa yang disebut "landreform" atau "agrarian reform" yaitu,bahwa "Tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktip olehpemiliknya sendiri
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
AMBROS KEDA Bin FRANS GILI
136 — 36
badankeagamaan, atau instansi pemerintah yang secara fisikmenguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memeliharatanah negara secara turun temurun dalam waktutertentudan/atau memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuanperaturan perundangundangan.Pasal 23 ayat (2): Penguasaan tanah negara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa:= sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktuhaknya;=" surat Sewamenyewa tanah;=" surat keputusan penerima obyek tanah land reform
Pasal 23 ayat (2): Penguasaan tanah negara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa:" sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktuhaknya;= surat Sewamenyewa tanah;=" surat keputusan penerima obyek tanah land reform;Halaman 38 dari 247 Putusan Nomor 46/Pid.SusTPK/2018/PN Smr=" Surat Ijin garapan/membuka tanah; atau=" surat penunjukan/pembelian kavling tanah pengganti1.
Pasal 23 ayat (2): Penguasaan tanah negara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa:" sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktuhaknya;= surat Sewamenyewa tanah;=" surat keputusan penerima obyek tanah /and reform;= surat ijin garapan/membuka tanah; atau=" surat penunjukan/pembelian kavling tanah pengganti3.
Pasal 23 ayat (2): Penguasaan tanah negara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa:" sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktuhaknya;= surat Sewamenyewa tanah;=" surat keputusan penerima obyek tanah land reform;= surat ijin garapan/membuka tanah; atau= surat penunjukan/pembelian kavling tanah pengganti.
,badan keagamaan, atau instansi pemerintah yang secara fisikmenguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memeliharatanah negara secara turun temurun dalam waktu tertentudan/atau memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuanperaturan perundangundangan.Pasal 23 ayat (2): Penguasaan tanah negara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa:v sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktuhaknya; surat Sewamenyewa tanah;Y surat keputusan penerima obyek tanah land reform
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Drh. RATNA PANCA MARDANI Binti Alm. SOEMARWO
175 — 69
keagamaan, atauinstansi pemerintah yang secara fisik menguasai, menggunakan,memanfaatkan dan memelihara tanah negara secara turun temurundalam waktu tertentu dan/atau memperoleh dengan cara tidakmelanggar ketentuan peraturan perundangundangan.2) Pasal 23 ayat (2): Penguasaan tanah negara sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa:= sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktu haknya;= surat Sewamenyewa tanah;=" surat keputusan penerima obyek tanah /and reform
badan keagamaan, atauinstansi pemerintah yang secara fisik menguasai, menggunakan,memanfaatkan dan memelihara tanah negara secara turun temurundalam waktu tertentu dan/atau memperoleh dengan cara tidakmelanggar ketentuan peraturan perundangundangan.Pasal 23 ayat (2): Penguasaan tanah negara sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa:" sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktu haknya;= surat Sewamenyewa tanah;=" surat keputusan penerima obyek tanah /and reform
1.Muslim, SH
2.Elson S. Butarbutar, SH
Terdakwa:
EDISON LUMBAN GAOL
223 — 102
Jurnal Rechtsvinding,BPHN, Kemenkumham RI. 2019;e Artikel berjudul Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusiterhadap Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Jurnal Konstitusi,Mahkamah Konstitusi RI. 2019; The Prosecution of Money Laundering in Corruption by KPK,Journal of Mimbar Hukum, No. 2, Vol. 28, 2016; The Reform of Corruption Eradication in Indonesia: The PrismaticLaw in The Recent Context, Journal of the Mimbar Hukum of theGadjah Mada University No.1 Vol 25, 2013;e Pembicara pada International Society
for Reform of Criminal LawConference, Brisbane, Australia dengan materi The Establishment ofLocal AntiCorruption Commission in Combatting DecentralizedCorruption in Indonesia, 2019;e Pembicara pada the Annual International Conference onInterdisciplinary Legal Studies, Oxford, United Kingdom dengan materiHalaman 47 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2021/PN SonThe Comparative Analysis on Criminal Provisions in Cartels BetweenUK and Indonesia. 2018;e Pembicara pada the Annual International Conference
226 — 164 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Pasal6, yang menyatakan bahwa bila tanah milik Adat,yang jatuh menjadi tanah Negara dan digunakanoleh pemerintah sendiri, maka Pemerintah yangbersangkutan, berkewajiban memberikan ganti rugikepada bekas pemilik tanah adat, yang besarnyaditetapkan oleh panitia Land Reform/PanitiaSembilan;Hal. 52 dari 85 hal. Put. No.2340 k/Pdt/20146.2. Kepres Nomor 55 Tahun 1993:a. Pasal 7 menyatakan bahwa : Panitia Pengadaantanah untuk kepentingan umum terdiri dari:1).
Pasal 6, menyatakan bahwa tanah milik adat yangjatuh pada Negara dan oleh pemerintah diberikankepada yang berhak atau yang digunakan sendiri olehPemerintah, diberikan ganti rugi kepada bekas pemiliktanah adat, yang besarnya ditetapkan oleh panitiaLand Reform;2.2.4.
213 — 73
suatusebab yang dilarang/suatu sebab yanghalal, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1335 KUHPerdata,yang menyebutkan suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telahdibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidakmempunyai kekuatan, maka dengan demikian apabila suatu perjanjianmencangkup hal yang dilarang seperti tersebut diatas, menyebabkanperjanjian tersebut batal demi/karena hukum;(Hukum tentang Kebatalan Perjanjian, Hal. 48, Elly Herawati & HerlienBudiono, Penerbit National Legal Reform
Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor Perkara : 1808 K/Pdt/2007,tanggal 28 Januari 2008, dengan kaidah dan dasar hukumKonsekuensi logis dari suatu perjanjian yang dibuat berdasarkanketidakwenangan mengakibatkan batalnya perjanjian dan seluruhtindakan dan dokumen yang dibuat berdasarkan perjanjiantersebut;(Hukum tentang Kebatalan Perjanjian, Hal.90100, Elly Herawati &Herlien Budiono, Penerbit National Legal Reform Program);Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka jelas bahwa ParaTergugat telah melakukan
68 — 27
Pembayaran biaya land reform dan pajakpajak terkait serta biayapengurusan pembuatan sertifkat melalui Notaris Linda Aprianti,Maka berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, Tergugat Intervensi dengan inimemohon agar Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraPalembang dalam perkara ini berkenan menetapkan Putusan yang amarputusannya, sebagai berikut :I.
45 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara No.183/B/2014/PT.TUN.JKT) hanyalah T1, T2, T3, T4, T5,T6, dan T7 yang kesemuanya merupakan bukti dari Tergugat, berupa :T1 : Peraturan Menteri PANRB No.31 Tahun 2013 tentang Organisasi danTata Kerja Kementerian PANRB;T2 : Peraturan Presiden RI No.56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempatatas Peraturan Presiden No.24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas,dan Fungsi Kementerian Negara serta Sususnan Organisasi, Tugas, danFungsi Eselon I Kementerian Negara;T3 : Notulen Reform
40 — 24
Tanpa perluberpanjang lebar, sudah menjadi pemahaman para penegak hukumbahwa girik memiliki kekuatan hukum sebagai dasar kepemilikan yangsemenjak reformasi tanah (land reform) dan juga atas dasar hukumpertanahan Indonesia dapat menjadi dasar pengurusan sertipikat tanah.Tidak pernah terjadi di Indonesia girik diubah menjadi SPPT yang tidakmemiliki nilai hukum sebagai dasar kepemilikan tanah. Girik berkekuatanhukum karena berdasarkan tanah adat atau hak ulayat.