Ditemukan 1112 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : siman samak semak simah simar simas sifak
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 10-08-2012 — Putus : 17-01-2013 — Upload : 09-04-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 134/G/2012/PTUN-JKT
Tanggal 17 Januari 2013 — 1.Mukit,2.Tjarsan, DKK;Lurah Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan
76 — 47
  • MenteriKesehatan Nomor B1909/1961 tanggal 11 Setember 1961Perihal Tanah di Lenteng Djakarta, (foto kopi sesuai denganaslinya) ; Surat Direktur Zeni Angkatan Darat Nomor B1686/1961tanggal 19 Juli 1961 Perihal Persamaan Zeni dalam rangaTjaduad, (foto kopi dari foto kopi) ; Surat Menteri Kesehatan kepada Menteri/Kepala Staf AngkatanDarat di Jakarta Nomor 65690/G tanggal 25 Oktober 1961Perihal Tanah Kosong di Lenteng Agung untuk perasramaanTjaduad, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;Kartu Inventaris Barang (KIB/SIMAK
Pengadilan PN Labuan Bajo Perdata
Putus : 09-11-2016 — Upload : 02-10-2017
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.Lbj
Tanggal 9 Nopember 2016 — Paul Sumito melawan Veronika Syukur,dkk
119 — 61
  • (Simak PositaGugatan angka 5 s/d 7). Lebih lanjut dalam positanya angka 8,Penggugat mendalilkan tanah yang dibeli dari Ny. Safira WariliM.Djohani berbatasan langsung dengan tanah yang dibeliPenggugat dari Abdul H.
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 22-05-2014 — Putus : 21-07-2014 — Upload : 30-07-2019
Putusan PT SURABAYA Nomor 263/PDT/2014/PT SBY
Tanggal 21 Juli 2014 — Pembanding/Tergugat : Anita Lucia hendarto SH, Mkn Diwakili Oleh : KRISTIAN H. SINAGA, SH.
Terbanding/Penggugat : Ariyo Sutanto
Terbanding/Penggugat : Damayanti
Turut Terbanding/Tergugat : Ninik Setiawan
Turut Terbanding/Tergugat : Michael Firman Setiawan
Turut Terbanding/Tergugat : PT. Bank Central asia Tbk
Turut Terbanding/Tergugat : Kepala kantor Pertanahan kpra Surabaya I
Turut Terbanding/Tergugat : kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung
Turut Terbanding/Tergugat : Kepala kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta barat
78 — 50
  • Terkait halini simak juga Turut Tergugat Mengajukan Rekonpensi ; Perlunya diikutsertakan Turut Tergugat dalam gugatan menurut pendapatMahkamah Agung dalam Putusan No.1642 K/Pdt/2005 adalah karena"dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagaiTurut Tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan pars pihak dalamgugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lainlain itu makasubjek gugatan menjadi tidak lengkap."
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-05-2016 — Putus : 25-04-2016 — Upload : 10-05-2016
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2015/PN-Bna
Tanggal 25 April 2016 — Ir.ZAINAL HANAFI Bin M.ZAIN SULAIMAN.
81 — 26
  • ProgramSosialisasi Kopertis Wil Politeknik Aceh tanggal 15 November 2011Senilai Rp. 4.800.000.1 (satu) Lembar Tanda Penerimaan pembayaraan untuk Biaya ProgramWorkshop Instalasi Listrik Politeknik Aceh tanggal 15 November 2011Senilai Rp. 5.482.000.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaraan Biaya ProgramPenjaminan Mutu Politeknik Aceh tanggal 15 November 2011 SenilaiRp. 11.987.600.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan pembayaraan Biaya ProgramPengembangan Workshop Inventarisasi dengan Program SIMAK
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-03-2012 — Putus : 19-06-2012 — Upload : 24-04-2013
Putusan PN MEDAN Nomor 12/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn
Tanggal 19 Juni 2012 — - DEWI KAMARIAH
42 — 10
  • Saksi: Ahmad Husin, ST, menerangkan :Bahwa saksi sebagai Operator Simak BMN Politeknik Negeri Medan.Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi yaitu mendata seluruh barang milikNegara yang berada dilingkungan Politeknik Negeri Medan.Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Dewi Kamariah.Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaksana penyedia barang.Bahwa saksi tidak tahu kapan penyerahan barang tersebut.Bahwa saksi ditunjuk sebagai Panitia Penerimaan Barang.Bahwa saksi tidak tahu tentang surat keputusan pengangkatan
Pengadilan PT MEDAN Pidana Umum Kealfaan mengakibatkan kematianluka
Register : 13-02-2018 — Putus : 19-03-2018 — Upload : 13-09-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 159/PID/2018/PT MDN
Tanggal 19 Maret 2018 — JAYA MITA BR. GINTING
117 — 174
  • Penggugat sebesarRp. 55.000.000, (lima puluh lima juta rupiah) dengan tanpa terlebih dahulumenguraikan secara rinci, dan konkrit, serta individual tentang kerugianPenggugat tersebut adalah merupakan gugatan yang nyatanyatamelanggar syarat fundamental yang ditentukan secara imperatif olehhukum acara perdata yang berlaku;Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung R. pada pokoknya menegaskanbahwa "gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterirna, karenatidak dirinci kerugian yang dituntut Penggugat", (simak
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Kepegawaian
Register : 24-06-2015 — Putus : 04-11-2015 — Upload : 21-01-2016
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 50/G/2015/PTUN.Mks
Tanggal 4 Nopember 2015 — 1. H. Idham Khalid, SH. Selaku Penggugat – I; 2. Ir. Astiani Rahmi M.Si., Selaku Penggugat – II; 3. Hamzah Lau, SH., Selaku Penggugat – III; 4. Gunawan., Selaku-Penggugat – IV; untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat ; M E L A W A N : Walikota Makassar untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
94 — 40
  • seterusnyamengambil sikap terhadap pelanggaran disiplintersebut ;e Para Penggugat Keliru jikamemandang persoalanpemberhentian dari jabatan strukturaldari sudut pandang PeraturanPemerintah Nomor 100 Tahun 2000tentang Pengangkatan PNS DalamJabatan Struktural sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan PemerintahNomor 13 Tahun 2002, oleh karenaPemberhentian Para Penggugat darijabatan struktural a guo adalah hasilseleksi dan ini merupakanpelaksanaan UndangUndang Nomor5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara, (Simak
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-05-2016 — Putus : 25-04-2016 — Upload : 10-05-2016
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2015/PN-Bna
Tanggal 25 April 2016 — Drs. RAMLI RASYID, M.si, Mpd.
180 — 47
  • (satu) lembar Tanda Penerimaan pembayaraan Biaya ProgramPengembangan Workshop Inventarisasi dengan Program SIMAK BMN tanggal 14 Juni 2011 Senilai Rp. 18.700.800.Pengembangan staf tak bergelar(satu) Lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaraan Biaya ProgramPengembangan Staf tak Bergelar dalam negeri Pelatihan MetodologiPengajaran tanggal 08 Desember 2011 Senilai Rp. 36.000.000.3 (tiga) Lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaraan Biaya ProgramPengembangan Staf Tak Bergelar dalam negeri pelatihan MesinProduksi
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Putus : 04-12-2013 — Upload : 07-04-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 979/PDT.G/2012/PN.SBY
Tanggal 4 Desember 2013 — ARIYO SUTANTO DKK VS ANITA LUCIA KENDARTO, SH., MKn DKK
77 — 12
  • Merekadalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim.Terkait hal ini simak juga Turut Tergugat Mengajukan Rekonpensi ;Perlunya diikutsertakan Turut Tergugat dalam gugatan menurut pendapat Mahkamah Agungdalam Putusan No.1642 K/Pdt/2005 adalah karena "dimasukkan sebagai pihak yang digugatatau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 18-06-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2561 K/Pdt/2014
Tanggal 18 Juni 2015 — SYAFRUDIN CHATIB, DKK VS KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG, DKK
173 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Seluruh aset yang menjadi objek gugatan adalah milik negara dantercatat dalam SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen AkuntansiKeuangan Barang Milik Negara) Nomor 01 Tahun perolehan tanggal31 Desember 1957 Kode Barang 2.01.01.04.001.10;c. Posita gugatan Penggugat tidak sesuai dengan petitum.
    SosialJuncto Pasal 28H UUD Negara Indonesia Tahun 1945;Bahwa, Surat Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1985 dan SK MenteriAgama Nomor SJ/B.IV/1/KS.01.1/96296/1996 tersebut tidak adarelevansinya dengan objek gugatan a quo sebab objek gugatan a quosejak awal bukanlah rumah negeri/dinas sebagaimana dimaksud dalamsurat keputusan menteri agama tersebut, melainkan milik Para PemohonKasasi sebagaimana diuraikan di atas dan dalam gugatan;Bahwa, Surat Keputusan Menteri Agama tersebut tidak ada hubungannyadengan SIMAK
    BMN Nomor 01 Tahun perolehan tanggal 31 Desember1957 sebab objek gugatan a quo bukanlah asset negara karena tidak adasatupun bukti jika objek gugatan a quo termasuk yang pernah diserahkanoleh YPMII kepada negara/Tergugat ;Andaikatapun penyerahan asset quadnon benar, maka tidaklah relevandihubungkan dengan SIMAK BMN tahun 1957 sebab penyerahan assettersebut baru terjadi pada tanggal 12 Oktober 1988;Bahwa, penentuan rumah dinas seharusnya sejak awal ketika rumahtersebut selesai dibangun bukan sepuluh
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-05-2016 — Putus : 25-04-2016 — Upload : 10-05-2016
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2015/PN-Bna
Tanggal 25 April 2016 — ELFINA, SE Binti DJAKFAR N
115 — 66
  • ProgramSosialisasi Kopertis Wil Politeknik Aceh tanggal 15 November 2011Senilai Rp. 4.800.000.1 (satu) Lembar Tanda Penerimaan pembayaraan untuk Biaya ProgramWorkshop Instalasi Listrik Politeknik Aceh tanggal 15 November 2011Senilai Rp. 5.482.000.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaraan Biaya ProgramPenjaminan Mutu Politeknik Aceh tanggal 15 November 2011 SenilaiRp. 11.987.600.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan pembayaraan Biaya ProgramPengembangan Workshop Inventarisasi dengan Program SIMAK
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-11-2014 — Putus : 23-02-2015 — Upload : 03-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 98 / Pid.Sus / TPK / 2014 / PN.Bdg
Tanggal 23 Februari 2015 — MUSASHI PANGERAN BATARA SITANGGANG. SIHAR HARIADI SITUMORANG alias BONI.
161 — 30
  • Pengguna Jasa artinya masih terikat aturan kontrak, biasanya akibatsebagian atau seluruhnya pekerjaan tidak memenuhi persyaratan teknis yang diaturdalam UU ;Bahwa PHO, dikenal dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Tahap pertama,dimana pada saat itu pekerjaan dinyatakan selesai 100%, tetapi masih adapekerjaan yang belum sempurna dan masih ada yang akan diperbaiki dalam masawaktu pemeliharaan, kalau dalam waktu pemeliharaan penyedia jasa tidakmelakukan perbaikan sebagaimana yang ada pada daftar Simak
    yang dilampirkandalam PHO maka uang retensi itu dapat diambil oleh Pengguna Jasa untukmenunjuk pihak ketiga melakukan penyempurnaan dan Perbaikan sesuai dengandaftar Simak dan setelah selesai barulah ada Berita Acara yang namanya BASTPenyerahan Kedua disebut dengan FHO, dimana pekerjaan selesai 100% dansepenuhnya sudah selesai dengan persyaratan teknis dan kontrak ;Bahwa dalam tahap FHO belum selesai, belum bisa dilakukan pemeriksaan karenapekerjaan belum selesai masih terikat kontrak, seperti Peralatan
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 11-07-2019 — Putus : 07-08-2019 — Upload : 23-10-2019
Putusan PTUN SERANG Nomor 2/P/FP/2019/PTUN.SRG
Tanggal 7 Agustus 2019 — Pemohon:
AHMAD GHOZALI, M.M.
Termohon:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
139 — 94
  • Bahwa tidak ada tidak tenggang waktu terhadap Peta Bidangtersebut sampai dengan terbit menjadi sertipikat, Karena sampai dengantercatatnya di SIMAK BMN, tetap berlaku dan tidak menjadi hilangsebagai Aset Negara, karena definisi dari tanah aset negara adalahtanah yang dibeli melalui APBN/APBD, kriteria tanah negara bisa hasilpembeli, perjanjian bisa beli, bisa hibah.
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 21-03-2018 — Putus : 04-05-2018 — Upload : 02-05-2019
Putusan PT MANADO Nomor 45/PDT/2018/PT MND
Tanggal 4 Mei 2018 — Pembanding/Penggugat : AGNES GRIETJE SUMILAT, Dk
Terbanding/Tergugat : ELS SAHULEHA MAMESAH, Dkk
121 — 80
  • (simak kalimatnya Pasal Apabila karenasesuatu hal sehingga mengakibatkan jual beli tanah di Mambre GreenHills batal atau tidak bisaterlaksanaatauterjadipenundaanpembayaran, maka kewajiban Pihak Kedua akan diambil alih oleh JustyRico Sahuleka untuk menyelesaikan kewajiban pengembalian danadengan tahapan yang disampaikan oleh Jantje Altin Masengi kepadaJusty Rico Sahuleka dan selanjutnya Justy Rico Sahuleka dimintabantuannya untuk membantu memenuhi permintaaan tersebut sesuaiketentuan di bawah ini.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 23-06-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm.
Tanggal 23 Juni 2015 — AHMAD KHARIADI,S.Pt.
80 — 26
  • Selain dari pegawai Administrasi Umum di BNK Kabupaten Balangan,pada tahun 2012 saksi menjabat sebagai Staf Pengelola PenginputanData Barang Milik Negara SIMAK (system Informasi ManajemenAkuntansi) berdasarkan SK Keputusan Kepala Badan NarkotikaNasional Kabupaten Balangan Nomor : KEP/01//2012/BNNK/BLG Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran,Pejabat Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen danBendahara Pengeluaran, Pejabat Pengadaan dan Penerima HasilPekerjaan Barang dan Jasa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 20-05-2014 — Upload : 31-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2340 K/Pdt/2012
Tanggal 20 Mei 2014 — Ny. Hj. SUNARTIN, B.A vs KALBU SUTARJOKO, Dkk
92 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ltrchfcs0f1lang1057langfe1057langnp1057langfenp1057insrsid1518779charrsid8149372 formalnyartlchfcsl af0O ltrchfcs0f1lang1057langfel1057langnp1057langfenp1057insrsid1518779charrsid8149372 karena jelas rtichfcsl afoO ltrchfcs0f1lang1057langfel1057langnp1057langfenp1057insrsid1538511charrsid8149372 yang dimaksud dalam Bukti TI,II1 rtlichfcsl aiaf0O ltrchfcs0f1lang1057langfel1057langnp1057langfenp1057insrsid1538511charrsid8149372(rtlchfcsl1 aiafO ltrchfcs0f1lang1057langfe1057langnp1057langfenp1057insrsid1518779charrsid8149372 mohon simak
    ltrchfcs0f1lang1057langfel1057langnp1057langfenp1057insrsid7678109charrsid8149372 :rtlchfcsl aiafO ltrchfcs0f1lang1057langfel1057langnp1057langfenp1057insrsid1538511charrsid8149372par pard ltrparqj11426ri0s1360slmult1widctlparwrapdefaultaspalphaaspnumfaautoadjustrightrin0O1in426itap0Opararsid12868089 rtlchfcsl af0O ltrchfcs0f1lang1057langfel1057langnp1057langfenp1057insrsid1538511charrsid8149372Bahwa lebih lebih apabila rtlchfesl af0O ltrchfcs0f1lang1057langfel1057langnp1057langfenp1057insrsid1518779charrsid8149372 kita simak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 30-03-2015 — Upload : 21-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 707 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 30 Maret 2015 — 1. Sumaryono, DKK VS PT. ROYAL STANDARD
143 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Royal Standard yang berlokasi di Jalan Raya KlariNomor 45 KarawangJawa Barat, karena setelah Tergugat simak danteliti, Para Penggugat tidak semuanya adalah Karyawan PT. RoyalStandard, ada sebagian Para Penggugat tercatat dan terdaftarsebagai Karyawan PT.Adijaya Perdana Mandiri dan PT. RoyalStandard Jaya Lestari (terlampir);Bahwa, PT. Royal Standard dengan PT. Adijaya Perdana Mandiri danPT.
Pengadilan PN SORONG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-09-2019 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 10-02-2021
Putusan PN SORONG Nomor 90/Pdt.G/2019/PN Son
Tanggal 14 Desember 2020 — 1. Nama :Ny. FATMA AMBON Kewarganegaraan :Indonesia Pekerjaan : Swasta Alamat :Jl. Ahmad Yani Kompleks Perikanan No. 4 Kota Sorong. 2. Nama : M. HUSEIN ALFIAN Kewarganegaraan :Indonesia Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) Alamat :Jl. Ahmad Yani Kompleks Perikanan No. 4 Kota Sorong. 3. Nama : GAHRAL ADIANSYAH ABDULLAH Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Swasta/Karyawan PT. Cahaya Perdana Transalam Batam Alamat : Jl. Ahmad Yani Kompleks Perikanan No. 4 Kota Sorong. 4. Nama : FENNY THALIA ZUBAIDAH Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Swasta/PT. Sampoerna Sudirman Jakarta Alamat :Jl. Ahmad Yani Kompleks Perikanan No. 4 Kota Sorong. 5. Nama : M. ALGIFARI Kewarganegaraan :Indonesia Pekerjaan : - Alamat :Jl. Ahmad Yani Kompleks Perikanan No. 4 Kota Sorong. Untuk selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai : PENGGUGAT I, II, III, IV, dan V atau PENGGUGAT; Masing-masing dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya HARIS NURLETTE,S.H.,M.H Advokat dan Penasihat hukum yang beralamat di Jalan Angsa No. 27, RT.004/RW.002, Kelurahan Malaingkedi, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 11/PMH-SRG/IX/2019 tertanggal Sorong, 20 September 2019, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I, II, III, IV, dan V atau PENGGUGAT Melawan 1. Kementerian Kelautan dan Perikanan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Negeri Sorong, bertempat tinggal di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 34 Klaligi Kota Sorong, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT I. 2. Pemerintah RI Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia di Jakarta, Cq. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua Barat di Manokwari, Cq Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Sorong, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman Kota Sorong selanjutnya disebut; TERGUGAT II 3. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta, Cq. Gubernur Provinsi Papua Barat di Manokwari, Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sorong, bertempat tinggal di Jalan Klamono Aimas II Km. 24 Kabupaten Sorong, selanjutnya disebut : TURUT TERGUGAT.
254 — 68
  • PENGGUGATREKONVENSI 1) tanggal 22 September 2000, dan Lampiran illNaskahSerahTerimatanggal 27 September 2001;sejak PENGGUGAT REKONVENSI menerima pengelolaan SPP Sorong,Tanah dan Bangunan Rumah Negara tersebut telah dicatat dalam BMN SatkerSUPM Sorong pada aplikasi SIMAK BMN dan dilaporkan pada BMN UnitAkuntansi Kuasa Pengguna Barang Unit Akutansi Pengguna Barang, dan UnitAkutansi Pemerintah Pusat dengan kode barangNomor 2.01.01.01.002, NUP 2;termasuk sebagai bentuk pengamanan BMN sesuai dengan amanat
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Umum Penggelapan
Register : 06-03-2013 — Putus : 25-09-2013 — Upload : 24-02-2014
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 64-K/PM.II-09/AD/IV/2013
Tanggal 25 September 2013 — Sertu Sartono, NRP. 21080699941187
94 — 40
  • Jika kita simak maknadari kalimat diatas, maka sesungguhnya pembentuk undangundang ingin memberikan suatu kekuatan mengikat yang samaantara perjanjian yang dibuat secara sah dengan undangundangyang dibuat oleh penguasa, namun perlu diperhatikan bahwakedudukan tersebut hanya ditujukan bagi para pihak yangmembuat perjanjian saja, artinya meskipun suatu perjanjiandipersamakan daya mengikatnya dengan undangundang, namunbukan berarti bahwa perjanjian memiliki kedudukan sepertiundangundang yang dapat berlaku
Pengadilan PT MEDAN Perdata Tanah
Register : 05-02-2018 — Putus : 26-04-2018 — Upload : 27-09-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 54/PDT/2018/PT MDN
Tanggal 26 April 2018 — PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II VS KLIWON, DKK
128 — 62
  • April 2009 Nomor : 570 528 Perihal Mohon Penjelasan tersebut,maka semakin terang: bahwa tidak benar tanah objek perkara merupakan hak milik' atau hakgarap' atau 'hak dengan nama apapun' dari para Penggugat;bahwa untuk penyelesaian tuntutan/garapan masyarakat (incasu paraPenggugat) atas areal eks HGU (incasutanah objek perkara) diserahkanpengaturan, penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaannyakepada Gubernur Sumatera Utara setelah memperoleh pelepasan asset dariMenteri yang berwenang (mohon simak