Ditemukan 925 data
1177 — 1269 — Berkekuatan Hukum Tetap
diajukan terkait dengan usulan anggaran yangdiajukan oleh Dikti Kemediknas tersebut ; Bahwa saksi di persidangan membenarkan BAP Nomor 34tanggal 31 Mei 2012 yang menyatakan : *"Sebenarnya tidaksecara langsung Terdakwa/PEMOHON PENINJAUANKEMBALI menitipbkan secara pribadi kepada saksi karenamerupakan bagian dari usulan aspirasi yang lain, dimanabeberapa usulan dari Komisi X yang dibuat oleh Dikti,seingat saya salah satu Perguruan Tinggi yang menjadiaspirasi dari Komisi X saat itu adalah Universitas Tadulako
146 — 186
Tindak Pidana Korupsi dalam Penyalahgunaan dan Penggelapan Dana Hibah dariorang tua Mahasiswa program Studi Pendidikan Dokter di Fakultas Kedokterandan Ilmu Kesehatan Universitas Tadulako Palu tahun 2011 s/d 2013 kepadaPenyidik Polda Sulawesi Tengah.249q. Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan / Penyelewengan Dana PengelolaanBelanja Bantuan Sosial (BANSOS) pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah(DPKD) Kabupaten Sijunjung kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Sijunjung.r.
109 — 44
Tindak Pidana Korupsi dalam Penyalahgunaan dan Penggelapan DanaHibah dari orang tua Mahasiswa program Studi Pendidikan Dokter diFakultas Kedokteran dan IImu Kesehatan Universitas Tadulako Palutahun 2011 s/d 2013 kepada Penyidik Polda Sulawesi Tengah.. Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan / Penyelewengan DanaPengelolaan Belanja Bantuan Sosial (BANSOS) pada DinasPengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Sijunjung kepadaPenyidik Kejaksaan Negeri Sijunjung..
5184 — 9329
yang menanda tangani BAP itu di Palu, Saksi melihat Polisiitu tanda tangan di BAP, dan Saksi tidak pernah ke Jakarta waktu diperiksa;Bahwa waktu membuat Laporan Polisi, Saksi sudah baca laporannya,waktu itu Saksi berhadapan dengan Polisi yang menerima laporan, Polisiitu tanya dan Saksi menjawab;Bahwa mengenai pekerjaan Saksi yang ditulis Ketua HMI, bagi Saksipekerjaan itu bukan persoalan gaji tetapi pekerjaan Saksi itu adalahaktifitas Saksi seharihari;Bahwa untuk pendidikan Saksi S1 Universitas Tadulako
109 — 78
., CSRA dariUniversitas Tadulako, dalam pelaksanaan dan penggolaan anggaran 6(enam) kegiatan tersebut telah terjadi Kerugian Keuangan Negarasebesar Rp.10.402.264.516, (Sepuluh milyar empat ratus dua juta duaratus enam puluh empat ribu lima ratus enam belas Rupiah). Perbuatan Terdakwa M.
Bendahara Pengeluaran, dan PPTK yang menyebabkan terjadinyapengeluaran yang seharusnya tidak dilakukan karena tidak tersediaalokasi anggarannya dalam DPA dapat dimintai pertanggungjawaban.Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian KuanganNegara Dalam Rangka Penyidikan Perkara Dugaan Tindak PidanaKorupsi Anggaran Belanja dan Jasa di Sekretariat Daerah PemerintahKabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2017 yang dibuat olehAhli Muhammad Ansar, SE., MSA., Ak., CA., CSRS., CSRA dariUniversitas Tadulako