Ditemukan 13256 data
12 — 7
Pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushul alFighi halaman930:Hal 3 dari 6 hal, Penetapan PA Batulicin Nomor 0130/Pdt.P/2016/PA Blcnea: al plo le Aza JL agus UMS azgj aS B56 YoLiles le Uo JBarang siapa yang mengetahui bahwa sesorang perempuan itusebagai istri seorang lakilaki maka disaksikan/dihukumi masih tetapadanya hubungan suamiistri selama tidak ada bukti yangmenentukan lain (putusnya nikah);Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islammenyatakan bahwa : itsbat nikah yang dapat
6 — 0
Penggugat selama tanpa jjin dan tanpa alasan yang sah serta tidakdiketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam dan diluar wilayah RepublikIndonsia telah terbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (b) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat denganTergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yangdipandang adil adalah perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalamkitab fatkhul wahhab
10 — 0
6 bulan tanpa ijin dan tanpa alasan yangsah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam dan diluar wilayahRepublik Indonsia telah terbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat denganTergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yangdipandang adil adalah perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalamkitab fatkhul wahhab
10 — 0
tahun 2005 tanpa ijin dan tanpaalasan yang sah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam dandiluar wilayah Republik Indonsia telah terbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (b)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi HukumIslam ;Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat denganTergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yangdipandang adil adalah perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalamkitab fatkhul wahhab
8 — 0
selama 5 tanpa jjin dan tanpa alasan yang sah serta tidakdiketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam dan diluar wilayah RepublikIndonsia telah terbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (b) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat denganTergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yangdipandang adil adalah perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalamkitab fatkhul wahhab
7 — 0
tahun 2007 tanpa 1jin dan tanpa alasanyang sah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam dan diluarwilayah Republik Indonsia telah terbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat denganTergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yangdipandang adil adalah perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalamkitab fatkhul wahhab
28 — 8
2021/PA.RtuArtinya: Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorang terhadapperempuan, maka harus dikemukakan akan sahnya perkawinan dan syaratsyaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah mengetahuiadanya hubungan suami istri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihakyang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadappernikahan keduanya, karenanya majelis hakim sependapat denganpernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab
Penetapan No. 80/Padt.P/2021/PA.RtuAgama Rantau yang digunakan sebagai alas hukum untuk mengurus KutipanAkta Nikah, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena peruntukan tersebuttidak bertentangan dengan hukum dan mempunyai kemaslahatan, olehkarenanya permohonan Para Pemohon tentang hal ini sepatutnya puladikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim perlumengetengahkan pula kaidah fiqhiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazha'irkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab alSubki halaman 200
51 — 12
(pr LigArtinya: Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorang terhadapperempuan, maka harus dikemukakan akan sahnya perkawinan dan syaratsyaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah mengetahuiadanya hubungan suami istri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihakyang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadappernikahan keduanya, karenanya Majelis Hakim sependapat denganpernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab
mendapatkan penetapan perkawinan yang dikeluarkan oleh PengadilanAgama Rantau yang digunakan sebagai alas hukum untuk mengurus KutipanAkta Nikah, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena peruntukan tersebuttidak bertentangan dengan hukum dan mempunyai kemaslahatan, olehkarenanya permohonan Para Pemohon tentang hal ini sepatutnya puladikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim perlumengetengahkan pula kaidah fiqhiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab
10 — 0
tahun 2004 tanpa ijin dan tanpaalasan yang sah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam dandiluar wilayah Republik Indonsia telah terbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (b)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi HukumIslam ;Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat denganTergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yangdipandang adil adalah perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalamkitab fatkhul wahhab
7 — 0
bulan tanpa ijin dan tanpaalasan yang sah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam dandiluar wilayah Republik Indonsia telah terbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (b)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi HukumIslam ; wees Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat denganTergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yangdipandang adil adalah perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalamkitab fatkhul wahhab
9 — 4
5 tahun tanpa ijin dan tanpa alasanyang sah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam dan diluarwilayah Republik Indonsia telah terbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ; Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat denganTergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yangdipandang adil adalah perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalamkitab fatkhul wahhab
10 — 1
tahun 2010 tanpa ijin dan tanpa alasanyang sah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam dan diluarwilayah Republik Indonsia telah terbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat denganTergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yangdipandang adil adalah perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalamkitab fatkhul wahhab
8 — 0
Mei tahun 2009tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah serta tidakdiketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam dandiluar wilayah Republik Indonsia telah terbukti danmemenuhi pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi HukumIslam ;Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinanPenggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankanlagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adiladalah perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islamdalam kitab fatkhul wahhab
10 — 0
3 tahun tanpa ijin dan tanpa alasanyang sah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam dan diluarwilayah Republik Indonsia telah terbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat denganTergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yangdipandang adil adalah perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalamkitab fatkhul wahhab
10 — 0
sekitar 2 tahun tanpa ijin dan tanpaalasan yang sah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam dandiluar wilayah Republik Indonsia telah terbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (6)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi HukumIslam ;Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat denganTergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yangdipandang adil adalah perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalamkitab fatkhul wahhab
9 — 0
2 tahun tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah sertatidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam dan diluar wilayah RepublikIndonsia telah terbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (b) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat denganTergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yangdipandang adil adalah perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalamkitab fatkhul wahhab
8 — 0
2 bulan tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah serta tidakdiketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam dan diluar wilayah Republik Indonsiatelah terbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidakmungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalahperceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam kitab fatkhul wahhab
10 — 0
8 tahun tanpa ijin dan tanpa alasanyang sah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam dan diluarwilayah Republik Indonsia telah terbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat denganTergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yangdipandang adil adalah perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalamkitab fatkhul wahhab
10 — 0
5 tahun tanpa ijin dan tanpa alasanyang sah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam dan diluarwilayah Republik Indonsia telah terbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat denganTergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yangdipandang adil adalah perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalamkitab fatkhul wahhab
12 — 1
Putusan Nomor :2144/Pdt.G/2012/PA.Kab.KdrPeraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (6) Kompilasi HukumIslam ;Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat denganTergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yangdipandang adil adalah perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalamkitab fatkhul wahhab juz IV Halaman 110 sebagai berikut :OThU anO RE2 tU UYia ARC% Idx a~OArtinya : Apabila kabar tentang suami telah terputus dan tidak mempunyai