Ditemukan 19086 data
Terbanding/Terdakwa : Heribertus Sambudi Soeharyanto Bin Celcius Sastro Utomo
83 — 62
PUTUSANNomor: 07/TIPIKOR/2013/PTYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakartayang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat bandingtelah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :NAMA LENGKAP = : HERIBERTUS SAMBUDISOEHARYANTO Bin CELSIUSSASTRO UTOMO ;Tempat lahir : Kulon Progo ;Umur atau tanggal lahir: 57 tahun / 04 Mei 1955.;Jenis kelamin : Lakilaki.
Juni 2012 ;Perpanjangan penahanan Kajari selaku Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2012sampai dengan 03 Agusrus 2012 ;Perpanjangan I Ketua PN Wates, sejak tanggal 04 Agustus 2012 sampai dengan 02September 2012 ;Perpanjangan II Ketua PN Wates, sejak tanggal 03 September 2012 sampai dengan02 Oktober 2012 ;Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Oktober 2012 sampai dengan 21 Oktober 2012 ;Perpanjangan I Ketua PN Wates, sejak tanggal 22 Oktober 2012 sampai dengan 20Nopember 2012 ;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor
pada pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal14 Nopember 2012 sampai dengan 13 Deember 2012 ;Ketua Pengadilan Tipikor sejak tanggal 14 Desember 2012 sampai dengan 11Pebruari 2013 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 12 Pebruari 2013sampai dengan 13 Maret 2013 ; Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak 14 Maret 2013 sampaidengan 12 April 2013 ; Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 02 April 2013sampai dengan tanggal 01 Mei 2013 ; Diperpanjang
oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 02 Mei 2013sampai dengan tanggal 30 Juni 2013 ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca ; Penetetapan Ketua Pengadilan tinggi Yogyakarta tanggal 2 Mei 2013No.07 / Tipikor / 2013 / PTY tentang penunjukan Majelis hakim untukmengadili perkara ini; Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmiputusan Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriYogyakarta tanggal 28 Maret 2013
57 — 21
Sejak tanggal 10 Desember 2014 s/d 10Januari 2015.Majelis Hakim : Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 12Desember 2014 No. 156/12/Pen.Pid.Sus/K/2014/PN.Smg Jo Nomor 153/Pid.Sus/2014/ PN..Smg. Sejak tanggal 12 Desember 2014 s/d.10 Januari2015;e Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal9 Januari 2015 No. 156/1/Pen.Pid.Sus/K/2015/PN.Smg jo Nomor : 153/Pid.SusTPK/2014/PN.Smg.
Hakim Ad Hoc Tipikor masingmasing selaku HakimAnggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum padahari Senin tanggal 9 Maret 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengandidampingi oleh ALIMIN RIBUT SUJONO.,SH.,MH Hakim karir dan AGOESPRIJADI,S.H. Hakim ad hoc Tipikor , di bantu oleh ANIS SURYANDARI, SH.Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, serta terdakwa yangdidampingi oleh Tim Penasihat Hukum terdakwa.
102 — 61
UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)mempunyai norma dasar masingmasing yang berbeda satu sama lain.Penyusunan yang demikian adalah kurang tepat dan mempunyai dasarhukum yang lemah, namun tidak sampai menyebabkan dakwaan menjadibatal demi hukum.
bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasiyang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.Sedangkan pada Pasal 3 UU Tipikor, norma pidananya adalah bagi setiaporang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atauSarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian Negara
Penuntut Umum dalam tuntutannya berpendapatperbuatan terdakwa tersebut tidak memenuhi unsur melawan hukumpada Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Padahal alasan tidakterbuktinya unsur melawan hukum, tersebut tidaklah tepat.
Sebagaimana dalam sejarah pembentukan UU Tipikor tersebutdan telah menjadi suatu ajaran hukum (doktrin) pula bahwa bentukperbuatan penyalahgunaan kewenangan dalam Pasal 3 UU Tipikor jugamerupakan bentuk perbuatan melawan hukum namun dalam artiannyayang lebih khusus. Hal ini memberikan kualifikasi yang berbeda antaraPasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 UU Tipikor.
Sedangkan padaPasal 3 UU Tipikor kualifikasinya adalah Melawan Hukum yang Berkaitandengan Menyalahgunakan Kewenangan/Jabatan untuk MenguntungkanDiri Sendiri/Orang Lain; sehingga di sini unsur melawan hukum hanya adapada penggunaan keuangan Negara Saja.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum II : YOSEPHUS ARY SEPDIANDOKO,S.H,M.H
Terbanding/Penuntut Umum I : ARDY, SH. MH
Terbanding/Penuntut Umum III : NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
114 — 40
., & PARTNERS, beralamat di Jalan PerumtelGunung Nona RT 008 / RWO7 Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe,Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriAmbon pada tanggal 20 Oktober 2020 dengan Nomor: 853/2020;Pengadilan Tinggi Ambon tersebut di atas :Setelah membaca :1.Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor: 02/PID.SUSTPK/2021/PT AMB tanggal 15 Maret 2021 tentang penunjukan MajelisHakim Tipikor pada
Bahwa benar akibat perbuatannya yang telah memark up beayapembangunan Negeri Porto, Kecamatan Saparua yang dibeayai Dana Desa danAlokasi Dana Desa Tahun 2015 s/d 2017 yang merugikan keuangan negaraseluruhnya sebesar Rp.328.748.277.78,(tiga ratus dua puluh delapan juta tujuhratus empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah tujuh puluhdelapan sen) tersebut, pada tahun 2019 Saksi Hendrik Latuperissa dan SaksiSalmon Noya telah disidangkan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriAmbon
Selanjutnya ketikaperkara Saksi Hendrik Latuperissa dan Saksi Salmon Noya disidangkan diPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon, sebelum perkara tersebutdiputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon,Saksi Hendrik Latuperissa dan Saksi Salmon Noya menyetorkan uang sebesarRp.70.000.000,(tujuh puluh juta rupiah) ke rekening Pengadilan Negeri Ambonsebagai pengembalian uang kerugian negara yang didakwakan Jaksa /penuntut Umum, sehingga sejak saat itu kerugian kKeuangan
kotatersebut perlu dikurangkan dari pidana yang dijatunkan kepada Terdakwa.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yangkarenanya dijatuhi pidana, maka Terdakwa perlu dibebani untuk membayarbiaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam pengadilan tingkatbanding akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tipikor
I KETUT SUARBAWA,SH
Terdakwa:
MARJATI bin SARWO.
157 — 95
Oleh Hakim Pengadilan Tipikor sejak tanggal 04 Pebruari s/d 05 Maret2016;. Diperpaniang Ketua Pengadilan Tipikor Surabaya sejak tanggal 06Maret 2016 s/d 04 Mei 2016:. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor ke 2 sejak tanggal O05 Mei2016 s/d 03 Juni 2016;Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum denganPenunjukan Majelis Hakim 22 Pebruari 2016 No. 28/Pid.
Sus/TPK/ 2016/ PN.Sby atas nama YULIANA HERIYANTININGSIH, SH.MH, ADVENT DIO RANDY, SH ,FRENDIKA SUDA UTAMA, SH para Advocat dan Penasihat Hukum YayasanLegundi Keadilan Indonesia yang beralamat di Jalan Legundi 31 Surabaya;Pengadilan Tipikor tersebut;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutandengan perkara ini;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan terdakwa;2Telah memperhatikan barangbarang bukti di persidangan;Telah membaca Penetapan No. 28/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby tanggal
54 — 37
M E N G A D I L I Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum dan Penuntut Umum ; Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 05/Pid.Sus/Tipikor/2011/PN.Bjm, tanggal 9 September 2011 yang dimintakan banding tersebut tetapi dengan memperbaiki mengenai kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan bunyi selengkapnya sebagai berikut
Salinan amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin Nomor 05/PidSus/Tipikor/2011/ PN.Bjm, tanggaltanggal 9 September 2011,sebagai berikut : Halaman 2 dari 72 halamanPutusan Nomor : 13/PID.TPK/2011/PT.BJMMenyatakan terdakwa SYARIPUDDIN,AMd.
124 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milikTerpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula daribarang yang menggantikan barangbarang tersebut";Bahwa jelaslah disebutkan dalam Pasal 18 Ayat 1 huruf a UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun2001, yaitu barang yang dapat dirampas adalah barang yang diperolehdari tindak pidana korupsi yang mana barangbarang tersebut menjadibukti bahwa Terdakwa Tipikor
24 — 14
pengfgugatuntuk membayar biuayaperkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan yang ditingkatbandingditetapkan sebesar Rp 150.000(seratus lima puluh ribu rupiah) ;Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2017oleh kami Ardy Djohan, SH. sebagai Hakim Ketua, Martua Rambe, SH MH danMasrimal, SH masingmasing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Acehsebagai Hakim anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua PengadilanTinggi/Tipikor
118 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tegal Barat;Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Jawa Tengah Nomor 3/Pid.SusTPK/2018/PT SMG tanggal 19Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;Mengubah putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang Nomor 78/Pid.SusTPK/2017/PN Smg, tanggal 5 Desember2017, yang dimintakan banding tersebut sekedar
78 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
., HakimHakim Ad Hoc Tipikor padaMahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggotatersebut, dan dibantu oleh Susilowati, SH. MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadirioleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota Ketua Majelis,Ttd/ MS. Lumme, SH. Ttd/ Dr. M. Hatta Ali, SH. MH.Ttd/ H. Syamsul Rakan Chaniago, SH. MH.Hal. 13 dari 13 hal. Put.
99 — 12
SoppengAgama : IslamPekerjaan : PNS (Kasi Keperawatan RSUDAjjappannge Kabupaten Soppeng)Pendidikan : S.1 Terdakwa ditahan oleh :Penyidik Kejaksaan Negeri Soppenge Dalam tahanan Rutan sejak Tanggal 23 Nopember 2012Sampai dengan tanggal 16 Desember 2012 ;Penuntut Umume Dalam tahanan Rutan sejak Tanggal 17 Desember 2012Sampai dengan tanggal 1 Januari 2013 ;Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makasare Dalam tahanan Rutan sejak tanggal 2 Januari 2013Sampai dengan tanggal 31 Januari 2013;e
73 — 34
NIP.TOPOS DOOFON 1 OT paneer reese eeePEMBANDINGKasus Tipikor yang dialami oleh Penggugat, juga dialami oleh PegawaiNegeri Sipil yang lain di Kabupaten lain, dimana mereka juga terkenaUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi. Mereka dihukum penjara, bebas dari penjara dan diaktifkankembali sebagai Pegawai Negeri Sipil, antara lain1.
60 — 8
Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejaktanggal 28 Juli 2016 sampai dengan 26 Agustus 2016;Terdakwa menghadap sendiri;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 86/Pid.Sus/2016/PN litanggal 28 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2016/PN Idi tanggal 28 April2016 tentang penetapan hari sidang;Halaman 17 dari 12 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2016/PN Idi Berkas perkara dan suratsurat lain
58 — 45
Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor93/Pdt.G/2014/PN.Bjm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin,yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat sekarang Kuasa Para Pembandingpada tanggal 8 Juni 2015 telah mengajukan permohonan banding terhadapputusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 4 Juni 2015 Nomor93/Pdt.G/2014/PN.Bjm dan tentang adanya permohonan banding tersebut telahdiberitahukan kepada Kuasa Tergugat dan Tergugat II melalui PengadilanNegeri/Niaga/HAM/TIPIKOR
pada tanggal 19 Juni 2015 Nomor93/Pdt.G/2014/PN.Bjm dan kepada Tergugat V dan Turut Tergugat melaluiPengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 17 Juni 2015 Nomor93/Pdt.G/2014/PN.Bjm.Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembandingsemula ParaPenggugat mengajukan Memori Banding tertanggal 1 Juli 2015 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 2 Juli 2015 dimanasalinannnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Tergugat danTergugat Il melalui Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/TIPIKOR
148 — 91
Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 09 Nopember 2013 s/d tanggal 07Januari 2014;5. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejaktanggal 08 Januari 2014 s/d tanggal 06 Februari 2014; 6.
kepala sekolah dan pihak yang mengerjakan pekerjaantersebut, karena telah ada kontra kerja operasional (KSO) yang di tandatanggani oleh kepala sekolah dan Terdakwa selaku KPA dan yangmencairkan dana dari rekening sekolah kemudian diberikan kepada pihakketiga adalah kepala sekolah ; Bahwa Menurut pendapat saksi apabila dalam pelaksanaan dana DAK olehpihak sekolah dan terjadi tindak pidana Korupsi, maka terlebi dahulu harusdibuktikan adalah bestanding delik (delik inti) sesuai pasal 2 dan pasal 3UU TIPIKOR
dan apabila KPA Terdakwa tidak dapat diminta pertanggungjawab dalam pasal 2 UU TIPIKOR harus dinyatakan onslag dan pasal 3 UUTIPIKOR harus dinyatakan frisprag karena pertanggung jawab inti delik adapada kepala sekolah dan pertanggung jawab elemen delik ada pada pihak ketiga yang mengerjakan perkerjaan;Bahwa menurut pendapat saya sesuai JUKNIS (Permen Diknas No. 10tahun 2008) dan KSO maka pekerjaan dilaksanakan sendiri oleh sekolah,sekolah mengawasi sendiri dan yang harus bertanggung jawab ataspelaksanaan
Tersangka yang harus dijunjung tinggi dalam KUHAP, maka dengan tidakadanya penunjukan Penasehat Hukum oleh Pejabat Penyidik untukmendampingi para Tersangka (Terdakwa) dalam pemeriksaan tingkatpenyidikan, Majelis Hakim berpendapat Pejabat Penyidik tidak melaksanakanketentuan Pasal 56 KUHAP secara sempurna dalam melakukan penyidikan terhadap Tersangka (Terdakwa);Menimbang, bahwa selanjutnya dalam putusan ini akan di sampaikanpendapat yang berbeda (desenting opinion) dari HERY LILIANTONO, SHHakim Ad Hoc TIPIKOR
Membebankan biaya perkara kepada Negara ; Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada hariSENIN tanggal 26 Mei 2014 oleh kami HENGKY HENDRADJAJA, SH.MH.Halaman 73 dari 74 Putusan Nomor 14/Pid.TIPIKOR/2013/PN.ABsebagai Hakim Ketua Majelis, A B A D I, SH. dan HERY LILIANTONO, SH.Hakim AdHoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon, masingmasing sebagaiHakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakanterbuka
73 — 29
danTransmigrasi Kabupaten Sikka / MantanKepala Dinas Perhubungan, Komunikasi danInformatika Kabupaten Sikka) ; : S1 ( Sarjana Ekonomi) ; Penahanan Terdakwa Stephanus Nama Keda, S.E di Rumah Tahanan Negara(RUTAN) :e Oleh Penyidik dari tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan tanggal 16 Juni 2013; e Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum dari tanggal 17 Juni 2013 sampaidengan tanggal 26 Juli 2013 ;e Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2013 sampai dengan tanggal 7 AgustusOleh ...Oleh Hakim Pengadilan Tipikor
pada Pengadilan Negeri Kupang dari tanggal 25Juli 2013 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2013 ;e Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Kupang dari tanggal 24 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 22 Oktobere Perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Kupang dari tanggal 23 Oktober 2013 sampaidengan tanggal 21 Nopember 2013 ; e Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Bandingpada
Pengadilan Tinggi Kupang ditahan sejak 22 Nopember 2013 sampai dengantanggal 21 Desember 2013 ; e Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupangsejak tanggal 13 Desember 2013 sampai dengan tanggal 11 Januari 2014 ; e Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 12 Januari 2014 sampai dengan tanggal 12Maret 2014 ; Dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum A.
YULHAIDAR SIMATUPANG, ST.
Tergugat:
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
147 — 69
Bahwa setelah kurang lebih 4 (empat) tahun prosespemeriksaan oleh Kejaksaan terkait kasus Tipikor Pekerjaan danPembangunan Fasilitas Air Bawah Tanah Dinas Pertambangandan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tanggal 4April 2014, Penggugat kemudian ditahan oleh Jaksa PenyidikKejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung karena diduga telahmelakukan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan danPembangunan Fasilitas Air Bawah Tanah, sebagaimana SuratPerintah Penahanan Tingkat Penyidikan dari Kejaksaan
Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat terhadapPenggugat seharusnya ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejakPutusan Perkara Tipikor, yakni akhir bulan Agustus 2014 (kuranglebin 4 tahun yang lalu). Dengan demikian, KTUN objek gugatanyang diterbitkan oleh Tergugat bukanlah kewenangan dari Tergugat,akan tetapi Kewenangan dari Instansi sebelumnya.
Dan PPTKini tidak ada dalam Kepres 80 tentang Pengadaan Barang Jasa, danhanya ada di Permendagri Nomor 13 tentang Keuangan; Bahwa terkait pidana korupsi Pasal yang disangkakan kepadaSaksi adalah pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor dan terkait status ASNnya diberhentikan sementara dan terkait ditahan tidak ada nilai SKPyang keluar; Bahwa selama proses pidana Saksi hanya digaji 70 persen tanpatunjangan dan juga dicopot jabatannya;Halaman 56 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.
Bahwa Saksi di akhir kerja ada pemanggilan oleh Sekda terkaitpemberhentiannya terkait terbitnya SKB; Bahwa Saksi hanya dengar katanya ada tekanan dari Pusatsedangkan Penggugat tidak hadir saat pemanggilan karena sudahbukan di Provinsi lagi tapi di Kementerian; Bahwa Saksi hanya sampai pengadilan tingkat pertama terkaitpidana tipikor;2.
Bahwa Ditjen Minerba memberikan satu nama PNS nya yangterkena kasus Tipikor tersebut kepada Saksi, di situ disebutkannama, NIP (bukti T19): Bahwa dasar Saksi untuk menerbitkan SK pemberhentian itu hanyaberdasarkan konsultasi BKN karena mereka yang mengeluarkankebijakan produk hukum (Bukti T16);Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannyapada tanggal 20 Agustus 2019;Bahwa segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telahtermuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;Bahwa pada
Terbanding/Terdakwa : Drs. EDDY SOEPRIADY, M.Si Bin SAIN
159 — 96
Membebankan terdakwa EDDY SOEPRIADY, M.Si Bin SAIN membayarbiaya perkara Rp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa melaluiPenasihat Hukumnya telah menyatakan banding di hadapan PaniteraPengadilan Negeri Bengkulu Klas A pada tanggal 17 Mei 2021 sebagaimanaAkta Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Pid/Tipikor/2021/PN Bgl. danpermintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukansecara sah kepada Jaksa Penuntut Umum, sesuai Akta PemberitahuanPermintaan
Banding Nomor 5/Akta.Pid/Tipikor/2021/PN Bgl, tanggal 18 Mei2021;Halaman 64 dari 87 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2021/PT BGLMenimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telahmenyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu Klas Apada tanggal 17 Mei 2021 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor5/Akta.Pid/Tipikor/2021/PN Bgl.dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umumtersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa,sesual Akta Pemberitahuan
Permintaan Banding Nomor5/Akta.Pid/Tipikor/2021/PN Bgl, tanggal 18 Mei 2021;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding dariPenasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, maka kepada PenuntutUmum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untukmempelajari berkas perkara, Ssebagaimana surat dari Panitera PengadilanNegeri Bengkulu Klas A tertanggal 11 Mei 2021, Nomor : W8.U1/2011/Pid.SusTPK.01.10/5/2021 yang ditujukan kepada kepada Jaksa Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Bengkulu
Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding olehPenasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalamtenggang waktu dan tatacara serta syaratsyarat yang ditentukan oleh UndangUndang, maka permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan PenuntutUmum tersebut secara formil dapat diterima;Menimbang bahwa atas permohonan bandingnya Terdakwa melaluiPenasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Mei 2021sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor5/Akta.Pid/Tipikor
59 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ma bin USUP;Tempat lahir : Lebak;Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 6 Maret 1985;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Kampung Maja Barat Rt.02 Rw.03 KelurahanSukaratu, Kecamatan Majasari, KabupatenPandeglang;Agama : Islam;Pekerjaan : Karyawan BULOG SUB DIVRE LEBAK;Terdakwa berada di luar tahanan;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) padaPengadilan Negeri Kelas I A Serang karena didakwa:PRIMAIR:Bahwa Terdakwa JUNA A.Ma bin USUP selaku
2010 Nomor: SR2919/PW30/5/2012 tanggal 7 Agustus2012;157 1 (satu) lembar asli SetoranUang Tunai sebesarRp35.154.000, (tiga puluh limajuta seratus lima puluh empat riburupiah) di Bank BRI CabangPandeglang dengan NomorRekening: 006201047771509atas nama Titipan KejaksaanNegeri Pandeglang;Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MUNIM bin SAHRONI;5 Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesarRp2.000, (dua ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor
20 Tahun 2001 yang didakwakan dalam dakwaan Primair, olehkarena itu) Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal denganperbuatannya, dan oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, dakwaanSubsidair tidak perlu dipertimbangankan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agungberpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Banten Nomor: 16/PID.SUS/2013/PT.BTN tanggal 6 Januari 2014 yangmemperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor
No. 2378 K/PID.SUS/2014kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Pandeglang tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Banten Nomor: 16/PID.SUS/2013/PT.BTN tanggal 6 Januari 2014yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) padaPengadilan Negeri Kelas I A Serang Nomor:
Krisna Harahap, $.H., M.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Judika Martine Hutagalung, S.H.,M.H.108Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umumdan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,ttd. ttd.MS. Lumme, S.H. Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.ttd.Prof. Dr.
111 — 87
Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 16 September2016;5. Perpanjangan Penahanan Ketua PengadilanTipikor pada Pengadilan NegeriPekanbaru sejak tanggal 17 September 2016 sampai dengan 15 Nopember2016;6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 16 Nopember 2016 sampaidengan 15 Desember 2016;7.
Perpanjangan Penahanan Il Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 16 Desember 2016 sampaidengan 14 Januari 2017;8. Penahanan Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejaktanggal 15 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 20179.
Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 12 Februari 2017 sampaidengan 12 April 2017;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;Setelanmembaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan sertasalinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPekanbaru, tanggal 9 Januari 2017, Nomor 39/PID.SUSTPK/2016/PN.Pbr;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan No.