,M.H.Panitera Pengganti,d.t.o.Irwan, S.H.Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERAT. TARMULI, S.H.NIP. 19611231 198503 1 029Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 19./Pid/2019/PT.Bna

./2019/PT MKSPENGESAHANSalinan Dinas Sesuai Dengan AslinyaPengadilan Tinggi MakassarPlh.PaniteraPanitera Muda Tipikor(H.SYAHRIR DAHLAN, S.H)Nip. 196511261989031004Him 16 dari 15 him Put No.145 /PID./2019/PT MKSHim 17 dari 15 him Put No.145 /PID./2019/PT MKS

Hakim ad Hoc Tipikor pada Pengadilan TinggiMakassar selaku Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidangyang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu pula oleh Hakim Ketua Majelisdengan dihadiri oleh hakim hakim Anggota serta Hj. DARMAWATI,SH.,MH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Terdakwa dan Jaksa PenuntutUmum ;HAKIM HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELISttd ttd NYOMAN SUKRESNA, SH. MAKKASAU, SH.,MH.ttdH. M. IMRAN ARIEF, SH.,MH.PANITERA PENGGANTI,ttdHj.DARMAWATI,SH.

R@CaKSI.........cccccececeeeeeeeeeeeaeeeeaes Rp10.000,00;5, Materal.............c:sceeeeeeeeeeeees R910.000,00;JONI exes x see wee ammenns sors ome aereaones 02 Rp290.000,00;(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Hubungan Industrial Nomor 14/Pdt.SusPHI/2021/PN kdiSalinan sesuai dengan aslinyaPanitera Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor KendariDrs. H.L.M. SUDISMAN, S.H.

PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR Petikan Putusan Perkara PidanaBENGKULU KELAS IAJI. S. Parman No. 5 Padang Jati Kota BengkuluPasal 226 ayat (1) KUHAP.Nomor 323/Pid.B/2021/PN Bgl"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana padatingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara terdakwa :Nama Lengkap : SOFYAN EFFENDI, S.IP Bin M.

M E N G A D I L I:

• Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi tersebut;
• Memperbaiki / mengubah putusan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Nomor: 146/Pdt.G/2022/PN.Srg, tanggal 4 April 2023 yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai tuntutan kerugian Immateriil dari gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sehingga amar selengkapnya sebagai berikut ;

Dalam Konpensi

PUTUSANNomor 2017 K/Pid.Sus/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus TIPIKOR dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : Dra.

Tahun 2008 Jo.Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 5 Tahun 2012tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Satuan Kerja PerangkatDaerah untuk pembelian bahan bakar minyak Jenis tertentu yang berhakadalah usaha mikro sedangkan UD Sumber Maju termasuk usaha kecilsehingga tidak berhak untuk membeli BBM bersubsidi ;Bahwa jadi karena pasalpasal tindak pidana di dalam UndangUndangNomor 22 Tahun 2001 tidak ada didakwakan kepada Terdakwa tidak bisamenyatakan Pengadilan Tindak Pidana Tipikor

Berbeda denganseandainya pasalpasal yang didakwakan pada Terdakwa menggunakanpasalpasal tindak pidana dalam UndangUndang Nomor 22 Tahun 2001tentang Minyak dan Gas Bumi, kemudian diajukan ke Pengadilan Tipikormenurut Ketua Majelis baru Pengadilan Tipikor menyatakan tidakberwenang mengadili perkara dimaksud ;Bahwa dari alasanalasan di atas dan mengacu kepada ketentuan Pasal 6huruf a UndangUndang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi, untuk hemat Ketua Majelis

,dan MS Lumme, S.H., HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agungsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terouka untuk umum pada haridan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggotatersebut, dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dantidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ Prof. Dr. Abdul Latif, S.H.,M.Hum. ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.ttd./ MS Lumme, S.H.Panitera Pengganti ;ttd.

Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Ambon sebagai JudexFactie merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (OnvoldoendeGemotiveerd), karena hanya membenarkan keberatan Penuntut Umum dantidak mempertimbangkan pertimbangan Majelis Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Ambon terhadap faktafakta yang terungkap dalampersidangan;Hal. 54 dari 71 hal. Put. Nomor 1377 K/PID.SUS/2017a.

Bahwa, padahal apabila diteliti secara seksama, pertimbangan putusanPengadilan Tinggi Ambon tersebut, nyatanyata sama sekali tidakmemberi suatu pertimbangan apapun terhadap putusan Majelis HakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon serta keberatankeberatan penasihat hukum terdakwa dalam pembelaan yang termuatdalam berkas perkara Nomor 55/Pid.SusTPK/2015/PN.AMB.c. Bahwa Judex Facti hanya menyimpulkan saja putusan Majelis HakimNomor 55/Pid.SusTPK/2015/ PN.AMB.

Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Ambon, tanpa mempertimbangkan unsur yang dalamPasal 3 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindakpidana Korupsi yang telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31Tahun 1999;2. Kekhilafan Hakim Menentukan dan Menetapkan Unsur Secara MelawanHukum dan penyalagunaan wewenangBahwa sesuai dengan faktafakta persidangan, maka diperoleh FaktaHukum sebagai berikut :a.

tingkat kasasi, oleh karena itu permohonan Pemohon tidakmemenuhi syarat dan persyaratan sebagaimana dimaksud dan diatur dalamPasal 253 (1) KUHAP ; Bahwa sesuai fakta hukum persidangan ternyata Terdakwa telah menerimaatau memperoleh uang sebesar Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus riburupiah) setelah potong pajak PPh dan PPn dari saksi Hasan Reniuryaan,sehingga adil menurut hukum Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidanatambahan berupa uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18UndangUndang Tipikor

Pemalang, tanggal 20 Maaret 2013, No:01/Pen.Pid/2013/PN.Pml. sejak tanggal 31 Maret 2013 s/d tanggal29 April 2013;Jaksa Penunitut Umum Kejaksaan Negeri Pemalang, tanggal 26 April2013, No.Sprint: 342/03.22/Ft.1/04/2013, sejak tanggal 26 April 2013 s/dtanggal 15 Mei 2013;Ketua Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan NegeriSemarang, tanggal 08 Mei 2013, No: 53/Pen.Pid/Sus/H/2013/PN.TIPIKOR.Smg, sejak 08 Mei 2013 s/d tanggal 06 Juni 2013 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan

,(keduanya Hakim Adhoc) masingmasing selaku HakimHakim Anggota,putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum padahari: Selasa, tanggal 17 September 2013, oleh Majelis Hakim yang sama,63dengan dibantu oleh PUJA WAHANA, SH. sebagai Panitera Pengganti padaPengadilan TIPIKOR di Pengadilan Negeri Semarang, dengan dihadiri olehMARVELOUS, SH. sebagai Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPurworejo dan dihadapan Terdakwa yang tidak didampingi Penasihat HukumTerdakwa .Hakim Anggota, Hakim

,MH.Panitera Pengganti,Ttd.PUJA WAHANA, SH.DICATAT DISINI :Bahwa atas putusan tersebut diatas, Jaksa / PenuntutUmum menyatakan banding pada tanggal 23 September 2013No. 111/Banding/Akta.Pid.Sus/2013/PN.TIPIKOR Smg.Semarang, Oktober 2013PENGADILAN TIPIKOR SEMARANGWAKIL PANITERA,Ttd.SRI BANOWO, SH.MM..NIP. 19580504 198203 1008.

Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat sejak tanggal 9 Februari 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat sejak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 23 April7 Perpanjangan tahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal9 Agustus 2015; 8 Perpanjangan penahanan oleh ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan TinggiDKI Jakarta sejak tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 08 September9 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiDKI Jakarta sejak tanggal 09 September 2015 sampai dengan tanggal 08 Oktober10 Perintah penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKIJakarta sejak tanggal 06 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 04 November11 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiDKI Jakarta sejak tanggal

Tindak Pidana Korupsi memberikan jawabannya yaknitidak dapat dipertimbangkan dan harus diberhentikan dengan tidakhormat;Bahwa selanjutnya Badan Kepegawaian Negara telah melakukanpemblokiran data PNS yang terkena hukuman tindak pidana korupsimelalui Surat dari Kepala Kantor Regional Ill Badan KepegawaianNegara Nomor 549/1/KR.III/IX/2018 Tanggal 7 September 2018 yangdisampaikan kepada seluruh Sekretaris Daerah PemerintahProvinsi/Kab/Kota dan instansi vertikal Perihal Pemblokiran DataPNS yang terkena TIPIKOR

BuktiT6 : Surat dari Kepala Kantor Regional Ill Badan KepegawaianNegara Nomor: 549/1/KR.III/IX/2018, tanggal 7 September2018, Perihal: Pemblokiran data PNS yang terkena TIPIKORdan Data TIPIKOR Yang Ditemukan Di SAPK Aktif KabupatenPandeglang (Fotokopi dari Salinan);Halaman 37 dari 47 halaman, Putusan No. 30/G/2020/PTUNSRG7. BuktiT 78. Bukti T 89. BuktiT 910. Bukti T10 :11. Bukti T11 :12.

Mohon Pertimbangan(Fotokopi sesuai dengan Asli);Surat dari Direktur Pengawasan dan Pengendalian BidangKode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun PNS BadanKepegawaian Negara Nomor: F.IV.2630/V.1564/90, tanggal 1November 2018 Perihal PNS yang sudah terbukti melakukantindak pidana korupsi (Fotokopi sesuai dengan Asli);Surat dari Kepala Kantor Regoinal Ill Badan KepegawaianNegara Kantor Regional Ill Nomor: 771a/1/KR.III/XII/2018,tanggal 31 Desember 2018, Perihal: Tindak Lanjut data PNSYang terlibat Tipikor

,putusan mana telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht VanGewijsde) (bukti PK. 1);Bahwa apabila diperhatikan secara seksama baik dakwaan Jaksa/PenuntutUmum maupun putusan Pengadilan TIPIKOR Mataram yang dijadikanreferensi Hakim MA RI dalam menggambil keputusan Nomor 2166 K/Pid.Sus/2012 Tanggal 8 Januari 2013, sehingga Terdakwa (Drs.

Bahwa terdapat suatu kekhilafan Hakim dalam putusan MahkamahAgung No. 2166 K/Pid.Sus/2013 tanggal 8 Januari 2013 yangmenerapkan / menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesarRp.766.500.000, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 18 UU Tipikor,padahal secuailoun Terdakwa tidak ada memperoleh / menikmati uangtersebut dan dalam pertimbangan putusan perkara No. 1/Pid.Sus/2012/PN.MTR atas nama Terdakwa Drs. H.

Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor pada MahkamahAgung dan Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim52Anggota tersebut, dan dibantu oleh Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.,Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.HakimHakim Anggota; Ketua;ttd. ttd.MS. Lumme, S.H. Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.ttd.Dr.

Tipikor.01.6/VI/2014 tanggal 4 Juni 2014, yang ditandatangani oleh Marten Teny Pieterz, S.Sos. S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Samarinda;Menimbang, bahwa setelah Akta Permintaan Banding Penuntut Umum diteliti dandihubungkan dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSamarinda Nomor 01/Pid.Tipikor/2014/PN.Smda, yang diucapkan pada tanggal 15 April2014, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata caramenurut undangundang.

normanorma kehidupansosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006, pengertian secara melawan hukum hanya meliputi perbuatanmelawan hukum dalam arti formil, yaitu suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabilabertentangan dengan peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung RI tanggal 10 Maret2012 telah merumuskan bahwa walaupun penjelasan Pasal 2 UU Tipikor

tersebut;e Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara ini pada keduatingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima riburupiah).Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan TinggiTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari Rabu, tanggal 2753Agustus 2014 oleh LEONARDUS BUTAR BUTAR, S.H., M.H., Hakim Tinggi sebagaiKetua Majelis, RANGKILEMBA LAKUKUA, S.H., M.H., Hakim Tinggi dan ANDREASLUMME, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor

SAYID HUSEN ASSEGAF Bin SYEH ASSEGAF selakuperantara/makelar/calo (ketiga saksi tersebut diatas, perkaranya sudah diputusdi Pengadilan Tipikor Samarinda), pada tanggal 13 September 2012 s/d tanggal25 September 2012 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulanSeptember tahun 2012 atau setidaktidaknya dalam tahun 2012 bertempat dilahan untuk pembangunan Gedung Autis di Jalan Teris/Reformasi, KelurahanApi Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, lahan untuk pembangunanGedung Seni di Jalan Perum

.07Tahun 2012 yo SEMA RI No.4 Tahun 2014 yo SEMARI No.3 Tahun 2018 ), pemeriksaan harus sesual dakwaan Penuntut Umum,karenanya Dakwaan Primairlah yang harus diperiksa, diadili, dan diputus.Karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dakwaan, telahmelakukakan pemeriksaansebagaimana bentuk subsidairitas dari DakwaanPenuntut Umum aquo; maka tata cara pemeriksaan seperti yang dilakukan olehPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama/Pengadilan Samarindadapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Tipikor

PENGESAHAN :Salinan Dinas sesuai aslinyaPengadilan Tinggi MakassarPlh.Panitera,Panitera Muda Tindak Pidana Tipikor, Hal 17 dari Hal 17 Put. No.576/Pid.Sus/2018/PT MKS.H.SYAHRIR DAHLAN,SH.,MH.NIP :19651120 198903 1004 Hal 18 dari Hal 17 Put. No.576/Pid.Sus/2018/PT MKS.

PUTUSANNo. 1389 K/Pid.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : HALOMOAN alias LOMO;Tempat lahir : Sipirok;Umut / tanggal lahir : 47 tahun / 03 Agustus 1964;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Perumahan Wira Asri IT Kampung Baru,Kecamatan Rantau Selatan, KabupatenLabuhan Batu;Agama : Islam;Pekerjaan :

,Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung masingmasing sebagai HakimAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga olehKetua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu olehNy. Murganda Sitompul, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh PemohonKasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.Ketua,ttd./ Timur P. Manurung, S.H.,M.M.HakimHakim Anggota,ttd./ Leopold Luhut Hutagalung, S.H.

., Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada MahkamahAgung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari Rabu, tanggal 22 Mei 2013 oleh Ketua Majelis tersebut beserta H.

., HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan dibantu olehPurwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh PemohonPeninjauan Kembali : Terpidana dan Jaksa/Penuntut UmumHakimHakim Anggota : Ketua:tid./ Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH.MH. ttd./Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.ttd./ Leopold Luhut Hutagalung, SH.MH. Untuk salinanPanitera Pengganti ; MAHKAMAH AGUNG R.1ttd./ a.n.Panitera,Purwanto, S.H., M.H.

PUTUSANNomor 98/ PDT / 2017/ PT BNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang mengadili perkara perkaraperdata dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara :1. ABID ARIEF, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan MadongLubis No. 26G, Keluruhan Panda Hulu 1, KecamatanMedan Kota, Kota Medan Sumatera Utara. Dalam halini memberikan kuasa kepada Zulfikar Sawang,S.H.

,M.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor BandaAceh Nomor 98/Pen.Pdt/2017/PT.BNA tanggal 9 Nopember 2017, putusantersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2018 pada persidanganterouka untuk umum oleh Hakim Ketua hadiri oleh Hakim Anggota tersebut,Abdul Jalil Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak;HakimHakim Anggota Ketua MajelisSuyadi, S.H. Ardy Djohan,S.H.Muhammad Nur,S.H.

Terdakwa telah dilakukan penahanan RUTAN oleh: Penyidik sejak tanggal28 Maret 2013 s/dtgl16 April 2018 ; Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2013sid tgl 26 Mei 2013 ; Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Subang sejaktanggal27 Mei 2013 s/dtgl26 Juni 2013; Penuntut Umum dalam sejak tanggal, 25 Juni 2013 s.d tgl14 Juli 2013; Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Subang sejaktanggal15 Juli 2013 sid tgli3 Agustus 2013 ; Hakim Pengadilan Tipikor

Bandung sejak tanggal, 25 Juli 2013 2013 s.d tgl 23Agustus 2013; Perpanjangan Penahanan oleh KPN Tipikor Bandung sejak tanggal. 24Agustus 2013 s.d 22 Oktober 2013 ; Perpanjangan Penahanan oleh KPT Bandung tahap sejak tanggal 23Oktober 2013 s.d 21 Nopember 2013 ;Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat HukumnyaSUBARYONO, SH dan IMAN NURHAEMAN, SH, para Advokatl Konsultan Hukumpada SUBARYONO, SH & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Otto IskandardinataNo. 207 Subang, berdasarkan Surat Kuasa

oleh:1.Penyidik Polres Kotabaru sejak tanggal 2 Pebruari 2014 s/d tanggal 21 Pebruari2014;Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak 22 Pebruari 2014 s/d tanggal 2April 2014;Ditangguhkan Penahanan oleh Penyidik Polres Kotabaru sejak tanggal 3 April2014;Penahanan oleh Penyidik Polres Kotabaru sejak tanggal 4 September 2016 s/dtanggal 2 Oktober 2016;Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaaan Negeri Kotabaru sejak tgl. 15September 2016 s/d tanggal 4 Oktober 2016;Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri.Banjarmasin sejak tanggal 23 September 2016 s/d tanggal 22 Oktober 2016.Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Banjarmasin sejak tanggal 23 Oktober 2016 s/d tanggal 21 Desember2016.Perpanjangan penahanan yang pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi TindakPidana Korupsi Banjarmasin sejak tanggal 22 Desember 2016 s/d tanggal 20Januari 2017.PUTUSAN NOMOR : 3/Pid.SusTPK/2017/PT.