Ditemukan 11259 data
64 — 14
Hal ini sesuai dengan PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia No.620 K/Pdt/1999 tanggal29 Desember 1999, yang menyatakan :hal 8 dari 58 hal. Putusan No. 15/Pdt.G/2014/PN.
2.AGUS DARMAWIJAYA, S.H., M.H.
4.MUTHMAINNAH H, S.H.
6.NI MADE SAPTINI, S.H.
Terdakwa:
AHMAD RAMLI
32 — 0
br /> 8.Foto Copy Surat Pemerintah Kota Depok Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 0090/10-27/PM/V/2019, tentang Izin Usaha Perdgangan (Siup) Menengah, tanggal 21 Mei 2019;
9.Foto Copy Surat Tanda Daftar Perusahaan Nomor TDP: 10.27.2.70.00458 berlaku sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
10.Foto Copy Surat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Nomor: 518/620
1.WAGIMAN, S.H.
2.WIDHA SINULINGGA, S.H., M.H.
Terdakwa:
HUDIANSYAH ALIAS BLACK BIN FANDI
35 — 23
telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
- 2 (dua) bungkus plastik besar yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,4 Kg (dua koma empat kilo gram),
- 6 (enam) bungkus plastik sedang yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu denga berat kotor 620
95 — 28
Hal inidengan tegas disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung RINo.620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 menegaskan bahwaBila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negaradan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenangtersebut, maka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadiliperkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,bukan wewenang Pengadilan Negeri.
131 — 11
Bag.Her Registrasi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)Kecil/Menengah/Besar No. 510/12951BPPT dengan namaPerusahaan Mangga JayaKartu Herregistrasi IG/ITU No. 503/IGHERR 4238/BPPT/2010tertanggal 9 Juni 2010Surat Keterangan Dinas Pengawasan Bangunan No. 648.1/157Apriltahun 1986 tertanggal 21 Oktober 1986Surat Izin Walikota Bandung No. 620/166DBM/2005 tentang IzinPembuatan Jalan Masuk Pekarangan tertanggal 6 April 2005Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Izin Her Perluasantertanggal 29 Juni 2010Surat
1157 — 440
Putusan Mahkamah Agung No. 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember1999 menyatakan : "Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalan peradilan Tata Usaha Negara, bukan wewenang pengadilan negeri" Bahwa, berdasarkan dalildalil tersebut di atas (berdasarkan Pasal 134 HIR)karena PELAWAN telah rnenggugat TERLAWAN III/ Badan Tata Usaha Negara,dan obyek yang
74 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
1748 K/Pdt/2017Pasal 53 ayat (1) & (2) dan Yuriprudensi M ahkamah Agung Nomor1198 K/Sip/1973 tanggal 6 januari 1976 karena pengeluaransertifikat itu sematamata wewenang administrasi dan bukanwewenang Pengadilan sehingga pembatalannya juga wewenangadministrasi, bukan Pengadilan* juncto YurispridensiM ahkamahAgung Nomor 321 K/Sip/1978 tanggal 5 Februari 1981 PengadilanNegeri tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milik yangdikeluarkan oleh instansi lain juncto Yurisprudensi Mahkamah AgungNomor 620
36 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yang berhak dan yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha NegaraJawa Tengah di Semarang (Putusan Mahkamah Agung Nomor 620 K/Pdt/1999tanggal 29 Desember 1999 menyatakan): Bila yang digugat adalah badan ataupejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatan menyangkut perbuatan yangmenjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadiliperkara tersebut adalah peradilan Tata Usaha Negara, bukan wewenangpengadilan Negeri;B.
96 — 42
Bahwa sejalan pula denganYuridisprudensi MARINo. 620/PDT/1999tanggal 29 Desember 1999 yang menetapkan bila yang digugatadalah Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatanmenyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut,masalah yang diberi wewenang untukmengadili perkara tersebut,adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang PengadilanNegeri.
Ann Elizabeth Sihombing
Tergugat:
1.Desak Nyoman Karmini
2.I Wayan Darma Winata, SH
3.Luciano Lazarrin
4.Nelson Situmorang
Turut Tergugat:
1.I Putu Artana, SH
2.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab Tabanan
3.Sudjarwo Gani
4.Indra Gunawan
5.Ong Tiaw King
6.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabanan
446 — 300
Bahwa berdasarkan halhal yang telah Tergugat (Satu) uraikantersebut diatas dan dihubungkan pula dengan PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 620 K/Pdt/1999tanggal 29 Desember 1999, yang mengatur dan menentukan :Bila yang di gugat adalah Badan atau Pejabat Tata UsahaHalaman 15 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Padt.G/2020PN DpsNegara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadiwewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untukmengadili perkara tersebut adalah Peradilan
Terbanding/Terdakwa : SYAWAL ADJID alias SYAWAL
191 — 89
Semen = 620 Saka. batu Karang Gunung = 2 Retb. Batu Kali = 45 Retc. Pasir Pasang = 35 Retd. Kerikil = 32 Rete. kayu kls Iluk.3x25x400 = 2 M3f. kayu kls Il uk. 5 x 7 x 400 = 2 M3Besi 12 mm = 40 Stafi. Besi 6mm = 20 Stafj. Tegel 30 x 30 cm = 30 #4Dosk. Sengk Gelombang = 30 LembarBahan yang terpasang atau digunakan adalah :a. Semen = 175 Sakb. batu Karang Gunung = 1.5 Retc. Batu Kall = 9 Retd. Pasir Pasang = 16 Rete.
Semen = 620 Sakb. batu Karang Gunung = 2 Retc. Batu Kali= 45 Retd. Pasir Pasang = 35 Rete. Kerikil = 32 Retf. kayu kls Il uk. 3 x 25 x 400kayu kls Il uk. 5 x 7 x 400 =Besi 12 mm => i. Besi6mm =k. Tegel 30 x 30cm =.
Rp.35.060.000,002) Pembangunan Jalan setapak 300 m Rp.124.475000,003) Pembangunan MCK 2 Unit Rp.45.145.000,00Yang terlaksana dilapangan adalah:1) Pembangunan Sumur Gali 2 Unit Rp.30.985.000,002) Pembangunan Jalan setapak 300 m Rp.51.975.000,003) Pembangunan MCK 2 Unit Rp.34.795.000,00Halaman 106 dari 124 Putusan Nomor 12/PID.SUSTPK/2021/PT AMB Kebutuhan barang/bahan sesuai RAB 2015 dan yang terpasangadalah sebagai berikut : Yang terpasang /Kebutuhan barang/bahan sesuai RAB 2015 digunakanSemen = 620
57 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Artawa Indonesia berdasarkan perkiraan sendiri, tidakberdasar alamat lengkap dan tempat kKedudukannya secara hukumsesuai Akta Pendirian Nomor 92 tanggal 17 Februari 1995, bahwadalam perkara Nomor 9Q/pdt.SusPHI/2015/PN.Gsk yang dalamproses upaya banding, kasasi, Pengadilan Hubungan IndustrialGresik pada Pengadilan Negeri Gresik melalui surat NomorW14.U.31/60/PHI/IX/609/2015 dan W14.U.31/59/PHI/620/IX/2015tertanggal 10 September 2015 telah mengirimkan berkas kontramemori kasasi ke Pengadilan Negeri
1.ARIS KHUMAINI
2.NYONYA SARI SUNDARI
3.KHAIRUL BASYAR BIN IBRAHIM YUSUF
4.SUFRIZA BINTI IBRAHIM YUSUF
5.ZUFRAN BIN IBRAHIM YUSUF
6.RAMALAN IBRAHIM BIN IBRAHIM YUSUF
Tergugat:
1.PT. BANK BUKOPIN, Tbk
2.Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Banda Aceh
40 — 14
Penggugat tidak mengetahui sama sekali adanya pengumumanpertama lelang eksekusi hak tanggungan atas jaminan kredit Penggugat dan juga Penggugat tidak menerima sama sekali surat No : 048/ACHPIM/I/2018 tertanggal 22 Januari 2018 perihal penyelesian Kredit dan suratperingatan , No: 382/ACHPIM/IIII/2018, tanggal 20 Maret 2018 dan suratperingatan II No ; 424/ACHPIM/III/2018 tanghgal 27 Maret 2018 dan suratperingatan Ill No : 473/ACXHPIM/IV/2018 tanggal 03 April 2018 danPenggugat ada menerima surat No : 620
43 — 18
diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum padatanggal 7 Oktober 2014;Membaca, Kontra memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 10 Oktober 2014yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 10 Oktober2014 yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa padatanggal 13 Oktober 2014;Membaca, Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara ditujukan kepadaPenasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masingmasing tertanggal 16September 2014 Nomor W30.U6/620
107 — 43
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang Jambi sebagai salah satu TERGUGAT dalam perkara a quoadalah juga merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negarasebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 UndangUndang No. 51Halaman 7 Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2013/PN.JBITahun 2009, sehingga sudah sepantasnya dan seharusnya apabilaperkara ini diadili oleh Peradilan Tata Usaha Negara;5 Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 620 K/Pdt/1999tanggal 29 Desember 1999 menyatakan : "Bila yang digugatadalah badan
148 — 47
Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.620 K/Pdt/1999/Sip/1999, tanggal 29 Desember 1999, dinyatakan bahwa Bila yang digugat adalahBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatanyang menjadi wewenang Pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadiliperkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan wewenangPengadilan Negeri, oleh karena penerbitan Keputusan Bupati Sambas Nomor 247Tahun 2001 dan Keputusan Bupati Sambas Nomor 217 Tahun 2008 sertaperjanjian
64 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa kemudianproses realisasi pembangunan stadion tersebut diawali dengan adanyapermohonan dari Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Kutai Kartanegarakepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Surat Nomor 600182.a/620/APBD/DCK/III/2003 tanggal 29 Maret 2003 perihal mohon penetapanlokasipembangunan Velodrome dan Sport Hall di Desa Perjiwa, KecamatanTenggarong Seberang.
Bahwa kemudianproses realisasi pembangunan stadion tersebut diawali dengan adanyapermohonan dari Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Kutai Kartanegarakepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Surat Nomor 600182.a/620/APBD/DCK/III/2003 tanggal 29 Maret 2003 perihal mohon penetapan lokasipembangunan Velodrome dan Sport Hall di Desa Perjiwa, KecamatanTenggarong Seberang.
58 — 23
Rekening Koran Tabungan Mudarabbah Bank Sumut Syariah Nomorrekening : 620 03.01.0006787 tanggal 26 Januari 2011 atas namaPSKPS periode 01 Januari 2009 s/d 26 Januari 2011.244. Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan Nomor :230 01.030032840 tanggal 27 Januari 2011 atas nama Dinas PemudaOlahraga Kebudayaan Pariwisata Kota Padangsidimpuan periode 01Januari 2008 s/d 31 Desember 2008.245.
Rekening Koran Tabungan Mudarabbah Bank Sumut Syariah Nomorrekening : 620 03.01.0006787 tanggal 26 Januari 2011 atas nama PSKPSperiode 01 Januari 2009 s/d 26 Januari 2011.244. Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan Nomor :230 01.030032840 tanggal 27 Januari 2011 atas nama Dinas PemudaOlahraga Kebudayaan Pariwisata Kota Padangsidimpuan periode 01 Januari2008 s/d 31 Desember 2008.104245.
Rekening Koran Tabungan Mudarabbah BankSumut Syariah Nomor rekening : 620 03.01.0006787tanggal 26 Januari 2011 atas nama PSKPS periode 01Januari 2009 s/d 26 Januari 2011.147244. Rekening Koran Giro Bank Sumut CabangPadangsidimpuan Nomor : 230 01.030032840 tanggal27 Januari 2011 atas nama Dinas Pemuda OlahragaKebudayaan Pariwisata Kota Padangsidimpuan periode01 Januari 2008 s/d 31 Desember 2008.245.
189 — 45
Usaha Negara yangberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, bersifatkonkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagiseseorang atau badan hukum perdata ;Bahwa petitum point 6 dalam gugatan Penggugat yang menuliskankalimat Memerintahkan Turut Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat Hakatas nama Penggugat atas tanah dan bangunan merupakan suatukalimat untuk melakukan perintah suatu perbuatan kepada Pejabat TataUsaha Negara, hal tersebut sebagaimana Putusan Mahkamah AgungRI No. 620
1.HERMIN DATU LABI
2.SERIANA R
Tergugat:
1.GIDION NAZARETH
2.YOEL PATENDENG
3.AMOS PATENDENG
4.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TORAJA UTARA
91 — 40
Bahwa disamping ketentuan tersebut di tas, berdasarkanyurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 321K/Sip/1978 tanggal 31 Januari 1981 dinyatakan Pengadilan Negeritidak berwenang untuk membatalkan surat hal milik yang dikeluarkanoleh instansi lain, sejalan dengan hal tersebut dalam putusanMahkamah Agung Republik Indonesia No. 620 K/Pdt/1999 tanggal 29Desember 1999 dinyatakan pula bahwa bila yang digugat adalahbadan atau pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatanmenyangkut perbuatan yang