Ditemukan 11259 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 30-10-2014 — Upload : 03-09-2018
Putusan PN KENDARI Nomor 15/Pdt.G/2014/PN.Kendari
Tanggal 30 Oktober 2014 — - Drs. MADJID M. ABUBAKAR Melawan - GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA, Dk
6414
  • Hal ini sesuai dengan PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia No.620 K/Pdt/1999 tanggal29 Desember 1999, yang menyatakan :hal 8 dari 58 hal. Putusan No. 15/Pdt.G/2014/PN.
Register : 02-11-2023 — Putus : 17-01-2024 — Upload : 18-01-2024
Putusan PN MATARAM Nomor 735/Pid.B/2023/PN Mtr
Tanggal 17 Januari 2024 — Penuntut Umum:
2.AGUS DARMAWIJAYA, S.H., M.H.
4.MUTHMAINNAH H, S.H.
6.NI MADE SAPTINI, S.H.
Terdakwa:
AHMAD RAMLI
320
  • br /> 8.Foto Copy Surat Pemerintah Kota Depok Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 0090/10-27/PM/V/2019, tentang Izin Usaha Perdgangan (Siup) Menengah, tanggal 21 Mei 2019;
    9.Foto Copy Surat Tanda Daftar Perusahaan Nomor TDP: 10.27.2.70.00458 berlaku sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
    10.Foto Copy Surat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Nomor: 518/620
Register : 12-05-2020 — Putus : 28-07-2020 — Upload : 29-07-2020
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Pbu
Tanggal 28 Juli 2020 — Penuntut Umum:
1.WAGIMAN, S.H.
2.WIDHA SINULINGGA, S.H., M.H.
Terdakwa:
HUDIANSYAH ALIAS BLACK BIN FANDI
3523
  • telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  • Menetapkan barang bukti berupa :
    • 2 (dua) bungkus plastik besar yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,4 Kg (dua koma empat kilo gram),
    • 6 (enam) bungkus plastik sedang yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu denga berat kotor 620
Register : 25-10-2018 — Putus : 13-12-2018 — Upload : 29-01-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 145/PDT/2018/PT KPG
Tanggal 13 Desember 2018 — -. DANIEL YEFERSON LETFA VS -. YOHAN YULIUS TUY, DKK
9528
  • Hal inidengan tegas disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung RINo.620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 menegaskan bahwaBila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negaradan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenangtersebut, maka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadiliperkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,bukan wewenang Pengadilan Negeri.
Register : 08-06-2015 — Putus : 09-06-2016 — Upload : 08-10-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 260/PDT.G/2015/pn BDG
Tanggal 9 Juni 2016 — Khaidir LAWAN Drs. Otong Supardi bin Tjetje, DKK
13111
  • Bag.Her Registrasi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)Kecil/Menengah/Besar No. 510/12951BPPT dengan namaPerusahaan Mangga JayaKartu Herregistrasi IG/ITU No. 503/IGHERR 4238/BPPT/2010tertanggal 9 Juni 2010Surat Keterangan Dinas Pengawasan Bangunan No. 648.1/157Apriltahun 1986 tertanggal 21 Oktober 1986Surat Izin Walikota Bandung No. 620/166DBM/2005 tentang IzinPembuatan Jalan Masuk Pekarangan tertanggal 6 April 2005Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Izin Her Perluasantertanggal 29 Juni 2010Surat
Register : 27-04-2015 — Putus : 06-01-2016 — Upload : 07-09-2017
Putusan PN CILACAP Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Clp
Tanggal 6 Januari 2016 — HJ. MARSINEM CHASANAH, beralamat di Desa Nusawungu RT. 002 RW. 001 Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada PAHOTMABUTAR BUTAR, S.H. dan SULIS MA’RIFATUN NAJIBAH, S.H., para Advokat, beralamat di Jalan Veteran No. 4 (Utara Pasar Mandiri) Kelurahan Purbalingga Lor Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2015, selanjutnya disebut sebagai Pelawan ; Lawan 1.PURWITO, S.Pd, beralamat di Dusun Sumber Jaya RT. 002 RW. 005 Desa Karangtawang Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut sebagai Terlawan I ; 2.PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, Tbk MUR KCP SUMPIUH, beralamat di Jl. Raya Sumpiuh Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARIF TRIWIBOWO, S.H., BUDI NURYADI, S.H., DADANG BUDI PRAYITNO, S.H., VIDDY RENALDI R, S.H., LUKMAN ROSIDI, KABUL TRI WIDODO dan WILLY KURNIANTO, Karyawan pada PT. Bank BTPN Tbk, beralamat di Jalan RayaTambak-Sumpiuh, Depan Lapangan Kebokura, RT. 01 RW. 01 Desa Kebokura Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2015, selanjutnya disebut sebagai Terlawan II ; 3.KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA C/q DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA C/q KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA C/q KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PURWOKERTO, beralamat di Jalan Pahlawan No. 876 Purwokerto, dalam hal ini memberikan kuasa kepada EDY SUYANTO, S.H., M.H., IWAN IRMAWAN, S.H., AGUSTINA LIES RAHAYU, S.H., SRI SUPANGATI, S.H., MISKIJO, S.H., ARIF BAYU FIRMASYAH, beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 876 Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2015, selanjutnya disebut sebagai Terlawan III ;
1157440
  • Putusan Mahkamah Agung No. 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember1999 menyatakan : "Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalan peradilan Tata Usaha Negara, bukan wewenang pengadilan negeri" Bahwa, berdasarkan dalildalil tersebut di atas (berdasarkan Pasal 134 HIR)karena PELAWAN telah rnenggugat TERLAWAN III/ Badan Tata Usaha Negara,dan obyek yang
Putus : 03-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1748 K/Pdt/2017
Tanggal 3 Oktober 2017 — HILDA TENGENS KASTANYA VS JACOB TUHUMURY, DKK
7432 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 1748 K/Pdt/2017Pasal 53 ayat (1) & (2) dan Yuriprudensi M ahkamah Agung Nomor1198 K/Sip/1973 tanggal 6 januari 1976 karena pengeluaransertifikat itu sematamata wewenang administrasi dan bukanwewenang Pengadilan sehingga pembatalannya juga wewenangadministrasi, bukan Pengadilan* juncto YurispridensiM ahkamahAgung Nomor 321 K/Sip/1978 tanggal 5 Februari 1981 PengadilanNegeri tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milik yangdikeluarkan oleh instansi lain juncto Yurisprudensi Mahkamah AgungNomor 620
Putus : 23-12-2014 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1707 K/Pdt/2014
Tanggal 23 Desember 2014 — TAN KRISTANTO SUTIKNO, dkk melawan HARTANTO WIBOWO, dkk dan ALMARHUM TEMBONG KARTANTO atau PARA AHLIWARISNYA yaitu SINTA TEMBONG KARTANTO, YENNY AGUSTIN KARTANTO, FAJARNINGSIH KARTANTO, FREDDY KARTANTO, RISKA SEPTIANI KARTANTO, dkk
36101 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yang berhak dan yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha NegaraJawa Tengah di Semarang (Putusan Mahkamah Agung Nomor 620 K/Pdt/1999tanggal 29 Desember 1999 menyatakan): Bila yang digugat adalah badan ataupejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatan menyangkut perbuatan yangmenjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadiliperkara tersebut adalah peradilan Tata Usaha Negara, bukan wewenangpengadilan Negeri;B.
Register : 11-08-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 05-03-2018
Putusan PN Oelamasi Nomor - 58/Pdt.G/2016/PN Olm
Tanggal 16 Februari 2017 — - DANIEL MBURA lawan: - SEMUEL MBURA
9642
  • Bahwa sejalan pula denganYuridisprudensi MARINo. 620/PDT/1999tanggal 29 Desember 1999 yang menetapkan bila yang digugatadalah Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatanmenyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut,masalah yang diberi wewenang untukmengadili perkara tersebut,adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang PengadilanNegeri.
Register : 05-05-2020 — Putus : 12-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 426/Pdt.G/2020/PN Dps
Tanggal 12 Juli 2021 — Penggugat:
Ann Elizabeth Sihombing
Tergugat:
1.Desak Nyoman Karmini
2.I Wayan Darma Winata, SH
3.Luciano Lazarrin
4.Nelson Situmorang
Turut Tergugat:
1.I Putu Artana, SH
2.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab Tabanan
3.Sudjarwo Gani
4.Indra Gunawan
5.Ong Tiaw King
6.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabanan
446300
  • Bahwa berdasarkan halhal yang telah Tergugat (Satu) uraikantersebut diatas dan dihubungkan pula dengan PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 620 K/Pdt/1999tanggal 29 Desember 1999, yang mengatur dan menentukan :Bila yang di gugat adalah Badan atau Pejabat Tata UsahaHalaman 15 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Padt.G/2020PN DpsNegara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadiwewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untukmengadili perkara tersebut adalah Peradilan
Register : 03-11-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 30-11-2021
Putusan PT AMBON Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB
Tanggal 29 Nopember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum II : RIAN JOZE LOPULALAN, SH
Terbanding/Terdakwa : SYAWAL ADJID alias SYAWAL
19189
  • Semen = 620 Saka. batu Karang Gunung = 2 Retb. Batu Kali = 45 Retc. Pasir Pasang = 35 Retd. Kerikil = 32 Rete. kayu kls Iluk.3x25x400 = 2 M3f. kayu kls Il uk. 5 x 7 x 400 = 2 M3Besi 12 mm = 40 Stafi. Besi 6mm = 20 Stafj. Tegel 30 x 30 cm = 30 #4Dosk. Sengk Gelombang = 30 LembarBahan yang terpasang atau digunakan adalah :a. Semen = 175 Sakb. batu Karang Gunung = 1.5 Retc. Batu Kall = 9 Retd. Pasir Pasang = 16 Rete.
    Semen = 620 Sakb. batu Karang Gunung = 2 Retc. Batu Kali= 45 Retd. Pasir Pasang = 35 Rete. Kerikil = 32 Retf. kayu kls Il uk. 3 x 25 x 400kayu kls Il uk. 5 x 7 x 400 =Besi 12 mm => i. Besi6mm =k. Tegel 30 x 30cm =.
    Rp.35.060.000,002) Pembangunan Jalan setapak 300 m Rp.124.475000,003) Pembangunan MCK 2 Unit Rp.45.145.000,00Yang terlaksana dilapangan adalah:1) Pembangunan Sumur Gali 2 Unit Rp.30.985.000,002) Pembangunan Jalan setapak 300 m Rp.51.975.000,003) Pembangunan MCK 2 Unit Rp.34.795.000,00Halaman 106 dari 124 Putusan Nomor 12/PID.SUSTPK/2021/PT AMB Kebutuhan barang/bahan sesuai RAB 2015 dan yang terpasangadalah sebagai berikut : Yang terpasang /Kebutuhan barang/bahan sesuai RAB 2015 digunakanSemen = 620
Putus : 22-12-2016 — Upload : 22-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 969 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 22 Desember 2016 — 1. R. BAMBANG HEDDY PONCO LAKSONO, DKK VS PT. ARTAWA INDONESIA
5731 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Artawa Indonesia berdasarkan perkiraan sendiri, tidakberdasar alamat lengkap dan tempat kKedudukannya secara hukumsesuai Akta Pendirian Nomor 92 tanggal 17 Februari 1995, bahwadalam perkara Nomor 9Q/pdt.SusPHI/2015/PN.Gsk yang dalamproses upaya banding, kasasi, Pengadilan Hubungan IndustrialGresik pada Pengadilan Negeri Gresik melalui surat NomorW14.U.31/60/PHI/IX/609/2015 dan W14.U.31/59/PHI/620/IX/2015tertanggal 10 September 2015 telah mengirimkan berkas kontramemori kasasi ke Pengadilan Negeri
Register : 26-06-2018 — Putus : 23-01-2019 — Upload : 12-02-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Bna
Tanggal 23 Januari 2019 — Penggugat:
1.ARIS KHUMAINI
2.NYONYA SARI SUNDARI
3.KHAIRUL BASYAR BIN IBRAHIM YUSUF
4.SUFRIZA BINTI IBRAHIM YUSUF
5.ZUFRAN BIN IBRAHIM YUSUF
6.RAMALAN IBRAHIM BIN IBRAHIM YUSUF
Tergugat:
1.PT. BANK BUKOPIN, Tbk
2.Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Banda Aceh
4014
  • Penggugat tidak mengetahui sama sekali adanya pengumumanpertama lelang eksekusi hak tanggungan atas jaminan kredit Penggugat dan juga Penggugat tidak menerima sama sekali surat No : 048/ACHPIM/I/2018 tertanggal 22 Januari 2018 perihal penyelesian Kredit dan suratperingatan , No: 382/ACHPIM/IIII/2018, tanggal 20 Maret 2018 dan suratperingatan II No ; 424/ACHPIM/III/2018 tanghgal 27 Maret 2018 dan suratperingatan Ill No : 473/ACXHPIM/IV/2018 tanggal 03 April 2018 danPenggugat ada menerima surat No : 620
Register : 30-09-2014 — Putus : 07-10-2014 — Upload : 20-11-2014
Putusan PT JAYAPURA Nomor 83/PID/2014/PT JAP
Tanggal 7 Oktober 2014 — BERNABAS WAGAB alias NABAS
4318
  • diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum padatanggal 7 Oktober 2014;Membaca, Kontra memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 10 Oktober 2014yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 10 Oktober2014 yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa padatanggal 13 Oktober 2014;Membaca, Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara ditujukan kepadaPenasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masingmasing tertanggal 16September 2014 Nomor W30.U6/620
Register : 10-04-2013 — Putus : 23-12-2013 — Upload : 29-01-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 27/Pdt.G/2013/PN.JBI
Tanggal 23 Desember 2013 —
10743
  • Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang Jambi sebagai salah satu TERGUGAT dalam perkara a quoadalah juga merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negarasebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 UndangUndang No. 51Halaman 7 Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2013/PN.JBITahun 2009, sehingga sudah sepantasnya dan seharusnya apabilaperkara ini diadili oleh Peradilan Tata Usaha Negara;5 Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 620 K/Pdt/1999tanggal 29 Desember 1999 menyatakan : "Bila yang digugatadalah badan
Putus : 29-12-2010 — Upload : 17-09-2013
Putusan PN SINGKAWANG Nomor 11/PDT. G/2010/PN. SKW
Tanggal 29 Desember 2010 — TJUNG KHUN LIM LAWAN I. Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Barat, Cq. Pemerintah Kabupaten Sambas II. Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Barat, Cq. Walikota Kotamadya Singkawang, Cq. Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Kota Singkawang III. MUSTARI TARIDI IV. YULIANTI V. SUYANTO VI. DEDEN KARTASASMITA VII. IRA KUSUMA WARDHANI VIII. FITRAH RAMADHAN, S. Kom IX. MUSRIN X. TUTI INDRIANI XI. SUPARTA XII. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Barat, Cq.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Singkawang (TURUT TERGUGAT I) XIII. ISKANDAR, SH Notaris/PPAT (TURUT TERGUGAT II) XIV. PT. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG SINGKAWANG (TURUT TERGUGAT III) XV. PT. BANK NEGARA INDONESIA CABANG SINGKAWANG (TURUT TERGUGAT IV)
14847
  • Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.620 K/Pdt/1999/Sip/1999, tanggal 29 Desember 1999, dinyatakan bahwa Bila yang digugat adalahBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatanyang menjadi wewenang Pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadiliperkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan wewenangPengadilan Negeri, oleh karena penerbitan Keputusan Bupati Sambas Nomor 247Tahun 2001 dan Keputusan Bupati Sambas Nomor 217 Tahun 2008 sertaperjanjian
Putus : 02-03-2016 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 172 PK/Pid.Sus/2015
Tanggal 2 Maret 2016 — Ir. MUHAMMAD FADLI ARDIN, MM bin ARDIN
6436 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa kemudianproses realisasi pembangunan stadion tersebut diawali dengan adanyapermohonan dari Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Kutai Kartanegarakepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Surat Nomor 600182.a/620/APBD/DCK/III/2003 tanggal 29 Maret 2003 perihal mohon penetapanlokasipembangunan Velodrome dan Sport Hall di Desa Perjiwa, KecamatanTenggarong Seberang.
    Bahwa kemudianproses realisasi pembangunan stadion tersebut diawali dengan adanyapermohonan dari Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Kutai Kartanegarakepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Surat Nomor 600182.a/620/APBD/DCK/III/2003 tanggal 29 Maret 2003 perihal mohon penetapan lokasipembangunan Velodrome dan Sport Hall di Desa Perjiwa, KecamatanTenggarong Seberang.
Register : 28-10-2011 — Putus : 17-11-2011 — Upload : 11-09-2012
Putusan PT MEDAN Nomor 21/PID.SUS/2011/PT-MDN
Tanggal 17 Nopember 2011 — H.HADI ASHARI NST,SOS.MM
5823
  • Rekening Koran Tabungan Mudarabbah Bank Sumut Syariah Nomorrekening : 620 03.01.0006787 tanggal 26 Januari 2011 atas namaPSKPS periode 01 Januari 2009 s/d 26 Januari 2011.244. Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan Nomor :230 01.030032840 tanggal 27 Januari 2011 atas nama Dinas PemudaOlahraga Kebudayaan Pariwisata Kota Padangsidimpuan periode 01Januari 2008 s/d 31 Desember 2008.245.
    Rekening Koran Tabungan Mudarabbah Bank Sumut Syariah Nomorrekening : 620 03.01.0006787 tanggal 26 Januari 2011 atas nama PSKPSperiode 01 Januari 2009 s/d 26 Januari 2011.244. Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan Nomor :230 01.030032840 tanggal 27 Januari 2011 atas nama Dinas PemudaOlahraga Kebudayaan Pariwisata Kota Padangsidimpuan periode 01 Januari2008 s/d 31 Desember 2008.104245.
    Rekening Koran Tabungan Mudarabbah BankSumut Syariah Nomor rekening : 620 03.01.0006787tanggal 26 Januari 2011 atas nama PSKPS periode 01Januari 2009 s/d 26 Januari 2011.147244. Rekening Koran Giro Bank Sumut CabangPadangsidimpuan Nomor : 230 01.030032840 tanggal27 Januari 2011 atas nama Dinas Pemuda OlahragaKebudayaan Pariwisata Kota Padangsidimpuan periode01 Januari 2008 s/d 31 Desember 2008.245.
Register : 19-10-2015 — Putus : 19-07-2016 — Upload : 20-06-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 475/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 19 Juli 2016 — BUNIARTI TJANDRA >< 1. SETA SARI, 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DKI JAKARTA Cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRATIF JAKARTA PUSAT
18945
  • Usaha Negara yangberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, bersifatkonkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagiseseorang atau badan hukum perdata ;Bahwa petitum point 6 dalam gugatan Penggugat yang menuliskankalimat Memerintahkan Turut Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat Hakatas nama Penggugat atas tanah dan bangunan merupakan suatukalimat untuk melakukan perintah suatu perbuatan kepada Pejabat TataUsaha Negara, hal tersebut sebagaimana Putusan Mahkamah AgungRI No. 620
Register : 17-04-2020 — Putus : 02-03-2021 — Upload : 04-03-2021
Putusan PN MAKALE Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Mak
Tanggal 2 Maret 2021 — Penggugat:
1.HERMIN DATU LABI
2.SERIANA R
Tergugat:
1.GIDION NAZARETH
2.YOEL PATENDENG
3.AMOS PATENDENG
4.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TORAJA UTARA
9140
  • Bahwa disamping ketentuan tersebut di tas, berdasarkanyurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 321K/Sip/1978 tanggal 31 Januari 1981 dinyatakan Pengadilan Negeritidak berwenang untuk membatalkan surat hal milik yang dikeluarkanoleh instansi lain, sejalan dengan hal tersebut dalam putusanMahkamah Agung Republik Indonesia No. 620 K/Pdt/1999 tanggal 29Desember 1999 dinyatakan pula bahwa bila yang digugat adalahbadan atau pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatanmenyangkut perbuatan yang