Dengan demikianMajelis Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalampasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan No.2236/Pdt.G/2020/PA.Mdnpasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang No. 7 tahun 1989 yang telahdiubah kedua kalinya dengan UndangUndang No. 50 Tahun 2009 patutdinyatakan tidak berhasil;Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan alat buktisurat yang dinilai telan memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikanalat

dan daribukti tersebut, Pemohon dinyatakan sebagai pihak yang berkepentingandalam perkara ini (persona standi in justicio);Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 76 ayat 1 UndangUndang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah keduakalinya dengan UndangUndang No. 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangansaksisaksi yang diajukan Pemohon bernamaXXXxX, yang dinilai

Dengandemikian keterangan saksisaksi tersebut dinilai cukup kuat meneguhkandalil permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon,bilamana dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksisaksi dipersidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antaraPemohon dan Termohon benarbenar telah tidak harmonis lagi dan sulituntuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga.

menunjukan bahwa pokok perkara ini adalah tentang sengketaperkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentangdomisilinya yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang,Putusan Nomor 700/Pdt.G/218/P A/Ckr.Page 5 of 10maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat(1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Keduadengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan AgamaCikarang dinilai

pisah rumah, meskipun pihak keluarga sudahberusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;Putusan Nomor 700/Pdt.G/218/P A/Ckr.Page 6 of 10Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan telahmembenarkan rumah tangganya tidak rukun dan harmonis lagi dan tidakkeberatan bercerai dengan Penggugat;Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannyamenyatakan telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan Tergugat,maka untuk membuktikan ikatan perkawinan tersebut Penggugat telahmengajukan bukti surat (P) yang dinilai

merupakan fotokopi dari akta otentik,sengaja dibuat sebagai alat bukti, keberadaannya tidak dibantah olehTergugat, dan isinya relevan dengan gugatan Penggugat sehingga dinilaitelah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatanmengikat dan sempurna (volledig en bijdende), oleh karena itu dapatdipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) harus dinyatakanterbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalamperkawinan yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat dinilai

menunggu sampai anaknya sudah cukupumur untuk menikah, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan DispensasiKawin untuk anaknya yang bernama ANAK PEMOHON sehubungan anaknyatersebut hendak melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 19tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, KabupatenBulukumba menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan kurang umur;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan bukti Surat yang dinilai

olen Majelis Hakim sebagaiberikut;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut dinilai telahmemenuhi syarat formil dan materil bukti autentik, maka berkaitan denganstatus anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON adalah anak Pemohon,Hal. 4 dari 9 Penetapan Nomor130/Pdt.P/2018/PA.

berakibatpada batalnya suatu pernikahan sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan AlQuran Surat An Nisa ayat 22, 23 dan 24, dan Pasal 8 sampai Pasal 11UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai Pasal 44 KompilasiHukum Islam, oleh karenanya berdasarkan fakta di persidangan bahwa tidakada yang dapat menghalangi pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinyatersebut, baik karena halangan nasab, sesusuan dan agama, maka majelishakim berkesimpulan bahwa alasan Pemohon untuk menikahkan anaknyatersebut dinilai

Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KompilasiHukum Islam, dan oleh karenanya Pemohon harus dinyatakan sebagai pihakyang berkedudukan hukum atau persona standi in yudicio dalam perkara aquo;Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yaknikeluarga dan orangorang yang dekat dan telah memberikan keterangan dipersidangan, dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian danmendukung permohonan Pemohon, sehingga dinilai

Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon danTermohon namun tidak berhasil.Menimbang, bahwa dengan melihat faktafakta mengenai kondisirumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, dapat dinilai sebagai bentukpertengkaran yang terus menerus, bahkan dengan telah pisah tempattinggalnya antara Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2015 sampaisekarang, merupakan indikasi yang sangat kuat pecahnya rumah tangga(broken marriage) Pemohon dan Termohon;Menimbang, bahwa kedua saksi selaku orang dekat

Majelis Hakimmenilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukunsebagai suami istri;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut,Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohonbenarbenar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yangsakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki Allah dalam SuratArRum Ayat 21 dan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 junctoPasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dinilai

Dengandemikian Majelis Hakim berpendapat usaha damai sebagaimanadimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang No. 7 tahunHalaman 6 dari 10 Halaman Putusan No.1761/Pdt.G/2021/PA.Mdn1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan UndangUndang No. 50Tahun 2009 patut dinyatakan tidak berhasil;Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan alatbukti Surat yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untukdijadikan

bukti tersebut, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yangberkepentingan dalam perkara ini (persona standi in justicio);Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 76 ayat 1UndangUndang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah keduakalinyadengan UndangUndang No. 50 tahun 2009, Majelis Hakim telahmendengarkan keterangan saksisaksi yang diajukan Penggugat bernamaXXXX dan XXXX, yang dinilai

Dengan demikian keterangan saksisaksi tersebut dinilai cukupkuat meneguhkan dalil gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat,bilamana dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksisaksidi persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwaantara Penggugat dan Tergugat benarbenar telah tidak harmonis lagi dansulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga.

Mmjdalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah,sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangansaksisaksi tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksimengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugatsebagaimana tertuang dalam duduk perkara, maka dapat dinilai bahwa keduasaksi tidak pernah melihat ataupun tidak pernah mendengar secara langsung,hanya diberitahukan oleh Penggugat, namun demikian kedua orang saksimengetahui

bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggalselama kurang lebih 12 tahun hingga sekarang, dan sejak berpisah antaraPenggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi sebagaimana layaknyasuami istri;Menimbang, bahwa namun pun demikian, menurut pendapat MajelisHakim bahwa keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalilgugatan Penggugat, dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain, sehinggamemenuhi syarat materil bukti saksi, karena itu keterangan kedua saksitersebut pada

dasarnya dinilai sebagai pengetahuan yang bersifat rechtgevolg (suatu pengetahuan atas akibat hukum), oleh karena itu dalil gugatanPenggugat patut dinyatakan terbukti;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan 2 (dua) orang saksiPenggugat, ditemukan faktafakta hukum sebagai berikut: Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri; Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun; Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selamakurang lebih 12 tahun hingga sekarang; Bahwa selama

G/2014/PA.Dpk.ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian sehingga dinilai olehMajelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian,oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasarpertimbangan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti suratdandua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan faktafaktayang dapat disimpulkan sebagai berikut :1. Bahwaantara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinanyang sah;2.

Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon danTermohon namun tidak berhasil.Menimbang, bahwa dengan melihat faktafakta mengenai kondisirumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, dapat dinilai sebagai bentukpertengkaran yang terus menerus, bahkan dengan telah pisah rumahnyaPemohon dan Termohon, dan telah perginya Termohon dari tempat kediamanbersama dan tidak pernah kembali sejak Januari 2010 sampai sekarang,merupakan indikasi yang sangat kuat pecahnya rumah tangga (brokenmarriage) Pemohondan

G/2014/PA.Dpk.menilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukunsebagai suami istri;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut,Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohonbenarbenar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yangsakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki Allah dalam SuratArRum Ayat 21 dan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 junctoPasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Permohonan Pemohon dinilai

aquo;Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan dua orangsaksi, yakni keluarga dan orangorang yang dekat dan telah memberikanHalaman 6 dari 10 halaman Putusan No. 0731/Pdt.G/2015/PA.Dpk. keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuansaksi sendiri karena saksi mengetahui langsung perselisinan danpertengkarannya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaiandan mendukung permohonan Pemohon, sehingga dinilai

Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon danTermohon namun tidak berhasil:;Menimbang, bahwa dengan melihat faktafakta mengenai kondisirumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, dapat dinilai sebagaibentuk pertengkaran yang terus menerus, bahkan dengan telah pisahranjangnya Pemohon dan Termohon telah perginya Termohon dari tempatkediaman bersama dan tidak pernah kembali sejak bulan Agustus 2010sampai sekarang, merupakan indikasi yang sangat kuat pecahnya rumahtangga (broken marriage

sehingga Majelis Hakimmenilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hiduprukun sebagai suami istri.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon danTermohon benarbenar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumahtangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendakiAllah dalam Surat ArRum Ayat 21 dan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonanPemohon dinilai

gugatanPenggugat harus diperiksa secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149ayat (1) R.Bg;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaituputusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjangberdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebaniPenggugat untuk membuktikan dalildalil gugatannya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalilnya, Penggugat telahmengajukan alat bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;Menimbang, bahwa bukti P.1 dinilai

Secara materil,bukti tersebut juga menjelaskan tempat tinggal senyatanya Penggugat yakni diKabupaten Seluma sehingga Hakim menilai secara yuridis Pengadilan AgamaTais memiliki kKewenangan untuk memeriksa perkara yang diajukan olehPenggugat;Menimbang, bahwa bukti P.2 dinilai Hakim secara formil sebagai aktaotentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya.

Tasmemenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktianyang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa saksi Penggugat dinilai Hakim sudah dewasa dansudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalampasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg jo. pasal 175 R.Bg;Menimbang, bahwa saksi dan saksi Il masingmasing menerangkanbahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.

dimiliki/dikuasai Taslina (pemilik SHM obyekperkara).d) Bahwa Penggugat/Sadaria telah melaporkan Taslina pemilik/atasnama sertipikat obyek perkara pada tanggal 11 Maret 2015 kepadaKepolisian sehingga dianggap telah mengetahui sertipikat tersebutpada Saat itu (P56).Bahwa jika gugatan didaftar tanggal 31 Maret 2016, maka gugatandinilai telah lewat waktu ex Pasal 55 UndangUndang Nomor 5Tahun 1986.Menimbang, bahwa berdasar pertimbanganpertimbangan a)Sampai dengan d) tersebut, maka gugatan Penggugat dinilai

kabur tidak jelas, tidak berdasar kepentingan yang legal dan diajukan telahlewat waktu:;Halaman 10 dari 14 Halaman, Putusan Nomor: 150/B/2016/PT.TUNMDNFormul02/Proksi01/KimMenimbang, bahwa dengan demikian dalil eksepsi Tergugattentang gugatan obscuur libel (kabur) dan diajukan telah lewat waktudinilai terbukti dan harus diterima;Menimbang, bahwa karena eksepsi diterima, maka halhal yangmenyangkut materi perkara tidak perlu dinilai dan dipertimbangkanlagi, dan selanjutnya gugatan harus ditolak;Menimbang

Tentang Memori dan Kontra Memori Banding Para PihakMenimbang, bahwa karena dalildalil Tergugat/Pembandingdalam memori banding dinilai terbukti dan cukup beralasan maka haltersebut dapat diterima/dipertimbangkan;Menimbang, bahwa pada sisi lain dalidalilPenggugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya karena dinilaikurang beralasan hukum, maka hal tersebut dikesampingkan;D.

berkedudukan hukum ataupersona standi in yudicio dalam perkara aquo;Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yaknikeluarga dan orangorang yang dekat dan telah memberikan keterangan dipersidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendirikarena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarannyadan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukunggugatan Penggugat, sehingga dinilai

Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugatnamun tidak berhasil;Menimbang, bahwa dengan melihat faktafakta mengenai kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dapat dinilai sebagai bentukpertengkaran yang terus menerus, bahkan dengan telah perginya Tergugat daritempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali sejak Oktober tahun 2014sampai sekarang, merupakan indikasi yang sangat kuat pecahnya rumah tangga(broken marriage) Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa

Hakim menilai rumah tanggatersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugatbenarbenar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yangsakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki dalam AlQur'an padaSurat ArRum Ayat 21, dan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 junctoPasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dinilai

;Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yaknikeluarga dan orangorang yang dekat dan telah memberikan keterangan dipersidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendirikarena saksi mengetahui langsung perselisihan dan pertengkarannya danternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukungpermohonan Pemohon, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhisyarat formil dan materiil

;Menimbang, bahwa dengan melihat faktafakta mengenai kondisirumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, dapat dinilai sebagai bentukperselisihan sejak bulan Februari 2012, telah pisah rumahnya antara Pemohondengan Termohon, dan Termohon yang tidak diketahui lagi keberadaanya dantidak diketahui lagi keberadaanya sejak bulan Februari 2012 sampai sekarang,merupakan indikasi yang sangat kuat pecahnya rumah tangga (brokenmarriage) Pemohon dan Termohon.

;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut,Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohonbenarbenar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yangsakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki Allah dalam SuratArRum Ayat 21 dan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 junctoPasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dinilai telahHalaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 2166/Pdt.G/2015/PA.Dpk.memenuhi alasan perceraian sebagaimana

Penetapan No. 397/Pdt.P/2021/PA.MmjMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.3 yangkedua alat bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil buktiautentik, karena itu patut dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon yangbernama Anak Pemohon, belum cukup umur 19 tahun sehingga Kantor UrusanAgama Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah menolak untukmenikahkannya;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalahorangorang yang tidak dilarang untuk menjadi

saksi, dan keduanya telahmemberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secaraformal kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat pembuktian saksi;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohontersebut di atas, yang pada pokoknya menerangkan bahwa alasan Pemohonhendak menikahkan anak Pemohon dengan calon suami dari anak Pemohontersebut yang bernama Calon suami karena anak Pemohon dengan Calonsuami saling mencintai serta menghendaki ingin segera menikah demimenghindari

dapatberakibat pada batalnya suatu pernikahan sebagaimana ditegaskan dalamketentuan Al Quran Surat An Nisa ayat 22, 23 dan 24, dan Pasal 8 sampaiPasal 11 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai Pasal 44Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasarkan fakta di persidanganbahwa tidak ada yang dapat menghalangi pernikahan anak Pemohon dengancalon suaminya tersebut, baik karena halangan nasab, sesusuan dan agama,maka majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan Pemohon untuk menikahkananaknya tersebut dinilai

., dinilai belum dapat membuktikan dalildalilHIm. 23 dari 40 hlm.Putusan Nomor 1527/Pdt.G/2018/PA.Lpk.permohonannya untuk menceraikan Termohon dk., karenanya harusdipertimbangkan dari bukti lainnya berikut ini;Menimbang, bahwa keterangan empat orang saksi Pemohon dk.yang dihadirkan dipersidangan akan dipertimbangkan berikut ini:Saksi pertama bernama Hj. Nurleli Siregar Binti BurhanuddinSiregar, saksi kedua Pemohon dk.bernama Emmida Sari Ritonga BintiMaksi Ritonga, saksi ketiga Pemohon dk.

;Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensiPenggugat d.r/Termohon d.k adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa gugatan Rekonpensi Penggugat dr. diajukanbersamaan dengan Jawaban pertama atas permohonan Pemohon dk.secara tertulis pada persidangan tanggal 18 Oktober 2018 sesuai denganketentuan mengajukan Rekonpensi dan isinya tidak bertentangan denganketentuan yang berlaku, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materilsesual dengan pasal 157 dan pasal 158 ayat (1) Rbg,

rasa keadilan;Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi yangmenuntut agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonpensi untukmembayar nafkah lampau Penggugat Rekonpensi, dalam hal ini Majelismenilai tidak jelas dan tidak rinci, hal ini Karena Penggugat Rekonpensihanya menuntut sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap, hal ini tidakpasti dan menimbulkan penafsiran ganda oleh karenanya Majelis Hakimberpendapat tuntutan Penggugat Rekonpensi di kategorikan yang tidakjelas dan tidak rinci serta dinilai

kabur;Menimbang, bahwa oleh karena tututan Penggugat Rekonpensioleh Majelis dinilai kabur, maka Majelis Hakim telah berdasar hukumdengan menyatakan tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang nafkahlampau tidak dapat diterima;HIm. 34 dari 40 hlm.Putusan Nomor 1527/Pdt.G/2018/PA.Lpk.Menimbang, bahwa Penggugat dr. menuntut agar Tergugat dr.membayar nafkah iddah kepada Penggugat dr. sebesarRp.10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah), sedangkan Tergugat dr.dalam repliknya terhadap gugatan Penggugat dr. menyatakan

Menghindarkan agarbekas isteri tidak boleh terlihat jatuh miskin dengan jarak ekonomi yangjauh berbeda dengan bekas suaminya setelah isteri bercerai darisuaminya; oleh karenanya Majelis mempertimbangkan mengingat masaperkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yanghampir mencapai masa 7 tahun, tentu bukan jangka yang singkat, telahmampu melewati kurun waktu yang lama dengan situasi senang maupunduka, suasana lapang maupun sulit, oleh karenanya dinilai tidak pantasdan tidak layak apabila

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama berikutnya pada hal 23yang menyatakan : Bahwa mengenai adanya pencantuman ancaman pidana penjarasecara minimal, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat dan menilai hal tersebut akansangat membelenggu kebebasan Hakim dalam memutus perkara berdasarkan hati nuranidan rasa keadilan, karena jika dihadapkan dengan perkara Terdakwa sebagai anggota TNIyang melakukan tindak pidana ini maka ancaman pidana minimal tersebut dinilai akandirasakan kurang

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan seorangprajurit walaupun ia sedang menjalani pidana selalu mendapat haknya berupa gajidari Negara sehingga Negara akan dirugikan terlalu besar karena harus membayargaji seorang prajurit TNI yang tidak melaksanakan tugas pokoknya di kesatuanmaka acaman minimal dinilai akan dirasakan kurang memberikan manfaat sehinggaMajelis Hakim Tingkat Pertama menilai bahwa hukuman minimal yang dijatuhkankepada Terdakwa tidak perlu diterapbkan sebagaimana

bahwa berdasarkan alasanalasan yang diuraikan di atas, MajelisHakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tidakdapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya harus dibatalkan dan Pengadilan MiliterTingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan di bawah ini.Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatifmaka Majelis Hakim Tingkat Banding akan membuktikan Dakwaan pertama lebih dahuludengan mengemukan unsurunsur yang dinilai

Bahwa para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai Prajurit TNIAD denganpangkat Serka, sampai dengan kejadian perbuatannya yang menjadikan perkara inimasih tetap aktif sebagai Prajurit TNIAD dan dinilai bertanggung jawab secarahukum.Dengan demikian Majelis Hakim Banding berpendapat, unsur kesatu telah terpenuhi.Unsur kedua : Tanpa hak atau melawan hukum.Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu tindakan atau perbuatan sipelaku dalam hal ini Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun

Bahwa benar dalam melakukan perbuatan sebagaimana terungkap di atas ternyatapada diri Terdakwa tidak ada kekuasaan dan kewenangan dalam pemilikan danpenguasaan ataupun menjadi perantara dengan Saksi Sertu Zulheri maupun pihaklain dalam jual beli dan peredaran Narkotika jenis sabusabu dinilai Terdakwamelakukan secara tanpa hak demikian pula Terdakwa tidak memiliki jjin dariInstansi yang berwenang untuk melakukan kegiatan peredaran Narkotika dalambentuk apapun sehingga dinilai perbuatan Terdakwa tersebut

23 (dua puluh tiga) tahun, dan sekarang Pemohon Konvensi danTermohon Konvensi tidak pernah berbaikan lagi, akan tetapi TermohonKonvensi membantah tentang sebabsebab perselisihan dan pertengkarantersebut;Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi telah mengakui antaraTermohon Konvensi dan Pemohon Konvensi telah terjadi perselisihan danpertengkaran, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, danoleh karena Termohon Konvensi membantah tentang sebab perselisihan danpertengkaran yang dinilai

Putusan Nomor 304/Pdt.G/2019/PA.PspkMenimbang, bahwa bukti (P) merupakan akta otentik dan dinilai telahmemenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani olehpejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untukkepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di mukapersidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti a quo dapat dijadikan sebagaialat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;Menimbang, bahwa bukti (P) yang diajukan

Putusan Nomor 304/Pdt.G/2019/PA.Pspkistri Ssudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaranterusmenerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangankedua orang Saksi a quo patut dinilai telah memenuhi syarat materilsebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehinggakesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil permohonan cerai PemohonKonvensi yang dikaitkan dengan buktibukti dan dihubungkan

Putusan Nomor 304/Pdt.G/2019/PA.PspkMenimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkahmasa iddah, sejumlah Rp6.000.000, (enam juta rupiah) untuk selama masaiddah terlalu besar jika dibandingkan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensikarena Tergugat rekonvensi bekerja sebagai supir hanya Sanggup membayarbiaya iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000, (satu juta limaratus ribu rupiah) selama masa iddah, oleh sebab itu Hakim akan menetapkanberdasarkan kepatutan dan dinilai mampu dipenuhi

Putusan Nomor 304/Pdt.G/2019/PA.Pspkselama masa iddah, oleh sebab itu Hakim akan menetapkan berdasarkankepatutan dan dinilai mampu dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi yaitusejumlah 1.000.000, (satu juta rupiah) selama masa iddah, TergugatRekonvensi harus membayar biaya iddah tersebut kepada Penggugatrekonvensi;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentangmutah (kenangkenangan) sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)oleh Tergugat rekonvensi hanya sanggup dan bersedia membayarnya

hubungan hukum denganTermohon sehingga Pemohon berkualitas sebagai legitima persona standi in judicio danmempunyai kepentingan hukum dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa Pemohon mendalikan bahwa Termohon adalah istriPemohon yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telahdiajukan alat bukti surat bertanda PK berupa photokopi Kutipan Akta Nikah, bukti manatelah diperiksa sedemikian rupa telah bermeterai cukup dimana photokopi tersebutsesuai dengan aslinya sehingga secara formal dinilai

telah memenuhi syarat formil suatuakta autentik, dan dalam bukti PK tersebut menerangkan bahwa Pemohon denganTermohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 12 Jum 2010, dengan demikianbukti PK tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, dan olehkarena bukti PK telah memenuhi syarat formil dam materil akta autentik, maka bukti PKtersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehinggaharus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami

istri yang terikat dalamHal. 12 dari 22 Putusan No. 434/Pdt.G/2013/PA.Sgmperkawinan yang sah, sehingga Pemohon harus pula dinyatakan terbukti mempunyaihubungan hukum dengan Termohon karena perkawinan, maka demi hukumpihakPemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagaipihak (legitima persona standi in judicio) dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam rangkamenguatkan dalildalil permohonannya patut dinilai telah memenuhi syarat

berpendapat bahwarumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dimana sendisendi rumah tanggatelah rapuh dan sudah sulit untuk ditegakkan kembali atau unsurunsur tidak ada harapan(ekspektasi) antara Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali sebagai suami istri(broken marriage) sebagaimana alasan perceraian yang dikandung maksud olehketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116huruf f Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 39 ayat 1 dan 2 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 dinilai

satu rajiterhadapTermohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa setelah putusan iniberkekuatan hukum tetap;Dalam Rekonvensi:Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanatelah diuraikan di muka;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukannya setelah pemeriksaantahap jawab menjawab, yang apabila ditinjau dari segi formalitas gugatan baliksebagaimana ketentuan Pasal 158 R.Bg yang menghendaki gugatan diajukan bersamaandengan jawaban, akan tetapi karena Penggugat dinilai

Mangloe Selatan: Tanah Baso Nyalae Barat : lorongYang jika dinilai dengan nominal mata uang rupiah saat ini berdasarkanNilai Jual Objek Pajak nilainya sekitar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah)per meter bujursangkar atau totalnya sebesar 150 x 1.000.000 = Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);Tanah kavling seluas 300 m2 dengan Persil No. 12 DII Blok 146, Kohir No.28 CI, yang terletak di Kel. Tamalanrea, Kec.

Murniatie Timur : Tanah milik Jalan.e Selatan: Tanah Kaharuddine Barat : Tanah milik TangsiYang jika dinilai dengan nominal mata uang rupiah saat ini berdasarkanNilai Jual Objek Pajak nilainya sekitar Rp. 150.000, (seratus lima puluhHal. 5 dari 31 hal.

Panakkukang, Kota Makassaryang jika dinilai dengan nominal mata uang rupiah saat ini berdasarkanNilai Jual Objek Pajak nilainya sekitar Rp. 1.200.000, (satu juta dua ratusribu rupiah) per meter bujursangkar atau totalnya sebesar 150 x 1.200.000= Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah);4 Tanah kavling seluas 150 m2 dengan Persil No. 25 SII, Kohir No. 380 CI,yang terletak di Kel. Tamamaung, Kec.

Mangloe Selatan: Tanah Baso Nyalae Barat : lorongYang jika dinilai dengan nominal mata uang rupiah saat ini berdasarkan NilaiJual Objek Pajak nilainya sekitar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) per meterbujursangkar atau totalnya sebesar 150 x 1.000.000 = Rp. 150.000.000(seratus lima puluh juta rupiah);1 Tanah kavling seluas 300 m2 dengan Persil No. 12 DI Blok 146, Kohir No.28 CI, yang terletak di Kel. Tamalanrea, Kec.

Panakkukang, Kota Makassar yangjika dinilai dengan nominal mata uang rupiah saat ini berdasarkan Nilai JualObjek Pajak nilainya sekitar Rp. 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah)per meter bujursangkar atau totalnya sebesar 150 x 1.200.000 = Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah);Tanah kavling seluas 150 m2 dengan Persil No. 25 SI, Kohir No. 380 CI,yang terletak di Kel. Tamamaung, Kec.

Bahwa harga bangunan dan tanaman yang berada diatas tanah milikpemohon dinilai sebesar Rp.305.992.000. (tiga ratus lima juta Sembilanratus Sembilan puluh dua ribu rupiah).3.

Objek yang dinilai (Tanah dan Tanaman / Tanah dan Bangunan / Tanah , Bangunan dan Tanaman ).Jadi tidak semua kerugian non fisik bisa di masukan dalam Proses Penilaiantergantung objek yang dinilai. ( PP!

(Pasal 65 ayat (1) Perpres 71 Tahun 2017)oleh karena itu semua kerugian yang dialami PEMOHON KEBERATANseperti tanah, bangunan, tanaman, premium (bila ada usaha), Solatium(biaya pindahan), waktu tunggu, dan biaya transaksi, semua dinilai olehTERMOHON KEBERATAN sehingga dalil PEMOHON KEBERATANyang menyatakan nilai ganti rugi yang diberikan oleh TERMOHONKEBERATAN tidak mencerminkan keadilan adalah tidak benar ;Bahwa nilai ganti kerugian yang dinilai sebagaimana tersebut di atasmerupakan nilai kewajaransehingga

Bahwa Penggantian Non Fisik atas tanah Pemohon dinilai Rp.620.013.000, (enam ratus dua puluh juta tiga belas ribu rupiah);Menimbang, bahwa alasan keberatan dari Pemohon Keberatan tersebuttelah disangkal oleh Termohon Keberatan , Termohon Keberatan II danTermohon Keberatan III yang pada pokoknya menyatakan bahwa ganti kerugiandisepakati untuk diberikan dalam bentuk uang dan penilaian ganti rugi atastanah milik Pemohon telah ditetapkan berdasarkan analisa nilai penggantianwajar, yang dinilai oleh KJPP

., dan ketidakhadiran Pemohon tersebut dinilai tidakdisebabkan sesuatu halangan yang sah;Bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidakmengirimkan orang lain sebagai wakil atau kKuasanya yang sah meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut dengan masingmasing relaas Nomor :3456/Pdt.G/2020/PA.Sbg. pada tanggal 02 Oktober 2020 dan 14 Oktober 2020dan ketidakhadiran Termohon tersebut dinilai tidak disebabkan sesuatuhalangan yang sah;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk