Membebankan terdakwa EDDY SOEPRIADY, M.Si Bin SAIN membayarbiaya perkara Rp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa melaluiPenasihat Hukumnya telah menyatakan banding di hadapan PaniteraPengadilan Negeri Bengkulu Klas A pada tanggal 17 Mei 2021 sebagaimanaAkta Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Pid/Tipikor/2021/PN Bgl. danpermintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukansecara sah kepada Jaksa Penuntut Umum, sesuai Akta PemberitahuanPermintaan

Banding Nomor 5/Akta.Pid/Tipikor/2021/PN Bgl, tanggal 18 Mei2021;Halaman 64 dari 87 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2021/PT BGLMenimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telahmenyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu Klas Apada tanggal 17 Mei 2021 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor5/Akta.Pid/Tipikor/2021/PN Bgl.dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umumtersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa,sesual Akta Pemberitahuan

Permintaan Banding Nomor5/Akta.Pid/Tipikor/2021/PN Bgl, tanggal 18 Mei 2021;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding dariPenasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, maka kepada PenuntutUmum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untukmempelajari berkas perkara, Ssebagaimana surat dari Panitera PengadilanNegeri Bengkulu Klas A tertanggal 11 Mei 2021, Nomor : W8.U1/2011/Pid.SusTPK.01.10/5/2021 yang ditujukan kepada kepada Jaksa Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Bengkulu

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding olehPenasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalamtenggang waktu dan tatacara serta syaratsyarat yang ditentukan oleh UndangUndang, maka permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan PenuntutUmum tersebut secara formil dapat diterima;Menimbang bahwa atas permohonan bandingnya Terdakwa melaluiPenasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Mei 2021sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor5/Akta.Pid/Tipikor

Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Trgatas permintaan bantuan delegasi dari Panitera Pengadilan NegeriTenggarong tanggal 10 Oktober 2017 Nomor W18U4/2837/Pdt.01.5/X/2017Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Tipikor Jakarta Pusat, yang dibuat olehAHMAD AZWAR ANAS HAIQAL, Jurusita Pengganti pada PengadilanNegeri/Niaga/HAM/Tipikor Jakarta Pusat, telah memberitahukan danmenyerahkan kepada ANTON DEDI HERMANTO,SH.MH., WASHINTON E.PANGARIBUAN,SH. NUR RIDHOWATI,SH.

Relas Pemberitahuan dan Pernyerahan Memori Banding Nomor32/Pdt.G/2016/PN Trg atas permintaan bantuan delegasi dari PaniteraPengadilan Negeri Tenggarong tanggal 16 Nopember 2017 Nomor W18U4/3297/Pdt.01.5/XI/2017 Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Tipikor JakartaPusat, yang dibuat oleh AHMAD AZWAR ANAS HAIQAL, JurusitaPengganti pada Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Tipikor Jakarta Pusat, telahmemberitahukan dan menyerahkan Memori Banding kepada ANTON DEDIHERMANTO,SH.MH., WASHINTON E. PANGARIBUAN,SH.

Relas Pemberitahuan dan Pernyerahan Kontra Memori Banding Nomor32/Pdt.G/2016/PN Trg atas permintaan bantuan delegasi dari PaniteraPengadilan Negeri Tenggarong tanggal 12 Pebruari 2018 Nomor W18U4/678/Pdt.01.5/II/2018 Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Tipikor JakartaPusat, yang dibuat oleh AHMAD AZWAR ANAS HAIQAL, JurusitaPengganti pada Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Tipikor Jakarta Pusat, telahmemberitahukan dan menyerahkan Kontra Memori Banding kepadaANTON DEDI HERMANTO,SH.MH., WASHINTON E.

SELASA tanggal 27Maret 2018 untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut dalamtenggang waktu 14 (empat belas) hari dari pemberitahuan ini, sebelumberkas perkara Nomor:32/Pdt.G/2016/PN.Trg tersebut dikirim ke PengadilanTinggi Kalimantan Timur di Samarinda;15.Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor32/Pdt.G/2016/PN.Trg, atas permintaan bantuan delegasi dari PaniteraPengadilan Negeri Tenggarong tanggal 22 Januari 2018 Nomor W418U4/349/Pdt.01.5/I/2018 pada Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Tipikor

Pemalang, tanggal 20 Maaret 2013, No:01/Pen.Pid/2013/PN.Pml. sejak tanggal 31 Maret 2013 s/d tanggal29 April 2013;Jaksa Penunitut Umum Kejaksaan Negeri Pemalang, tanggal 26 April2013, No.Sprint: 342/03.22/Ft.1/04/2013, sejak tanggal 26 April 2013 s/dtanggal 15 Mei 2013;Ketua Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan NegeriSemarang, tanggal 08 Mei 2013, No: 53/Pen.Pid/Sus/H/2013/PN.TIPIKOR.Smg, sejak 08 Mei 2013 s/d tanggal 06 Juni 2013 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan

,(keduanya Hakim Adhoc) masingmasing selaku HakimHakim Anggota,putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum padahari: Selasa, tanggal 17 September 2013, oleh Majelis Hakim yang sama,63dengan dibantu oleh PUJA WAHANA, SH. sebagai Panitera Pengganti padaPengadilan TIPIKOR di Pengadilan Negeri Semarang, dengan dihadiri olehMARVELOUS, SH. sebagai Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPurworejo dan dihadapan Terdakwa yang tidak didampingi Penasihat HukumTerdakwa .Hakim Anggota, Hakim

,MH.Panitera Pengganti,Ttd.PUJA WAHANA, SH.DICATAT DISINI :Bahwa atas putusan tersebut diatas, Jaksa / PenuntutUmum menyatakan banding pada tanggal 23 September 2013No. 111/Banding/Akta.Pid.Sus/2013/PN.TIPIKOR Smg.Semarang, Oktober 2013PENGADILAN TIPIKOR SEMARANGWAKIL PANITERA,Ttd.SRI BANOWO, SH.MM..NIP. 19580504 198203 1008.

Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat sejak tanggal 9 Februari 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat sejak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 23 April7 Perpanjangan tahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal9 Agustus 2015; 8 Perpanjangan penahanan oleh ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan TinggiDKI Jakarta sejak tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 08 September9 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiDKI Jakarta sejak tanggal 09 September 2015 sampai dengan tanggal 08 Oktober10 Perintah penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKIJakarta sejak tanggal 06 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 04 November11 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiDKI Jakarta sejak tanggal

DJEFRI LAALA membayar biaya perkarasebesar Rp5.000,00 ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 33/Pid.SusTPK/2014/PT.PAL. tanggal16 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu Nomor 06/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PL. tanggal 24 Juli 2014yang dimintakan banding tersebut ;MENGADILI SENDIRI:Menyatakan

Fakta membuktikan bahwa kedalaman tiang pancang dalamdesain perencanaan adalah belum mencapai lapisan tanah keras,sehingga terjadi penurunan tiang pancang yang mengakibatkan terjadinyakerusakan Dermaga Liang ;Putusan Judex Facti/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu Nomor 06/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PN.PL., dan putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi SulawesiTengah di Palu Nomor 33/Pid.Sus.TPK/2014/PT.PAL. tanggal 16 Januari2015 (yang dimohonkan kasasi) sama

Fakta hukum dalamputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu,Nomor 06/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PN.Palu, serta putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di PaluNomor 33/Pid.SusTPK/2014/PT.PAL. tanggal 16 Januari 2015 (yangdimohonkan kasasi) adalah telah menciderai rasa keadilan bagimasyarakat ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan permohonan kasasi dariPemohon Kasasi/Terdakwa Il tersebut Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan

harian Januari 2008;107. 1 (satu) bundel laporan bulanan mingguan dan harian Desember2007;108. 1 (satu) bundel laporan bulanan mingguan dan harian Nopember2007;109. 1 (satu) bundel laporan bulanan mingguan dan harian Oktober 2007;110. 1 (satu) bundel perhitungan data pengukuran awal:;Tetap terlampir dalam berkas perkara;Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (limaribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu Nomor : 03 / Pid.Sus Tipikor

No. 1928 K/Pid.Sus/2015Bahwa pada tanggal 13 Juni 2014 dilakukan pemeriksaan setempat dan foto foto pemeriksaan setempat kami lampirkan agar dapat menjadipertimbangan (terlampir) ;Bahwa Majelis Hakim di dalam putusannya menyebutkan putusan PengadilanNegeri Palu Nomor 51/Pid.Sus Tipikor/2013/PN.PL., tanggal 01 April 2014yaitu An. Ir.

Afandy Tandjaya yaitu Putusan Nomor50/Pid.Sus Tipikor/2013/PN.PL., tanggal 01 April 2014, tidak dimasukkansebagai barang bukti yang dipertimbangkan adalah tidak konsisten danmerupakan kesalahan di dalam menerapkan hukum pembuktian ;Bahwa Majelis Hakim juga tidak menerapkan hukum pembuktiansebagaimana mestinya yaitu tidak mempertimbangkan penjelasan Pasal 33Ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan bahwa khususuntuk pekerjaan

No. 1928 K/Pid.Sus/2015dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PENUNTUTUMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI POSO tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Palu Nomor 03/Pid.Sus Tipikor/2014/PN PL., tanggal 21 Juli2014 ;MENGADILI SENDIRI:1. Menyatakan Terdakwa Ir.

Jurusita Penggantipada Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Tipikor/HI Jakarta Pusat, yang isinyamenerangkan, bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019,kepada PT.PRAVATA KENCANA ASRI sebagai Turut Terbanding dahulusebagai Turut Tergugat, telah diberitahukan bahwa pada hari kamistanggal 5 November 2019, AINAL HUKMAN,SH.MA., Advokat, beralamatdi Menara Batavia BI No.1 Jalan KH.

/PNKwg.Tanggal 5 Desember 2019, kepada pihak lawannya, yaitu PT.Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT.PBSI) sebagai Terbanding II dahulusebagai Tergugat Il, yang pemberitahuannya disampaikan dan diterimaoleh salah seorang kuasanya (Pengacara Negara) yang bernamaROMDHANI YILIASARI SH.MH Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori BandingPerkara Perdata Nomor: 23/Pdt.G./2019/PN.Kwg., tanggal 20Desember 2019, yang dibuat dan dijalankan oleh ROMANSYAH,SHJurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Tipikor

Jurusita Pengganti padaPengadilan Negeri Negeri/Niaga/HAM/Tipikor/HI Jakarta Pusat, yangisinya menerangkan, bahwa pada hari Jumaat tangal 20 Desember 2019,telah memberitahukan dengan Resmi kepada AINAL HUKMAN SH.MAselaku kuasa dari BASUKI WIJAYA sebagai Pembanding dahulu sebagaiPenggugat, bahwa berkas pemeriksaan perkara telah selesai diminutasidan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak daripemberitahuan kepadanya, diberi kesempatan untuk mempelajari berkasperkara Nomor 23/Pdt.G

Relaas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara PerdataNomor : 23 /Pdt.G/2019/PN.KWG, tanggal 20 Desember 2019, yang dibuatHalaman 37 dari 64 Putusan Nomor 226/PDT/2020/PT BDGdan dijalankan oleh ROMANSYAH,SH Jurusita Pengganti padaPengadilan Negeri Negeri/Niaga/HAM/Tipikor/HI Jakarta Pusat, yangisinya menerangkan, bahwa pada hari Jumaat tangal 20 Desember 2019,telah memberitahukan dengan Resmi kepada EDWIN B.LOEKSONO,SH.selaku kuasa dari PT.PRAVATA KENCANA ASRI sebagai Turut Terbandingdahulu sebagai

WAHYUTI SYAMSUDIN DG LODI, S.AG selaku KepalaSekolah di SMPN 2 Tolitoli Utara Desa Binontoan Kecamatan Tolitoli UtaraKabupaten Tolitoli, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagidengan pasti sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan September 2018atau setidaktidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengantahun 2018, bertempat di SMPN 2 Tolitoli Utara Kecamatan Tolitoli UtaraKabupaten Tolitoli atau setidaktidaknya pada tempat lain yang termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Tipikor

WAHYUTI SYAMSUDIN DG LODI, S.AG selakuKepala Sekolah di SMPN 2 Tolitoli Utara Desa Binontoan Kecamatan TolitoliUtara Kabupaten Tolitoli, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukanlagi dengan pasti sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulanSeptember 2018 atau setidaktidaknya masih dalam kurun waktu tahun2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di SMPN 2 Tolitoli UtaraKecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli atau setidaktidaknya padatempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor

Khusus untuk Penggugat dikaitkan jugaputusan Pidana dari Pengadilan Tipikor dimana amar putusan Pidana dariPenggugat tidak ada pencabutan hakhak Penggugat sebagai PNS ;Bahwa menurut Ahli Sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010, diatur tata carapemberhetian dan tata cara pemberian hukuman disiplin kepada PNS.Dalam hal pemberian hukuman disiplin maka pemerintah harus membentukbadan pertimbangan jabatan atau majelis pemberian hukuman disiplin, untuktingkat daerah ketua majelis tersebut adalah Sekda;Bahwa menurut

Bukti T7won nn Fotokopi Salinan Putusan Pidana Tipikor Nomor29/PID.SUSTPK/2015/PN.GTO.(fokokopi Sesuai salinan); Fotokopi Surat dari Deputi Bidang Pembinaan ManajemenKepegawaian Direktur. PerundangUndangan BadanKepegawaian Negara Nomor Cl.2630/V.13110/94 Tanggal12 September 2018 Perihal Permohonan Pendapat HukumAtas PNS Mantan Narapidana.

(fokokopi dari fotokopi);Fotokopi Berita Acara Rapat Pembahasan ASN BermasalahHukum/Tipikor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten BoneBolango, tanggal 03 Mei 2018 .(fokokopi dari fotokopi)Fotokopi Berita Acara Rapat Pembahasan ASN BermasalahHukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten BoneBolango, tanggal 19 Oktober 2018.(fokokopi dari fotokopi);Fotokopi Surat dari Sekretraris Daerah Kabupaten BoneBolanggo tanggal O06 Maret 2019 Nomor: 800/BKPPDBB/242/III/2019 Hal Penyerahan.

Tipikor/2012/PN.Smda haruslah dikuatkan;Menimbang bahwa Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhipemidanaan dalam tingkat banding ini maka kepada terdakwa akan dibebani membayarbiaya perkara yang akan ditetapkan pada amar putusan;Mengingat, Pasal.3 jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 TentangPemberantasanTindak Pidana Korupsi jo UU.No.46 Tahun

Hakim Tinggisebagai Ketua Majelis, MOCHAMAD ILYAS, SHIMH. dan ANDREAS LUMME,SH.MH.Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan PenetapanWakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada tanggal 25 Pebruari 2013 Nomor :05/PID/TPK /2013/PT.KT.Smda, putusan mana pada Hari Kamis tanggal 28 Maret 2013diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengandidampingi oleh HakimHakim Anggota dan dibantu Abdul Hadi,SH, Panitera Pengganti.tanpa dihadiri oleh

perbuatan Terdakwa tidak terdapat alasanpemaaf atas dirinya dan/atau alasan pembenar dari perbuatannya, maka ia haruspula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;Mengingat, Pasal.3 UndangUndang No.31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yo pasal.55 Ayat 1 ke.1 KUHP,danUU No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tipikor

Membebankan kepadaTerdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bandung No. 37/TIPIKOR/2015/PTBDG, tanggal 11 Januari 2016 yangamar lengkapnya sebagai berikut: Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum; Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bandung tanggal 28 Oktober 2015, Nomor 128/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg yang dimintakan banding tersebut; Memerintahkan

No. 793 K/Pid.Sus/2016Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung No. 37/TIPIKOR/2015/PTBDG,tanggal 11 Januari 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri BandungNo. 128/Pid.SusTPK/2014/ PN.Bdg, tanggal 28 Oktober 2015 harus diperbaikisekedar mengenai barang bukti uang;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan

ke1 KUHP, UndangUndangNo. 48 Tahun 2009, UndangUndang No. 8 Tahun 1981 dan UndangUndangNo. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah denganUndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUTUMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI CIBINONG tersebut;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bandung No. 37/TIPIKOR

,M.Humd.t.oRoni Susanta, S.HHalaman 13 dari 14 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2018/PN BnaPanitera Pengganti,d.t.oMurdany, S.HUntuk salinan yang sama,Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR BandaAcehWakil PaniteraDrs. EFEN D1, S.HNIP. 196612261990031003 Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2018/PN Bna

PaniteraPanitera Muda TIPIKOR,(Tgl.... 2019.)PARMANTO Halaman 15 dari 16hal. Putusan Nomor 106 /Pdt. /2019/ PT TJK.16Perincian ongkos perkara: Redaksi putusan ................:..:::008 Rp. 10.000, Meterai putusan ..................:ceee 6.000, Biaya PrOSS oo... cee eeeeeee eee ees 134.000,JUMIAN ooo cece cece eee cee eee ceeeee eee eenees Rp.150.000,(Seratus lima puluh ribu rupiah). =========== Halaman 16 dari 16hal. Putusan Nomor 106 /Pdt. /2019/ PT TJK.

Rp.150.000,Salinan yang sama bunyinya olehPengadilan Tinggi Tipikor Banda AcehWakil PaniteraT. TARMULI, SHNIP : 19611231 198503 1 029 halaman 15 Putusan Nomor 29/PDT/2018/PT BNASalinan yang sama bunyinya oleh:Panitera Pengadilan Tinggi/TipikorBanda AcehH. SAID SALEM, SH. MHNip. 19620616 198503 1006halaman 16 Putusan Nomor 29/PDT/2018/PT BNASalinan yang sama bunyinya oleh:Panitera Pengadilan Tinggi/TipikorBanda AcehH. SAID SALEM, SH.

PUTUSANNO. 158/Pid.Sus/TPK/2018/PN.SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tipikor Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkaraTipikor dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : Drs. MOCHAMAD SYAMSUL ARIFINTempat lahir : MalangUmur/tanggal lahir : 57tahun/ 21 September 1961Jenis kelamin > LakilakiKewarganegaraan : IndonesiaTempat tinggal : Ji. A.

Penetapan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor selama 30 (tigapuluh) hari, sejak tanggal 16 Oktober 2018 s/d 14 Nopember 2018;8. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabayaselama 60 (enam puluh) hari, sejak tanggal 15 Nopember 2018 s/d 13 Januari2019;9. Penetapan Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan TinggiJawa Timur selama 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal 14 Januari 2019 s/d 12Februari 2019;10.

memerintahkan kepada Jaksa PenuntutUmum untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara ini;Telah mendengar keterangan para saksi dan pendapat ahli yang diajukan olehPenuntut Umum;Telah mendengar keterangan Terdakwa;Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum;Telah mendengar pledoi (pembelaan) Terdakwa;Telah meneliti barang bukti surat dalam perkara ini;Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor

TOEMION, dengandemikian unsur melawan hukum ini Majelis Hakim Tipikor mengikuti JurisprudensiMARI yang sudah tetap atau konstan, sehingga melawan hukum dalam tindak pidanakorupsi adalah baik melawan hukum Formil maupun Materiil.Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Bidang Manajemen Perparkiranpada Dinas Perhubungan Kota Malang dalam pelaksanaan pemungutan retribusiparkir dilapangan membuat Surat Perjanjian Target dengan Pengelola Parkir, selainitu Terdakwa juga membuat kebijakan setoran retribusi

,MH., Panitera Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabayadengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kota Malangdan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;Hakim Adhoc Tindak Pidana Hakim Ketua MajelisKorupsi sebagai anggota Ttd. Ttd.Kusdarwanto, S.H., S.E., M.H., Wayan Sosiawan, SH., MH.Hakim Adhoc Tindak PidanaKorupsi sebagai anggota Il,Ttd.Dr. Agus Yunianto, S.H., M.H.,Panitera Pengganti,Ttd.Romauli Ritonga, SH., MH.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (limaribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 27/PID/Tipikor/2012/PT.KT.SMDA tanggal 26 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut1. Menerima permohonan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;2.

Tipikor/2011/PN.Smda, tanggal 17Juli 2012, atas nama Terpidana SIHAR MANULLANG, B.A.

Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut Majelis Hakim JudexJuris melakukan kehilafan nyata karena seharusnya memenuhi ketentuanPasal 3 UndangUndang Tipikor terhadap perbuatan Terdakwa danTerdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun.Menimbang bahwa oleh karena terdapat perbedaan pendapat dan telahdiusahakan dengan sungguhsungguh tetap tidak tercapai mufakat, makasesuai Pasal 182 Ayat (6) KUHAP Majelis mengambil putusan dengan suaraterbanyak yaitu mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali

Tipikor/2011/PN.Smda. tanggal 17 Juli 2012;MENGADILI KEMBALI :1. Menyatakan Terpidana SIHAR MANULLANG, B.A., tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi;2. Membebaskan Terpidana tersebut oleh karena itu dari semua dakwaanPenuntut Umum ;3. Memulinkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat sertamartabatnya ;4. Menetapkan barang bukti berupa :1.

Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tipikor padaHal. 115 dari 116 hal. Put. No. 35 PK/Pid.Sus/2016Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis besertaHakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu) oleh Agustina DyahPrasetyaningsih, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh PemohonPeninjauan Kembali/Terpidana dan Penuntut Umum.Hakim Hakim Anggota : Ketua Majelis :ttd./ ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

PUTUSANNo. 1951 K/Pid.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus TIPIKOR dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : ERISMAN CANIAGO Bin M.

(lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Padang Nomor : 16/TIPIKOR/2012/PT.PDG., tanggal 23 Juli 2012 yangamar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan dariPenasihat Hukum Terdakwa ;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Padang Nomor : 22/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG, tanggal 09 Mei 2012,sekedar pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, sehinggaamar lengkapnya sebagai

No. 1951 K/Pid.Sus/201 2Menimbang, berdasarkan atas pertimbangan di atas Mahkamah Agungberpendapat bahwa permohonan kasasi tersebut dapat dikabulan dan putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor :16/TIPIKOR/2012/PT.PDG., tanggal 23 Juli 2012 yang memperbaiki putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor :22/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG., tanggal 9 Mei 2012, tidak dapat dipertahankanlagi, oleh karena itu harus dibatalkan serta Mahkamah Agung

UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PAINAN tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor : 16/TIPIKOR

Abdul Latief, SH.MH., dan H.Syamsul Rakan Chaniago, SH.MH., HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR padaMahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim AnggotaHal. 86 dari 87 hal. Put. No. 1951 K/Pid.Sus/2012tersebut, dibantu oleh Purwanto, SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadirioleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ Prof. Abdul Latief, SH.MH. ttd./DR. H. M.

SidodadiKec.Kedaton Bandar Lampung ;Agama IslamPekerjaan WiraswastaPendidikan >: SMKTerdakwa Telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :12Penyidik tidak dilakukan penahanan ;Penuntut Umum dengan jenis tahanan kota tanggal 07 Juli 2011Nomor : PRINT.2838/N.8.10/Ft.1/07/2011 sejak tanggal 07 Juli 2011s/d tanggal 26 Juli 2011 ;Ketua Pengadilan Tipikor untuk perpanjangan tahanan berdasarkanalasan tertentu dengan jenis tahanan kota tanggal 20 Juli 2011Nomor: 04/Pen.Pid.Tpk/2011/PN.TK

;Hakim Pengadilan Tipikor dengan jenis tahanan kota tanggal 19Agustus 2011 Nomor : 08/Pen.Pid.TPK/2011/PN.TK sejak tanggal19 Agustus 2011 s/d 17 September 2011;Ketua Pengadilan Tipikor dengan jenis tahanan kota tanggal 01September 2011 Nomor: 08/Pen.Pid.

Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.Menimbang, bahwa pengertian tentang menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu korperasi terdapat dalam rumusan Pasal 3 ayat (1) UU Tipikor, unsur inibersifat alternatif, yaitu dapat meliputi menguntungkan diri sendiri, memperkaya oranglain atau memperkaya korporasi.

Sauki Pratama Alfian;Ad.6.(1)(2)(3)69Menimbang bahwa, berdasarkan uraian tersebut maka unsure ini telah terpenuhi;Unsur Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Nomor 20tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang No. 31 tahun 1999adalah tentang pembayaran uang pengganti;Menimbang bahwa di dalam pasal 18 UU Tipikor telah menyebutkan bahwaSelain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab UndangundangHukum Pidana, sebagai pidana tambahan

kKeuangan Negara atauperekonomian Negara, dalam UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan NegaraHalaman 48 dari 60 Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2016/PN.Smrsecara tegas ditetapbkan bahwa lembaga/instansi yang berwenang untuk melakukanaudit terhadap Keuangan Negara adalah BPK/BPKP, namun tidak menghilangkankewenangan aparat penegak hukum melakukan perhitungan kerugian KeuanganNegara atau Perekonomian Negara berdasarkan fakta yang terungkap di persidangansebagaimana telah banyak dilakukan Hakimhakim Tipikor

Subsidiaitr;woneee Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan halhalyang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasanpembenar dan atau sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;n Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;n Menimbang, bahwa dalam putusan perkara ini terdapat adanya perbedaanpendapat (dissenting opinion) dari Hakim Anggota II/Hakim Ad Hoc Tipikor

Negara atauperekonomian Negara, dalam UndangUndang No. 1 Tahun 2004 tentangHalaman 53 dari 60 Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2016/PN.SmrPerbendaharaan Negara secara tegas ditetapbkan bahwa lembaga/instansi yangberwenang untuk melakukan audit terhadap Keuangan Negara adalah BPK/BPKP,meski tidak menghilangkan kewenangan aparat penegak hukum melakukanperhitungan kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara berdasarkanfakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah banyak dilakukan Hakimhakim Tipikor

(Hakim Ad Hoc Tipikor), masingmasingsebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari ini, Selasa tanggal 22 November 2016 oleh Ketua Majelis, dengandidampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RIYATI SAPRIANI,Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSamarinda, serta dihadiri oleh DENI PARDIANA, S.H, Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Bulungan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.Hakim Anggota , Hakim

tersebut :> Ditahan oleh:Penyidik : 27 Agustus 2013 sampai dengan 15 September 2013;Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 16September 2013 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2013;Penuntut Umum : sejak tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan tanggal11 November 2013;Perpanjangan Ketua pengadilan Negeri Pekalongan : sejak tanggal 12November 2013 sampai dengan tanggal 11 Desember 2013;Hakim : sejak tanggal 14 November 2013 sampai dengan 13 Desember2013;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

Advokatpada Law Office YOSEP PARERA and PARTNERS* yang beralamat di JalanSemarang Indah Blok D.16 Nomor : 5 Kota Semarang;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara yangbersangkutan; Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir pada berkasperkara; Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum; Telah mendengar Keterangan Saksisaksi, Keterangan

YARKONIBin ABDURRAHIM (dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus olehPN TIPIKOR Semarang) dalam kedudukannya sebagai Satgas Raskin BulogSubdivre VI Pekalongan berdasarkan Surat Tugas No.ST/04/Rek/IV/2011 tanggal02 Januari 2011 dan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu No.30/Rek/V/2010 tanggal 4 Januari 2010 Tugas dan tanggung jawab sebagai SatgasSubdivre VI Pekalongan, pada bulan Januari 2011 sampai dengan bulanDesember 2011 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam

Musyawarah Majelis Hakim TindakPidana Korupsi pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2014, oleh ERINTUAHDAMANIK, SH., MH., selaku Hakim Ketua Majelis, JHON H BUTAR BUTAR, SH.MH.Msi, Hakim Karir dan KALIMATUL JUMRO, SH., Hakim Ad Hoc Tipikormasingmasing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidangyang terobuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2014 olehERINTUAH DAMANIK, SH., MH., selaku Hakim Ketua Majelis, AGOES PRWADI,SH., dan KALIMATUL JUMRO, SH., masingmasing Hakim Ad Hoc Tipikor