Ditemukan 997 data
Pembanding/Tergugat I : YESAYA Alias YAN RANTE Diwakili Oleh : Basnar, SH.
Pembanding/Tergugat X : SONYA SILVANA KIUK Diwakili Oleh : Basnar, SH.
Pembanding/Tergugat VIII : MARKUS NELIS Diwakili Oleh : Basnar, SH.
Pembanding/Tergugat VI : FINCE RATULABI RANTE Diwakili Oleh : Basnar, SH.
Pembanding/Tergugat XV : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LUWU TIMUR Diwakili Oleh : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LUWU TIMUR
Pembanding/Tergugat IV : RUTH YANSEN MIRI Diwakili Oleh : Basnar, SH.
Pembanding/Tergugat XIII : ABDUL MALIK ALias DG. KULLE Diwakili Oleh : Basnar, SH.
Pembanding/Tergugat II : MARTHA RANTE Diwakili Oleh : Basnar, SH.
Pembanding/Tergugat XI : DANNY JACKSON Diwakili Oleh : Basnar, SH.
Pembanding/Tergugat IX : SONNY FRANGCKY KIUK Diwakili Oleh : Basnar, SH.
Pembanding/Tergugat VII : PETRUS RANTE Diwakili Oleh : Basnar, SH.
Pembanding/Tergugat V : IRIAN RANTE Diwakili Oleh : Basnar, SH.
Pem
120 — 57
tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksadan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusanPengadilan Negeri Malili tanggal 16 Agustus 2017 Nomor 3/Pdt.G/2017 /PN.MIldan telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama memoribanding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat danKontra Mememori Banding yang diajukan Terbading, yang ternyata tidak adahalhal baru yang perlu dipertimbangkan;Menimbang, bahwa Maelis
Pembanding/Penggugat II : CIPTO WALUYO
Terbanding/Tergugat I : YUDI SUTANTO
Terbanding/Tergugat II : JAN MARISA
Terbanding/Tergugat III : TAN LISA
Terbanding/Tergugat IV : KARTIKA WIDJAJA
Terbanding/Tergugat V : FARA INDAHWATI
Terbanding/Tergugat VI : SUWITO SAPUTRA
Terbanding/Tergugat VII : NIRSAM SILUN
Terbanding/Tergugat VIII : YAYASAN PUTERA HARAPAN BANYUMAS
Terbanding/Tergugat IX : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANYUMAS
Terbanding/Tergugat X : Tjandrawathy Tjiptokentjono SH
147 — 71
Pengadilan atau) maelis yang memimpinpemeriksaan persidangan, wajib memberi kesempatan yangsama (to give the same opportunity to each party) untukmengajukan pembelaan kepentingan masingmasing.....Kesempatan untuk mengajukan pembelaankepentingan adalah hak, pengadilan tidak bolehmengesampingkannya tanpa alasan yang sah, persidanganharus mendengarkan kedua belah pihak (must hear each party)secara proporsional, jika hal itu mereka minta... ...oleh karenamengajukan dan menyampaikan pembelaan kepentinganmerupakan
158 — 170 — Berkekuatan Hukum Tetap
Judex Facti telahmenyalahgunakan keadaan untuk pembenaran surat kuasa Termohonkasasi/Terbanding/Penggugat, Hal ini terlihat dengan Jelas dalamPertimbangan hukum Maelis Hakim hanya mengambil alih putusanPengadilan Negeri Jakarta Utara menjadi pertimbangan Majelis HakimBanding, sehingga telah menyalahi tertib hukum acara dan merupakankesalahan dalam menerapkan hukum bahwa pemeriksaan dilakukan mulaiposita gugatan, suratsurat bukti, Putusan pengadilan Negen dibaca danditeliti lagi, semua segi pemeriksaan
251 — 139
memperhatikan ketentuanPasal 32 ayat (2) Peraturan dan Prosedur BANI menyebutkansebagai berikut:Dalam putusan tersebut, Majelis menetapkan suatu bataswaktu bagi pihak yang kalah untuk melaksanakan putusandimana dalam Putusan Majelis menetapkan sanksi dan/atauHalamat 47 dari 147 Putusan No.256/Pdt.G/2019/PN.Bdg.denda dan/atau tingkat bunga dalam jumlah yang wajarapabila pihak yang kalah lalai dalam melaksanakan Putusanitu.2) Menimbang, bahwa untuk melaksanakan Putusan Arbitrase BANIdalam perkara a quo Maelis
pihak bermusyawarah,Halamat 109 dari 147 Putusan No.256/Pdt.G/2019/PN.Bdg.2)bermufakat, berdamai atau mencari titiktitik solusi, namun upayaperdamaian ini tidak menghasilkan perdamaian diantara para pihakUpaya Majelis Arbitrase BANI yang telah berusaha mendamaikanpara pihak yang bersengketa selama Perkara Arbitrase berlangsungtelah sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) UU Arhbitrase, yangTERMOHON II kutip sebagai berikut:Dalam hal para pihak datang menghadap pada hari yang telahditetapkan, arbiter atau) maelis
98 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pertimbangan Judex Facti dalam putusan perkara a quo padahalaman 66 Paragraf ke3, disebutkan :Menimbang, bahwa terlebih dahulu Maelis Hakim akanmempertimbangkan mengenai apakah yang menjadi dasar peraturantentang Penetapan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) Dana PensiunIPTN adalah Keputusan Direksi PT. Industri Pesawat Terbang NusantaraNomor : KEP/05/030.02/IPTN/HROOOO/12/99 tanggal 6 Desember 1999ataukah Surat Keputusan Direksi PT.
75 — 19
aUang sekolah 12 bulan x Rp.750.000, x 11 tahunRp.99.000.000, (sembilan puluh sembilan juta rupiah);Uang saku Rp.800.000 x 12 bulan x 11 Tahun =Rp.105.600.000,(seratus lima juta enam ratus riburupiah);Uang Buku/Praktek = Rp.8.000.000, (delapan jutarupiah);Uang makan Rp.750.000 x 12 bulan x 11 Tahun =Rp.99.000.000, (sembilan puluh sembilan juta rupiah);Uang masuk pesantren = Rp.5.000.000,(ima jutarupiah);Berdasarkan alasanalasan yang telah dikemukakan di atas maka dengan iniPenggugat memohon kepada Maelis
1.ROSMALINA SINAGA, SH
2.IBNU SUUD. SH
3.MARDIANA YOLANDA I. SILAEN, SH, MH
4.M FITRA AZHAR, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD ELDI WAHYU PRATAMA
419 — 255
Oleh karenanya menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telahmemenuhi unsur memanipulasi dan menciptakan informasi elektronik dan ataudokumen elektronik dalam hal ini berupa data nasabah Bank seolaholahmenjadi data yang otentik sehingga Kartu Putih yang semula tidak ada datanyadapat dipergunakan seperti layaknya kartu ATM yang asli yang dapatdipergunakan untuk melakukan transaksi kKeuangan melalui mesin ATM;Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap dan terbukti dipersidangan menurut Maelis
162 — 67
Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atastanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuaidengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya;Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada doktrindoktrin tentang tanahterlantar tersebut, pada akhirnya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti Para P4tidaklah bertentangan dengan doktrindoktrin hukum agraria yang berlaku di Indonesiayang mengatur tentang tanah terlantar, sehingga dapat digunakan oleh Maelis
62 — 16
Mahmud dan terdakwa SyukronAziz, S.Ag bin Mudlofir dan setelah diteliti olen Maelis tentang identitasnya,ternyata telah sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana yangtercantum dalam Surat Dakwaan Pennuntut Umum tersebut, sehingga jelas bagiMajelis bahwa Para terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam SuratDakwaannya adalah Para Terdakwa sebagaimana yang dihadapkandipersidangan dalam perkara ini dan oleh karena itu tidak ada error in persona;Menimbang, bahwa dengan telah sesuainya identitas
Terbanding/Penggugat : PT.KARANG JUANG INDAH diwakili SURYO SOETOMO selaku Direktur Utama
69 — 37
Bahwa kesimpulan Penggugat ini sudah tentusangatlah keliru karena Penggugat tidak berhak untuk menilai putusanMajelis Hakim P.K. bahwa putusan Maelis Hakim P.K. adalahputusan yang terakhir dan mengikat para pihak, sedangkan berkaitanPutusan No. : 81/PDT/2017/PT.SMR. .Halaman 31 dari 748.dengan eksekusi, jika ekseksui tersebut berlandasan alas hukumyang tidak sah, maka penetapan eksekusi dapat dicabut dan ataudibatalkan.Bahwa oleh karena Yusuf Saban tidak melakukan upaya hukumkasasi dalam perkara
Nyonya Zubaidah
Tergugat:
1.PT. Bank CIMB Niaga Tbk
2.PT. Kalpataru Investama
4.Kementerian Keuangan Republik beralamat di Jalan Prajurit KKO Usman
5.Prima Cable Indo
124 — 34
Bantahan yang diajukan oleh Pembantah tidaksesuai dengan dasar hukum yang diatur dalam pasal 207 HIR, 3) posita Bantahan tidak memiliki kesesuaian dengan petitum yang dimintakan Pembantahdan 4) Pembantah adalah Pembantah beriktikad buruk karena telahmencantumkan dalil yang keliru/tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.Adapun uraian lebih lanjut mengenai alasanalasan tersebut adalahsebagaimana diuraikan sebagai berikut:BANTAHAN PEMBANTAH TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM DAN DASAR FAKTAYANG TEPAT36.37.38.Maelis
167 — 142
pengetikan,sehingga Majelis berpendapat bahwa tekait dengan salah pengetikan danpenulisan, begitu pula dalam hal penulisan dobel dalam gugatan tidakmenyebabkan gugatan penggugat cacat formil sehingga majelis hakimberpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;Gugatan Penggugat Error in In PersonaMenimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat yang menyetakan bahwaada pihak yang seharusnya tidak masuk dalam gugatan rekonvensidimasukkan.Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Maelis
1.PT IKHLAS BANGUN SARANA
2.PT HAPSARI NUSANTARA GEMILANG
Tergugat:
Komis Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia
Turut Tergugat:
1.PT Cipta Aksara Perkara
2.PT Alfa Adiel
3.Kelompok Kerja I Unit Layanan Pengadaan Kabupaten
352 — 255
ielahmelakukan persengkongkolan tender terkait TenderPembangunan Jalan Ruas NgajamApulea Segmen III.Tuduhan TERMOHON KEBERATAN sematamata hanyaberdasarkan asumsiasumsi, hal ini terdapat pada kesamaankesamaan diantara PARA PEMOHON KEBERATAN sehinggamelahirkan persengkongkolan horizontal dan jugapersengkongkolan vertikal adalah salah dan tidak terbukti.Asumsi TERMOHON KEBERATAN atas adanyapersengkongkolan horizontal sebagaimana pada halaman 99Putusan TERMOHON KEBERATAN yang dikutip sebagaiberikut:4.5 Bahwa Maelis
Pembanding/Tergugat II : PT. Bank Mandiri Tbk KCP Pondok Ungu Permai Diwakili Oleh : PT. Bank Mandiri Tbk KCP Pondok Ungu Permai
Terbanding/Penggugat : Mafuli
Terbanding/Turut Tergugat : Badan Pertanahan Kabupaten Bekasi
Turut Terbanding/Tergugat III : Kantor Notaris/PPAT Ny. Rosita Siagian
88 — 69
Gugatan Penggugat Enor in Persona.Menimbang, bahwa menurut Maelis Hakim formulasigugatan Penggugat khususnya mengenal kedudukan Tergugat I!adalah telah tepat oleh karena pertanggungjawaban pihakpihakterkait dengan fungsi /kewenangan dan tanggung jawab dalamperkara ini, sehingga dalam ha!
139 — 691
., Jaksa / Penuntut Umum Terdakwa,serta Penasihat Hukum Terdakwa tersebut.HakimHakim Anggota : Hakim Ketua Maelis,H. AK STR, SH.MH. MAMAN M. AMBARI, SH.MH.SYAIFONI, SH.Mhum. Panitera Pengganti,MASNURZEN, SH.
Terbanding/Terdakwa : AGUS bin ATIM
82 — 61
Gugatan Penggugat Enor in Persona.Menimbang, bahwa menurut Maelis Hakim formulasigugatan Penggugat khususnya mengenal kedudukan Tergugat I!adalah telah tepat oleh karena pertanggungjawaban pihakpihakterkait dengan fungsi /kewenangan dan tanggung jawab dalamperkara ini, sehingga dalam ha!
76 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
putusan tersebutdalam Petitum Gugatan;Bahwa kemudian terkait Judex Facti memberikan putusan sebagaimanapoint 7 masuk dalam kategori Putusan Judex Facti Ultra Petita, kalaupunkemudian Judex Facti berpendapat dasar pengambilan keputusan yangmelebihi tuntutan adalah bagian dari putusan hakim yang ex a quo etbono, dengan pembenaran pengambilan keputusan ex a quo et bonodapat dibenarkan asalkan masih sesuai dengan isi gugatan primer;Bahwa sebagaimana petitum Gugatan Penggugat tidak pernah memintakepada Maelis
85 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 415 K/TUN/20171.Pasal 5 huruf cMemeriksa perkara dengan arif, cermat dan sabar,Pasal 5 huruf dMemutus perkara, berdasarkan atas hukum dan rasa keadilan;Pelanggaran Kode Etik Hakim adalah:> Mayelis Hakim sengaja tidak memberitahukan Tergugat danpihak terkait untuk memuluskan permohonan Penggugat;> Majelis Hakim sengaja mengeluarkan penetapan penundaantertanggal 27 Juni 2016 tanpa diketahui Tergugat;> (Diakui Majelis Hakim pada persidangan tanggal 20 Juli 2016,bahwa Maelis Hakim telah
342 — 505 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan No.631 K/Pdt.Sus/2008yang diberikan rekomendasi untuk mendapatkan surat dukunganmaka semakin maksimal produk yang dipasarkan.Menurut Majelis Hakim merupakan pertimbangan yang tepat dan benardan telah didukung oleh faktafakta yang telah diuraikan tersebut diatas,karenanya keberatan tersebut tidak beralasan hukum sehingga patutditolak.Pertimbangan Maelis Hakim tersebut diatas hanya mengambil alih begitusaja pertimbangan Termohon Kasasi tanpa terlebih dahlu mencermatisecara keseluruhan faktafakta
Terbanding/Tergugat I : Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
Terbanding/Tergugat II : Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja PT Freeport Indonesia
114 — 74
Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua Maelis,dengan I. NYOMAN SUTAMA, S.H.,M.H. dan ACHMAD YUSAK S.H.