Amin Lembesebagai penerima redistribusi atas bidang tanah darat dimaksud;e Bahwa status tanah semula adalah tanah kelebihan milik Tuan Laow LanEng yang terkena Land Reform, dimana tanah kelebihan tersebut oleh TuanLaow Lan Eng dikembalikan kepada Negara, dan oleh Negara direstribusikankepada Sdr.

Jaffer Husssain (Marriage BreakdownUnder The Law Reform Act, 1976 And In Islam: A Comparative View, IIU LawJournal, Vol. , No. 1, 1989, halaman 126;If on the object of the marriage being defeated, separation has not beenallowed to the parties, this would has been a cruel limitation of the right offree choice and society would have been deprived o f a happy married stateof life(Apabila tujuan perkawinan gagal dicapai, perceraian tidak diljinkan bagi parapihak, hal ini bisa merupakan ketentuan yang

menguasai sebidangTanah tapak perumahan di wilayah kecamatan Percut Sei Tuan No. 590/108/SK/X/2013 tertanggal 02 Oktober 2013, diberi materai secukupnya, yangtelah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya selanjutnya diberitanda Bukti T Il1;Foto Copy Surat Pembagian Tanah Objek Landreform No.592.13/362/DS/1986, telah diberi Materai secukupnya dan dinazegelen serta dilegalisirsesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T Il 2;Foto copy Surat Gambar sebidang tanah Negara objek Land reform

JAFFERHUSSAIN (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And InIslam : A Comparative View, IIU Law Journal, Vol.

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Pasal6, yang menyatakan bahwa bila tanah milik Adat,yang jatuh menjadi tanah Negara dan digunakanoleh pemerintah sendiri, maka Pemerintah yangbersangkutan, berkewajiban memberikan ganti rugikepada bekas pemilik tanah adat, yang besarnyaditetapkan oleh panitia Land Reform/PanitiaSembilan;Hal. 52 dari 85 hal. Put. No.2340 k/Pdt/20146.2. Kepres Nomor 55 Tahun 1993:a. Pasal 7 menyatakan bahwa : Panitia Pengadaantanah untuk kepentingan umum terdiri dari:1).

Pasal 6, menyatakan bahwa tanah milik adat yangjatuh pada Negara dan oleh pemerintah diberikankepada yang berhak atau yang digunakan sendiri olehPemerintah, diberikan ganti rugi kepada bekas pemiliktanah adat, yang besarnya ditetapkan oleh panitiaLand Reform;2.2.4.

keagamaan, atauinstansi pemerintah yang secara fisik menguasai, menggunakan,memanfaatkan dan memelihara tanah negara secara turun temurundalam waktu tertentu dan/atau memperoleh dengan cara tidakmelanggar ketentuan peraturan perundangundangan.2) Pasal 23 ayat (2): Penguasaan tanah negara sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa:= sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktu haknya;= surat Sewamenyewa tanah;=" surat keputusan penerima obyek tanah /and reform

badan keagamaan, atauinstansi pemerintah yang secara fisik menguasai, menggunakan,memanfaatkan dan memelihara tanah negara secara turun temurundalam waktu tertentu dan/atau memperoleh dengan cara tidakmelanggar ketentuan peraturan perundangundangan.Pasal 23 ayat (2): Penguasaan tanah negara sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa:" sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktu haknya;= surat Sewamenyewa tanah;=" surat keputusan penerima obyek tanah /and reform

Pembayaran biaya land reform dan pajakpajak terkait serta biayapengurusan pembuatan sertifkat melalui Notaris Linda Aprianti,Maka berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, Tergugat Intervensi dengan inimemohon agar Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraPalembang dalam perkara ini berkenan menetapkan Putusan yang amarputusannya, sebagai berikut :I.

Hasan selama hidupnya juga memilkibidang tanah yang lain, sehingga melebihi batas jumlah tanah pertanian yang ditentukanoleh land reform sebanyak 5 ha sebagaimana Perpu No. 56 tahun 1960.Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan surat bukti T11 berupa fotocopyakta jual beli No. 246/2001 antara Masripah dengan Emi, tidak ada aslinya, oleh karena ituuntuk kepentingan perkara ini kemudian dihadirkan pemeriksaan terhadap PPAT Camat dipersidangan dan ternyata diperoleh fakta hukum bahwa Akta Jual beli

suatusebab yang dilarang/suatu sebab yanghalal, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1335 KUHPerdata,yang menyebutkan suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telahdibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidakmempunyai kekuatan, maka dengan demikian apabila suatu perjanjianmencangkup hal yang dilarang seperti tersebut diatas, menyebabkanperjanjian tersebut batal demi/karena hukum;(Hukum tentang Kebatalan Perjanjian, Hal. 48, Elly Herawati & HerlienBudiono, Penerbit National Legal Reform

Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor Perkara : 1808 K/Pdt/2007,tanggal 28 Januari 2008, dengan kaidah dan dasar hukumKonsekuensi logis dari suatu perjanjian yang dibuat berdasarkanketidakwenangan mengakibatkan batalnya perjanjian dan seluruhtindakan dan dokumen yang dibuat berdasarkan perjanjiantersebut;(Hukum tentang Kebatalan Perjanjian, Hal.90100, Elly Herawati &Herlien Budiono, Penerbit National Legal Reform Program);Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka jelas bahwa ParaTergugat telah melakukan

., dalam bukunya Praperadilan di Indonesia: Teori,Sejarah, dan Praktiknya, Jakarta : Intitute for Criminal Justice Reform,2014, Cet. 1, him. 4, yang menyatakan: Praperadilan bertujuanmenegakkan dan memberikan perlindungan hak asasi manusia (HAM)tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan.Mekanisme ini dipandang sebagai bentuk pengawasan secara horizontalterhadap hakhak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan.Pada dasarnya setiap tindakan upaya paksa, seperti penangkapan

Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara No.183/B/2014/PT.TUN.JKT) hanyalah T1, T2, T3, T4, T5,T6, dan T7 yang kesemuanya merupakan bukti dari Tergugat, berupa :T1 : Peraturan Menteri PANRB No.31 Tahun 2013 tentang Organisasi danTata Kerja Kementerian PANRB;T2 : Peraturan Presiden RI No.56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempatatas Peraturan Presiden No.24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas,dan Fungsi Kementerian Negara serta Sususnan Organisasi, Tugas, danFungsi Eselon I Kementerian Negara;T3 : Notulen Reform

Tanpa perluberpanjang lebar, sudah menjadi pemahaman para penegak hukumbahwa girik memiliki kekuatan hukum sebagai dasar kepemilikan yangsemenjak reformasi tanah (land reform) dan juga atas dasar hukumpertanahan Indonesia dapat menjadi dasar pengurusan sertipikat tanah.Tidak pernah terjadi di Indonesia girik diubah menjadi SPPT yang tidakmemiliki nilai hukum sebagai dasar kepemilikan tanah. Girik berkekuatanhukum karena berdasarkan tanah adat atau hak ulayat.

II A bukan tanahLandreform, karena tidak ada surat keputusan dari Pejabat yang menyatakan ataumeletakkan tanah tersebut sebagai tanah Land Reform, dan juga tanah Land Reform jikamelebihi luas 20 Ha (sesuai keterangan saksi ahli ROLAND SIJABAT), sedangkantanah Hj. NURSIAH seluas 15.990 Ha saja, dan jika berpendapat lagi bahwa adanyapemberian dari pemerintah daerah, mana wujud pemberian tersebut ?, atau berpendapatbahwa tanah LAPAS Kis.

sebagaimana yang diuraikandalam gugatannya seluas 92. 000 m2 dengan rincian seluas 42.000 m2 didapatPenggugat I berasal dari warisan SAMAN, seluas 1,5 ha didapat Penggugat Imengganti rugi dari MASNGUD, seluas 2 ha didapat Penggugat I dari WarisanPutusan Perkara No. 18/G/2015/PTUNBL him. 11711810SAMAN yang mengganti rugi dari MURJO dan seluas 1,5 ha didapat Penggugat IIdari mengganti rugi dariNGADIMUN 22 22222 n2n nnn nn nnn cence encesBahwa maksud diterbitkannya Peraturan PerundangUndangan Land Reform

Menggarap SendiriDan Bahkan Sama Sekali Secara Pisik Tidak Pernah Menguasai Atau MenggarapTanah Obyek Sengketa, halmana terbukti tanah a quo berada didepan mata ParaPenggugat tetapi kenapa baru sekarang Para Penggugat beraksi menggugat setelahPutusan Perkara No. 18/G/2015/PTUNBL him. 119kurun waktu kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) tahun dimana secara sah tanahtelah dibagikan dan secara nyata dikuasai oleh pihak lain yaitu diantaranyaTergugat II Intervensi 2; Bahwa prinsip pembagian tanah Land Reform

Pernah MenggarapSendiri Dan Bahkan Sama Sekali Secara Pisik Tidak Pernah Menguasai AtauMenggarap Tanah Obyek Sengketa, halmana terbukti tanah a quo beradaPutusan Perkara No. 18/G/2015/PTUNBL him. 129didepan mata Para Penggugat tetapi kenapa baru sekarang Para Penggugatberaksi menggugat setelah kurun waktu kurang lebih 38 (tiga puluh delapan)tahun dimana secara sah tanah telah dibagikan dan secara nyata dikuasai olehpihak lain yaitu diantaranya Tergugat Il IntervensiBahwa prinsip pembagian tanah Land Reform

Drs.ERLAN KARTASASMITA sebagai Kepala Sub Bagian Umum padaLembaga Pemasyarakatan Klas Sukamiskin.1 (satu) berkas print out Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor:M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tanggal 26 Februari 1985 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan yang bersumberdari Institut for Criminal Justice Reform www. icjr.or.id1 (Satu) lembar copy Petikan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RINomor: SEK26.KP.03.03 Tahun 2018 tanggal 26 Juli 2018 tentangPengangkatan Sdr.

ERLANKARTASASMITA sebagai Kepala Sub Bagian Umum pada LembagaPemasyarakatan Klas Sukamiskin.1 (satu) berkas print out Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor:M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tanggal 26 Februari 1985 tentang Organisasidan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan yang bersumber dari Institut forCriminal Justice Reform www. icjr.or.idHalaman 96 dari 143 Putusan Nomor 32/Pid.SusTPK/2020/PN.Bdg83.84.85.86.87.88.89.90.91.92.1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RINomor: SEK26.KP.03.03

Drs.ERLAN KARTASASMITA sebagai Kepala Sub Bagian Umum padaLembaga Pemasyarakatan Klas Sukamiskin.1 (Satu) berkas print out Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor:M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tanggal 26 Februari 1985 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan yang bersumberdari Institut for Criminal Justice Reform www.icjr.or.id1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RINomor: SEK26.KP.03.03 Tahun 2018 tanggal 26 Juli 2018 tentangPengangkatan Sdr.

Jaffer Husssain (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act,1976 And In Islam: A Comparative View, IIU Law Journal, Vol.

KotaAdministrasi Jakarta Timur terdapat sebuah bangunan bedeng dansebuah bangunan untuk pos jaga sebagaimana dijelaskan dalamRisalah Panitia Pemeriksaan Tanah A tanggal 03 Mei 2011 Nomor251/2011;. bahwa berdasarkan Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanahtanggal 29042011 Nomor 471/PTPGT/TNI/IV/2011, lokasi tanahyang dimohon dapat dipertimbangkan untuk diberi Hak GunaBangunan karena rencana penggunaan dan pemanfaatan tanahnyasesuai Rencana Tata Ruang Wilayahnya yaitu Suka Fasilitas Umumtidak termasuk obyek Land Reform

Bahwa berdasarkan Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah tanggal29042011 Nomor: 471/PTPGT/TN/IV/2011, lokasi tanah yang dimohonHalaman 78 dari 128 halaman Putusan No.175/G/2016/PTUNJKTdapat dipertimbangkan untuk diberi Hak Guna Bangunan karenarencana penggunaan dan pemanfaatan tanahnya sesuai Rencana TataRuang Wilayahnya yaitu Suka Fasilitas Umum tidak termasuk obyekLand Reform, tidak dalam sengketa dan dikuasai dengan diberi tandabatas yang jelas;.

Landreform adalah upaya penataan ulangstruktur pemilikan dan penguasaan tanah, yang merupakan bagian pokok dalam konsep57agrarian reform (pembaruan agraria). Pelaksanaan Landreform diatur oleh UndangUndangNo. 56 Prp. Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian ; Bahwa, mengenai pelaksanaan Landreform tersebut maka terbit Keputusan MenteriPertanian dan Agraria No. SK. 35/Ka/1962 yang menetapkan :1.

Putusan Nomor 650 K/Ag/201313.Bahwa, atas sikap timbal balik dan perbuatan Para Tergugat yang justrumenyakiti hati serta membuat kecewa Penggugat selaku ayah kandungmaka dengan ini Penggugat menarik kembali atau membatalkan hibahhibah yang pernah Penggugat lakukan kepada Para Tergugat, terlebihlebih munculnya akta hibah tersebut disebabkan adanya aturan yangmembatasi kepemilikan (Land Reform) sebagaimana ternyata di dalam:1) Akta Hibah No. 29 tanggal1321993 yang dikeluarkan olehNotaris/ PPAT Milwani

Penggugatmengatakan bahwa "Hal dimaksud dilakukan dalam rangka memenuhiketentuan Land Reform.." tanoa menyebutkan ketentuan hukum mana yangmembatasi jumlah pemilikan tanah untuk diatasnamakan kepada orang yangsama in casu Penggugat.

Bp.Bahwa dalam memori penjelasan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 Il.Dasardasar dari hukum agraria nasional angka (7) paragraf pertamadisebutkan :Dalam pasal 10 ayat 1 dan 2 dirumuskan suatu azas yang pada dewasa inisedang menjadi dasar daripada perubahan perubahan dalam strukturpertanahan hampir diseluruh dunia, yaitu dinegaranegara yangtelah/sedang menyelenggarakan apa yang disebut "landreform" atauagrarian reform" yaitu, banwa "Tanah pertanian harus dikerjakan ataudiusahakan secara aktip oleh pemiliknya

Bp.telah/sedang menyelenggarakan apa yang disebut "landreform" atau"agrarian reform" yaitu, bahwa "Tanah pertanian harus dikerjakan ataudiusahakan secara aktip oleh pemiliknya sendiri".Paragraf empat disebutkan:Ketentuan pasal 10 ayat 1 tersebut adalah suatu azas, yangpelaksanaannya masih memerlukan pengaturan lebih lanjut (ayat 2). Dalamkeadaan susunan msyarakat kita sebagai sekarang ini maka peraturanpelaksanaan itu nanti kiranya masih perlu membuka kemungkinandiadakannya dispensasi.