Jurnal Rechtsvinding,BPHN, Kemenkumham RI. 2019;e Artikel berjudul Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusiterhadap Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Jurnal Konstitusi,Mahkamah Konstitusi RI. 2019; The Prosecution of Money Laundering in Corruption by KPK,Journal of Mimbar Hukum, No. 2, Vol. 28, 2016; The Reform of Corruption Eradication in Indonesia: The PrismaticLaw in The Recent Context, Journal of the Mimbar Hukum of theGadjah Mada University No.1 Vol 25, 2013;e Pembicara pada International Society

for Reform of Criminal LawConference, Brisbane, Australia dengan materi The Establishment ofLocal AntiCorruption Commission in Combatting DecentralizedCorruption in Indonesia, 2019;e Pembicara pada the Annual International Conference onInterdisciplinary Legal Studies, Oxford, United Kingdom dengan materiHalaman 47 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2021/PN SonThe Comparative Analysis on Criminal Provisions in Cartels BetweenUK and Indonesia. 2018;e Pembicara pada the Annual International Conference

Tanpa perlu berpanjang lebar,sudah menjadi pemahaman para penegak hukum bahwa girik memiliki kekuatan hukumsebagai dasar kepemilikan yang semenjak reformasi tanah (land reform) dan juga atasdasar hukum pertanahan Indonesia dapat menjadi dasar pengurusan sertipikat tanah. Tidakpernah terjadi di Indonesia girik diubah menjadi SPPT yang tidak memiliki nilai hukumsebagai dasar kepemilikan tanah. Girik berkekuatan hukum karena berdasarkan tanah adatatau hak ulayat.

keagamaan, atauinstansi pemerintah yang secara fisik menguasai, menggunakan,memanfaatkan dan memelihara tanah negara secara turun temurundalam waktu tertentu dan/atau memperoleh dengan cara tidakmelanggar ketentuan peraturan perundangundangan.2) Pasal 23 ayat (2): Penguasaan tanah negara sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa:= sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktu haknya;= surat Sewamenyewa tanah;=" surat keputusan penerima obyek tanah /and reform

badan keagamaan, atauinstansi pemerintah yang secara fisik menguasai, menggunakan,memanfaatkan dan memelihara tanah negara secara turun temurundalam waktu tertentu dan/atau memperoleh dengan cara tidakmelanggar ketentuan peraturan perundangundangan.Pasal 23 ayat (2): Penguasaan tanah negara sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa:" sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktu haknya;= surat Sewamenyewa tanah;=" surat keputusan penerima obyek tanah /and reform

Jaffer Husssain (Marriage BreakdownUnder The Law Reform Act, 1976 And In Islam: A Comparative View, IIU LawJournal, Vol. , No. 1, 1989, halaman 126;If on the object of the marriage being defeated, separation has not beenallowed to the parties, this would has been a cruel limitation of the right offree choice and society would have been deprived o f a happy married stateof life(Apabila tujuan perkawinan gagal dicapai, perceraian tidak diljinkan bagi parapihak, hal ini bisa merupakan ketentuan yang

Dengan mendasari Doktrin Hukum Maulana Abu Kalam Azad, dalam S.Jaffer Hussain : Marriege Breakdown Under The Law Reform Act, 1976: AComnporative View , IIU Law Journal, Vol 1 No. 1, 1989, hal 126: If onthe object of the marriage being defeated, separation has not been allowedto the parties, this would has been a cruel limitation of the right of freechoice and society would have been deprived of a happy married state oflife.

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Pasal6, yang menyatakan bahwa bila tanah milik Adat,yang jatuh menjadi tanah Negara dan digunakanoleh pemerintah sendiri, maka Pemerintah yangbersangkutan, berkewajiban memberikan ganti rugikepada bekas pemilik tanah adat, yang besarnyaditetapkan oleh panitia Land Reform/PanitiaSembilan;Hal. 52 dari 85 hal. Put. No.2340 k/Pdt/20146.2. Kepres Nomor 55 Tahun 1993:a. Pasal 7 menyatakan bahwa : Panitia Pengadaantanah untuk kepentingan umum terdiri dari:1).

Pasal 6, menyatakan bahwa tanah milik adat yangjatuh pada Negara dan oleh pemerintah diberikankepada yang berhak atau yang digunakan sendiri olehPemerintah, diberikan ganti rugi kepada bekas pemiliktanah adat, yang besarnya ditetapkan oleh panitiaLand Reform;2.2.4.

Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara No.183/B/2014/PT.TUN.JKT) hanyalah T1, T2, T3, T4, T5,T6, dan T7 yang kesemuanya merupakan bukti dari Tergugat, berupa :T1 : Peraturan Menteri PANRB No.31 Tahun 2013 tentang Organisasi danTata Kerja Kementerian PANRB;T2 : Peraturan Presiden RI No.56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempatatas Peraturan Presiden No.24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas,dan Fungsi Kementerian Negara serta Sususnan Organisasi, Tugas, danFungsi Eselon I Kementerian Negara;T3 : Notulen Reform

Tanpa perluberpanjang lebar, sudah menjadi pemahaman para penegak hukumbahwa girik memiliki kekuatan hukum sebagai dasar kepemilikan yangsemenjak reformasi tanah (land reform) dan juga atas dasar hukumpertanahan Indonesia dapat menjadi dasar pengurusan sertipikat tanah.Tidak pernah terjadi di Indonesia girik diubah menjadi SPPT yang tidakmemiliki nilai hukum sebagai dasar kepemilikan tanah. Girik berkekuatanhukum karena berdasarkan tanah adat atau hak ulayat.

Hasan selama hidupnya juga memilkibidang tanah yang lain, sehingga melebihi batas jumlah tanah pertanian yang ditentukanoleh land reform sebanyak 5 ha sebagaimana Perpu No. 56 tahun 1960.Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan surat bukti T11 berupa fotocopyakta jual beli No. 246/2001 antara Masripah dengan Emi, tidak ada aslinya, oleh karena ituuntuk kepentingan perkara ini kemudian dihadirkan pemeriksaan terhadap PPAT Camat dipersidangan dan ternyata diperoleh fakta hukum bahwa Akta Jual beli

suatusebab yang dilarang/suatu sebab yanghalal, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1335 KUHPerdata,yang menyebutkan suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telahdibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidakmempunyai kekuatan, maka dengan demikian apabila suatu perjanjianmencangkup hal yang dilarang seperti tersebut diatas, menyebabkanperjanjian tersebut batal demi/karena hukum;(Hukum tentang Kebatalan Perjanjian, Hal. 48, Elly Herawati & HerlienBudiono, Penerbit National Legal Reform

Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor Perkara : 1808 K/Pdt/2007,tanggal 28 Januari 2008, dengan kaidah dan dasar hukumKonsekuensi logis dari suatu perjanjian yang dibuat berdasarkanketidakwenangan mengakibatkan batalnya perjanjian dan seluruhtindakan dan dokumen yang dibuat berdasarkan perjanjiantersebut;(Hukum tentang Kebatalan Perjanjian, Hal.90100, Elly Herawati &Herlien Budiono, Penerbit National Legal Reform Program);Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka jelas bahwa ParaTergugat telah melakukan

Putusan Nomor 650 K/Ag/201313.Bahwa, atas sikap timbal balik dan perbuatan Para Tergugat yang justrumenyakiti hati serta membuat kecewa Penggugat selaku ayah kandungmaka dengan ini Penggugat menarik kembali atau membatalkan hibahhibah yang pernah Penggugat lakukan kepada Para Tergugat, terlebihlebih munculnya akta hibah tersebut disebabkan adanya aturan yangmembatasi kepemilikan (Land Reform) sebagaimana ternyata di dalam:1) Akta Hibah No. 29 tanggal1321993 yang dikeluarkan olehNotaris/ PPAT Milwani

Penggugatmengatakan bahwa "Hal dimaksud dilakukan dalam rangka memenuhiketentuan Land Reform.." tanoa menyebutkan ketentuan hukum mana yangmembatasi jumlah pemilikan tanah untuk diatasnamakan kepada orang yangsama in casu Penggugat.

Pembayaran biaya land reform dan pajakpajak terkait serta biayapengurusan pembuatan sertifkat melalui Notaris Linda Aprianti,Maka berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, Tergugat Intervensi dengan inimemohon agar Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraPalembang dalam perkara ini berkenan menetapkan Putusan yang amarputusannya, sebagai berikut :I.

II A bukan tanahLandreform, karena tidak ada surat keputusan dari Pejabat yang menyatakan ataumeletakkan tanah tersebut sebagai tanah Land Reform, dan juga tanah Land Reform jikamelebihi luas 20 Ha (sesuai keterangan saksi ahli ROLAND SIJABAT), sedangkantanah Hj. NURSIAH seluas 15.990 Ha saja, dan jika berpendapat lagi bahwa adanyapemberian dari pemerintah daerah, mana wujud pemberian tersebut ?, atau berpendapatbahwa tanah LAPAS Kis.

Drs.ERLAN KARTASASMITA sebagai Kepala Sub Bagian Umum padaLembaga Pemasyarakatan Klas Sukamiskin.1 (satu) berkas print out Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor:M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tanggal 26 Februari 1985 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan yang bersumberdari Institut for Criminal Justice Reform www. icjr.or.id1 (Satu) lembar copy Petikan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RINomor: SEK26.KP.03.03 Tahun 2018 tanggal 26 Juli 2018 tentangPengangkatan Sdr.

ERLANKARTASASMITA sebagai Kepala Sub Bagian Umum pada LembagaPemasyarakatan Klas Sukamiskin.1 (satu) berkas print out Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor:M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tanggal 26 Februari 1985 tentang Organisasidan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan yang bersumber dari Institut forCriminal Justice Reform www. icjr.or.idHalaman 96 dari 143 Putusan Nomor 32/Pid.SusTPK/2020/PN.Bdg83.84.85.86.87.88.89.90.91.92.1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RINomor: SEK26.KP.03.03

Drs.ERLAN KARTASASMITA sebagai Kepala Sub Bagian Umum padaLembaga Pemasyarakatan Klas Sukamiskin.1 (Satu) berkas print out Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor:M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tanggal 26 Februari 1985 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan yang bersumberdari Institut for Criminal Justice Reform www.icjr.or.id1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RINomor: SEK26.KP.03.03 Tahun 2018 tanggal 26 Juli 2018 tentangPengangkatan Sdr.

Jaffer Husssain (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act,1976 And In Islam: A Comparative View, IIU Law Journal, Vol.

Oleh karena itulah Majelis Hakim selainmempertimbangkan halhal yang diatur dalam undangundang lelangsecara khusus, harusnya juga membahas bagaimana peran yang dapatdilakukan oleh seorang Hakim dalam mengatasi permasalahan hukumdibidang lelang selaku agent of change untuk pembaharuan peraturanlelang dalam mewujudkan /aw and legal reform di masyarakat.3) Bahwa pengertian lelang menurut Vendu Reglement (Stbl. Tahun 1908MDNNo. 189 diubah dengan Stbl. 1940 No. 56).

Bahwa gugatan Penggugat kami tolak dengan alasan : seolaholahmengklaim dirinya sebagai satusatunya ahliwaris dari Alm.David Tuy,oleh karena sesuai pengakuan Alm.David Tuy pada tanggal 06September 1966 pada saat melaporkan tanah miliknya kepada PanitiaLand Reform Kec.Kupang Barat mengikut sertakan 4 orang anak yangterdiri dari :1) Markus Tuy (29 Tahun)2) Christina Tuy (27 Tahun)3) Elisabeth Tuy (26 Tahun)4) Abraham Tuy (20 Tahun)Disini nampak jelas itikad buruk Penggugat ingin menggelapkan hak hakahliwaris

Mapadegat, tanggal 25 Februari 1962(sesuai Berita Acara Sidang (Lanjutan 12) tanggal 25 FEBRUARI2016) atau masih berumur 10 (Sepuluh) tahun atau "berada di bawahumur pada tahun 1972 tidak mungkin baik secara de facto cakapmenerangkan tentang hibah ditahun 1972 itu maupun de jure cakapuntuk berbuat dalam hukum karena masih berusia dibawah umur 21Tahun sesuai Rekomendasi Restatement Berdasarkan ProdukPengadilan (Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur Halaman 150Diterbitkan pertama kali oleh Nasional Legal Reform

sebagaimana yang diuraikandalam gugatannya seluas 92. 000 m2 dengan rincian seluas 42.000 m2 didapatPenggugat I berasal dari warisan SAMAN, seluas 1,5 ha didapat Penggugat Imengganti rugi dari MASNGUD, seluas 2 ha didapat Penggugat I dari WarisanPutusan Perkara No. 18/G/2015/PTUNBL him. 11711810SAMAN yang mengganti rugi dari MURJO dan seluas 1,5 ha didapat Penggugat IIdari mengganti rugi dariNGADIMUN 22 22222 n2n nnn nn nnn cence encesBahwa maksud diterbitkannya Peraturan PerundangUndangan Land Reform

Menggarap SendiriDan Bahkan Sama Sekali Secara Pisik Tidak Pernah Menguasai Atau MenggarapTanah Obyek Sengketa, halmana terbukti tanah a quo berada didepan mata ParaPenggugat tetapi kenapa baru sekarang Para Penggugat beraksi menggugat setelahPutusan Perkara No. 18/G/2015/PTUNBL him. 119kurun waktu kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) tahun dimana secara sah tanahtelah dibagikan dan secara nyata dikuasai oleh pihak lain yaitu diantaranyaTergugat II Intervensi 2; Bahwa prinsip pembagian tanah Land Reform

Pernah MenggarapSendiri Dan Bahkan Sama Sekali Secara Pisik Tidak Pernah Menguasai AtauMenggarap Tanah Obyek Sengketa, halmana terbukti tanah a quo beradaPutusan Perkara No. 18/G/2015/PTUNBL him. 129didepan mata Para Penggugat tetapi kenapa baru sekarang Para Penggugatberaksi menggugat setelah kurun waktu kurang lebih 38 (tiga puluh delapan)tahun dimana secara sah tanah telah dibagikan dan secara nyata dikuasai olehpihak lain yaitu diantaranya Tergugat Il IntervensiBahwa prinsip pembagian tanah Land Reform

Bp.Bahwa dalam memori penjelasan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 Il.Dasardasar dari hukum agraria nasional angka (7) paragraf pertamadisebutkan :Dalam pasal 10 ayat 1 dan 2 dirumuskan suatu azas yang pada dewasa inisedang menjadi dasar daripada perubahan perubahan dalam strukturpertanahan hampir diseluruh dunia, yaitu dinegaranegara yangtelah/sedang menyelenggarakan apa yang disebut "landreform" atauagrarian reform" yaitu, banwa "Tanah pertanian harus dikerjakan ataudiusahakan secara aktip oleh pemiliknya

Bp.telah/sedang menyelenggarakan apa yang disebut "landreform" atau"agrarian reform" yaitu, bahwa "Tanah pertanian harus dikerjakan ataudiusahakan secara aktip oleh pemiliknya sendiri".Paragraf empat disebutkan:Ketentuan pasal 10 ayat 1 tersebut adalah suatu azas, yangpelaksanaannya masih memerlukan pengaturan lebih lanjut (ayat 2). Dalamkeadaan susunan msyarakat kita sebagai sekarang ini maka peraturanpelaksanaan itu nanti kiranya masih perlu membuka kemungkinandiadakannya dispensasi.