Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55281tanpa jjindari PENGGUGAT;Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT kerugian yangdialami oleh PENGGUGAT baik secara materiil maupun immateriil akibatperbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut apabiladitotal secara keseluruhan berjumlah Rp. 1.026.756.250.000, (satu triliun duapuluh enam milyar tujuh ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh riburupiah), dengan perincian sebagai berikut :KERUGIAN MATERIIL :Halaman 11

karena itu. selanjutnya MajelisHakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut :Menimbang, bahwa petitum ke3, ke4 dan ke5 telah dapat dibuktikan olehPenggugat, oleh karena itu patut untuk dikabulkan, sedangkan petitum ke 6 untukmenghukum TERGUGAT membayar kepada PENGGUGAT kerugian yang dialami olehPENGGUGAT baik secara materiil maupun immateriil akibat perbuatan melawan hukumyang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut apabila ditotal secara keseluruhan berjumlahRp. 1.026.756.250.000, (satu triliun

kinerjakeuangan perusahaan untuk dua tahun terakhir (20162017) sangat baik, halint ditunjukkan dari hasil penjualan (Sales or Revenue) di tahun 2016 sebesarUSD 6,7 Milyar Dollar Amerika atau hampir setara dengan 90 (Sembilan puluh)trillun rupiah, dengan pertumbuhan penghasilan bersih sebesar kurang lebih55,4 % dibandingkan tahun 2015 (https:/Awww.bloomberg.com/quote/Ol:US).Penjualan bersih (Net Sales)di tahun 2017 sebesar USD 6,9 Milyar DollarAmerika atau hampir setara dengan 93 (Sembilan puluh tiga) Triliun

Putusan No .41/Pdt.SusPH1I/2018/PN.JKT.PST Illinois Inc., pada tahun 2016 adalah sebesar 6,7 Milyar Dollar Amerika atau sekitar setara dengan 90 Triliun Rupiah. Informasi dan data finansial dari perusahaan OwensIllinois,sumber dari website www.Bloomberg.com, tanggal 24Januari 2018 tentang total hasil penjualan dari perusahaan21 Bukti T21 : OwensIllinois Inc., pada tahun 2016 adalah sebesar 6,7Milyar Dollar Amerika atau sekitar setara dengan 90 TriliunRupiah.

Marunda BlokC 343 Rp = 2.074.748.500,00; Kerugian akibat penutupan akses masuk massaRp 900.000.000,00;Rp410.223.498.077,00;49.Bahwa kerugian immaterial berupa merosotnya customer sertatercederainya nama baik Penggugat khususnya dalam komunitaspengusaha jasa depo container atau jasa logistics serta kemungkinanbangkrutnya perusahaan serta seluruh usaha Penggugat lainnya dankehilangan peluang usaha Penggugat selamanya yang jika dinilai denganmateri tidak kurang dari Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun

Penggugat dalam Rekonvensi dalam keadaankosong tanpa syarat dan tanpa adanya beban tanggungan apapun;Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugikepada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp526.511.703.995,00(lima ratus dua puluh enam miliar lima ratus sebelas juta tujuh ratus tigaribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) secara tunai danseketika;Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi membayar kerugian immateriilkepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp50.000.000.000.000,00 (limapuluh triliun

Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGATkerugian yang dialami oleh PENGGUGAT baik secara materiil maupunimmateriil akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan olehTERGUGAT tersebut apabila ditotal secara keseluruhan berjumlah Rp.1.026.756.250.000, (satu triliun dua puluh enam milyar tujuh ratus limapuluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perinciansebagai berikut:Halaman 11 dari 63 Putusan Nomor 1 /Pdt.SusHK!/2019/PN Smg. a. KERUGIAN MATERIL :No Keterangan Nilai1.

Penggugat ) sehingga ada fakta hubungan hukum antara Penggugat danTergugat.Pembayaran ganti rugi .Menimbang bahwa dalam petitum angka 7 dimohonkan Tergugatmembayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat berikutrinciannya , dengan kerugian Materiil Rp. 826.756.250.000,00 (Delapan ratusdua puluh enam milyar tujuh ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluhribu rupiah) ditambah immateriil sebesar Rp. 200. 000. 000.000,00 (dua ratusmilyar rupiah); berjumlah Rp. 1.026.756.250.000, (satu triliun

Government of the Republic of Indonesiadengan alasan tidak adanya kepastian hukum yaitu PT Sumber RahayuIndah tidak bisa melakukan kegiatan usaha pertambangan karenatumpang tindih wilayah dengan dengan 7 (tujuh) Pemegang IUP laindan letak IUP PT Sumber Rahayu Indah melewati batas kabupaten ,yaitu Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Tabalong serta melewatibatas provinsi yaitu Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan dengannilai gugatan sebesar 7,7 Triliun Rupiah.

(Vide Bukti T28 dan T29)Gugatan tersebut sangat merugikan Pemerintah Indonesia atas tindakanyang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dimana apabila PemerintahRepublik Indonesia kalah dalam Arbitrase maka harus membayarsebesar 7,/ Triliun rupiah yang dikeluarkan dari Anggaran Pendapatandan Belanja Negara.3.

Bahwa Terdakwa membuat postingan di FB (mengkritik Presiden Jokowidan koruptor dan lainlain karena:= Menurut badan dunia PBB, Rakyat Miskin di Indonesia lebih 100(Seratus) juta orang (Data TV One);= Ditolaknya Terdakwa bertemu Presiden Jokowi di Istana Negaradan Istana Bogor, untuk membahas kasus kredit macet di atas 5 miliar,jumlah Rp700 triliun. Data harian kompas 10 Juni 1999 (ke Istana awalDesember 2018);2.

Dalam posturAPBN 2020, target penerimaan pajak mencapai Rp1.642,57 triliun daritotal pendapatan negara yang ditargetkan sebesar Rp2.233,2 triliun.Artinya segala biaya yang dibutuhkan pemerintah untuk menjalankanroda pemerintahan dan menyediakan akses layanan dasar bagimasyarakat, sangatlah bergantung pada penerimaan perpajakan;b) Termohon sangat berhatihati dalam melakukan analisa dan telaahanatas Informasi, Data, Laporan atau Pengaduan (IDLP) terkait Wajibpajak sebelum melakukan tindakan penyidikan

Pasal 3: Permodalan dalam rangka pelaksanaan kerjasama sebagaimanadisebutkan pada pasal 1, diperhitungkan sebesarRp.1.891.135.558.830, (satu triliun delapanratus sembilanpuluh satumiliar seratus tigapuluh lima juta limaratus limapuluh delapan ribudelapanratus tigapuluh rupiah) yang terdiri dari: 1. Modal PIHAK PERTAMA yaitu 94% (sembilanpuluh empatpersen) atas nilai tanah sebagaimana disebut pada pasal 2, adalahsebesar: (a).

Pasal 8 angka 3huruf f Perjanjian Pembangunan Blok B78 dan C7 antara TurutTergugat dan PPKK berbunyi: Pasal 3:Permodalan dalam rangka pelaksanaan kerjasama sebagaimanadisebutkan pada pasal 1, diperhitungkan sebesar Rp.2.880.940.000.000, (dua triliun delapanratus delapanpuluh miliarsembilanratus empat puluh juta rupiah) yang terdiri dari: 1.Modal PIHAK PERTAMA yaitu 94% (sembilanpuluh empatpersen) atas nilai tanah sebagaimana disebut pada pasal 2, adalahsebesar: (a).

Pasal 8 angka 3huruf f Addendum Perjanjian Pembangunan Blok B78 dan C7 antara Turut Tergugat dan PPKK berbunyi: Pasal 3:Permodalan dalam rangka pelaksanaan kerjasama sebagaimanadisebutkan pada pasal 1, diperhitungkan sebesar Rp.2.880.940.000.000, (dua triliun delapanratus delapanpuluh miliarsembilanratus empat puluh juta rupiah) yang terdiri dari: 1.Modal PIHAK PERTAMA yaitu 94% (sembilanpuluh empatpersen) atas nilai tanah sebagaimana disebut pada pasal 2, adalahsebesar: (a).

Pasal 8 angka 3huruf f Perjanjian Pembangunan Blok B2 dan B3 antara Turut Tergugatdan PPKK berbunyi: Pasal 3: Permodalan dalam rangka pelaksanaan kerjasama sebagaimanadisebutkan pada pasal 1, diperhitungkan sebesarRp.1.891.135.558.830, (satu triliun delapanratus sembilanpuluh satumiliar seratus tigapuluh lima juta limaratus limapuluh delapan ribu delapanratus tigapuluh rupiah) yang terdiri dari:2.

Pasal 8 angka 3huruf f Perjanjian Pembangunan Blok B78 dan C7 antara Turut Tergugat dan PPKK berbunyi: Pasal 3:Permodalan dalam rangka pelaksanaan kerjasama sebagaimanadisebutkan pada pasal 1, diperhitungkan sebesar Rp.2.880.940.000.000, (dua triliun delapanratus delapanpuluh miliarsembilanratus empat puluh juta rupiah) yang terdiri dari: 2. Modal PIHAK PERTAMA yaitu 94% (sembilanpuluh empatpersen) atas nilai tanah sebagaimana disebut pada pasal 2, adalahsebesar: (a).

Pada artikel Kejahatan Korporasi yang dimuat di HarianKompas tertanggal 21 Januari 2013, menyatakanpendapatnya yang Pemohon Peninjauan Kembali kutipsebagai berikut:Putusan Mahkamah Agung barubaru ini dalam kasus PTAsian Agri merupakan preseden bahwa sekalipun suratdakwaan penuntut tidak mencantumkan PT AA selakusubyek hukum yang dituntut, MA telah menjatuhkan pidanapengembalian uang Rp. 2,7 triliun kepada PT AA.Apakah putusan MA ini merupakan terobosan hukum atauopelanggaran hukum,kiranyaperlu diskusi

Mahkamah Agung (MA) keliru dalam memvonis membayardenda pajak sebesar Rp. 2,5 triliun terhadap perusahaanperkebunan Asian Agri berkaitan putusan perkara pidana SuwirLaut yang dihukum dua tahun penjara dalam kasus pajak.Asian Agri bukan subyek pidana dalam kasus terpidana SuwirLaut, sehingga tidak dapat dikenaihukuman pidanaberupadendamaupungantikerugian. Putusanitusangatkelirupenerapan hukumnya.e.

Pada artikel Kejahatan Korporasi yang dimuat di HarianKompas tertanggal 21 Januari 2013, menyatakanpendapatnya yang Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) kutip sebagai berikut:Putusan Mahkamah Agung barubaru ini dalam kasus PTAsian Agri merupakan preseden bahwa sekalipun suratdakwaan penuntut tidak mencantumkan PT AA selakusubyek hukum yang dituntut, MA telah menjatuhkanpidana pengembalian uang Rp. 2,7 triliun kepada PT AA.Apakah putusanMAinimerupakan terobosanhukum atau pelanggaran

Indriyanto Seno Adji, SH, MH, Guru Besar HukumPidana Universitas Indonesia, pada artikel KriminalisasiKorporasi Ancam Iklim Investasi yang dimuat di HarianRakyat Merdeka tertanggal 19 Juli 2013, menyatakanpendapatnya yang Pemohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding) kutip sebagai berikut:..Mahkamah Agung (MA) keliru. dalam memvonismembayar denda pajak sebesar Rp. 2,5 triliun terhadapperusahaan perkebunan Asian Agri berkaitan putusanperkara pidana Suwir Laut yang dihukum dua tahun penjaradalam

Kerugian Immateriil yang semuanya itu menurut hukum dapatdimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlahyang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp 999.000.000.000.000,(Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Triliun Rupiah)Berdasarkan halhal sebagaimana diatas dengan ini Penggugatmemohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Ketua PengadilanNegeri/Majelis Hakim di PN Kupang yang memeriksa dan mengadili perkaraini berkenan kiranya mempertimbangkan dalildalil terurai dalam gugatankami ini dan

,Terbanding Il(dahulu Tergugat Il) secara tanggung renteng membayarkerugian materiil sebesar Rp 82.200.000.000, (Delapan PuluhDua Miliar Dua Ratus Juta Rupiah) dan kerugian immateriilsebesar Rp 999.000.000.000.000, (Sembilan Ratus SembilanPuluh Sembilan Triliun Rupiah).4. Menghukum Terbanding (Dahulu Tergugat 1!),Terbanding Il(dahulu Tergugat Il) membayar biaya keterlambatan /uangpaksa (dwangsom) senilai Rp 1.000.000.000, perhari (SatuMiliar Rupiah).5.

Musi Banyuasin mencapai dua hingga tiga triliun rupiah pertahunnya.Peluang inilah yang bisa memberikan kesempatan yang takkala luasnya bagipejabat di Kab. Musi Banyuasin untuk melakukan korupsi berjamaah. Aparatpenegak hukum yakni Kajari Musi Banyuasin dan oknum polisi juga diduga ikutterlibat dalam jaringan bisnis proyek di Pemkab Musi Banyuasin.

Musi Banyuasin mencapaidua hingga tiga triliun rupiah pertahunnya. Peluang inilah yang bisa memberikankesempatan yang takkala luasnya bagi pejabat di Kab. Musi Banyuasin untukmelakukan korupsi berjamaah. Aparat penegak hukum yakni Kajari MusiBanyuasin dan oknum polisi juga diduga ikut terlibat dalam jaringan bisnisproyek di Pemkab Musi Banyuasin.

Kreditor Konkuren yang telah menyetujui rencanaperdamaian sebanyak 262 (dua ratus enam puluh dua) dengan jumlahtagihan sebesar Rp. 3.593.361.588.837,24 (tiga triliun lima ratus sembilanpuluh tiga miliar tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus delapan puluhdelapan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh koma dua puluh empat rupiah)dengan jumlah hak suara sebesar 359.336 (tiga ratus lima puluh sembilanribu tiga ratus tiga puluh enam suara) dan Kreditor Konkuren yang menolakHalaman 2 dari 40 Halaman

Kerugian Immateriil yang semuanya itu. menurut hukum dapatdimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yangwajar dan setara, yaitu sebesar Rp. 999.000.000.000.000, ( SembilanRatus Sembilan Puluh Sembilan Triliun Rupiah);Berdasarkan halhal sebagaimana diatas dengan ini Penggugat memohondengan hormat kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri/MajelisHakim di PN Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenankiranya mempertimbangkan dalildalil terurai dalam gugatan kami ini

., dan negosiasi kontrak.Bahwa sekitar tanggal 1 JULI 2011, kontrak antara Turut Tergugat Ill denganTurut Tergugat IV ditandatangani dengan nilai kontrak sebesar Rp.5.800.000.000.000, (lima koma delapan triliun rupiah), dengan salah satuketentuan Turut Tergugat M WAJIB MENYERAHKAN JAMINANPELAKSANAAN termasuk pula dengan MODAL SENDIRI melakukanPEMBELIAN BARANG dan MESIN untuk keperluan Proyek Penerapan KTPElektronik (Proyek eKTP).Bahwa sekitar bulan AGUSTUS 2011 Turut Tergugat Ill MEMBERITAHUKANkepada

Tergugat IV terdiri dari PNRI (Perum) Percetakan NegaraR.., SUCOFINDO PT Sucofindo (Persero), SANDIPALA PT SandipalaArthaputra, QUADRA PT Quadra Solution dan LEN PT LEN Industri (Persero)berhasil ditetapbkan sebagai Pemenang Tender tersebut untuk tahun 2011 sampaidengan tahun 2012 yaitu Paket P.1., dan negosiasi kontrak ;Bahwa sekitar tanggal 1 JULI 2011, kontrak antara Turut Tergugat Ill denganTurut Tergugat W ditandatangani dengan nilai kontrak sebesar Rp.5.800.00.000.000, (lima koma delapan triliun

Tergugat IV terdiri dari PNRI (Perum) PercetakanNegara R.lL, SUCOFINDO PT Sucofindo (Persero), SANDIPALA PT SandipalaArthaputra, QUADRA PT Quadra Solution dan LEN PT LEN Industri (Persero)berhasil ditetapbkan sebagai Pemenang Tender tersebut untuk tahun 2011 sampaidengan tahun 2012 yaitu Paket P.1., dan negosiasi kontrak ;Bahwa sekitar tanggal 1 JULI 2011, kontrak antara Turut Tergugat Ill denganTurut Tergugat W ditandatangani dengan nilai kontrak sebesar Rp.5.800.000.000.000, (lima koma delapan triliun

Kerugian Immateriil yang berpedoman Yurisprudensi Hoge Raad tanggal22 Januari 1925" kerugian immateriil adalah kerugian yang tidakmungkin dapat diperinci karena menyangkut segi kejiwaan dan malunyaPenggugat sehingga besarnya kerugian itu harus dinilai dengankelayakan" Rp.1.000.000.000.000,( satu triliun rupiah ).16.

Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti kerugian Materiilsebesar Rp. 910.250.000.000, (Sembilan ratus sepuluh milyar dua ratuslima puluh juta rupiah) dan kerugian Imatenil sebesarRp.1.000.000.000.000.., (satu triliun rupiah) kepada Penggugat Rekonpensisecara tunai dan sekaligus, selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kalendersejak putusan ini dibacakan walaupun Tergugat Rekonpensi menyatakanBanding atau Kasasi.6. Menetapkan Sita Jaminan atas :a.

Nomor 1004 K/Padt/2015(satu triliun rupiah) kerugian mana menjadi tanggungan Para Tergugatsecara tanggung renteng;9.

Menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi immateriil secaratanggung renteng kepada Para Penggugat sebesarRp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);i. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipunada verzet, banding ataupun kasasi;j. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayaruang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu jutarupiah) per hari untuk setiap hari Para Tergugat lalaimelaksanakan isi putusan ini;k.

Wahana AgungIndonesia dan TERGUGAT ;CatatanAkan diajukan rincian permohonan sita jaminan selama persidangan sampaidengan jumlah minimum Rp.1.500.000.000.000, ( satu triliun lima ratus jutarupiah) ;Bahwa, selain harta TERGUGAT maka barang/ harta PENGGUGAT yang adadalam penguasaanya perlu diletakkan Conservatoir Beslag sebagaimanaberikut ini ;1. Segala sesuatu yang ada didalam ruangan Musik Stadium lantai 3, 4 dan5 berupa kursi, Sound system, ac, lighting, gambar/ poster/lukisan, dll.,2.

Rumah yang dibeli Pemohon Peninjauan Kembali tahun 2002dianggap lunas dan menjadi milik Pemohon PeninjauanKembali sepenuhnya.1.4.10.Memberikan rumah baru minimal senilai Rp.10.000.000.000,(sepuluh milyar rupiah).1.4.11.Memberikan ganti rugi sehubungan dengan halhal tersebutdiatas sebesar Rp. 5.000.000.000.000, (lima triliun rupiah).1.4.12.Memberikan saham PT Bank Central Asia, Tbk. sebesar 51%.1.4.13.Menghukum penjara pihak PT Bank Central Asia, Tbk atasperbuatan pencemaran nama baik lewat media

Karenanya merupakan fakta hukum Penggugat Rekonvensi adalahbadan hukum yang dapat bertindak untuk dan atas nama sertakepentingannya sendiri sesuai dengan Undang Undang Perseroan TerbatasNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;Bahwa selanjutnya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Tergugat Ildengan PT Krakatau Steel (Junctoint Venture) tertanggal 12 Mei 2011 makadiadakan kerjasama pabrik baja antara Indonesia dan Korea dengan jumlahinvestasi sebesar + Rp56.000.000.000.000,00 (lima puluh enam triliun

kepadaseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugianitu, mengganti kerugian tersebut;Maka sesuai dengan Pasal ini Para Tergugat Rekonvensi wajib menggantikerugian kepada Penggugat Rekonvensi;Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para TergugatRekonvensi yang telah menghambat kerjasama Indonesia dan Korea yang jikakerjasama tersebut batal maka investasi tersebut juga akan hilang sehinggamenyebabkan kerugian materiil sebesar +Rp56.000.000.000.000,00 (lima puluhenam triliun

Gas : Rp 65.855.639.509,00 (enam puluh lima milyardelapan ratus lima puluh lima juta enam ratus tiga puluh sembilanribu lima ratus sembilan Rupiah) ;Jumlah : Rp 70.794.924.609,00 (tujuh puluh milyar tujuh ratussembilan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh empat jutaenam ratus sembilan Rupiah) ; Kerugian Moril sebesar Rp 1.500.000.000.000,00 (satu triliun limaratus milyar Rupiah) ;Untuk mengikat Tergugat yang dikhawatirkan tidak beritikad baik (telawder trow) serta dikhawatirkan tidak akan melaksanakan