,M.Humd.t.oRoni Susanta, S.HHalaman 13 dari 14 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2018/PN BnaPanitera Pengganti,d.t.oMurdany, S.HUntuk salinan yang sama,Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR BandaAcehWakil PaniteraDrs. EFEN D1, S.HNIP. 196612261990031003 Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2018/PN Bna

PaniteraPanitera Muda TIPIKOR,(Tgl.... 2019.)PARMANTO Halaman 15 dari 16hal. Putusan Nomor 106 /Pdt. /2019/ PT TJK.16Perincian ongkos perkara: Redaksi putusan ................:..:::008 Rp. 10.000, Meterai putusan ..................:ceee 6.000, Biaya PrOSS oo... cee eeeeeee eee ees 134.000,JUMIAN ooo cece cece eee cee eee ceeeee eee eenees Rp.150.000,(Seratus lima puluh ribu rupiah). =========== Halaman 16 dari 16hal. Putusan Nomor 106 /Pdt. /2019/ PT TJK.

DesaSukaraja (Asli).Tetap terlampir dalam berkas perkara.98 Uang tunai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)sebanyak 63 (enam puluh tiga) dan lembar pecahanRp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 34 (tigapuluh empat) lembar.Dirampas untuk Negara.8 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiKalimantan Timur Nomor 21/PID/TIPIKOR

Tipikor/2011/ PN.Smda., sekedar mengenai pidana penjara, sehinggaamar selengkapnya sebagai berikut :1 Menyatakan Terdakwa Surani bin Kiran tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;Hal. 51 dari 72 hal. Put.

Tipikor/2012/PN.Smda.yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan, bahwa pada Tanggal 11Februari 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan PengadilanTinggi tersebut;Memperhatikan Memori Kasasi Tanggal 04 Februari 2013 dari Jaksa PenuntutUmum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada Tanggal 05 Februari 2013;Memperhatikan pula Memori

SYAMSUL RAKANCHANIAGO, S.H., M.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TETYSITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidakdihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. HakimHakim Anggota, Ketua, ttd ttdPROF.DR.H. ABDUL LATIF,SH. M.HUM.ttdH.SYAMSUL RAKAN CHANIAGO,SH.MH.DR.H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MM.

LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat Tinggal : Kelurahan Marikurubu Kecamatan Ternate Tengah KotaTernateAgama : IslamPekerjaan : Wakil Bupati Kabupaten Halmahara Selatan/ mantanKepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan KekayaanDaerah Kabupaten Halmahera TimurB PENAHANANe Penyidikan : Tidak dilakukan penahanan ;Penuntut Umum : Penahanan Rutan sejak tanggal 16 April 2013 sampai dengan05 Mei 2013 ; Oleh Majelis Hakim sejak tanggal 17 April 2013 s/d 16 Mei 2013, Rutan ;e Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan TIPIKOR

pada Pengadilan Negeri Ternatesejak tanggal 17 Mei 2013 s/d 15 Juli 2013, dalam rutan ;e Diperpanjang Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada PengadilanTinggi Maluku Utara 16 Juli 2013 s/d 14 Agustus 2013, dalam Rutan ;e Diperpanjang Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada PengadilanTinggi Maluku Utara sejak 15 Augustus 2013 s/d 13 September 2013, dalamRutan ;Dalam persidangan ini Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat hukumnya, yaituM.

SALEH, SH, SAHNAWI UMAR, SH, ISHAK RAJA, SHI, USMAN Hi.SOLEMAN, SH, RISNO NASIR, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Pebruari2013 No. 02/ADV/DMNDK/SKH/PID/II/ 2013 yang telah didaftar di KepanitraanPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate NO. 06/SK.Pid.Tipikor/2013 Pn.Tte tanggal 22 April 2013 dan FAKHRI LANTU, SH berdasarkanSurat Kuasa Khusus No. 08/ADV/MNDK/SKH/PID/V/2013 tanggal 3 Mei 2013 yang telahdidaftar di Kepanitraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate NO

NUR Hi.SALEH, SH & REKAN beralamat di Jalan Sultan Khairun no. 54 Ternate dan di JalanSoakonora, Kelurahan Soa No. 138;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate ;e Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Ternate, tentang Penunjukan MajelisHakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa DRS. RUSDAN T.

keuangan Negara ada 3 yaitu Finansial, pembentukanSPI dan PerundangUndangan yang berlaku ;Bahwa untuk Rekomendasi BPK berupa Sanksi Administrasi adalah berupateguran dan lainlainnya dan apabila Sanksi administrasi tersebut tidak di tindaklanjuti baru dapat diberikan Sanksi Pidana ;Bahwa untuk diangkat sebagai PLT harus setingkat, atau diatas satu tingkat dandibawa satu tingkat dari jabatan tersebut ;Bahwa Ahli sebelumnya pernah dimintakan sebagai Ahli dalam persidanganperkara korupsi di Pengadilan Tipikor

NIP.TOPOS DOOFON 1 OT paneer reese eeePEMBANDINGKasus Tipikor yang dialami oleh Penggugat, juga dialami oleh PegawaiNegeri Sipil yang lain di Kabupaten lain, dimana mereka juga terkenaUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi. Mereka dihukum penjara, bebas dari penjara dan diaktifkankembali sebagai Pegawai Negeri Sipil, antara lain1.

M E N G A D I L I Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum dan Penuntut Umum ; Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 05/Pid.Sus/Tipikor/2011/PN.Bjm, tanggal 9 September 2011 yang dimintakan banding tersebut tetapi dengan memperbaiki mengenai kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan bunyi selengkapnya sebagai berikut

Salinan amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin Nomor 05/PidSus/Tipikor/2011/ PN.Bjm, tanggaltanggal 9 September 2011,sebagai berikut : Halaman 2 dari 72 halamanPutusan Nomor : 13/PID.TPK/2011/PT.BJMMenyatakan terdakwa SYARIPUDDIN,AMd.

pengfgugatuntuk membayar biuayaperkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan yang ditingkatbandingditetapkan sebesar Rp 150.000(seratus lima puluh ribu rupiah) ;Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2017oleh kami Ardy Djohan, SH. sebagai Hakim Ketua, Martua Rambe, SH MH danMasrimal, SH masingmasing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Acehsebagai Hakim anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua PengadilanTinggi/Tipikor

Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejaktanggal 28 Juli 2016 sampai dengan 26 Agustus 2016;Terdakwa menghadap sendiri;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 86/Pid.Sus/2016/PN litanggal 28 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2016/PN Idi tanggal 28 April2016 tentang penetapan hari sidang;Halaman 17 dari 12 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2016/PN Idi Berkas perkara dan suratsurat lain

SoppengAgama : IslamPekerjaan : PNS (Kasi Keperawatan RSUDAjjappannge Kabupaten Soppeng)Pendidikan : S.1 Terdakwa ditahan oleh :Penyidik Kejaksaan Negeri Soppenge Dalam tahanan Rutan sejak Tanggal 23 Nopember 2012Sampai dengan tanggal 16 Desember 2012 ;Penuntut Umume Dalam tahanan Rutan sejak Tanggal 17 Desember 2012Sampai dengan tanggal 1 Januari 2013 ;Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makasare Dalam tahanan Rutan sejak tanggal 2 Januari 2013Sampai dengan tanggal 31 Januari 2013;e

tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milikTerpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula daribarang yang menggantikan barangbarang tersebut";Bahwa jelaslah disebutkan dalam Pasal 18 Ayat 1 huruf a UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun2001, yaitu barang yang dapat dirampas adalah barang yang diperolehdari tindak pidana korupsi yang mana barangbarang tersebut menjadibukti bahwa Terdakwa Tipikor

., HakimHakim Ad Hoc Tipikor padaMahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggotatersebut, dan dibantu oleh Susilowati, SH. MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadirioleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota Ketua Majelis,Ttd/ MS. Lumme, SH. Ttd/ Dr. M. Hatta Ali, SH. MH.Ttd/ H. Syamsul Rakan Chaniago, SH. MH.Hal. 13 dari 13 hal. Put.

Tegal Barat;Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Jawa Tengah Nomor 3/Pid.SusTPK/2018/PT SMG tanggal 19Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;Mengubah putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang Nomor 78/Pid.SusTPK/2017/PN Smg, tanggal 5 Desember2017, yang dimintakan banding tersebut sekedar

DJEFRI LAALA membayar biaya perkarasebesar Rp5.000,00 ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 33/Pid.SusTPK/2014/PT.PAL. tanggal16 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu Nomor 06/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PL. tanggal 24 Juli 2014yang dimintakan banding tersebut ;MENGADILI SENDIRI:Menyatakan

Fakta membuktikan bahwa kedalaman tiang pancang dalamdesain perencanaan adalah belum mencapai lapisan tanah keras,sehingga terjadi penurunan tiang pancang yang mengakibatkan terjadinyakerusakan Dermaga Liang ;Putusan Judex Facti/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu Nomor 06/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PN.PL., dan putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi SulawesiTengah di Palu Nomor 33/Pid.Sus.TPK/2014/PT.PAL. tanggal 16 Januari2015 (yang dimohonkan kasasi) sama

Fakta hukum dalamputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu,Nomor 06/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PN.Palu, serta putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di PaluNomor 33/Pid.SusTPK/2014/PT.PAL. tanggal 16 Januari 2015 (yangdimohonkan kasasi) adalah telah menciderai rasa keadilan bagimasyarakat ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan permohonan kasasi dariPemohon Kasasi/Terdakwa Il tersebut Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan

TPK /2015/PN.TjkDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan NegeriTanjungkarang di Bandar Lampung yang mengadili perkara pidana dengan acarapemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : SUPARLI Bin HARJO SUYITNOTempat lahir : Seputin BanyakUmur / Tanggal lahir : 44 Tahun/ 05 Agustus 1968Jenis kelamin : LakiLakiKebangsaan / : IndonesiaKewarganegaraanTempat tinggal : Dusun

Hakim Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejaktanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 9 Januari 2016Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejaktanggal 10 Januari 2016 sampai dengan tanggal 09 Maret 2016.Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tnggi Tipikor sejak tanggal 10Maret sampai dengan tanggal 8 April 2016Page 1 of 178Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum setelah ditanyakanoleh Majelis Hakim, bahwa terdakwa tidak bersedia

UndangUndang No. 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). DalamPasal 2 UU Tipikor terdapat unsur melawan hukum, sedangkan dalamPasal 3 UU Tipikor tidak dicantumkan unsur melawan hukum.

Lebih jelaslagi dalam penjelasan Pasal 2 UU Tipikor disebutkan:Yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam Pasal iniHalaman 27 dari 73 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bonmencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam artimateril, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturanperudangundangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercelakarena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau normanorma kehidupansosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidanaMenjawab

Tahanan Negara berdasarkan SuratPerintah/ Penetapan Penahanan dari:1.Penyidik serjak tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 6 Agustus2017;Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2017 sampai dengan tanggal15 September 2017;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 16 September 2017sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017;Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampaidengan tanggal 1 Nopember 2017;Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2017;Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri sejak tanggalHalaman 1 dari 78, Putusan Nomor 19/PID.SUSTPK/2018/PT SBY25 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;Perpanjangan ke (satu) Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejaktanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2018;Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak

tanggal 9 Pebruari 2018 sampaidengan tanggal 10 Maret 2018;Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 11 Maret 2018 sampaidengan tanggal 9 Mei 2018.Terdakwa menunjuk Penasihat Hukum yang bernama YulianaHeriantiningsih, S.H., M.H., Advent Dio Randy, S.H., Frendika Suda Utama,S.H. yang berkantor di Jalan Legundi No. 31 Kelurahan Ketabang KecamatanGenteng Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Pebruari 2018.Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Tanggamusatau setidaktidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum PengadilanTindak Pidana korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Tanjung karang,yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkanPasal 5 UndangUndang Nomor: 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan TindakPidana Korupsi Jo.

Air Naningan Kab.Tanggamus atau setidaktidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan NegeriTanjung karang, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara iniberdasarkan Pasal 5 UndangUndang Nomor : 46 Tahun 2009 tentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo.

(Hakim ADhoc Tipikor)Panitera PenggantiHUSIN ARIANOFA, S.H., M.H.Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 46/Pid.SusTPK/2018/PN. Tjk.

PUTUSANNomor 914 K/PID.SUS/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tindak pidana korupsi (tipikor) dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : Drs.

Wiryono, Pembahasan UndangUndang Tipikor, penerbit PT. SinarGrafika, Jakarta, cetakan I, Juni 2003,halaman 38);Dalam hal ini, jelaslah bahwa ada pihak yang diuntungkan darirangkaian perbuatan Terdakwa dan H. Ramli, BA bin Abdussalam yaitu 65Orang penerima yang tidak berhak, yang telah diketahui olen Terdakwa danH.

Bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tindak menghapuskandipidananya Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimanadimaksud dalam ketentuan Pasal 4 UndangUndang Tipikor;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b atau cUndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) maka permohonan kasasi dariPenuntut Umum berdasarkan Pasal 254 UndangUndang

Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor atau berkedudukan Hukum diPerum.Graha Candi Mas , jln.Kalasan I Blok B No.27 Surabaya, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 27 April 2011 .Pengadilan TIPIKOR tersebut :Telah membaca........Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Surabaya, tertanggal 27 April 2011, Nomor : 46/Pid.Sus/2011/PN.Sby. tentangpenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;Telah membaca surat Penetapan

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000, (lima ribu rupiah);Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim TIPIKOR Surabayapada hari: Rabu, tanggal 28 September 2011, oleh kami TITIK BUDI WINARTISH.MH.sebagai Hakim Ketua Majelis , SAEPUDDIN ZAHRI , SH ,MH. Dan SANGADISH. sebagaiHakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Rabu,tanggal O05 Oktober 2011 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh H.SUTRISNO,SH.MH.

Panitera Pengganti pada Pengadilan TIPIKOR Surabaya dan dihadiri olehJaksa/Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.Hakim Anggota, Hakim Ketua,SAIPUDDIN ZAHRI, SH.MH TITIK BUDIWINARTI, SH.M.H.SANGADI, SH.Panitera Pengganti,Drs. H. SYUHADAK SH.MH