Cbn tanggal 02 Maret 2010;10) Fotocopy Putusan Nomor 132/G/2013/PTUNBDG tanggal 1 April 2014;11) Fotocopy Putusan Nomor 204/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 2 Oktober2014;12) Fotocopy Putusan Nomor 126 K/TUN/2015tanggal 21 Mei 2015;Tetap terlampir dalam berkas perkara.1) Fotocopy Legalisir Surat Nomor 146.2/33/V1I/2013 tanggal 4 Juni 2013,yang dikeluarkan oleh Kades Sukamaju Kecamatan Jonggol KabupatenBogor, yang isinya Desa Sukamanah pemekaran dari Desa Sukamaju danLeter C 391 an.

Nomor 94 PK/TUN/2016gugatan pembatalan SHM Nomor 360, 364 dan 367/DesaSukamanah oleh Terdakwa, dan dalam upaya melakukan GugatanTUN di Pengadilan Tata Usaha Negera Bandung Terdakwa telahmenggunakan buktibukti diantaranya bukti Surat Surat KeteranganNomor:146.2/33/V1/2013 tanggal 462013 dan fotocopy Girik tanahC.391 persil 55, 56, dan 57 SI, SII dan III atas nama Naidin bin Jeandan kedua bukti surat tersebut adalah bukti surat palsu karena GirikC.

Nomor 391 Persil 55,56 dan 57 S.1, Il dan III atas nama Naidin bin Jean oleh TerdakwaHal. 18 dari 22 hal, Putusan Nomor 481 K/PID/2017selaku salah satu Ahli waris dari Naidin bin Jean dalam melakukanGugatan TUN di Penggadilan Tata Usaha Negara Bandung melaluikuasa hukumnya, sementara Girik C tersebut tidak tercatat di BukuC.

Majelis Hakim Pengadilan TUN menolak atau setidaktidaknyamenyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; DALAM POKOK PERKARA. o nnn121.

Bahwa sesuai Pasal 55 UndangUndang No. 5 Tahun 1986 jo UndangUndang No. 9Tahun 2004 jo UndangUndang No. 51 Tahun 2009, Gugatan TUN hanya dapatdiajukan dalam batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahuinya KeputusanPejabat TUN. . Bahwa SHM No. 1845/Talang Kelapa diterbitkan pada tanggal 8 April 1980, yangberarti sampai saat diajukannya gugatan TUN ini terdapat tenggang waktu 36 tahun..

Terdapat Pihak Lain Yang Seharusnya Dimohon Keterangannya DalamPerkara TUN a quo.Bahwa Penggugat dalam perkara TUN a quo hanya mempersoalkan Keputusan PejabatTUN (dhi. Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang) berupa SHM No. 1845/TalangKelapa a.n. Dasuki Angkosubroto. Bahwa sesuai posita gugatan halaman 4 angka 2, Penggugat mendalilkan bahwa tanahobjek sengketa TUN tersebut dikuasai secara fisik oleh Penggugat. 3. Bahwa uu.3.

Bahwa pada perkara TUN a quo,Penggugat mendalilkan bahwakepentinganhukumnya ..............0hukumnya dirugikan atas terbitnya keputusan Pejabat TUN berupa SHM No. 1845/Talang Kelapa a.n. Dasuki Angkosubroto, sehingga Penggugat memohon kepadaMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara TUN a quo agar menyatakanbatal atau tidak sah SHM No. 1845/Talang Kelapa.16.

Bahwa sengketa yang timbul padaperkara a quo bukan sematamatasengketa TUN sebagaimana dimaksuddalam UndangUndang No. 5 Tahun1986 jo UndangUndang No. 9 Tahun2004 jo UndangUndang No. 51 Tahun2009, namun juga merupakan sengketakepemilikan dalam konteks hukumkeperdataan.Bahwa sifat pengujian dalam sengketaTUN guna membatalkan suatu putusanPejabat TUN (dhi.

Tun Abd.Razak Kel. Romangpolong Kec. Somba Opu Kab. Gowa atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Sungguminasa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadiliperkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataumenyerahkan Narkotika Golongan jenis Sabu.

Tun Abd.Razak Kel. Romangpolong Kec. Somba Opu Kab. Gowa atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Sungguminasa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadiliperkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai Narkotika Golongan jenis Sabu.

Ilham ditangkap pada hari Kamistanggal 20 September 2018 sekira pukul 21.00 Wita di Jalan Tun AbdulRazak Kel. Romangpolong Kec. Somba Opu kab. Gowa ; Bahwa Saksi menjelaskan bahwa barang bukti yang ditemukan padasaat dilakukan penangkapan terhadap Lk. Ilham adalah 2 (dua) sachet plastikbening berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan Jenis shabu; Bahwa Saksi menjelaskan bahwa barang bukti berupa NarkotikaGolongan jenis shabu ditemukan digenggaman tangan kanan Lk.

Ilham; Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 20September 2018 sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa bersama dengan personilshabara Polres Gowa melaksanakan patroli rutin di Jalan Tun Abdul RazakKel. Romang Polong Kec. Somba Opu Kab. Gowa dan kemudian salah satudari personil yaitu Brigpol Asgar Aziz menghentikan kendaraannya karenamelihat 2 (dua) unit mobil truck mencurigakan, dan kemudian personilmenghampiri mobil tersebut dan menemukan 2 (dua) orang yaitu Lk. Chaidildan Lk.

Tun Abdul Razak Kel. RomangpolongKec. Somba Opu Kab.

No. 86/ G/2000/ PTUNMdn;.Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengabulkangugatan Penggugat dalam Rekonvensi dan telah pula dikuatkan oleh PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Medan dengan putusan bernomor : 76/ BDG.GMD/ PT.TUNMDN/ 2001 tanggal 19 September 2001 dan Mahkamah Agung RIdengan putusannya Nomor : 139 K/TUN/2002 tanggal 12 April 2004, selanjutnyaberdasarkan surat No.

No. 537 K/Pdt/201 1dilegalisir oleh Camat Kecamatan Labuhan Deli dengan No. 592.2/ 046/ IV SKT/LD/ 2006 tanggal 23 Februari 2006 atas dasar putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia No. 139 K/ TUN/ 2002 tanggal 21 April 2004 Jo PutusanPengadilan Tinggi TUN Medan No. 76/ BDG.G.MDN/ PTTUNMDN/ 2001,tanggal 19 September 2001 Jo Putusan Pengadilan TunMedan No. 86/ G/2000/ TUNMDN tanggal 29 Mei 2001;4.

Menyatakan para Tergugat dalam Rekonvensi adalah pemilik yang sah atastanah seluas + 5600 m2 yang terletak di Dusun Il Desa Helvetia KecamatanLabuhan Deli Kabupaten Deli Serdang berdasarkan surat keterangan No. 592.2/0157/ WV 2006 tanggal 20 Februari 2006 yang diterbitkan olen Kepala DesaHelvetia dan dilegalisir oleh Camat Kecamatan Labuhan Deli dengan No. 592.2/046/ IV SKT/ LD/ 2006 tanggal 23 Pebruari 2006 atas dasar putusan MahkamahAgung Republik Indonesia No. 189 K / TUN/ 2002 tanggal 21 April

No. 537 K/Pdt/201 1Indonesia No. 139 K/TUN/2002, tanggal 21 April 2004 Jo PutusanPengadilan Tinggi TUNMedan No. 76/BDG GMDN/PT TUNMDN/2001,tanggal 19 September 2001 Jo Putusan Pengadilan TUN Medan No.86/G/2000/TUNMDN, tanggal 29 Mei 2001, sedangkan putusan PTUNtersebut setelah Pemohon Kasasi pelajari dan mengetahui adanya putusanPTUN setelah melihat bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi dalamperkara a quo dan Pemohon Kasasi sendiri tidak tahu adanya Gugatan diPTUN, juga para pihaknya tidak terdapat

s/d T.VI dalam Konvensi) telah berhasilmembuktikan dalil gugatannya oleh karenanya surat keteranganNo.592.2/0157/IV2006 tanggal 20 Februari 2006 yang diterbitkan Kepala DesaHelvetia dan dilegalisir Camat Labuhan Deli atas dasar putusan Mahkamah AgungNo.139 K/TUN/2002 dinyatakan sah dan Penggugat dalam Rekonvensi dinyatakansebagai pemilik atas tanah seluas + 5600 m?

36 K/TUN/2015

PUTUSANNomor 36 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:LEMBAGA ADAT DAYAK BESAR BENTIAN, yang dalam hal ini diwakilioleh KEPALA ADAT DAYAK BENTIAN, ROESLI, kewarganegaraanIndonesia/Dayak Bentian, alamat JIn.

Yani, Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Kutai Barat,Sendawar,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 130/1189/HKTU.P/TX/2013 tanggal30 September 2013.Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 36 K/TUN/2015Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding

Kecamatan Damai denganKecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat tanggal 27 Juni 2013 yangditerbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifatkonkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atauBadan Hukum Perdata sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka Y) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua AtasUndang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaHalaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 36 K/TUN

Bharinto Ekatama, dengan tegaspada peta menunjukkan dalam wilayah adat Kampung Suakong KecamatanBentian Besar ;Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 36 K/TUN/20159 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 5Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat MasyarakatHukum Adat, Pasal ayat (1) berbunyi : Hak ulayat dan yang serupa itu darimasyarakat hukum adat, (untuk selanjutnya disebut hak ulayat) adalahkewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh

PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL S.H.NIP. 220000754 Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 36 K/TUN/2015

Menyatakan barang bukti berupa : Foto copy legalisir putusan No 72/Pdt.G/1989/PN.Bks, Foto copy legalisirputusan MA No 75 K/TUN/2003, FC legalisir putusan Banding No180/B/2003/PT.TUN,Jkt., FC Legalisir putusan Pengadilan TUN BandungNo : 107/G/2001/PTUN/BDG, FC legalisir SK Kepala Kantor PertanahanPropinsi Jawa Barat No 6004591 tanggal 1 Juli 2007, fotocopypengumuman pembatalan di Harian Umum Pelita tanggal 12 Juli 2008, FClegalisir putusan PN No. 160/Pdt.G/1993/PN Bks tanggal 5 April 1994, FClegalisir

Memerintahkan barang bukti berupa : Foto copy legalisir putusan No 72/Pdt.G/1989/PN.Bks, Foto copy legalisirputusan MA No 75 K/TUN/2003, FC legalisir putusan Banding No180/B/2003/PT.TUN,Jkt., FC legalisir putusan Pengadilan TUN BandungNo : 107/G/2001/PTUN/BDG, FC legalisir SK Kepala Kantor PertanahanPropinsi Jawa Barat No 6004591 tanggal 1 Juli 2007, fotocopypengumuman pembatalan di Harian Umum Pelita tanggal 12 Juli 2008, FClegalisir putusan PN No. 160/Pdt.G/1993/PN Bks tanggal 5 April 1994, FClegalisir

Putusan TUN No. 107/G/2001/PTUN.BDG jo. 180/B/2003/PT.TUN.JKT jo75 K/TUN/2003 adalah putusan yang membatalkan sertifikat tanahidentitasnya yang berasal dari SOP 1122 persil 117 dengan Surat UkurNo. 06/Sukaresmi /2001 tanggal 14 Maret 2001 terletak di KampungLaban Bongkok, sehingga putusan TUN tersebut membatalkan sertifikatyang bukan menjadi milik Terdakwa, karena tanah Terdakwaidentitasnya berada di Pegaulan Tanjakan berasal dari girik 1830 persil868 asal Sakon bin Sangken dengan GS/SU tanggal =

No. 10 PK/Pid/2013Adalah SK pembatalan sertifikat dengan identitas bukan milik Terdakwakarena sesuai dengan isi dari putusan TUN , sertifikat dengan Surat UkurNo. 06/Sukaresmi /2001 tanggal 14 Maret 2001 terletak di KampungLaban Bongkok, berbeda dengan sertifikat Terdakwa yaitu identitasnyaberada di Pegaulan Tanjakan berasal dari girik 1830 persil 868 asalSakon bin sangken dengan GS/SU tanggal = 2000 No. 06/2000 ;8.

Susanto adalah di Kampung Laban Bongkok Desa SukaresmiKecamatan Lemah Abang Kabupaten Bekasi, hal ini dibenarkan oleh KetuaRT (rukun tetangga setempat lihat bukti Novum Terdakwa 1A dan 1B) ;Bahwa selanjutnya hasil dalam gugatan Susanto ke BPN di TUN Bandungdalam perkara No. 107/G/2001/PTUN BDG , karena H Dhofir telah memilikiSertifikat No. 376/Sukaresmi, yang telah di terbitkan oleh BPN KabupatenBekasi ;Sdr Susanto berusaha membatalkan Sertifikat No. 376 /Sukaresmi di TUN ,namum TUN Bandung dalam

Bahwa terjadinya gugatan perkara TUN tersebut di atas, awalnya Penggugatmemohon kepada Turut Tergugat V untuk menerbitkan 2 (dua) buahSertifikat Hak Milik Adat tersebut di atas, bahwa Turut Tergugat Vmengharuskan adanya tambahan rekomendasi dari Markas Besar TNIAU,padahal sepengetahuan Penggugat banyak yang berdasarkan rekomendasiDanlanud Husein Sastranegara (seperti yang dimiliki Penggugat) telah terbitSertifikatnya, oleh karena hal tersebut Penggugat memohon rekomendasitambahan kepada Mabes JTNIAU

, karena ditolak maka Penggugatmengajukan gugatan TUN, padahal sesuai aturan tata cara penerbitanSertifikat tidak ada aturan hukum yang mengharuskan/mensyaratkan adaHal. 4 dari 25 hal.

Bahwa terhadap objek perkara pernah diajukan gugatan oleh paraPenggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terdaftardalam perkara No. 025/G.TUN/2004/PTUN.Jkt., kKemudian dilanjutkan kePengadilan Tinggi TUN Jakarta terdaftar dalam perkara No. 19/B/PTUN/2005/PT.Jkt., dan berakhir pada tingkat kasasi Mahkamah Agung RINo. 540/K/TUN/2005 pada tanggal 11 Juni 2008 yang dalam amarnyaberbunyi "Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya" artinyasurat yang dikeluarkan oleh Kadisfaskonau dinyatakan

/1997yang memperkuat Putusan Pengadilan TUN No. 72/G/PTUNBandung1995 dan Putusan Pengadilan Tinggi TUN No. 141/B/1996/PT.TUN.Jkt.yang erat hubungannya dengan perkara ini, dimana dalam pertimbanganhukumnya ditegaskan bahwa tanahtanah hak milik adat yang telahdikuasai oleh negara (termasuk tanah yang dulunya dikuasai olehJepang) beralin menjadi tanah negara dan tidak bisa kembali menjadiHal. 16 dari 25 hal.

Putusan Kasasi TUN Mahkamah Agung RI Nomor540/K/TUN/2005 yang diterima oleh Pemohon Kasasi/Pembanding padatanggal 11 Juni 2008 yang dalam amarnya berbunyi menolak gugatanpara Termohon Kasasi/para Terbading untuk seluruhnya, artinya suratyang dikeluarkan oleh Mabes TNI Angkatan Udara dalam hal iniKadisfakonau dinyatakan sah;Menindaklanjuti Putusan MARI Nomor 540/K/TUN/2005 tersebut,Komandan Lanud Husein Sastranegara pada tahun 2008 pernahmengirimkan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada paraTermohon

Bahwa Penggugat adalah pemilik bidang tanah kering yang sahsebagaimana putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor :15/G/2012/PTUNKPG, tertanggal 10 April 2013 yo Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 105/B/2013/PT.TU.SBYtanggal 21 Agustus 2013 yo Putusan Kasasi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor : 535K/TUN/2013 tanggal 24 Februari 2014dan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 11/Pdt.G/2012/PN.LBJ yo putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 06/PDT/2014/PTK

Nomor : 535.K/TUN/2013 tanggal 24 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetapdan tanah obyek sengketa dalam Putusan Pengadilan Negeri Labuan BajoNomor : 11/Pdt.G/2012/PN.LBJ, tanggal 26 September 2013 yo PutusanPengadilan Tinggi Kupang Nomor : 06/PDT/2014/PTK, tanggal 27 Maret2014 yang sedang diperiksa ditingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung RI diPutusan Nomor: 75/Pdt/2015/PT KPG Hal 11 dari 35 hal5. Menyatakan hukum Tergugat dan Tergugat II telah melakukanperbuatan melawan6.

berdama dengan baik danbenar terkait kedudukan putusan di bidang TUN dan agar tidakmenyesatkan siapapun yang membaca gugatan Penggugat, khususnyamasyarakat awam hukum, perlu Tergugat luruskan logika hukumPenggugat yang sangat keliru tersebut, yaitu bahwa putusanMahkamah Agung ic.

Putusan No. 535 K/TUN/2013 terkait sengketaTUN yang objek sengketanya adalah sertifikat HPL No. 1 sebagaiKeputusan Tata Usaha Negara (KTUN), sebagaimana yang Penggugatsebutsebutkan dalam gugatannya tersebut, tidak bisa serta mertaPenggugat gunakan sebagai alat bukti kepemlikan atas tanah objeksengketa, baik objek sengketa dalam perkara Bo. 535 K/TUN/2013tersebut maupun oebjek sengketa dalam perkara a quo, kecualiPutusan Nomor: 75/Pdt/2015/PT KPG Hal 17 dari 35 hal18putusan itu digunakan untuk membantah

Sedangkan terkait perkara a quo, Penggugat juga tidak bisa dan tidakboleh menggunakan putusan Mahkamah Agung No. 535 K/TUN/2013tersebut sebagai bukti kepemilikannya, selain karena putusanpengadilan tidak bisa dijadikan alat bukti, juga karena putusan tersebuthanya bersifat administratif, serta putusan tersebut juga secarasubstansi tidak menentukan mengenai status kemeplikan tanah dalamsertifikat HPL No. 1 yang telah dibatalkan tersebut.

., berkedudukandi Kampus Universitas Yarsi, Jalan Letien Suprapto, Cempaka Putih,Hal. 1 dari 8 hal Put No. 318/B/2016/PT .TUN. JKTJakarta. Dengan ini memberi Kuasa kepada Soeprapto, S.H danShinta Handayani, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum padaSOEPRAPTO, S.H. & ASSOCIATES, beralamat di KompleksSegitiga Senen, Ruko Blok B11, Jalan Senen Raya No. 135, JakartaPusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Oktober 2016,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT Il / TERBANDING ; ;3.

selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT Il / TERBANDING ;; Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : Telah membaca : ae1.. perkara ini dalam tingkat banding ;Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomot>s 318/B/2016/PT.TUN.JKT, tanggal 28 Nopember 2016 tentanggpenunjukan susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus Salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor43/G/2016/PTUNJKT, tanggal 30 Agustus 2016 ; 2 aHal. 2 dari 8 hal Put No. 318/B/2016/PT .TUN

pada tanggal 30 Agustus 2016dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat; Q ~ J (Bahiwa atas putusan tersebut pihak Penggugat mengajukanpefmohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartapada tanggal 13 September 2016 sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal 13 September 2016 ;Bahwa pernyataan banding yang diajukan pihak Penggugat /Pembanding tanggal 13 September 2016, telah diberitahukan kepada pihakHal. 3 dari 8 hal Put No. 318/B/2016/PT .TUN

138 K/TUN/2010

Dokumen ini diunduh dari situs http://putusan.mahkamahagung.go.id dan bukanmerupakan salinan otentik putusan pengadilan.PUTUSANNomor 138 K/TUN/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI,berkedudukan di Jalan Chairil Anwar Nomor 34, Bekasi, JawaBarat, dalam hal ini memberi kuasa kepada :SAIKUN, S.H., Kasi Sengketa, Konflik dan Perkara

No. 138 K/TUN/2010Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata banwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangPemohon Kasasi , Il dahulu sebagai TergugatTergugat II Intervensi di mukapersidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada pokoknya atasdalildalil :Bahwa sebelum Penggugat menguraikan dasar dan alasan hukum daridiajukannya gugatan ini, terlebin dahulu Penggugat ingin menyampaikanbahwa

No. 138 K/TUN/2010Jatiasih, Bekasi, di atas tanah seluas 46.554 m? milik Penggugat dimaksud,Tergugat juga telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1315/Jatiluhur,Kecamatan Jatiasih, Bekasi di atas tanah seluas 2.000 m?

No. 138 K/TUN/2010dalamnya terdapat peta situasi Nomor 518/BPN/1997 tanggal 5 Desember1997 sebagai dasar Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bekasi padatanggal 17 Maret 1998 menerbitkan Sertipikat Tanah Hak Guna BangunanNomor 553/Jatiluhur tertulis atas nama Penggugat (PT. Prestasi MahkotaUtama) seluas 46.554 m2? ;Bahwa berdasarkan peta situasi Nomor 518/BPN/1997 tanggal 5 Desember1997 dengan luas 46.554 m?

No. 138 K/TUN/201010Tempat/tgl lahir : Bekasi, 15 Juni 1950 ;Mengakui hanya menjual tanah yang terletak pada peta bidang tanahtanggal 18 Februari 2008 Nomor 268/2008 seluas 896 m?

359 K/TUN/2013

Putusan Nomor 359 K/TUN/2013e Pembantu Dekan III : (1) Nurul Priyantari, S.Si., M.Si., (2) NyomanAdiwinata, S.Si., M.Si. (Vide Bukti P3);5.

Putusan Nomor 359 K/TUN/201328Bakal Calon Pembantu Dekan Il NoNama NIP Jabatan Drh.

Putusan Nomor 359 K/TUN/2013

Selain itu putusantentang kepemilikan dan perintah pengosongan dengan hanyamendasarkan satu bukti berupa putusan TUN Surabaya Nomor80/G.TUN.2003/PTUN.SBY. yang isinya sebatas menyatakanbatal sertifikatnya, bukan batal kepemilikannya, juga merupakankekeliruan yang nyata;Untuk itu cukuplah bagi Yth. Majelis Hakim Peninjauan Kembalimenyatakan batal putusan Judex Juris Kasasi dan Judex FactiPengadilan Negeri Surabaya;2.

Pradahkalikendal, tersebut;Bahwa dicermati kembali vide bukti P1 tersebut ternyata merupakanSertifikat Hak Guna Bangunan yang masa berlakunya telah berakhir sejaktanggal 8 Maret 2001., Tentang berakhirnya hak ini, sebagaimanadikuatkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya vide bukti P6 berupaputusan TUN Surabaya Nomor 80/G.TUN /2003/PTUN.SBY;.

Darmo Permai dengan mendasarkan bukti berupaputusan TUN Surabaya:a. Bahwa guna menyatakan kepemilikan lahan sengketa selainmendasarkan pada sertifikat hak guna bangunan yang telah habismasa berlakunya, Judex Facti Pengadilan Negeri Surabaya danJudex Juris Kasasi juga mendasarkan pada putusan TUN Nomor80/G.TUN/2003/PTUN.SBY vide bukti P6;b. Bahwa sengketa TUN Surabaya Nomor 80/G.TUN/2003/PTUN.SBY, merupakan sengketa antara PT.

Sehingga otomatis PemohonPeninjauan Kembali tidak mengetahui sama sekali tentang adanyaputusan TUN Surabaya tersebut;c. Bahwa putusan TUN tidak bisa digunakan sebagai dasarmenyatakan kepemilikan tanah karena wewenang menyatakankepemilikan berada pada peradilan umum, bukan peradilan TUN.Ketentuan tersebut sudah menjadi pedoman tetap sehinggamenjadi Yurisprudensi, antara lain:(1).

Baidowi yang sebatas Perjanjian Kerjasamavide bukti T5 yang kemudian dibatalkan vide bukti T6.Sedangkan keabsahan kepemilikan berupa Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 1741, Surat Ukur Nomor 583/S/1992 tanggal 28Maret 1992 vide bukti P1 dan putusan TUN Surabaya Nomor80/G.TUN/2003/PTUN.SBY, vide bukti P6 sama sekali tidak bisadiuji karena Termohon Peninjauan Kembali tidak menarik sebagaipihak Sdr.

TUN AZHARI bin T.A.

TUN AZHARI, Drh.YUNAIDI ARSYEN dan H.

TUN AZHARI, Drh. YUNAIDI ARSYEN,ABUBAKAR ABDULLATIF dan H. RASYID HASYIMI untuk mengikutiPelaksanaan Rakernas Ill di Makassar, dan oleh Sdr. H. M. LYAS WAHABselaku Ketua DPRD Kota Lhokseumawe tahun 20032004 menanda tanganiSurat Perintah Tugas ( SPT ) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)An. Ir. TUN AZHARI, Drh. YUNAIDI ARSYEN, ABUBAKAR ABDULLATIF,dan H.

TUN AZHARI (selaku Wakil Ketua DPRD KotaLhokseumawe) yang ditandatangani oleh Sdr.H. M. LYAS WAHAB tersebuttidak sah karena Sdr. HM. ILYAS WAHAB tidak sah karena Sdr. HM. ILYASWAHAB tidak berwenang untuk menandatanganinya. Dan juga Terdakwamengetahui perjalanan yang dilakukan oleh Ir. TUN AZHARI, Drh.

TUN AZHARI, Drh.

PENETAPANNomor 0265/Pat.P/2017/PA.JrDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jember yang memeriksa perkara perdata pada tingkatpertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan PengesahanNikah yang diajukan oleh:Kholid bin Rifai, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaanWiraswasta, tempat kediaman di Dusun Darsono RT.008 RW. 003Darsono Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember sebagai Pemohon ;Tatik binti Tun, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaanwiraswasta

mempelajari berkas perkara;Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksisaksi;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 19 Mei2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor0265/Pdt.P/2017/PA.Jr mengajukan halhal sebagai berikut:Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada 03012013, diKecamatan Arjasa Kabupaten Jember;Pernikahan para Pemohon tersebut dilangsungkan menurut tata cara AgamaIslam sebagai berikut :Wali Nikah Tun

Nomor 0265/Pat.P/2017/PA.Jr2.acara pernikahan tersebut dan pernikahan dihadiri juga oleh para undanganlainnya;Yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut ialah Tun dengan maskawinberupa uang tunai Rp. 50.000;Yang menikahkan tokoh masyarakat sebagai Kuasa dari wali nikah tersebut ;Pada saat pernikahan itu Pemohon berstatus duda dan Pemohon II berstatusPerawan ;Antara Pemohon dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungankeluarga;Setelah menikah itu Pemohon dan Pemohon II hidup bersama sebagai

dengan lainnya telah saling bersesuaian, maka keterangan saksi dapatditerima dan menguatkan dalil permohonan Pemohon;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para pihak, buktibukti serta saksisaksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, Majelis Hakim telahmenemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut: Pemohon dan Pemohon Il telah menikah pada pada 03012013, diKecamatan Arjasa Kabupaten Jember; Pernikahan para Pemohon tersebut dilaksanakan menurut agama Islam, yaituwali nikah Tun

No. 64/B/2013/PT TUN Mks.I.1.Nama : H. MARTHEN A. TAHA, SE.,ME.DEV ;Kewarganegaraan : Indonesia ;Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Gorontalo ;Tempat Tinggal : Jalan Apel I/Huangobotu, Kec. Dungingi Kota Gorontalo ;2.Nama : dr. Budi Doku;Kewarganegaraan : Indonesia ;Pekerjaan : Dokter, Anggota DPD RI;Tempat Tinggal : Jalan Kasuari No. 9 Kec.

No. 64/B/2013/PT TUN Mks.Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 Tanggal 19 Januari2013 atas nama H. Adhan Dambea, S.Sos, MA dan H. Inrawanto Hasan.

No. 64/B/2013/PT TUN Mks.Tergugat II Intervensi dalam memenuhi salah satu persyaratan dimaksud telahmemasukkan dokumen berupa Surat Keterangan Tamat Nomor : 217/11.16.4/Md1981 tanggal 29 Januari 1981 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikandan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo Propinsi Sulawesi Utara yangditandatangani oleh Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten GorontaloSulawesi Utara atas nama Drs.

No. 64/B/2013/PT TUN Mks.Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata Tergugat II Intervensi/Pembanding berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 jo.

No. 64/B/2013/PT TUN Mks.3. LOGOS... c cece cece ee ee ee ee ee eeeeeee eta eeteeeeneeesteetttseseeeees RD. 5.000, 4. Biaya proses penyelesaian perkara.............:ceeeeeeeeee Rp. 234.000,Jumlah Rp. 250.000,( Dua ratus lima puluh ribu rupiah )

Hal ini sejalan denganasas no interest no action dalamhukum acara PERATUNsebagaimana yang dianut dalamPasal 53 (1) UU Peradilan TUN danPasal 36 Peraturan KomisiInformasi No. 1 Tahun 2013.2. Tentang Permohonan PK lebih dari 1 kali. a.

Aspek material substansial pendukungterbitnya KTUN objek sengketa.Ketiga aspek tersebut diuji secara tertibdan berurutan dari Nomor 1 sampaidengan 3.Hakim TUN akan menyimpulkan bahwasengketa TUN tersebut sebagai sengketaPerdata, manakala semua aspek tersebuttelah lolos dan tidak mengandung cacatyuridis.

TUN.

Tentang Format ABAgar diteliti aturan dasar dari peraturanperundangundangan tentang tenggangwaktu pengajuan kasasi, seperti dalamsengketa TUN Pemilu, sengketa informasiserta terkait UndangUndang No. 2 Tahun2012, termasuk keterangan tentang objekPermohonan HUM apakah pernahdiajukan atau belumFormat AB disesuaikan dengantemplate putusan yang dipedomanidi Kamar TUN. Perlu. sosialisasi perubahan paradigmaberacara di Peradilan Tata Usaha Negarasehubungan dengan lahirnya:a.

Kamar TUN telah merumuskanStandar Operasional Prosedur(SOP) penyelesaian perkara.Belum ada SOP yang ajeg untukmendukung model baru penyelesaianperkara di kamar TUN. Akibatnya tidaksedikit berkas perkara yang mandegsetelah diketik dan dikoreksi oleh PP. PESERTA RAPAT KAMAR TATA USAHA NEGARANo.Nama Jabatan Tanda tangan Dr. H. Imam Soebechi, S.H Ketua Kamar TUN InkM.H Hakim Agung e !

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor 132/B/TUN/PT.TUN.SBY., tanggal 27 Oktober 1999 danPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 32 K/TUN/2000.

PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 132/B/TUN/PT.TUN.SBY., tanggal 27 Oktober 1999 dan Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 32 K/TUN/2000, tanggal 26 April 2001 danPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 08 PK/TUN/2005,tanggal 28 Desember 2005, amarnya menyatakan :Menolak gugatan Penggugat (I Ketut Beter) seluruhnya";Dalam pertimbangan hukumnya disebutkan, bahwa tanah tersebut adalahtanah negara bebas;Hal. 21 dari 74 Hal.

Nomor 132/B/TUN/1999/PT.TUN.Sby jo.

Bahwa, berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 08/PK/TUN/2005, tanggal 28 Desember 2005jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 32 K/TUN/2000, tanggal 26 April 2001 yang membatalkan Putusan bandingPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 132/B/TUN/1999/PT.TUN.Sby, tanggal 27 Oktober 1999 jo.

Bahwa, berdasarkan Putusan peninjauan kembali Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 08/PK/TUN/2005, tanggal 28 Desember 2005jo.

Bahwa berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 100PK/TUN/2008 tanggal 1 Desember 2008 disebutkan bahwaPerbuatan lelang merupakan rangkaian perbuatan yangbersifat keperdataan yang bukan merupakan objek sengketaTata Usaha Negara (vide Putusan Mahkamah Agung RI No.245K/TUN/1999 tanggal 30 Agustus 2001 dan No150K/TUN/1994 tanggal 7 September 1991).1.1.4. Bahwa Risalah Lelang dan perbuatan yang berkaitan denganpelaksanaan lelang adalah bersifat keperdataan.

/1994 tertanggal 7 September 1995, PutusanMahkamah Agung RI Nomor : 47K/TUN/1997, Nomor127K/TUN/1997, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor312K/TUN/1996, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 245K/TUN/1999 tertanggal 30 Agustus 2001, Putusan MahkamahAgung RI Nomor 448 K.

/TUN/2007 tertanggal 22 September2008, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 189 K./TUN/2008tertanggal 24 September 2008, Putusan Mahkamah Agung RI.Halaman 23 dari 43 halaman Putusan Nomor 518/Pdt/2020/PT MDNNomor 111 K./TUN/2008, tertanggal 9 Juli 2008, dan PutusanMahkamah Agung RI. Nomor 296 K.

Pejabat Lelang bukan merupakan Pejabat NegaraBerdasarkan putusan Peninjauan Kembali Nomor 100 PK/TUN/2008tanggal 1 Desember 2008 disebutkan bahwa perbuatan lelangmerupakan rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yang bukanmerupakan objek sengketa TUN. Sehingga secara yuridis formal, PejabatLelang sebagai Pejabat yang mengesahkan jual beli melalui lelang tidaktermasuk kategori Pejabat TUN.b.

, sehingga menurut MajelisHakim segala keputusan KPKNL Padangsidimpuan yang berkaitan denganpelelangan merupakan keputusan Badan atau Pejabat TUN yang bersifatkonkret, individual, dan final, maka gugatan Penggugat tersebut menurutMajelis Hakim bukan merupakan kewenangan Pengadilan NegeriPadangsidimpuan untuk mengadilinya, namun merupakan kewenanganPengadilan TUN. dengan alasan hukum sebagai berikut:a.

84 K/TUN/2013

PUTUSANNomor 84 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :1HalamanDra. Hj. YETTY NUGRAHA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Letjen Sarbani, RT.002/001,Margajaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi ;Drs.

Putusan Nomor 84 K/TUN/2013.10103. Dra. Hj. NOOR ARIFAH, M.M., lahir di Rembang 17051957 NIP19650517 198902 2 003, Pangkat/Gol.

Putusan Nomor 84 K/TUN/2013.16mendapatkan posisi yang lebih tinggi sebagai Pengawas daripada posisisebelumnya sebagai Kepala Sekolah ;Bahwa demikian pula terdapat interpretasi yang keliru dari Para Penggugatdimana terbitnya obyek gugatan tidak mengakibatkan penurunan pangkatmaupun golongan Para Penggugat.

Putusan Nomor 84 K/TUN/2013.2424Mei 2011, tentang Pemberhentian Sementara Walikota Bekasi, dan menunjukWakil Walikota Bekasi H.Rahmat Effendi, S.Sos, M.Si untuk melaksanakantugas dan kewajiban Walikota Bekasi) ;Bahwa oleh karena Jabatan Kepala Daerah Kota Bekasi dipegang oleh Plt.Walikota Bekasi.

Putusan Nomor 84 K/TUN/2013.26tertulis terhadap Termohon Banding memutasi Para Pemohon Banding. Haltersebut berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor 183/220/SJ tertanggal 26012012 tentang Klarifikasi sehubungandengan surat dari Penggugat/Pembanding kini Pemohon Kasasitertanggal 27Desember 2011 yang mempertanyakan ada atau tidaknya ijin tertulis dariMendagri terhadap Mutasi yang dilakukan oleh Plt.

166 K/TUN/2012

PUTUSANNomor 166 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:H.

Putusan Nomor 166 K/TUN/20123. H.

Putusan Nomor 166 K/TUN/2012sengketa hak keperdataan In casu dalam hal ini jual beli dalam Akta Jual Beli (AJB)Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Nomor 2/AJ/AS/2009 tertanggal 15 Oktober 2009.Dan yang dinyatakan harganya belum lunas (quad non).

Putusan Nomor 166 K/TUN/201214berwenang yang dalam hal ini Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT). Hal ini dapatpula dibandingkan dengan aturan aturan Kenotariatan serta kode etik Notaris. Jadidalam konsep hukum Agraria, tidak dikenal dua macam perbuatan hukumsebagaimana disyaratkan dalam Pasal 584 KUHPerdata.

Putusan Nomor 166 K/TUN/201216Panitera Pengganti,ttd./Hari Sugiharto, SH., MH.Biayabiaya1. Meterai ............ Rp 6.000,002. Redaksi ............ Rp 5.000,003. Administrasi ...... Rp 489.000.00Jumlah ........ ee. Rp 500.000,00Untuk salinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL SH.NIP. : 220000754 16